Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai PNI dalam upaya ikUt memberla_kukan kembali UUD 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959 telah dilakukan di berbagai perpustakaan. Tujuannya ialah untuk: mengetahui kekuatan politik lainnya yang ikut serta mendukung gagasan dari KSAD Letnan Jenderal A. H. Nasution untuk mendekritkan kembali UUD 1945.Pengumpulan data dilakukan melalui surat-surat kabar dan majalah yang terbit sejaman dengan terjadinya peristiwa. Selain penggunaan sumber tertulis yang sejaman tersebut, ju_ga digunakan sumber tertuliS yang tidak sejaman dengan ter_jadinya peristiwa. Selain itu mempergunakan sumber wawan_cara dengan tokoh--tokoh yang mengalami saat-saat peristiwa itu terjadi. Berdasarkan sumber-sumber tersebut di atas, bahwa konstituante dibentuk untuk, menyusun UUD, namun setelah men_jalani sidang-sidang selama dua tahun lebih belum dapat mengambil suatu keputusan. Hal ini disebabkan perdebatan tentang dasar negara, karena ada yang menghendaki bentuk dasar negara berdasarkan Pancasila dan ada yang menghendaki dasar negara berdasarkan hukum Islam. Akhirnya diusulkan oleh Presiden untuk kembali pada UUD 1945, kemudian dilakukan tiga kali pemungutan suara tapi tidak diperoleh jumlah dua pertiga suara yang dikehenda_ki dari anggota yang hadir. Hal ini menimbulkan suasana yang tidak menentukan yang akhirnya KSAD Letnan Jenderal A. H. Nasution atas na_ma Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengusulkan kepada presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hal ini diikuti pula oleh PNI dengan mengirim sebuah telegram kepada Presiden Sukarno yang sedang berada di Tokyo."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah perjuangan kaum wanita Amerika untuk mendapatkan hak pilih dengan fokus pembahasan pada peran National Woman rsquo;s Party dan strategi yang diterapkan untuk memperjuangkan hak pilih wanita Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 nyatanya tidak mengubah keadaan wanita Amerika yang belum mendapatkan kesetaraan hak. Salah satu hak yang menjadi fokus utama perjuangan kaum wanita adalah hak pilih. Hak pilih menjadi sesuatu yang penting karena dianggap sebagai interpretasi dari kesetaraan hak sebagai warga negara. Dalam prakteknya National Woman rsquo;s Party menggunakan strategi yang berfokus pada pergerakan tingkat federal. Berbeda dengan organisasi lain yang hanya menggunakan petisi dan kampanye negara bagian, NWP mengadopsi pergerakan yang terinspirasi dari perjuangan hak pilih wanita di Inggris. Setelah melakukan perjuangan sejak tahun 1916, Amandemen ke-19 resmi di keluarkan oleh kongres pada Agustus 1920. Dengan dikeluarkannya amandemen 19, kaum wanita Amerika secara resmi memiliki hak pilih baik di tingkat federal maupun negara bagian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.

---

ABSTRACTThis thesis discusess on the history of American women rsquo s struggle to gain voting rights, focusing the discussion on the role of the National woman 39 s Party and the strategies applied to fight for the American women 39 s suffrage. The Declaration of Independence 1776 in fact does not change the situation of American women who have not gained equal rights. One of the rights that are the main focus of women 39 s struggle is the right to vote. Voting rights is considered important because its interpret equality rights as citizens. In practice, the National Woman 39 s Party is using a strategy that focuses on the movement of the federal level. In contrast to other organizations that use only State campaign and petition, NWP do the movement inspired by the struggles of women 39 s suffrage in the United Kingdom. After doing a struggle since 1916, the 19th Amendment officially issued by Congress in August 1920. With the establishment of the 19th amendment, the American women officially have voting rights both at the federal level as well as the State. The research method used in this thesis is historical method."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas peranan PPPKI dalam pergerakan nasional dan melihat sejauh mana ide dan semangat persatuan yang dikembangkan PPPKI mempengaruhi pergerakan di Indonesia. PPPKI didirikan pada tanggal 17 Desember 1927 di Bandung oleh PNI, PSI, Budi Utomo. Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatera dan Indonesische Studieclub dengan tujuan untuk menggalang persatuan dan kerja sama di antara berbagai perhinpunan yang ada di tanah air serta menyamakan arah perjuangan demi menuju kemerdekaan Indonesia. Semula PPPKI berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu kalangan pergerakan dengan mengadakan aksi balasan, membentuk dana bantuan nasional dan mengeluarkan program pengajaran nasional. Namun dalam perkembangan sslanjutnya, terjadi perpecahan di antara anggota-anggota PPPKI. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, yang semula tidak dihiraukan akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi. Akibatnya PPPKI mengalami kemunduran dan sejak lahun 1935 keberadaan PPPKl sudah tidak terdengar lagi dalam dunia pergerakan Indonesia karena PPPKI tidak pernah mengadakan kegiatan. Meskipun PPPKI nengalami kegagalan sebagai wadah pemersatu, PPKI telah berhasil mengembangkan paham persatuan di antara kalangan pergerakan aan mencapai puncaknya dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. PPPKI juga mendorong perhimpunan-perhimpunan lain untuk saling bekerja sama dengan bergabung membentuk badan federasi atau fusi. Dengan begitu, kalangan pergerakan Indonesia semakin bertambah kuat dalam menentang penjajahan Belanda."

"Penelitian ini membahas pengaruh fusi partai politik pada masa Orde Baru terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak tahun 1970-1973. Dalam menyikapi fusi partai politik, PNI harus menyesuaikan program politiknya agar lebih sesuai dengan pemerintah Orde Baru. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sikap PNI dalam menghadapi fusi partai dan dampak dari fusi partai bagi PNI adalah berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Penelitian akan difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu latar belakang fusi partai oleh pemerintah Orde Baru, sikap PNI dalam menghadapi kebijakan fusi partai politik tahun 1973, dan dampak kebijakan fusi partai politik pada PNI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah menggunakan sumber arsip-arsip, surat kabar, artikel jurnal, dan buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui strategi Presiden Soeharto dalam tatanan politik yang baru untuk mengendalikan oposisi adalah dengan melakukan fusi partai politik atau penyederhanaan partai politik yang lebih menekankan pada persatuan dan pembangunan nasional dengan menjadikan partai politik yang tidak berdasarkan pada ideologi tertentu. PNI merespon hal tersebut dengan mewujudkan program partai yang mengutamakan persatuan dan pembangunan yang terlihat pada Kongres XII tahun 1970 di Semarang yang bertemakan “Demi Pancasila dan Pembangunan”.

---

This study examines the influence of the fusion of political parties during the New Order era on the Indonesian National Party (PNI) from 1970-1973. In responding to the fusion of political parties, the PNI had to adapt its political program to suit the New Order government. The main objective of the research is to find out how the attitude of the PNI in dealing with party fusion and the impact of party fusion for the PNI was to merge into the Indonesian Democratic Party (PDI) in 1973. The research will focus on three discussions, namely the background of the party fusion by the New Order government, the attitude of the PNI in dealing with the 1973 political party fusion policy, and the impact of the political party fusion policy on the PNI. This research was conducted using historical methods using archives, newspapers, journal articles, and previously published books. Based on the research conducted, it is known that President Soeharto's strategy in the new political order to control the opposition was by fusion of political parties or simplification of political parties which put more emphasis on unity and national development by making political parties that are not based on a particular ideology. The PNI responded to this by realizing the party's program which prioritized unity and development which was seen at the 1970 XII Congress in Semarang with the theme "Demi Pancasila dan Pembangunan".

"

"ABSTRAKKekuatan Jepang yang semula ofensif menjadi defensif di wilayah Pasifik, kekalahan Jepang oleh tentara Sekutu yang terjadi berturut-turut pada perang Pasifik mengakibatkan berkurangnya kekuatan militer Jepang. Hal tersebut menyebabkan Jepang membutuhkan tentara bantuan dari wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, Pada tanggal 3 Oktober 1943 melalui Undang-undang Bala Tentara Jepang atau Osamu Seirei, Jepang membentuk dan melatih Tentara Peta atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Pembentukan Peta dan pelatihan militer merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk membela tanah air dan mempercepat kemerdekaan. Sedangkan, Tujuan Jepang membentuk Tentara Peta semula untuk menambah kekuatan militer Jepang jika sekutu mendarat di Indonesia. Namun, pada akhirnya Tentara Peta berbalik melakukan perlawanan terhadap Jepang dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena menerima bantuan Jepang dalam bentuk pelatihan militer bukan berarti berkolaborasi untuk melawan Sekutu memenangkan perang Pasifik. Selanjutnya mantan prajurit Peta bergabung dan mayoritas menjadi pemimpin BKR Badan Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi cikal bakal pertahanan militer Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia.

---

ABSTRACTDue to the originally offensive Japanese strength that became defensive in the Pacific region, also with their defeat against allied forces which occurred respectively in the Pacific War, Japan reduced their own military strength. It causes the Japanese army needed help for additional human resources from their own colonized territory including Indonesia. For Indonesia, on October 3, 1943 through the legislation of Japanese army or Osamu Seirei, Japan established and trained Peta Army or Tentara Sukarela Pembela Tanah Air homeland defense soldier . For Indonesia, the military training establishment and peta army represents the nation rsquo s aim to defend the homeland and accelerate for independence. Whereas, the Japanese original goal of forming Peta army was to increase the strength of the Japanese military to get set whenever the allies landed in Indonesia. But in the end, the Peta Army turned out to fight and set a war against Japan and strived for the independence. Receiving Japanese aid in the form of military training did not mean collaborating for allies to win Pacific War. Furthermore, the ex member of Peta army joined and became a leader of the Badan Keamanan Rakyat Citizenry Security Agencies who later became the forerunner of the military defense of Indonesia as the Indonesia National Army."

"Partai Komunis Gina berdiri pada bulan Juli tahun 1921, yaitu pada waktu Kongres I diadakan. Pembentukan Partai Komunis Cina bukan semata-mata karena usaha dari kaum inteiektual Gina saja yang pada waktu itu dipimpin oleh Li Dazhao dan Chen Duxiu, tetapi juga karena bantuan dari agen-agen Komintern. Mereka datang ke Cina dengan satu misi, yaitu mendi-rikan sebuah partai. Komunis di Cina sebagai bagian dari strategi Komintern untuk mengkomuniskan dunia. Karena tanpa sebuah partai komunis, maka tidak akan ada revolusi. Setelah berhasil membentuk Partai Komunis Cina, Ko_mintern juga menciptakan kerja sama dua partai, Guomindang dan Gongchandang (Partai, Komunis Cina). Dalam kerja sama ini di harapkan kaum komunis danat masuk ke dalam Guomin_dang untuk kemudian mempengaruhi massa, mengingat jumlah anggotanya yang masih sedikit. Skripsi ini memperlihatkan peranan Komintern dalam pembentukan Partai Komunis Cina dan juga dalam terbentuk_nya kerja sama Partai Komunis Cina Guomindang yang lebih terkenal dengan nama Front Persatuan I."

"Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam yang muncul sejak awal masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah bagi kalangan Islam dalam memperjuangkan dan mengembangkan paham Ahlrrssunah Wa1 Jama'ah. Kemunculannya dipelopori oleh para Kiai Jawa yang menghimpun anggotanya dari kalangan pesantren. Dalam perkembangannya mengarungi zaman kolonial Hindia Belanda sampai dengan memasuki periode Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan NU selalu berada di tangan para kiai. Walau mereka tidak mengecap pendidikan moderen, dengan mengacu kepada kitab kuning para kiai ternyata mampu menghadapi tantangan jaman. Dalam masa Demokrasi Terpimpin, NU berusaha tampil membawakan dirinya sebagai satu-satunya wakil umat Islam di kancah perpolitikan nasional, setelah partai Islam baru lainnya, Masyumi, dinyatakan terlarang pada tahun 1960. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama), NU turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan gagasan Sukarno yang terangkum dalam semboyan NASAKOM, Nasionalis-Agama-Komunis. NU mewakili unsur agamanya, dan terpaksa harus bekerja sama dengan unsur Komunis yang diwakili oleh PKI. Karna pucuk pimpinan NU memiIiki hubungan yang hangat dengan Sukarno, maka pertentangan ideologi antara NU dengan PKI dapat diredam. Namun dalarn berbagai lapangan sosial-politik, NU menjalankan strategi pembendungan terhadap PKI. Yaitu dengan mencegah sebisa mungkin agar pengaruh PKI tidak meluas di kalangan rakyat. Terhadap Sukarno, NU bersikap sangat akomodatif. Dan dengan Angkatan Darat (AD), NU menjalankan kerja sama dalam rangka menghadapi PKI. Ketika menjelang masa akhir kekuasaan Sukarno, ker ja sama antara NO dan AD mempercepat berakhirnya periode Demokrasi Terpimpin. Kepemimpinan NU beralih didominasi oleh orang-orang NU yang anti Demokrasi Terpimpin."