Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu bagian dari unsur prasasti, adalah penyebutan kelompok mangilala drwya haji. Kelompok ini terdiri dari bermacam-macam profesi. Di dalam prasasti disebutkan, bahwa mereka tidak boleh Iagi memasuki daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah sama. Ada dua pendapat yang berbeda tentang mereka. Yang pertama menyatakan bahwa mangilala drwya haji adalah para penarik pajak, yang didasarkan pada anti kata mangilala drwya haji (= mengambil milik raja) dan adanya larangan bagi kelompok ini untuk memasuki daerah sima. Pendapat kedua menyatakan bahwa mereka adalah pegawai istana yang bekerja untuk raja dan keluarga. Hal ini didasarkan terhadap adanya istilah yang dikenal di Bali yaitu niaminta drwya haji, yaitu kelompok yang kaberadaannyra ditentukan oleh penguasa. Yang menarik untuk dikaji adalah jumlah yang ada dalam kelompok ini mencapai ratusan, sehingga memberi kesan bahwa mereka merupakan simbol dari kekuasaan raja.Sehubungan dengan hal tsrsebut, maka di lakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanana kadudukan dan peran mangi1a1a drwya haji di dalam struktur pemerintahan kerajaan kuno. Tahap pertama yang dilakukan adalah menumpulkan semua prasasti dari abad XI-XV yang telah dialih aksarakan, memuat nama raja atau angka tahun dan memuat keterangan tentang mangi1a1a drwya haji Prasasti yang didapat berjumlah 47 buah, selanjutnya dilakukan inventarisasi jabat -jabatan dalam daftar mangi1a1a drwya haji, dan di cari tugasnya melalui arti katanya. jabatan-,jabatan yang telah didapat, kemudian dikelompokan berdasarkan jenis pekerjaan. Dari pengelompokan tersebut didapat jenis-jenis jabatan yang ada dalam mangilala drwya haji. Kemudian jabatan-jabatan dalam mangilala drwya haji dibandingkan untuk melihat perkembangan kelompok itu. Karena rentang waktu cukup panjang, maka untuk memudahkan dilakukan pembagian masa yaitu, abad XI sampai awal abad X (Mataram kuno), awal abad X sampai XII (Sindok-Airlangga) dan abad XIII-XV (Singhasari-Majapahit). Dari hasil pembandingan terhadap ketiga masa tersebut terlihat bahwa jumlah jabatan setiap masa berbeda. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang didapat dengan literatur yang ada, dihasilkan kemungkinan yang menyebabkan perbedaan itu. Yaitu latar belakang politik, berupa adanya usaha raja untuk memperkuat kedudukan dan kekuasaan raja yang berhubungan erat dengan tujuan rendapatkan legitimasi.

---

"

"Salah satu bagian dari unsur prasasti, adalah penyebutan kelompok mangilala drwya haji. Kelompok ini terdiri dari bermacam-macam profesi. Di dalam prasasti disebutkan, bahwa mereka tidak boleh Iagi memasuki daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah sama. Ada dua pendapat yang berbeda tentang mereka. Yang pertama menyatakan bahwa mangilala drwya haji adalah para penarik pajak, yang didasarkan pada anti kata mangi1a1a drwya haji (= mengambil milik raja) dan adanya larangan bagi kelompok ini untuk memasuki daerah sima. Pendapat kedua menyatakan bahwa mereka adalah pegawai istana yang bekerja untuk raja dan keluarga. Hal ini didasarkan terhadap adanya istilah yang dikenal di Bali yaitu niaminta drwya haji, yaitu kelompok yang kaberadaannyra ditentukan oleh penguasa. Yang menarik untuk dikaji adalah jumlah yang ada dalam kelompok ini mencapai ratusan, sehingga memberi kesan bahwa mereka merupakan simbol dari kekuasaan raja.Sehubungan dengan hal tsrsebut, maka di lakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanana kadudukan dan peran mangi1a1a drwya haji di dalam struktur pemerintahan kerajaan kuno. Tahap pertama yang dilakukan adalah menumpulkan semua prasasti dari abad XI-XV yang telah dialih aksarakan, memuat nama raja atau angka tahun dan memuat keterangan tentang mangi1a1a drwya haji Prasasti yang didapat berjumlah 47 buah, selanjutnya dilakukan inventarisasi jabat -jabatan dalam daftar mangi1a1a drwya haji, dan di cari tugasnya melalui arti katanya. jabatan-,jabatan yang telah didapat, kemudian dikelompokan berdasarkan jenis pekerjaan. Dari pengelompokan tersebut didapat jenis-jenis jabatan yang ada dalam mangilala drwya haji. Kemudian jabatan-jabatan dalam mangilala drwya haji dibandingkan untuk melihat perkembangan kelompok itu. Karena rentang waktu cukup panjang, maka untuk memudahkan dilakukan pembagian masa yaitu, abad XI sampai awal abad X (Mataram kuno), awal abad X sampai XII (Sindok-Airlangga) dan abad XIII-XV (Singhasari-Majapahit). Dari hasil pembandingan terhadap ketiga masa tersebut terlihat bahwa jumlah jabatan setiap masa berbeda. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang didapat dengan literatur yang ada, dihasilkan kemungkinan yang menyebabkan perbedaan itu. Yaitu latar belakang politik, berupa adanya usaha raja untuk memperkuat kedudukan dan kekuasaan raja yang berhubungan erat dengan tujuan rendapatkan legitimasi."

"The existence of college in the country is very strategic. college has provided contributive role to the development and sustainable government. the future generation will be born from there. the generation which is capable of moving wheels of government and development. therefore, policy for development will be very important, besides the consistency of policy implementation and continous evaluation"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang birokrasi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah yaitu jabatan bek khususnya bek betawi dan melihat adanya kesinambungan antarajabatan bek pada masa kolanial dengan lurah pada masa republik dengan harapan bagaimana perkembangan kedudukan dan peran bek dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian mengenai masyarakat betawi sudah cukup banyak ahli yang membahas tentang masyarakat ini. Namun selama ini masih sedikit tulisan yang khusus membahas tentang jabatan bek. Begitu pula telah banyak ahli sejarah yang menulis tentang birokrasi, namun selama ini belum banyak yang membahas secara mendalam tentang jabatan wijkmeester. Wijkmeester dibentuk oleh VOC pada tahun 1655 yang bertugas mengepalai wijk yang terdiri dari beberapa buah kampung. Kedudukan wijkrneester dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat Meskipun menempati posisi paling bawah jabatan wijkmeester mempunyai peran penting yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayahnya. Dalam hal wewenang wijkmeester bisa dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, seluruh persoalan harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu ajudan dan komandan. Mereka itulah yang berhak memutuskan segala sesuatunya, dan keputusan itu harus dijalankan oleh wijkmeesternya. Tugas dan kewajiban wijkmeesrer yang harus dijatankan adalah (1) memungut pajak (2) memelihara keamanan dan ketertiban kampung seperti ronda malam, memberantas perjudian, pengaturan tempat berdagang. (3) Menjaga kenyamanan dan kebersihan kampung seperti menjaga penerangan, menjaga kebersihan got dan lain-lain. (4) pembuatan Surat keterangan seperti surat jalan, surat izin menikah, surat kematian, dan lain-lain. (5) pencatatan penduduk. Wijkmeester tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan 8 % dari uang pajak yang ditarik dari penduduk. Meskipun tidak mendapatkan gaji, jabatan ini cukup diminati oleh masyarakat terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan kepada pemerintah, serta persaingan yang terjadi dari penduduk untuk mendapatkan jabatan itu."

"ABSTRAKAparatur Sipil Negara berperan sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah yang diperlukan untuk mewujudkan berlangsungnya kegiatan administrasi negara dalam organisasi pemerintahan. Aparatur Sipil Negara merupakan pejabat pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan dikenal jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi yang mempunyai peran strategis dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga baru pengelola Aparatur Sipil Negara yang terbentuk tahun 2014. Lembaga baru ini perlu diteliti lebih dalam terkait struktur organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan perannya dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi. Peran Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pengawas dalam setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sebagai pemberi rekomendasi.

---

ABSTRACTCivil Service have a role as human resources driving the government bureaucracy needed to realize the ongoing activities of the state administration in governmental organizations. Civil Service are government officials. Government positions known to the administration office, functional and high leadership positions. High leadership positions that have a strategic role in the management of the Civil Service. Civil Service Commission is a new organization managing the State Civil Apparatus formed in 2014. This new institution should doing to research deeper organizational structure of the Commission related to the Civil Service and its role in the selection of high leadership positions. This research method using normative juridical qualitative approach. State Civil Administrative Commission set up under the authority of attribution. The role of the Civil Service Commission is a controller in every stages of the process for filling the positions of high leadership and as a referrer."

"ABSTRAKTesis ini meneliti fungsi dan kedudukan Dewan Menteri Uni Eropa Pada awalberdirinya bernama ECSC Dewan Uni Eropa atau yang lebih dikenal sebagaiDewan Menteri merupakan lembaga eksekutif di dalam struktur Uni EropaDewan Menteri bertahan diposisi eksekutif sejak Traktat Paris hmgga TraktatRoma Traktat Maastncht memberikan kekuasaan lebih kepada Parlemensehingga Dewan Menteri tidak lagi menjad lembaga yang memiliki kekuasaantertinggi seperti pada saat pembentukannya Traktat Lisabon 2009 menciptakanposisi sejajar antara Dewan Menten dengan Parlemen sebagai lembaga legislatifUni Eropa kedua lembaga tersebut berbagi kekuasaan pada posisi legislatiftersebut Sangat menarik untuk dikaji bagaimana proses transformasi fungsi dankedudukan Dewan Menten dan lembaga eksekutif menjadi lembaga legislatif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the function and position of the Council of EuropeanUnion From the first estabhshed as ECSC Council of European Union or asknown as Council of Mmisters was executive body m European Union Councilof Mmisters exist become the executive body smce The Treaty of Paris and theTreaty of Rome Treaty of Maastricht gave more power to Parhament so thatCouncil of Mmisters no longer the most power body m European Union TheTreaty of Lisbon 2009 made Council of Mmisters and Parliement m an equalposition as legislative bodies so that they shares power m the structure ofEuropean Union Institutions Very interesting to study how the transformation ofCouncil of Mimster from executive to legislative bodies."

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita. Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat (public services) serta Pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Landak. Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan penataan terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya pembuatan sejurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan apabila dipelajari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan menarik yang perlu dikaji. Namun dari sejumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenai penataan format pemerintahan sebagai pengganti Pemerintahan Desa yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan, kemandirian, akomodatif, transparan, bertanggunJ'awab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut. Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu : pertama : Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagai pengganti sistem Pemerintahan Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak. Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ketiga : Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud. Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga masyarakt dalam rangka pelayanan."