Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang salah satu kebijakan politik Belanda terhadap Republik Indonesia, periode 1945-1947, dimana Belanda menjalankan blokade politik dan ekonomi terhadap Republik Indonesia. Blokade poli_tik dimaksudkan agar Indonesia tidak berbicara tentang konflik yang dihadapinya kepada dunia luar (negara lain) dan menjalin kerjasama sebagai negara merdeka. Sementara blokade ekonomi berarti aktivitas perdagangan dengan pedagang atau negara tertentu ditutup. Dengan kondisi-kondisi seperti ini posisi Republik Indonesia akan melemah, karena pada dasarnya Belanda tidak mengakui bangun Negara Republik Indonesia."

"ABSTRAKAlasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

"

"Skripsi ini membahas tentang reformasi negara sosialis dalam sudut pandang ekonomi politik dari negara bersistim ekonomi sosialistis bergeser menjadi sistim ekonnmi yang cenderung kapitalistis. Sebagai studi kasus dipilih Republik Rakyat Cina karena beberapa alasan relevansinya. Reformasi ini melanda hampir semua nogara komunis, menyusul fenomena ekonomi politik dalam dua dekade terakhir di mana peran sektor negara dalam perekonomian di negara berkembang cenderung menurun. Tujuan studi ini adalah mengkaji motivasi ditempuhnya reformasi, apa dan bagaimana reformasi yang dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Torutama reformasi ini dibahas dalam kerangka privatisasi yang meliputi denasionalisasi, deregulasi sorta desentralisasi. Mengingat khasnya sebuah perekonomian sosialis, maka diuraikan terlebih dulu bagaimana keadaan Cina sebelum ditempuhnya reformasi pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping. Terutama dideskripsikan gambaran sebuah perekonomian sosialis dengan indikator serta pembagian sektor ekonominya di mana tidak dikenal mekanisme pasar, dianut Perencanaan sentralisasi oleh negara, adanya pemilikan yang kolektif, serta paham egaliter. Motivasi Cina melakukan reformasi adalah ak4hat gagainya sistim sosialis memajukan perekonomiannya. Hal ini terlihat pada rendahnya tingkat pertumbuhan Ekonomi, menurunnya.pendapatan nasional, ambruknya pertanian sebagai lahan keria sebagian besar rakyat, beratnya beban pengeluaran negara, terjadinya ingfisiensi, rendahnya produktivitas, serta ditempunnya cara kekerasan oleh negara. Sebeium ditempuh reformasi ekonomi, dilakukan lebih dulu reformasi ideologi. 'Perdebatan ideologis meliputi pertanyaan diseputar mekanisme atau perencanaan sentralisasi oleh negara atau tidak, kompetisi atau tidak serta disentralisasi atau tidak. Dalam perdebatan ideologis ini mulai diperkenalkan mekanisme pasar beserta segala pendekatannya. sendiri ditempuh baik di sektor portanian, industri, maupun dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Terlihat jelas bahwa Cina melakukan reformasinya secara bertahap dengan menerapkan sequencing reformasi. Reformasi ditempuh dencian kebijakan makro yang komprehensif. Secara ringkas Cina telah mengijinkan pemilikan pribadi di sampinq pemilikan kolektif, menggunakan kekuatan pasar dalam penentuan.harga dan alokasi barang selain tetap mengutamakan perencanaan sentral, serta mencoba memakai insentif materi untuk merangsang produktivitas. Namun dalam kerangka privatisasi, walaupun terjadi denasionalisasi dari perusahaan negara kepada badan otonom, perubahannya bejumlah signifikan. Sebagian besar industri masih menjadi milik negara. Demikian pula, karena baru mulai diperkenalkan kompetisi pasar, deregulasinya masih jauh dari signifikan. Posisi pemerintah pusat tetap dominan, desentralisasi yang ditempuh belumlah maksimal. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa reformasi di Cina mampu meningkatkan prestasi perekonomiannya baik secara makro maupun mikro. Suksesnya reformasi tersebut karena Cina memprioritaskan industri dengan sangat memperhatikan kemajuan sektor pertanian. Sektor-sektor di mana investasi yang terbatas dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat, seperti industri ringan dan medium, diprioritaskan. Hasilnya adalah pesatnya pertumbuhan sektor pertanian sehingga sebagaian besar rakyat ikut menikmati hasil reformasi. Dirangsang pula adanya investasi asing dengan segala fasilitasnya. Akibatnva reformasi didukung kuat rakyatnya sendiri. Setelah petani diangka€, pekerja dan manajer juga ditingkatkan upahnya, serta diraih pula dukungan militer. Adanya zone ekonomi khusus juga merupakan picu keberhasilan reformasinya. Bagi indonesia yang ternyata memiliki karakteristik ekonomi hampir sama dengan RRC, Cina merupakan kompetitor dalam berbagai upaya untuk merangsang investasi asing, meningkatkan perdagangan luar negeri serta meningkatkan industrinya. Indonesia masih harus melanjutkan langkah-langkah privatisasi (deregulasi dalam istilah umum di Indonesia) nya secara kons,isten untuk mampu munghadapi tantangan baru dalam era globalisasi ini. "

"Sejak tanggal 7 Juni 2000, RRI memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni dengan PP No. 37 Tahun 2000, RRI telah ditetapkan sebagai radio publik. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang ikut bergerak memperjuangkan reformasi, ini adalah suatu perubahan besar. Mereka semata memandang RRI selama masa Orde Baru sebagai state ideological apparatus. Sedang bagi sebagian angkasawan RRI, tuntutan untuk kembali ke radio publik ini sebetulnya hanya mengembalikan mereka kepada jejak sejarah mereka yang paling awal yakni terlahir sebagai radio perjuangan sejak 11 September 1945.Studi ini menganalisis proses negosiasi bentuk dan fungsi RRI dan perubahan-perubahan kebijakan visi dan misi RRI, sehubungan dengan transisi tersebut dengan pendekatan ekonomi-politik media. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para nara sumber (pelaku berbagai konteks sejarahl/historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi persepektif-perspektif mereka, make peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi nara sumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari pada nara sumber. Penelitian ini dilakukan melalui metode indepth interview dengan 38 nara sumber terdiri dari kalangan RRI pusat dan daerah, DPR, DPRD, pemerintah daerah, akademisi dan LSM di 11 kota.Dengan analisis ekonomi-politik media, maka kedua cara pandang yang terdapat di kalangan masyaxakat dan RRI, dapat memperlihatkan bahwa para pengamat atau peneliti bisa memandang setiap historical situatedness atau "epoch" sebagai sebuah "still photo" yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan untuk menggambarkan sebuah penjelasan yang lebih komprehensif, peneliti dapat mengumpulkan konteks-konteks sejarah yang dianggap penting dan kemudian dilihat akurnalasi, komposisi, dan kekuatan bobot relatif hubungan kausalnya masing-masing untuk melahirkan konteks sejarah selanjutnya.PP No. 37 Tahun 2000 dapat dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan sejarah lahimya RRI, berbagai konteks sejarahnya pada masa RIS, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan aktivis, jatuhnya Rezim Orde Baru 21 Mei 1998, serta dilikuidasinya Departemen Penerangan, merupakan historical situatedness mutakhir yang penting; dimana terhadap peristiwa-peristiwa awal tersebut angkasawan RRI relatif berada dalam posisi menunggu atau sekedar responsif. Namun serf historical situatedness selanjutnya memperlihatkan bagaimana angkasawan RRI mulai mencoba aktif dalam melakukan berbagai interaksi dengan struktur. Antara lain melalui gerakan-gerakan angkasawan muda RRI (poros Jakarta-Yogyakarta), interaksi RRI dengan LSM dan aktivis advokasi publik, lobi-lobi terhadap struktur politik Indonesia pada saat itu, serta (puncaknya) keluarnya PP No. 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan RRI. Beberapa titik sejarah panting lainnya dalam masa transisi RRI adalah upaya melakukan need assessment bersama publik, merubah dimensi proses produksi berita, serta mencermati kembali masalah siaran pedesaan yang pernah menjadi primadona atau puncak kontribusi RRI.Dalam setiap historical situatedness tersebut digambarkan interaksi antara struktur dan agensi, yang selalu diletakkan dalam interkontekstualitas antara faktorfaktor di level makro (faktor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi), level meso (produksi dan konsumsi teks), dan mikro (isi teks program RRI). Dari berbagai interaksi tersebut, dikaji pula beberapa potensi kelemahan yang masih akan mewarnai perjalanan sari konteks sejarah selanjutnya. Antara lain: interaksi pusat-daerah, persoalan kepegawaian dan sumber daya manusia, belum adanya lembaga supervisi penyiaran publik, belum tumbuhnya upaya pembangkitan dana publik yang baik, serta belum dilakukannya riset pendengar dan promosi yang memadai. Analisis terhadap potensi kelemahan ini kemudian diformulasikan melalu implikasi teroretis menjadi sejumlah prediksi dan saran-saran.Dengan demikian selain mempunyai signifikasi teoretis (belum lazimnya penggunaan analisis ekonomi politik terhadap proses transisi sebuah radio negara menuju sebuah radio publik), penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis untuk dapat dimanfaatkan pihak RRI dan pihak relevan lainnya dalam membantu kesuksesan proses transisi tersebut."

"Republik BBM merupakan sebuah program parodi politik mula-mula format fit and proper test . Acara ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan negara Indonesia. Negara ini juga memiliki Lembaga, pejabat, dan tokoh hampir sama, hanya saja namanya berbeda. Uniknya, di Republik BBM presidennya amat demokratis, berbagai hujatan. Kritik dan demo marak dimana-mana, tetapi beliau selalu mencermati dengan ringan kocak dan bijaksana. Kesan angker tidak terlihat, tetapi kharisma tetap terjaga. Setiap orang babas berbicara kepada beliau, namun rasa segan tetap terjaga bukan karena penjagaan Parpampres tetapi faktor kredibilitas yang menaikan wibawanya.Pada keduapuluh enam episode yang terjadi adalah sebuah bentuk upaya tarik menarik kepentingan antara pihak Indosiar dan pihak-pihak di dalamnya yang merupakan sebuah pembelajaran studi dari ekonomi politik media dan studi mengenai ruang publik. Menurut Golding dan Murdock selalu terdapat proses dinamika interplay antara struktur dan agensi antara pihak pemilik televisi (sebagai pihak pemodal) dan pengisi acara (sebagai pihak yang mewakili publik) dalam Republik BBM.Metode yang dipakai oleh peneliti adalah studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitan ini dilakukan melalui studi literatur (kepustakaan), wawancara mendalam dan observasi terhadap tayangan program Republik BBM. Tujuan peneliti adalah untuk mengamati interaksi antara penguasa dan pengusaha dalam mengintervensi ruang publik dalam tayangan televisi, Republik BBM. Kedua adalah menyingkap pertalian hubungan antara studi ekonomi politik media dan studi ruang publik media dalam sebuah program tayangan. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi intervensi pemilik modal televisi yang akan berdampak pada ranah media yang seharusnya netral. Implikasi secara praktis dari penelitian ini bagaimana praktisi komunikasi dapat merancang sebuah tayangan yang informatif dan demokratis. Implikasi secara teoritis, bagaimana keterkaitan yang sangat erat antara komunikasi politik dalam media (mediated political communication) dalam praktek demokrasi dan demokratisasi penyiaran media di Indonesia.

---

Republic BBM was a political parody televisor programme at Indosiar which originated from the fit and proper test of the Legislatives and executives personnel. The strong characteristic of this programme is a miniature of a real time situation and condition of the neighboring country, Indonesia. The Republic of BBM (which is derivation of 'Benar-Benar Mabo' means literally 'chaotic' form of government.) has the same government principle systems. They have the same factual finding of what situations and conditions of the executives, legislatives or in even the judicative with the exact same figured though they explicitly changed the name for the purpose of the parody. The uniqueness of this country was pretty much well democratic, even with millions of mocking criticizing his government. Mr Presiden himself always response the political mocking and the demonstration with fair and easy toward the situation and condition happening.

The twenty six episodes on air in Indosiar, the journey of the television programme has overcome several turbulence. The essence of this type of programme is mainly to reach a public sphere for everybody to talk and to express. As we discussed the media public sphere, we have to reconsider to discuss the political economy of the media itself. As Golding and Murdock redefined the political economy as, " a study that interrelated various elements that interconnected in the social sphere, specifically the power relation that produced production, distribution and consumption of resources). (Masco, 25:1996)."

"The political realm according to the theory of bertrand russell is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of the ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"