Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDidorong oleh rasa tertarik akan adanya organisasi_-organisasi buruh yang muncul di Jawa sejak awal abad dua nuluh, penulis telah memutuskan untuk menyajikan skripsi yang berjudul Pembatalan Rencana Pemogokan Personeel Pa_briek Bond tahun 1920. Selain dorongan tersebut, ada faktor lain yang me_nyebabkan penulis memilih judul ini. Penulis merasa terta_rik akan perjuangan kaum buruh waktu itu dalam melawan kapitalisrne dan imperialisme Belanda. Dalam hal ini perjuang_an mereka sejalan dengan perjuangan nasional bangsa Indone_sia dalam menentang imperialisme Belanda untuk mencapai In_donesia merdeka. Kecuali itu penulis sangat tertarik kepada cara-ca_ra kaum komunis yang dipimpin oleh Semaoen di dalam usaha_nya untuk menguasai kaum buruh dengan mendiskriditkan golongan lain, khususnya golongan Sarekat Islam yang dalam gerakan buruh dipimpin Soerjopranoto. Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai judul tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan beberapa penjelasan. Karena skripsi ini membahas mengenai organisasi.

---

"

"ABSTRAKGelombang pemogokan antara tahun 1910-1920 memaksa pemerintah meninjau kembali kebijaksanaannya. Hubungan yang lebih langsung dengan buruh tampak jelas dalam periode ini. Pada tahun 1919 Gubernur Jendral van Limburg Stirum membentuk komisi untuk kemungkinan standar gaji minimum, mengawasi kondisi buruh, sebagai contoh, menyelidiki tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa. Kemudian di akhir tahun 1921, Komisi ini dialihkan ka dalam Kan_toor van Arbeid dengan staf yang lebih besar dan fungsi yang lebih luas. Kemerosotan tingkat kesejahteraan pen_duduk Jawa sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1830, di bawah sistem Tanam Paksa. Di mana tingkat perekonomian kolonial menanjak dengan cepat sementara itu kesejahte_raan penduduk sebaliknya kian merosot. Antara tahun 1918-1920, perekonoman tanah Hindia kian merosot. PD I dan malaise yang diakibatkannya menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok mendadak naik. Sudah menjadi jelas bahwa kaum buruhlah yang pertama merasakan akibatnya. Dalam situasi yang serba sulit ini kaum maji_kan tetap tidak mau ambil peduli terhadap tuntutan buruhnya, bahkan para pengusaha-pengusaha besar melakukan kerja sama dan membentuk korporasi. Misalnya kongsi gula (Sugar Syndicate) dengan induk perusahaan Belandanya BB_NISO, sementara usaha-usaha yang sejenis mengikuti jejak di atas. Pemilik penanaman bergabung ke dalam Cultiva_tion Owners, 1918 ada asosiasi para majikan dan onderne-mersraad, dll. Dan tidak mengherankan kalau antara tahun 1918-1920 gelombang pemogokan begitu hebat. Dan skripsi ini mengisahkan tentang perlawanan tersebut.

---

"

"Di dalam Deklarasi Kemerdekaan ( Declaration of Independence ) Amerika Serikat yang diproklamasikan pada 4 Mei 1776 terdapat kalimat dimana kata men menjadi perdebatan karena mempunyai arti dan That All Men are Created Equal pcnafsiran yang berbeda. Tuntutan para pemuka gerakan perempuan dalam Konvensi Seneca Falls, di New York tahun 1848 yang mempunyai persepsi bahwa kata men dengan arti sebagai kaum pria menginginkan agar kata women pun ditambahkan dalam Deklarasi kemerdekaan tersebut.' Tambahan kata women pasti tidak mungkin dipenuhi sehingga tuntutan itu akhirnya menjadi lenyap. Sementara kata men diartikan secara luas sebagai orang/manusia dan arti ini rupanya dapat diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Munculnya amandemen ketika konvensi konstitusi tahun 1787 yang berusaha untuk membentuk pemerintahan federal yang kuat disitulah Amandemen dibicarakan. Pcmbicaraan menyangkut agar pemerintah federal yang kuat tersebut tidak semena-rnena menekan rakyat maka muncul amandemen ke 1-10 yang biasa disebut Bill of Right tahun 1791 yang berguna melindungi masyarakat Amerika Serikat."

"Kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres tahun 1920 banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentukb pengungkapan diri bagi kaum Kurdi maupun etnis minoritas lain direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Sebelum tahun 1991, bahasa Kurdi dianggap ilegal. Hingga tahun 1999 masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi, misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari; lima hari seminggu. Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi sejak tahun 1984. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kasus yang ditunjang oleh data dokumen, rekaman fisik dan wawancara yang terkait dengan masalah penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis data berbentuk analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk menyelesaikan masalahnya dengan etnis Kurdi baik melalui jalan damai maupun kekerasan. Perubahan konstelasi politik dalam negeri Turki ternyata mempengaruhi kebijakan terhadap etnis Kurdi.

---

Most of the Turkish government policies toward the Kurds after the Treaty of Sevres in 1920, were adopted from Europe. The consequences of these policies, the Kurds and other minorities in Turkey are oppressed. The Kurds do not have the rights for being active in politic, no adequate access to education, and information. Before 1991, Kurdish language was considered illegal. Up until 1999 the Kurds cannot aired their radio for more than 1 hour in five days a week. The conflicts between the Turkish government and the Kurds happened since 1984. The Turkish government policies towards the Kurds, is caused by the strategic geographic position and the natural wealth of Kurdistan. Especially its natural resources such as water and oil, which is very important for Turkey. The methods used for this research is a study case methods with qualitative research. All the data used for this research came from documents, physica records, and interviews. Data analysis methods for this research are qualitative analysis and interactive model. From the data obtained, it can be seen every efforts that had been done by the Turkish government in order to deal with the Kurdish situations, both by the use of force and through negotiations. The changing political situation in Turkey also influenced the Turkish government policy toward the Kurds."