Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) memiliki fungsi bagi pertahanan dan keamanan wilayah udara di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang, kesatuan ini dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsinya guna menjamin keamanan di udara secara khusus maupun keamanan di seluruh wilayah Nusantara baik di darat laut dan udara secara umum. Dalam suatu pertahanan negara, kesatuan ini bersama-sama kesatuan lainnya (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) sangat menentukan bagi keberhasilan suatu negara untuk melindungi wilayah kekuasaannya. Seperti yang terjadi pada tahun 60-an, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda mengenai masalah Irian Barat dan jalan diplomasi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Maka mulailah digunakan kekuatan militer untuk menekan pemerintah Belanda. Di sinilah mulai terlihat pentingnya kekuatan bersenjata untuk menekan pihak lawan. Dalam isi skripsi ini akan dibahas lebih jauh mengenai keterlibatan AURI sebagai salah satu komponen militer yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengatasi masalah Irian Barat. Sejauh mana AURI mampu menjalankan fungsi kesatuannya sehingga mampu ikut serta dalam mempertahankan wilayah Republik Indonesia"

"Front Nasional Pembebasan Irian Barat ( FNPIB ) yang terbentuk pada tahun 1958 dan berakhir pada tahun 1960, merupakan organisasi yang dibentuk dalam rangka pembebasan Irian Barat. Tujuan penelitian organisasi FNPIB ini adalah untuk mengetahui latar belakang terbentuknya organisasi tersebut, bagaimana bentuk struktur organisasinya, dan apa peranan yang telah dilakukan organisasi tersebut dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel majalah, hasil-hasil sidang, serta wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dibentuknya organisasi FNPIB karena rasa tidak puas masyarakat terhadap kegagalan pemerintah dalam usaha memperjuangkan Irian Barat melalui perundingan. Akibat kegagalan itu telah menimbulkan kesadaran rakyat untuk membantu perjuangan tersebut, terutama dari golongan pemuda yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Pemuda Militer ( BKS-PM ). Atas inisiatif dari BKS-PM kemudian diadakan suatu kegiatan pencarian dana untuk membantu perjuangan Irian Barat. Berawal dari Dana Perjuangan Irian Barat akhirnya terbentuk organisasi FNPIB. Walaupun kemudian organisasi FNPIB dibubarkan sebelum masalah Irian Barat selesai, ternyata organisasi tersebut mempunyai peranan yang cukup penting dalam perjuangan membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda."

"Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan peranan penerbang AURI dalam berbagai operasi udara yang dilaksanakan saat Operasi Trikora.d Perjanjian Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, masih menyisakan salah satu masalah dalam kedaulatan Indonesia, yakni permasalahan Irian Barat. Bahkan setahun setelahnya, Belanda ingkar janji dan Irian Barat masih dikuasai oleh mereka. Sengketa ini akhirnya berpuncak pada Pidato Trikora oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961, yang menjadi deklarasi untuk mengembalikan Irian Barat di tingkat yang lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Komando Mandala. Melalui Komando Mandala Indonesia terus berupaya melakukan operasi infiltrasi untuk membebaskan Irian Barat. Melihat fakta di lapangan, memasuki Irian Barat hanya memiliki dua alternatif, yaitu melalui laut dan udara. Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan adalah metode sejarah. AURI telah menjelma menjadi salah satu kekuatan udara yang terbesar di Asia Tenggara. Pada masa ini AURI telah memiliki berbagai macam jenis peralatan militer yang canggih dan modern seperti pesawat tempur, rudal dan radar. Penelitian ini menjelaskan mengenai pembelian alutsista yang dilakukan beserta informasi yang saling berlawanan dan juga taktik yang digunakan oleh penerbang-penerbang AURI. Adapun dampak yang dibawa dari keterlibatan para penerbang AURI dalam Operasi Trikora adalah membawa kelancaran pada fase infiltrasi para pasukan ke Irian Barat di mana operasi lintas udara yang dilakukan berhasil menerjunkan ribuan infiltran dalam skala yang lebih besar.

---

This research examines the role of Republic of Indonesia Air Force Aviators in the many aerial operation conducted during Operation Trikora. The Round Table Conference agreement in 1949, left a single problem surrounding Indonesia's sovereignty, namely the issue of West Irian. A year has gone by and yet the Dutch did not kept their promise. This dispute eventually culminated in the Trikora Speech by Soekarno on 19 December 1961, which officially sounded the drums of war against the Netherlands. As a follow-up, the Komando Mandala was formed. Through Mandala, Indonesia continued to carry out infiltration operations to liberate West Irian. Looking at the geographical condition, there’re two ways to enter West Irian, namely by sea and air. The research method used in the making is the historical method. AURI has transformed into one of the largest air forces in Southeast Asia. During this era AURI had various types of sophisticated and modern military equipment such as fighter planes, missiles and radars. This research explain more about the purchases of military equipment and the tactic used by the aviators during the operation. The impact of the involvement of AURI pilots in Operation Trikora has brought about success to the infiltration of ground force into West Irian in which the conducted airborne operation has managed to bring more troops at a larger scale."

"ABSTRAKKejaksaan sebagai salah satu institusi penegakan hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di Pengadilan. Padahal tugas-tugas lain yang cukup penting juga dipegang oleh Kejaksaan, antara lain sebagai eksekutor suatu keputusan. Salah satu yang dieksekusi adalah melakukan pembebasan bersyarat dan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Hal ini tidak banyak disinggung dalam berbagai literatur. Padahal pembebasan bersyarat sangat diharapkan sebagai proses pembinaan bagi narapidana diluar lembaga agar dapat lebih mudah untuk bersosialisasi. Adanya pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pandangan modern pemidanaan yang menghendaki kemanfaatan dan pembinaan terhadap narapidana yang dinilai telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Mekanisme pemberian bersyarat secara rinci diatur dalam dalam Pasal 12 dan 13 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.Dl.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan CuLi Menje3ang Bebas. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat merupakan wewenang Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk olehnya.Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyebutkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Namun dalam melaksanakan tugasnya tersebut belum dapat dilakukan maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain adanya kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi antar Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat tersebut.Dalam kendala administrasi, seharusnya setiap pembebasan bersyarat dicatat dalam suatu register, namun dalam praktek tidak semua Kejaksaan memiliki daftar tersebut. Hal ini disebabkan adanya volume pekerjaan yang cukup padat sedang pegawai sangat kurang. Di sisi lain aturan intern Kejaksaan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengawasan sangat kurang bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan Kejaksaan tidak dapat melakukan tindakan lain terhadap terpidana yang tidak melapor diri sebagai pengawasn terhadap terpidana. Diharapkan ke depannya terdapat suatu aturan baku tentang pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat. Sebab pembebasan bersyarat di masa yang akan datang akan semakin penting dalam pemidanaan Indonesia.

---

ABSTRACTJudiciary as any law enforcement institution who implement duty and functions based on legislation. The well-known main duty is institution that prosecute criminal case at court. Indeed, other important relative duties is also handled by Judicature among other thing executing any judgment, i.e. conditional release and its supervision, it had not mostly be written in literature. Actually, it is highly wished as building process for criminal actor outside' of correctional facility so as to socialize easily. The conditional release is influenced by modern concept, the punishment that wishes benefit and building against prison who had had values complying with requirements to obtain such conditional release. In details the mechanism of giving conditional release is set forth in Article 12 and Article 13 of Ministerial Decree of Justice No.M.01.PK.04-10 year 1999 on Assimilation, Conditional Release and Leave Facing Release. It represent authority of Justice Minister or the officer appointed by his.Article 30 paragraph (1) letter C Laws No.16 year 2004 on Judiciary stating that Judiciary as institution that authorize to supervise conditional release. But, to realize such duties it had not been realized maximally. It is caused by some factors among them administrative hindrances, lack of manual such as operational guidance or technique in implementing such conditional release supervision and no inter judiciary coordination to supervise such conditional release. Administratively, essentially, any conditional release is recorded in register, but, practically, not all judiciaries had such register. It is resulted by job volume is more and employee is less. In other side, internal judiciary regulating how supervision performance is it may not be wished (lack). So that, Judiciary may not implement other actions against criminal actor(s) who had not reported their selves. For the future it is wished any standard regulation on supervision performance for conditional release may be realized, because in Indonesia the punishment will be more important."

"Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang akan ditelaah di dalam skripsi ini mengambil sebagai titik awal ketika tampilnya Amerika Serikat di da1am penyelessaian masa1 h Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Dimulai sejak Indonesia tidak akan membawa masalah Irian Barat keIndonesia tahun 1963. Dengan alasan-alasan yang berbeda, baik Belanda maupun Indonesia telah meminta dukungara serta mengundang campur tangan Amerika Serikat. Pihak Belanda menginginkara dukungan untuk dapat menguasai kembali (bekas ) wilayah jajahannya, sedangkan pihak Indonesia menginginkan dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pendirian dan tindakan yang dilakukan Amerika Serikat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai negara adidaya dan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika politik internasional. Studi ini memiliki beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, diantaranya yaitu selain masalah ini menjadi masalah internasional yang melibatkan beberapa negara dan mememrlukan penanganan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga masalah ini menimbulkan pandangan dan sikap yang berbeda-beda, baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan Belanda, maupun di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Selian itu, di dalam studi ini juga dibahas mengenai berbagai peranan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat sampai terselesainya masalah ini. Mengapa sikap Amerika berubah-ubah (namun tetap menjalankan politik globalnya) dan peranan apa saja yang telah diperikan Amerika Serikat serta bagaimana langkah-langkah diplomasi Amerika Serikat di dalam penyelsaian masalah Irian Barat sampai diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian diserahkan kembali kepada Indonesia dapat terlihat di dalam skripsi ini. Untuk meneliti sikap dan peranan Amerika Seriakt terhadap Indonesia di dalam penyelesaian masalah Irian Barat tahun 1958-1963, dipakai sumber data dari arsip, dokumen, artikel majalah dan surat kabar, tesis, skripsi, paper, buku dan karya leksikografis yang sebagainan besar bersudut pandang dan menitikberatkan pada sikap dan peranan Amerika Seriakt, serta masih ditambah dengan sumber lisan, baik wawancara langsung, maupun dokumentasi wawancara dengan tokoh-tokoh sipil dan militer yang sekiranya terlihat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat ini. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-sumber tersebut di atas, dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sehingga mempengaruhi sikapnya di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Amerika Serikat yang pada awalnya bersikap netral atau dengan kata lain berpihak kepada Belanda dan kemudian berubah menjadi berpihak kepada Indonesia. Maka 'hal ini didasarkan atas pertimbangan diantaranya selain mencegah Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunis dan Indonesia dapat dijadikan kawan di dalam mengembangkan strategi pembendungannya di dalam politik globalnya untuk menangkal parkembangan komunis di dunia pada umumnya dan di kawasan Asia tenggara khususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan global Amerika Sarikatlah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Indonesia."

"ABSTRAKMasalah Irian Barat merupakan satu-satunya masalah yang tertinggal antaraIndonesia dan Belanda pasca KMB 1949. Hal tersebut membuat Indonesiaberusaha untuk merebut Irian Barat dengan berbagai cara. Salah satunya adalahdengan meminta bantuan ke negara-negara lain seperti Uni Soviet. Tanpa didugaUni Soviet dibawah pemerintahan Khruschev setuju untuk memberikandukungannya ke Indonesia. Skripsi ini membahas tentang latar belakangdukungan Uni Soviet, bentuk dukungan apa yang diberikan dan dampak daridukungan tersebut terhadap penyelesaian masalah Irian Barat. Metode yangdigunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik,interpretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACTWest Irian Dispute is the only left problem between Indonesia and Dutch afterKMB (The Round Table Conference) in 1949. Because of that reason Indonesiatried to wrest West Irian through various efforts. One of the ways is to ask forhelp from other countries such as Soviet Union (USSR). Fortunately, the SovietUnion under Khruschev agreed to give their support toward Indonesia. The aim ofthis thesis is to explain about the background of support from Soviet Uniontoward Indonesia such as kinds of support given by Soviet Union and the impactof that support on Resolution of West Irian Dispute. The methods used by thisthesis is historical method such as heuristic, criticism, interpretation, andhistoriography."