Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai DPA Sementara dilakukan berdasarkan kerangka teori ilmu-ilmu seiarah, yaitu menggambarkan DPA Sementara sebagai sebuah lembaga tinggi negara dan kemudian memberikan interpretasi terhadap data-data yang didapat. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan wawancara yang dilakukan beberapa kali. Dengan berdasar data tersebut dilakukan deskripsi yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. DPA Sementara mempunyai kedudukan yang cukup berarti yaitu sebagai laboratorium politik Presiden Soekarno dan tidak hanya sebagai badan penasehat belaka. 2. Keanggotaan DPA Sementara lebih mengutamakan golongan fungsional. 3. Dari masalah-masalah yang dibahas terlihat, bahwa DPA Sementara lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik dibandingkan masalah-masalah lainnya."

"Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang menimbulkan ketakutan tersendiri dalam masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan, sebab golongan perempuan dan anak perempuan ini yang kerap menjadi korban perkosaan. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang lemah dan subordinat. Meski pelaku tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana berat, namun fenomena yang terjadi justru terdapat peningkatan dari jenis kejahatan ini. Hukum sebagai pranata penegak keadilan, ternyata tidak dapat berfungsi. Penegakan hukum tidak hanya memerlukan kepastian hukum, tapi juga kesebandingan dan keadilan dalam porsi yang sama. Kesulitan pembuktian tindak pidana perkosaan menjadi permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Asas unus testis nullus testis yang memiliki filosofi ‘guna menghindari fitnah’ bagi terdakwa, ternyata dalam pembuktian tindak pidana perkosaan telah mendiskualifikasikan perempuan dan anak perempuan sebagai korban perkosaan. Asas inilah yang dipegang teguh oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Belum lagi rumusan perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia tidak sensitive gender, ini dapat dipahami mengingat dahulu hukum dibentuk bersandarkan pada perspektif kaum laki-laki, dimana perempuan kala itu tidak memiliki akses untuk menyuarakan kepentingannya. Ketimpangan jender ini berakibat fatal. Maka yang terjadi kepentingan perempuan dibentuk berdasarkan apa yang dianggap baik oleh kaum laki-laki, yang belum tentu dalam prakteknya menjadi baik bagi perempuan itu sendiri. Rumusan perkosaan dalam KUHP, tidak mengakomodir bentuk-bentuk perkosaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki perisai untuk melindungi dirinya ataupun untuk menuntut pelaku atas apa yang terjadi pada dirinya. Selain rumusan dalam KUHP dan hukum acara dalam KUHAP, yang tak kalah penting adalah persepsi bias jender dalam alam pikiran aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus perkosaan. Sesungguhnya, hal inilah yang patut dibenahi terlebih dahulu, karena peraturan apapun akan menjadi berbahaya bagi perempuan ketika diterapkan berdasarkan pandangan bias jender. Namun, tetap perlindungan perempuan dan pengakomodiran kepentingan perempuan dalam hukum juga harus dilakukan, sebab pranata hukum itulah yang kemudian menjadi senjata bagi aparat penegak hukum dan perempuan serta masyarakat untuk menegakkan hukum."

"Pengalaman Par1ementer pada jaman Hindia Belanda. Pecahnya Perang Dunia pertama, bulan Agustus 1914 menyebabkan Belanda mengalami kesukaran dalam mengadakan hubungan keluar demikian pula dengan Hindia Belanela. Hal ini menimbulkan masalah bagi pertahanan di Hindia Be_landa, yang mendatangkan tuntutan agar dibentuk milisi bumiputra. Untuk membentuk milisi bumiputra ini, diang_gap perlu mendengar pendapat rakyat, karena nya Dewar. Per_wakilan Rakyat harta dibentuk lebih dulu. Tetapi pada ke_nyataannya, perbincangan mengenai masalah milisi beralih ke masalah lembaga perwakilan rakyat. Dan pada akhirnya, bukan rancangan undang-undang mengenai milisi yang diha-silkan, melainkan rancangan undang-undang mengenai pembentukan suatu Dewan Rakyat ataa yang di sebut Voi-ksraad. Rencana pembentukan Dcwan Rakyat (Volksraad) yang _"

"On the Supreme Advisory Council in Indonesia"