"Tesis ini membahas masalah konsep negara federalisme dengan mengetengahkan tokoh yang mempunyai sebuah kedudukan istimewa, yaitu selaku Sultan. Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah merupakan seorang tokoh yang dengan konsisten mempertahankan ideologi federalis yang menyebabkan ia terusir dari daerahnya sendiri. Federalisme yang dianutnya merupakan idiologi budaya yang sudah berurat akar dalam faham kepimimpinan di Maluku Utara yang dinamakan Maloko Kie Raha atau Maluku Empat Gunung, yang berintikan pada empat kerajaan besar yang pernah ada pada waktu itu, yaitu kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo dengan salah satu kerajaan yang bertindak sebagai primes inter pares. Struktur mitos Maloko Kie Raha mencakup keterangan mengenai asal-usul keluarga penguasa (kolano). Keempat kerajaan ini dikatakan masih bersaudara dan menjadi dasar bagi pembenaran interaksi di antara kerajaan tersebut. Pandangan ini mengemukakan, bahwa keadaan yang normal di Maluku adalah kalau keempat kerajaan berdiri dengan utuh, maksudnya kalau keempat pusat kekuasaan itu berada dalam suatu keseimbangan.
Menurut pandangan dunia Maloko Kie Raha senantiasa ada keseimbangan antara berbagai kerajaan ini. Pertentangan antara berbagai pusat kekuasaan itu tidak bersifat dikotomis dimana yang satu harus menghancurkan yang lainnya agar bisa maju. Maloko Kie Raha mengandung pandangan dualisme, dimana dua unsur kekuatan atau kekuatan saling bersaing tetapi tidak saling menghancurkan, sebab kehadiran yang satu hanya bernilai kalau yang lain tetap ada. Maloko Kie Raha dibentuk dengan alasan masih adanya hubungan darah yang erat antara ke empat kerajaan tersebut dengan mengandalkan mitos perkawinan antara Djafar Sidek dan Nur Sala yang berasal dari kayangan yang menghasilkan keturunan yang memimpin empat kerajaan tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tesis ini berupaya mengambarkan keterkaitan antara konsep Maloko Kie Raha dengan konsep federalisme yang dianut oleh Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh pemerintah Belanda untuk memimpin kawasan Maluku Utara secara sadar mengetahui tentang hal ini. Ia berupaya agar tidak menjadi boneka Belanda dengan mengeluarkan gagasan-gagasan yang tidak hanya menguntungkan pihak Belanda. Diantaranya ia mendesak supaya segera ditentukan berapa lama pemerintah Belanda dapat memberikan kemerdekaan, setelah habisnya masa peralihan.
Pengungsian atas dirinya yang dilakukan oleh tentara NICA ke Australia menjadi pengalaman yang berharga, hal ini dilakukan karena kekejaman pendudukan Jepang di Ternate di samping untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri. Dengan pangkat yang diberikan oleh NICA yaitu Letnan Kolonel, ia mendapat kedudukan istimewa. Dengan demikian Iskandar Muhammad Djabir Sjah diperhitungkan keberadaannya di kawasan Timur Indonesia, sehingga ia selalu diikutsertakan dalam berbagai konperensi yang di lakukan oleh pemerintah Belanda."
