Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK. DIAH IRAWATI. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (1960-1965). (Di bawah bimbingan Moela Marboen, S.S). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang dibentuk berdasarkan Pen-Pres No. 4 tahun 1960 merupakan kelanjutan dari DPR hasil Pemilihan Umum 1955 yang telah dihentikan kegiatannya berdasarkan Pen-Pres No. 3 tahun 1960. Sidang Konstituante yang gagal menetapkan Undang-Undang Dasar serta dikeluar_kannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 meru_pakan salah satu sebab dibentuknya DPR-GR. Susunan keanggotaan DPR-GR ini tidak berdasarkan suatu Pemi_lihan Umum melainkan berdasarkan penunjukkan Presiden Soekarno, sehingga banyak pihak-pihak yang pro dan kontra baik dari perseorangan atau yang mewakili partai politiknya. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, bergantilah sistim Demokrasi Liberal dengan De_mokrasi Terpimpin. Tindakan-tindakan setelah Dekrit ternyata memberi peluang besar pada Presiden untuk menjalankan kekuasaannya di tangan Presiden sendiri. Perombakan dan retooling dilakukan di semua bidang. Hal ini berakibat dirugikannya partai-partai politik yang terkena perombakan itu. Namun di pihak lain Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat keuntungan lebih besar dengan bertambahnya jumlah kursi di DPR-GR. Sidang-sidang DRP-GR banyak dipengaruhi oleh pemikiran Presiden, dengan banyaknya surat-surat masuk dari Presiden kepada DPR-GR untuk disidangkan dan men_dapat pengesahan. Akhirnya karena tugas dan wewenang DPR-GR masa Demokrasi Terpimpin telah banyak didomina_si oleh Presiden, maka praktisnya DPR-GR masa ini hanya sebagai pengesah atau stempel untuk meng-ia-kan lahir_nya suatu Undang-undang. Hal yang demikian ini telah menyimpang dari tugas dan wewenang DPR yang sebenarnya menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945."

"Tesis ini membahas strategi internal dan eksternal penegakan kode etik DPR RI yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPR RI agar lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini menggunaan Soft System Methodology (SSM) sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya membuat pedoman perilaku dan standar etika yang disepakati oleh semua anggota; Badan Kehormatan perlu mempublikasikan semua ketentuan dan peraturan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat; Selain itu diperlukan adanya unsur luar dari non anggota dewan yang dapat memperkuat Badan Kehormatan."

"Penelitian mengenai perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilakukan selama dua bulan Maret -- April 1993. Tujuannya ialah untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat yang mencakup aspek-aspek organisasi, koleksi, pengolahan bahan pustaka dan layanan perpustakaan kepada pemakainya. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lang_sung pada kegiatan para petugas di perpustakaan tersebut dan juga mengadakan wawancara dengan Kepala Perpustakaan serta para petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa perpus_takaan Dewan Perwakilan Rakyat dan pegawai di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini disebabkan oleh layanan perpustakaan yang belum memadai baik dari segi koleksi maupun dari sarana pendukungnya. Disamping itu, fungsi dan tugas perpustakaan belum banyak dipahami oleh pema_kainya. Kegiatan di perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang berjalan lancar, tetapi perlu meningkatkan peranannya dalam menunjang kegiatan badan induknya. Dalam upaya meningkatkan peranannya tersebut, diperlukan usaha--usaha sebagai berikut : (1) Pemilihan koleksi lebih diprioritaskan pada bahan pustaka yang memuat informasi terbaru. (2) Para petugas perpustakaan lebih ditingkatkan pengeta_huan dan keterampilannya di bidang perpustakaan. (3) Gedung perpustakaan dan perlengkapannya supaya ditam_bah sesuai dengan perkembangan perpustakaan dan kebu_tuhan pemakainya.(4) Perlu adanya promosi perpustakaan sehingga pemakai dapat mengetahui layanan yang ada di perpustakaan tersebut dan menarik minat pengunjung."