Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai rumah tangga sebagai unit produksi dengan mengetengahkan kasus usaha pertenunan tradisional (gedongan) di Kabupaten Wajo. Usaha pertenunan gedongan. di Kabupaten Wajo adalah merupakan usaha rumah tangga yang dikelola secara tradisional. Kegiatan menenun ini umumnya dilakukan oleh kaum wanita, dan mereka adalah penenun secara turun-temurun. Unit usaha dikelola dalam rumah tangga sehingga hal ini sangat berperan dalam proses sosialisasi dan alih keterampilan bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam pengertian bahwa rumah tangga penenun'tidak hanya berfungsi sosial tetapi jugs membawakan, fungsi ekonomi. Penenun-penenun tradisional di Wajo sejak dins telah membiasakan anak-anak mereka mengenal peralatan tenun yang digunakan, untuk selanjutnya memahami kegunaan dari tiap-tiap peralatan tersebut. Kebiasaan ini pada akhirnya akan mendorong anak-anak turut berpartisipasi dalam kegiatan bertenun. Kemampuan bertahan usaha rumah tangga tenun gedongan di Kabupaten Wajo turut ditentukan oleh organisasi sosial seperti kekerabatan dan hubungan-hubungan patron-klien.Dalam usaha ini telah terbentuk hubungan kerja antar kerabat yang memiliki arti ekonomi dan relevansi penting bagi bertahannya usaha rumah tangga tersebut. Hubungan patron-klien yang dikenal dalam masyarakat Wajo sebagai hubungan Ponggawa-sawi, di mana posisi seorang Ponggawa dimungkinkan karena ia memiliki kekuatan .ekonomi dan bertindak sebagai pemodal bagi sejumlah sawi. Dengan demikian bagi sejumlah penenun yang kekurangan modal usaha, maka menjalin hubungan kerja dengan seorang patron merupakan salah satu alternatif pilihan."

"Perceived opportunities for increased local power and control of resources in the early euphoria of post-Soeharto decentralization saw no less than four new province proposals within the present boundaries of South Sulawesi. Two of those developed into formal submissions which, at the time of writing, are being considered by the national government. These are for new provinces of West Sulawesi and Greater Luwu, which would encompass approximately fifty-five per cent of South Sulawesi's present land mass. This article discusses those movements and the rationale behind their emergence. Residents in each region express dissatisfaction at long-term neglect by the South Sulawesi government. In particular, kabupatens calling for the establishment of West Sulawesi have been ignored in the development process. Following calls for the new province, the South Sulawesi leadership has promised increased recognition of the western regions. West Sulawesi and Luwu Raya are viewed as possessing high potential for resource development, particularly in plantation agriculture, fisheries, and mineral exploration. Ethnic identity has also been a factor in the new province demands. In some cases, preexisting ethnic tensions have been exacerbated by debates centered upon proposed province boundaries. Calls for change should be seen as a sign of dissatisfaction with the South Sulawesi leadership rather than with national governance, as new structures would by-pass present provincial authority, strengthening ties with the centre by allowing direct interaction between the respective regions and Jakarta."