Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu program yang pernah dilaksanakan oleh ka_binet Hatta pada tahun 1948 adalah Rasionalisasi. Yaitu, memindahkan tenaga yang tidak efektip ke tempat yang se_suai. Tindakan tersebut diambil demi mengatasi kesulitan_-kesulitan yang sedang dihadapi negara, sehubungan dengan keutuhan negara Republik Indonesia. Tidak sedikit rintang_an yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program itu. Selain mendapat rintangan dari sebahagian kalangan tentara yang tidak menyetujuinya, juga harus menghadapi rintangan dari golongan non militer yang berkepentingan. Bagaimana sebenarnya situasi dan kandisi pada saat program tersebut diterapkan dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian hasil_ hasil apa yang sebenarnya diingin kan, serta bagaimana latar belakang dari semuanya itu. Hal-hal itulah yang menim_bulkan rasa keingintahuan penulis, di samping faktor aka_demis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Sastra Univer_sitas Indonesia. Sesuai dengan pemilihan judul di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah berusaha menggambarkan pelaksa_naan program di atas, dalam rangka menuju tentara yang profesional . Artinya, memiliki organisasi tentara yang teratur, ada jenjang kemiliteran, serta memiliki lembaga pendidikan resmi. Hal ini tak lepas dari faktor-faktor.

---

"

"buku ini berisi pidato dan karangan yang mencerminkan sumbangan pikiran yang disajikan oleh penulis di tahun-tahun 1955 - 1958 kepada pemerintah, masyarakat, dan angkatan perang dalam upaya kita menghadapi zaman itu. Pidato-pidato dan karangan tersebut pada masa ini telah termasuk dalam sejarah ..."

"Studi tentang hubungan politik-militer di Republik Indonesia pada masa awal Revolusi, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan suatu permasalahan yang dihadapi Angkatan Perang di Republik Indonesia, khususnya dalam mengatasi konflik dengan pemerintahan sipil. Untuk menunjang penulisan ini, penulis telah melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, seperti: buku-buku, surat kabar, majalah, artikel serta brosur, baik yang terbit pada masa peristiwa maupun sekarang. Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa konflik atau permasalahan yang terjadi dalam tubuh angkatan perang di Republik Indonesia pada masa tersebut, disebabkan karerna adanya campur tangan sipil dalam urusan intern angkatan perang. Suatu sistem pemerintahan yang masih labil dan longgar, membuka kesempatan bagi golongan sipil untuk turut menjadikan angkatan perang sebagai alat politik. Ini terlihat dengan campur tangan Amir Sjarifoeddin, seorang tokoh sosialis radikal. Sejak ia duduk dalam kursi pemerintahan, bahkan ketika ia menjabat Menteri Angkatan Perang (Pertahanan) menjadikan dirinya sebagai tokoh saingan di samping Soedirman, seorang tokoh militer regular yang men_duduki pimpinan Markas Besar. Walaupun pada awalnya ada usaha-usaha Amir untuk menggulingkan kekuasaan Soedirman, namun pada akhirnya Soedirman muncul sebagai superior dalam kalangan angkatan perang di Republik Indonesia."

"Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah pada implementasi dari kebijakan yang diambil guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movements in several regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the views of other leaders and considerations of a more diverse source."

"ALRI Pangkalan IV Tegal sebagai organisasi ALRI terbe_sar di Jawa pada periode Perang Kemerdekaan RI (1945-1948), di bentuk dan dikembangkan oleh para anggota BKR/TKR Laut daerah Tegal dan Semarang pada bulan November 1945. Pada periode ini, Pangkalan IV Tegal, atau yang kemudian dikenal sebagai Corps Armada (CA) IV, berusaha mengembangkan konsep armada dan marinir dalam konsep keorganisasian ALRI, baik dalam penyusunan organisasinya maupun melalui jalur pendi_dikan, seperti Sekolah Angkatan Laut (SAL) Tegal dan Lati_han Opsir (LO) Kalibakung. Pada periode ini juga, Pangka_lan IV Tegal dihadapkan pada permasalahan dualisme komando yang saling bertentangan di dalam tubuh komando pusat ALRI, yaitu Markas Besar ALRI Yogyakarta dan Lawang. Keduanya saling berebut pengaruh agar dapat menguasai dan mengontrol Pangkalan IV di bawah komando mereka. Masalah dualisme ko_mando tersebut baru terselesaikan, ketika ALRI di reorgani_sari tahun 1948. Pada saat meletus Perang Kemerdekaan I (1947-1948), Markas dan Kota Tegal diduduki oleh Belanda, sehingga Pangkalan IV atau CA IV bergerilya di sekitar Te_gal-Pekalongan, dan bermarkas di Temanggung. Pada saat perang Kemerdekaan II (1948-1949), CA IV memperoleh daerah perjuangan sendiri di sekitar Pemalang-Pekalongan-Batang hingga sekitar Gunung Slamet. Daerah tersebut dikenal se_bagai rub-wehkreise Slamet (SNKS) V. CA IV merupakan pasu_kan ALRI terbesar di Jawa saat itu, dan satu-satunya pasu_kan ALRI yang memperoleh daerah Sub-Wehrkreis."

"Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan peranan penerbang AURI dalam berbagai operasi udara yang dilaksanakan saat Operasi Trikora.d Perjanjian Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, masih menyisakan salah satu masalah dalam kedaulatan Indonesia, yakni permasalahan Irian Barat. Bahkan setahun setelahnya, Belanda ingkar janji dan Irian Barat masih dikuasai oleh mereka. Sengketa ini akhirnya berpuncak pada Pidato Trikora oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961, yang menjadi deklarasi untuk mengembalikan Irian Barat di tingkat yang lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Komando Mandala. Melalui Komando Mandala Indonesia terus berupaya melakukan operasi infiltrasi untuk membebaskan Irian Barat. Melihat fakta di lapangan, memasuki Irian Barat hanya memiliki dua alternatif, yaitu melalui laut dan udara. Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan adalah metode sejarah. AURI telah menjelma menjadi salah satu kekuatan udara yang terbesar di Asia Tenggara. Pada masa ini AURI telah memiliki berbagai macam jenis peralatan militer yang canggih dan modern seperti pesawat tempur, rudal dan radar. Penelitian ini menjelaskan mengenai pembelian alutsista yang dilakukan beserta informasi yang saling berlawanan dan juga taktik yang digunakan oleh penerbang-penerbang AURI. Adapun dampak yang dibawa dari keterlibatan para penerbang AURI dalam Operasi Trikora adalah membawa kelancaran pada fase infiltrasi para pasukan ke Irian Barat di mana operasi lintas udara yang dilakukan berhasil menerjunkan ribuan infiltran dalam skala yang lebih besar.

---

This research examines the role of Republic of Indonesia Air Force Aviators in the many aerial operation conducted during Operation Trikora. The Round Table Conference agreement in 1949, left a single problem surrounding Indonesia's sovereignty, namely the issue of West Irian. A year has gone by and yet the Dutch did not kept their promise. This dispute eventually culminated in the Trikora Speech by Soekarno on 19 December 1961, which officially sounded the drums of war against the Netherlands. As a follow-up, the Komando Mandala was formed. Through Mandala, Indonesia continued to carry out infiltration operations to liberate West Irian. Looking at the geographical condition, there’re two ways to enter West Irian, namely by sea and air. The research method used in the making is the historical method. AURI has transformed into one of the largest air forces in Southeast Asia. During this era AURI had various types of sophisticated and modern military equipment such as fighter planes, missiles and radars. This research explain more about the purchases of military equipment and the tactic used by the aviators during the operation. The impact of the involvement of AURI pilots in Operation Trikora has brought about success to the infiltration of ground force into West Irian in which the conducted airborne operation has managed to bring more troops at a larger scale."