Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis berusaha menelusuri dinamika tarik menarik antara kepentingan pasar yang dalam hal ini direpresentasikan oleh IMF dengan Lol - nya dan kepentingan kapitalisme kroni pada masa pemerintah Orde Baru tahun 1997-1998. Tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah Orde Baru mulai mengundang keterlibatan IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Ada semacam nostalgia, ketika pada tahun 1966, keterlibatan IMF berhasil mengatasi carut marut ekonomi, berupa hyperinflasi, warisan Rezim Orde Lama. Dengan kata lain, kredibilitas IMF sebagai lembaga keuangan internasional diperlukan untuk memulihkan kembali kepercayaan. Namun dengan keterlibatan IMF, krisis ekonomi di Indonesia justru semakin mendalam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa dengan dilibatkanrya IMF dalam upaya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia justru krisis semaki menghebat? Kedua, apakah dengan demikian kebijakan pemulihan ekonomi IMF tidak efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia?Untuk menjawab pertanyaan pertama kiranya perlu untuk melakukan kilas balik ke masa awal mula krisis dan bahkan jauh sebelum krisis melanda. Kalau kita refleksikan kembali krisis ekonomi tahun 1997 muncul karena akumulasi dan saling kait antara faktor eksternal dan faktor intenal. Secara eksternal bisa dikatakan bahwa krisis ekonomi 1997 memiliki karakter regional. krisis bermula dari efek penularan (contagious effect) atas krisis serupa yang terjadi di Thailand dan melalui pola domino krisis kemudian menyebabkan keruntuhan perekonomian negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.Sedangkan secara internal, krisis sudah ada benih-benihnya di dalam struktur ekonomi politik Indonesia sendiri. Sistem kapitalisme kroni yang berlaku selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi lahan persemaian yang subur bagi praktek-praktek KILN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merongrong fondamen ekonomi Indonesia sejak jauh hari sebelum munculnya krisis ekonomi. Selama masa sebelum krisis hal itu masih ditutupi oleh fenomena pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun begitu krisis datang hal itu nampak nyata sebagai kelemahan-kelemahan struktural yang harus diperbaiki.Pertanyaan kedua dengan demikian tetah secara sekilas terjawab. Efektif atau tidaknya program pemulihan ekonomi IMF tergantung dari sikap pemerintah Orde Baru sendiri. Memang resep-resep pemulihan ekonomi IMF nampak sebagai sebuah pil pahit yang harus ditelan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Dan ternyata lemahnya komitmen pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep-resep ekonomi IMF, yang ditunjukan dengan diingkarinya butir-butir kesepakatan datam Loi, menimbulkan reaksi negatif pasar yang semakin mengurung Indonesia ke dalam krisis yang semakin luas dan datam. Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru kurang memiliki komitmen serius menjalankan program-program pemulihan ekonomi IMF, dengan adanya kasus-kasus, seperti: mobnas Timor, kartel perdagangan kayu lapis, BPPC, dan terakhir mengenai rencana penerapan CBA (Currency Board Sistem). Ketidakseriusan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan resep-resep pemulihan ekonomi IMF menimbulkan reaksi negatif pasar yang ditunjukan dengan semakin melorotnya nilai tukar rupiah. Setelah pemerintah menjalankan resep IMF sejak November, kurs rupiah justru terus metemah. Pada akhir Desember 1997, kurs berada pada kisaran Rp. 6.247/US$. Sedangkan Januari 1998, kurs rupiah mencapai Rp 15.700/US$. Kondisi ini semakin tidak kondusif bagi upaya recovery ekonomi. Di lain pihak, lemahnya komitmen tersebut harus dibayar mahal dengan dipaksanya pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk menandatangani Lol 15 7anuari 1998 dan Lol 10 April 1998.Keengganan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep pemulihan ekonomi IMF bisa dikaitkan dengan keinginannya untuk tetap metindungi kepentingan-kepentingan ( vested interest) di sekitar tingkaran kekuasaan. Program-program pemulihan ekonomi IMF secara otomatis memang sangat berseberangan secara diametral dengan berbagai kepentingan ( vested interest) di sekitar kekuasaan. Vested interest tersebut berujud kepentingan bisnis dari orang-orang (baca: para kapitalis kroni) yang dilanggengkan oleh adanya sistem Kapitalisme Kroni."

"Peran penting pekerja rumah tangga (PRT) terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonominegara masih kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka rentan mengalami banyakkasus, seperti kekerasan fisik, verbal, ekonomi, psikis, dan seksual bahkan praktik jual-belimanusia. Kasus-kasus itu terjadi dikarenakan PRT tidak masuk dalam perlindungan UUKetenagakerjaan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga banyak hak-hak PRT yang tidak dipenuhi,seperti mendapat gaji yang layak, batas waktu kerja yang jelas, serta merasa aman di tempatkerja. Kurangnya perhatian pemerintah pada PRT, membuat hidup mereka lekat dengankemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan adanya pemahaman ekonomi mainstream yang malecentereddan economic machine. Ekonomi menjadi tidak manusiawi karena melepaskanpembahasan moralitas dan meminggirkan aktivitas domestik perempuan yang dinilai kurangproduktif, sehingga tidak layak diakui sebagai kegiatan ekonomi. Pemahaman itu ditolak olehekonomi feminis Nelson dan new objectivity yang menginginkan bentuk ekonomi tanpa biasgender dan lebih manusiawi. Metode kritik feminis digunakan untuk menjelaskan letak biasgender dalam ekonomi mainstream yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukumbagi PRT, kemudian menjelaskan kritik ekonomi feminis dan new objectivity Nelson.Kesimpulan yang diperoleh adalah permasalahan PRT dapat diselesaikan dengan newobjectivity Nelson yang mendorong pemerintah agar memberikan PRT perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar.

---

The important role of domestic workers on the social life and the countrys economy is not appreciated. They are susceptible to many cases, such as physical, verbal, economic, psychological and sexual violence and even human trafficking problem. These cases occur because domestic workers are not included in the law protection as a job, so many domestic workers rights are not fulfilled, such as getting a decent salary, a clear work deadline, and feeling safe in the workplace. Lack of government attention to domestic workers, making their lives close to poverty. This condition is due to the understanding of the male-centered mainstream economy and economic machine. The economy becomes inhuman because it releases discussion of morality and marginalizes womens domestic activities that are considered less productive, so that they are not worthy of being recognized as economic activities. That notion was rejected by Nelson's feminist economy and new objectivity who wanted economic without gender bias and more humanity. The feminist critique method is used to explain the location of gender bias in the mainstream economy which is the cause of the lack of legal protection for domestic workers, then explain the criticism of feminist economy and the new objectivity of Nelson. The conclusion is that the problem of domestic workers can be solved by Nelsons new objectivity which encourages the government to provide domestic workers with legal protection to guarantee their rights as jobs that have economic value and bargaining position."