Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Depernas dilakukan berdasarkan kerangka teori ilmu-ilmu sejarah, yaitu menggambarkan Depernas sebagai lembaga negara dan kemudian memberikan interpretasi terhadap data-data yang didapat. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan wawancara. Dengan berdasar data tersebut dilakukan deskripsi _analisa, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Depernas mempunyai kedudukan yang cukup penting yaitu sebagai satu lembaga negara yang bertugas merancang Pembangunan Nasional Semesta Berencana serta bercita-_cita mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Keanggotaan Depernas lebih mengutamakan Golongan Fung_sional. 3. Depernas bertugas mendampingi kabinet dan apabila ka_binet jatuh Depernas tetap berdiri."

"Dewan Nasional adalah suatu badan penasehat pemerintah, yang dilantik pada tanggal 12 Juli 1957 dan dibubarkan tanggal 12 Juli 1959. Dewan ini merupakan realisasi Konsepsi Presiden Sukarno, dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan RI, yang dipandangnya telah terancam perpecahan. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsionil dan utusan daerah, diharapkan dapat mewakili seluruh golongan masyarakat di Indonesia, yang diketuai oleh Presiden Sukarno sendiri. Dewan Nasional tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan, namun sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah. Keputusan sidang Dewan Nasional, diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat antar para anggota, dengan motto holobis kuntul baris. Dilihat dari sidang-sidangnya Dewan Nasional bermaksud memperbaiki keadaan sosial dan politik, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam prakteknya Dewan Nasional tidak hanya sebagai badan penasehat semata, tetapi juga berperan sebagai pembimbing kabinet, bahkan memperluas bidang kegiatannya sehingga menjadi suatu lembaga yang sangat efektif untuk membahas konsep-konsep Presiden Sukarno."

"Buku ini berisi tentang amanat Presiden Sukarno pada pelantikan Dewan Produksi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 26 Maret 1964 ..."

"Skripsi ini membahas tentang diplomasi Indonesia dalam sengketa Irian Barat sejak penetapan Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin menjadi jawaban atas kegagalan Indonesia memperjuangkan Irian Barat pada masa Demokrasi Parlementer. Diplomasi Indonesia selanjutnya diimplementasikan dengan cara konfrontatif untuk menekan Belanda. Perubahan kebijakan diplomasi Indonesia dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sistem Demokrasi Terpimpin memungkinkan Presiden Sukarno mengonsolidasikan unsur-unsur dalam negeri untuk mendukung pemerintah dalam perjuangan Irian Barat. Kedua, situasi Perang Dingin memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik dukungan dari dua adikuasa, Uni Soviet dan AS. Diplomasi ini terbukti berhasil ketika Irian Barat masuk kedalam kekuasaan Republik Indonesia lewat mediasi AS dan PBB.

---

This thesis describes Indonesian diplomacy during the West New Guinea dispute since the confirmation of the Guided Democracy. This system became a worthwhile respond toward the failure of Indonesia in struggling for the West New Guinea handling in Parliamentary Democracy. Furthermore, Indonesian diplomacy was implemented with confrontation way to make Dutch in under pressure. The changing of those manner was affected by two factors. Firstly, Guided Democracy enabled President Sukarno consolidated whole internal substances to maintain the government in West New Guinea struggling. Secondly, the cold war gave opportunity to Indonesia in dwell some supports from superpower countries, Soviet Union and United States of America. This diplomacy was proved right when West New Guinea integrated into Indonesia sovereignty through United States and United Nations mediation."