Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak kerjasama maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap keterangan palsu yang diberikan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berdasarkan keterangan palsu serta kedudukan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian ini ialah selain hukuman pidana yang diberikan kepada Direktur selayaknya juga dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan secara perdata yaitu memberikan ganti rugi dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif yang dikarenakan dalam membuat akta Notaris melakukan pelanggaran formal, kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham. Saran sebagai Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap. 

---

The rapid growth of business activities has resulted in a large number of business transactions in the form of cooperation contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is Director's responsibility of a Limited Liability Company Towards fake information provided in making the deed of minutes of the general meeting of shareholders and Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on fake information, The position of an authentic deed. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that in addition to the criminal punishment given to the Director, it can also be sued by a party that has suffered a civil loss that is compensation and the making of an authentic deed based on false information makes the Notary publicly and administratively responsible because in making a notarial deed formally violates the position of the authentic deed as a perfect evidence in the judicial process in the presence of a fake statement given makes the authentic deed under and illegitimate due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the legislation regarding the requirements of the General Meeting of Shareholders. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice as a Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents."

"[Adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Sumatra Partners LLC melawan advokat pada kantor hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) atas pembuatan legal opinion telah menunjukkan potensi gugatan klien yang tidak puas akan pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh advokat, khususnya dalam hal pembuatan legal opinion. Sampai saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi berkaitan dengan hal ini. Penelitian ini mencoba untuk menjawab mengenai isu bagaimana pertanggungjawaban advokat atas pembuatan legal opinion, baik secara etika profesi, perdata, dan pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif diketahui bahwa terdapat batasan-batasan yang mengharuskan seorang advokat untuk bertanggung jawab, dan pada dasarnya advokat dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembuatan legal opinion, baik secara etika profesi yang didasarkan pada ketentuan kode etik profesi advokat Indonesia yang diputuskan olehdewan kehormatan advokat, secara perdata maupun pidana apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik pada diri advokat dalam menyusun legal opinion, serta mampu membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan pada jenis pertanggungjawaban secara perdata ataupun membuktikan bahwa advokat tersebut telah memenuhi unsur delik tertentu yang berkaitan dengan penyusunan sebuah legal opinion. Selain itu, untuk memitigasi risiko pertanggungjawaban hukum yang dimiliki advokat, kedepannya advokat dapat melakukan penutupan asuransi tanggunggugat hukum.

---

Civil lawsuits by Sumatra Partners LLC against some advocates in Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) law offices on matter malpractice in rendering legal opinion showed trends in clients to take lawsuit against their lawyer, who are not satisfied with the legal services provided by the lawyers, particularly in terms of

rendering legal opinion. Until today, there is no court decision that can be used as jurisprudence on this matter. This study tries to answer on the issue of advocate's

liability in rendering a legal opinion, based on professional ethics, civil, and criminal approach. Based on normative juridical approach is known that there are any restrictions that require a lawyer to be responsible, and basically advocates liable for rendering a legal opinion, based on professional ethics refer to provisions of the Indonesia advocates code ethics, and it will decided by the advocates board of honors, while, for civil and criminal liability, intially must be proven that there is no existence of good faith in advocates when he/she drafting legal opinions, and the plaintiff must be able to prove the arguments of the lawsuit or prove that the advocates has met the elements of criminal provision regarding to rendering a legal opinion. Furthermore, in order to mitigate legal risk from rendering opinion letter, an advocates shall be has legal risk insurance., Civil lawsuits by Sumatra Partners LLC against some advocates in Ali Budiardjo,

Nugroho, Reksodiputro (ABNR) law offices on matter malpractice in rendering legal

opinion showed trends in clients to take lawsuit against their lawyer, who are not

satisfied with the legal services provided by the lawyers, particularly in terms of

rendering legal opinion. Until today, there is no court decision that can be used as

jurisprudence on this matter. This study tries to answer on the issue of advocate’s

liability in rendering a legal opinion, based on professional ethics, civil, and criminal

approach. Based on normative juridical approach is known that there are any

restrictions that require a lawyer to be responsible, and basically advocates liable for

rendering a legal opinion, based on professional ethics refer to provisions of the

Indonesia advocates code ethics, and it will decided by the advocates board of honors,

while, for civil and criminal liability, intially must be proven that there is no

existence of good faith in advocates when he/she drafting legal opinions, and the

plaintiff must be able to prove the arguments of the lawsuit or prove that the

advocates has met the elements of criminal provision regarding to rendering a legal

opinion. Furthermore, in order to mitigate legal risk from rendering opinion letter, an

advocates shall be has legal risk insurance.]"

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit uji substantif KAP AWD atas transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali pada PT BTR, sebuah perusahaan jual- beli alat berat dan suku cadangnya, di tahun 2022. Fokus dari pembahasan pada laporan magang ini adalah menganalisis kesesuaian antara praktik prosedur audit yang telah dilaksanakan dengan standar audit (SA) yang berlaku. Praktik prosedur audit yang dianalisis terbatas pada salah satu tahap audit uji substantif yakni, test of details. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur test of details yang telah dilakukan KAP AWD atas transaksi kombinasi bisnis sepengendali di tahun 2022 telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedure for the substantive test of KAP AWD on the business combination under common control transactions at PT BTR, a trading company which sell heavy equipments and its spareparts, in 2022. The focus of the discussion in this internship report is to evaluate the compatibility between the practice of audit procedures that have been implemented by KAP AWD with applicable auditing standards. The evaluation is limited to the audit substantive procedures, test of details, analysis results. Based on the analysis made, the test of details carried out by AWD KAP on Business Combination under common control transactions in 2022 has been done appropriately according to the applicable audit standards."

"Tesis ini membahas mengenai landasan dan latar belakang atas dibuatnya peraturan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Dimana dewasa ini terdapat tren bahwa grup perusahaan menjadi semakin banyak tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha dan bisnis di Indonesia, sehingga akan banyak transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki keterkaitan atau disebut dengan transaksi afiliasi. Selanjutnya secara lebih khusus akan dibahas juga mengenai klausul pengecualian untuk melakukan kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi dan melakukan pelaporan kepada OJK atas transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 terutama dalam hal ini adalah mengenai interpretasi perusahaan publik atau emiten atas pengecualian kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat interpretasi yang kurang tepat yang terjadi atas pengelompokan kewajiban untuk transaksi yang wajib diumumkan keterbukaan informasi atau dilaporkan kepada OJK atau bahkan transaksi tersebut dikecualikan dari kedua jenis kewajiban pengumuman keterbukaan informasi atau pelaporan tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian kemudian menyarankan agar pemerintah selaku regulator dan pembuat kebijakan terutama terkait transaksi afiliasi memberikan penjelasan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 agar tidak terjadi ambiguitas dalam menginterpretasikan klausul-klausul dalam peraturan Bapepam dan LK, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, khususnya dalam pengelompokkan kewajiban dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tersebut oleh perusahaan publik atau emiten yang menjadi pelaku dalam transaksi afiliasi tersebut. Mengingat dewasa ini terdapatnya kelompok grup perusahaan sehingga transaksi afiliasi akan banyak dilakukan dengan mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas biaya dalam grup perusahaan. Dalam hal melibatkan perusahaan publik atau emiten, maka pemerintah harus turut andil dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten tersebut. Selain itu adalah penting sifatnya apabila pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas sehinga tidak terdapat berbagai persepsi yang berbeda pada pelaksanaannya dalam masyarakat.

---

This master's thesis examines the basic and background of the issuance of regulation regarding affiliate transaction as specified in Bapepam and LK Rules No. IX.E.1. Recently, the trend of the group of companies are growing more in the business activity in Indonesia, so that there will be many transactions conducted inter-companies which have relationship or as called affiliate transaction.Furthermore, specifically this master?s thesis will also examine the exclusion clause to conduct obligations either to announce the information disclosure or report to OJK for every affiliate transactions which is performed by the public company as specified in Bapepam and LK Rule No. IX.E.1, particularly in this case is on the interpretation of the public company for such exclusion which is specified it that regulation. There is a misinterpretation in qualifying the obligation either to announce the information disclosure or to report to OJK or even such transaction is being excluded from both of those obligations. This research is using the qualitative method of research.

The research result thereafter is suggesting the government as a regulator and policy maker, particularly on affiliate transaction, to provide explanation in the Bapepam and LK rule No. IX.E.1, in order to prevent any ambiguity in interpreting the clause in Bapepam and LK rule, particularly Bapapem and LK rule No. IX.E.1, focusing in the obligation qualification in such rule. Considering that recently the trend is companies group so that the affiliate transaction will be will mostly conducted in the background of cost efficiency and effectiveness in such companies group. In case involving the public company in the affiliate transaction, thus the government should contribute in supervising the performance of the such public company. Besides, it is important if the government issuing a regulation so that there are no misinterpretation in the implementation by the public."

"Dalam melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan layanannya, penyelenggara lokapasar harus mentransfer data pribadi pengguna ke luar wilayah negaranya. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 59 ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa data pribadi hanya bisa ditransfer ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia jika negara atau wilayah tersebut telah dinyatakan oleh Menteri Perdagangan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang ekuivalen dengan Indonesia. Namun, hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum menetapkan informasi apapun mengenai negara yang dianggap ekuivalen tersebut. Dalam ketidakpastian hukum ini, Indonesia dinilai dapat mengadopsi beleid General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini membahas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan transfer data pribadi lintas negara dan bagaimana regulasi Uni Eropa dan Indonesia mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bagaimanakah implementasi regulasi mengenai ekuivalensi tersebut pada transaksi bisnis lokapasar di Indonesia dan Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penyelenggara lokapasar di Uni Eropa sudah dengan baik tunduk pada regulasi GDPR. Di sisi lain, penyelenggara lokapasar di Indonesia dengan regulasi data pribadi yang masih belum komprehensif, belum tunduk kepada kewajiban mereka dalam mentransfer data pribadi penggunanya. Dalam hal ini, unifikasi regulasi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) serta pembentukan otoritas pengawas independen diharapkan bisa meningkatkan tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia agar dapat mengejar tingkat perlindungan Uni Eropa dan menerapkan konsep Data Free Flow With Trust (DFFT) secara Internasional.

---

In conducting business transactions and improving their services, the organizer of the marketplace must transfer the personal data of its users outside the territory of their country. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems Article 59 paragraph (2) letter h explains that personal data can only be transferred to other countries or regions outside of Indonesia if the country or region has been declared by the Minister of Trade to have equivalent levels of protection as in Indonesia. However, until now the Ministry of Trade has not determined any information regarding the country that is considered equivalent. In this legal uncertainty, Indonesia is considered to be able to adopt the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) policy. This study discusses what is actually meant by the cross-border personal data transfer and how the regulations of the European Union and Indonesia regulate it. Furthermore, the author explains how are the implementations of the regulation regarding equivalence in marketplace business transactions in Indonesia and Europe. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the organizers of marketplace in the European Union have complied with GDPR regulations. On the other hand, marketplace organizer in Indonesia with their personal data regulations that are still not comprehensive, have not yet complied with their obligations in transferring users' personal data. In this case, the unification of regulations in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) and the establishment of an independent supervisory authority are expected to increase the level of personal data protection in Indonesia in order to pursue the level of protection of the European Union and implement Data Free Flow With Trust (DFFT) concept in an international comprehensive manner."

"Transaksi valuta asing Devisa Umum (DU) dan penjualan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) memiliki celah terjadinya praktik kejahatan. Rumusan masalah pertama mengenai pengaturan transaksi valuta asing DU maupun UKA di  Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan rumusan masalah kedua tentang peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tujuan khusus penelitian mengetahui pengaturan transaksi valuta asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif melalui wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan Transaksi Valuta Asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia diatur dalam PBI dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengaturan meliputi PBI No. 18/18/PBI/2016 dan PBI 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, serta PBI lainnya. Selanjutnya kepada PPATK terdapat Laporan Transaksi keuangan Tunai dan Mencurigakan, serta Transfer Dana Dari/Atau keluar Negeri. Peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia belum maksimal karena pelaporan UKA hanya berupa pelaporan Lalu Lintas Kegitan Devisa. Sebaiknya pelaporan kepada PPATK melalui KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank mencantumkan poin UKA sehingga dapat memastikan jika terjadi money laundering yang turut terintegrasi dengan BI dan OJK. Kepada BI dan OJK sebaiknya poin UKA juga dimasukkan dalam tiap laporan sebagaimana DU.

---

General foreign exchange (DU) and foreign banknotes (UKA) have a gap to open chance for a criminal activities. First discussion issue is consist a regulation of DU and UKA in foreign exchenge transaction in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank in Indonesia and second discussion issue consist of Bank Indonesias (BI) role in monitoring sales and purchase UKA of Dolar Amerika Serikat in Indonesia. Normative jurisdictional research formed to a prescriptive data collection through an interview, observation, and secondary data support.

The result of research shown regulation DU and UKA in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank are PBI 18/18/PBI/2016 of foreign transaction in Rupiah for local and international party, PBI KUPVA Non Bank, and other regulation. For PPATK such as report cash transaction and suspicious transaction, and other regulation. BIs role isnt completely maximum since UKA report from KUPVA Bank to BI is only a foreign activity traffic report. Furthermore, foreign activity traffic report not pointing a counterparty and the purpose in saling and purchasing transaction UKA.

A suggest to PPATK is diliver in order a suspicious cash financial report and in or out abroad fund transfer should be attached a UKA point. And in order to ensure whether money laundering and another crime act found, BI and OJK should include UKA point in daily/monthly same as general foreign as well. PPATK report should be integrated with BI and OJK to crystalize a sycnchronity and cooperation to maintain Rupiah stability and to prevent crime."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara transaksi pihak berelasi dengan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio price to book value (PBV) untuk mengukur nilai perusahaan. Lebih lanjut, penelitian ini hanya fokus pada transaksi pihak berelasi terkait dengan aset dan liabilitas. Penelitian ini mengambil sampel 267 perusahaaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) transaksi pihak berelasi terkait dengan aset dan liabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (2) efektivitas dewan komisaris yang merupakan komponen penting tata kelola perusahaan memperkuat pengaruh positif transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas terhadap nilai perusahaan sedangkan efektivitas kinerja komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas dengan nilai perusahaan (3) Kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh positif transaksi pihak berelasi terkait dengan aset dan liabilitas terhadap nilai perusahaan.

---

The purpose of this study is to examine the impact of related party transactions on the firm value. This study also examines the impact of corporate governance and family ownership on the correlation between related party transactions with firm value. This study uses price to book value ratio (PBV) as a proxy for firm value. Furthermore, this study only focuses on related party transactions in asset and liabilities. The sample for this study is 267 companies that listed in Indonesian Stock Exchange on 2010-2012.

The results for this study are (1) related party transactions that related to asset and liabilities has positive and significant impact on firm value (2) the effectiveness of board of commissioners? work as a major component of corporate governance strengthens the positive impact of related party transactions that related to asset and liabilities on firm value. On the other hand, the effectiveness of audit committee?s work has no impact on the correlation of related party transactions that related asset and liabilities with firm value (3) family ownership weakens the positive impact of related party transactions that related to asset and liabilities on firm value."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat efisiensi bank di Asia-Pasifik. Faktor internal yang diteliti adalah komposisi Board of Directors (BOD) dan strategi penyaluran kredit bank, sementara faktor eksternal yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi dan sistem hukum negara. Tingkat efisiensi diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan orientasi input dan pendekatan Contant Return to Scale (CRS). Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara yang diteliti. Data penelitian ini berjumlah 838 observasi (firm-year) Bank Konvensional dari 11 negara pada periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat independensi BOD akan meningkatkan efisiensi bank secara marjinal, sementara banyaknya anggota BOD dan proporsi dewan wanita tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa bank dengan strategi penyaluran fokus memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, negara dengan sistem hukum common law menunjukkan tingkat efisiensi bank yang lebih baik daripada sistem hukum lainnya. Sementara pertumbuhan GDP yang semakin tinggi terbukti menurunkan tingkat efisiensi bank.

---

The purpose of this research is to find out the effect of bank?s internal and external factors on bank efficiency in Asia-Pacific. The internal factors tested are composition of Board of Directors (BOD) and bank?s credit strategy, whereas the external factors tested are economic growth and country?s law system. The efficiency scores are measured using Data Envelopment Analysis (DEA) with input orientation and Constant Return to Scale (CRS) approach. Hypothesis testing is performed using data panel regression with banks listed in each country?s stock exchange as the sample. This research is using 838 firm-year samples of conventional banks collected from 11 countries for the period of 2008-2012.

The result of this research shows that higher proportion of independent BOD will increase bank efficiency marginally, while the size of BOD and the proportion of female member hold no effect on bank efficiency. This research also shows that banks with focus credit strategy have higher efficiency than banks with other strategies. Countries implementing common law system have higher efficiency than countries with other law system. Meanwhile, GDP growth proves to have negative effect on bank efficiency."

"Bank ABC sebagai salah satu Bank Devisa ikut aktif dalam pasar valuta asing (valas) dengan memberikan jasa jual beli valas dalam jumlah yang besar setiap harinya. Jumlah transaksi yang besar membuat sangat sulit untuk menemukan aktivitas yang menyimpang dari ketentuan regulasi jual beli valas yang ditetapkan Bank Indonesia, khususnya terkait kebijakan penyertaan dokumen dasar transaksi atau underlying untuk jumlah tertentu (threshold). Walaupun continuous auditing telah dilakukan, namun metode ini masih menghasilkan laporan yang panjang sehingga Internal Auditor membutuhkan waktu lebih dalam melakukan analisis. Internal Auditor berkewajiban melakukan pendeteksian dan memberi kepastian bahwa Bank telah menjalankan transaksi pembelian valas tanpa penyimpangan dan sesuai dengan regulasi yang ada secara berkesinambungan sebelum terdeteksi oleh pihak regulator, sehingga potensi loss dari pemberian denda dapat dihindari. Strategi pendeteksian diperlukan agar proses identifikasi aktivitas penyimpangan dilakukan dengan efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis continuous auditing yang telah ada di Bank ABC yaitu terkait identifikasi upaya penghindaran underlying pembelian valas oleh nasabah Bank ABC dan mendeskripsikan pemanfaatan dari visual analytics melalui link analysis yang dapat menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing pada Bank ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis konten untuk mengolah data primer berupa observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework dan Technology Acceptance Model digunakan untuk membantu mencapai tujuan penelitian. Validasi tambahan dilakukan dengan meminta tinjauan independen dari Internal Auditor Bank ABC. Hasil penelitian menunjukan bagaimana penggunaan metode visual analytics melalui link analysis dapat membantu Internal Auditor Bank dalam melakukan deteksi awal atas upaya penghindaran penyertaan underlying pembelian valas yang dilakukan oleh nasabah Bank ABC sehingga menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing dan meminimalisir potensi loss denda regulator, peningkatan produktivitas kualitas hasil audit dan efisiensi atas waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

---

ABC Bank as one of Forex Bank in Indonesia, actively participates in Forex Market by providing Forex services with big daily turnover. The big number of transactions makes it very difficult to find the irregularities of the Forex transaction regulations that stipulated by Bank Indonesia, specially the requirement of underlying documents of the Forex transaction for a certain amount (threshold). Although continuous auditing has been carried out, this method still produces lengthy report so that the Internal Auditor needs more time to do the analysis. The Internal Auditor is obliged to detect and provide assurance that the Bank has running the Forex transactions without irregularities on an ongoing basis before being detected by regulators, so that the potential losses from penalty can be avoided.

This study aims to analyze the existing continuous auditing in Bank ABC, about the identification of avoidance of underlying in Forex transaction, and also to describe the utilization of visual analytics through link analysis that can improve the implementation of continuous auditing at Bank ABC. This study used a case study approach with single analysis by process data with content analysis. This study colected primary data from observation, interviews, and questionnaires, and secondary data from documentation that provide by Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework and Technology Acceptance Model (TAM) are used to help achieve the research objectives. Additional validation is achieved by requesting an independent review from the audit practitioner of Bank ABC. The results show that visual analytics through link analysis can assist Internal Auditor in early detection of avoidance of underlying in Forex transactions, so can improve the implementation of continuous auditing and minimize the potential loss from regulator penalties, increase the quality of audit findings, and streamline the identification process of irregularities.

"