Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga Catatan Sipil(dibawah Departemen Dalam Negeri) diperlukan oleh setiap orang yang berkepentingan untuk memberikan alat bukti otentik mengenai adanya peristiwa-peristiwa hukum penting yang menyangkut status personalnya, ialah peristiwa-peristiwa kelahiran, perubahan nama, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perkawinan, perceraian dan kematian (dengan suatu akte atau hanya sebagai "catatan pinggir" pada suatu akte). Sedangkan bagi pemerintah sendiri lembaga ini sangat menunjang ketertiban administrasi kependudukan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan, misalnya program K.B. Hingga saat ini, meskipun telah ada Instruksi Presidium Kabinet Amnera No.31/U/In/12/1965, Catatan Sipil tenyata masih menggunakan peraturan-peraturan kolonial yang membedakan penduduk kedalam golongan-golongan, hal yang selain tidak sesuai dengan jiwa UUD 45 duga dalam praktek sering menimbulkan permasalahan-permasalahan Disamping itu, ketentuan yang ada untuk pencatatan beberapa peristiwa (seperti pengakuap/pengesahan anak dan pengangkatan anak) pada dasamya hanya berlaku untuk bagian-bagian penduduk tertentu saja lain daripada itu, lembaga "pencatat status personal" di Indonesia ternyata tidak tunggal, karena khusus untuk perkawinan dan perceraian menurut agama Islam pencatatannya dilakukan oleh Lembaga Pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (dibawah Departemen Agama) yang dalam praktek telab pula menimbulkan kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu sudah saatnya-Iah segera diadakan suatu UU Nasional mengenai Catatan Sipil.Meskipun berbagai usaha menifigkatkan fungsi Lembaga Catatan Sipil telah dilakukan, tidak urung masih saga terdapat image yang kurang baik terhadap lembaga ini. Misalnya masih banyak terdengarnya tuduhan bahwa berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil adalah berhubungan dengan orang-orang "kafir". Selain itu, Proda Akte Kelahiran di DKI Jakarta sebagai salah satu upaya meningkatkan fungsi Lembaga Catatan Sipil dibidang kelahiran, ternyata juga banyak berjalan tidak sebagaimana mestinya, karenanya perlu ditinjau kembali.Segala upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan (teknis maupun juridis) dalam tubuh Lembaga Catatan Sipil perlu terus ditingkatkan, supaya lembaga ini semakin berfungsi dengan baik dan semakin berperan dalam ikut mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, adil dan makmur berdasarkan Pancasila."

"Munculnya konsep Tata Informasi Dunia Baru dilatar belakangi kerisauan terhadap adanya ketimpangan arus informasi yang mengalir dari negara maju ke negara berkembang. Ketimpangan arus informasi ini tidak bisa dilepaskan dari peran kantor—kantor berita transnasional yang menguasai pencarian dan pendistribusian berita. Masalah dalam arus berita internasional ini tidak hanya ketimpangan dalam jumlah berita namun juga dalam kualitas berita. Pers Barat sering dituduh memberikan citra yang buruk mengenai negara dunia ketiga dengan banyak mengetengahkan berita-berita mengenai krisis dan konflik. Tuduhan terhadap pers Barat dijawab dengan pemikiran bahwa berita-berita negatif selalu menarik perhatian' orang, tidak saja yang terjadi di negara berkembang. Sementara itu penulisan yang mengandung stereotip yang merugikan dunia ketiga dijawab oleh pers Barat dengan mengatakan gaya negara bahwa kecenderungan itu tidak hanya milik Barat. Di sini jurnalis negara dunia ketiga menjadi penting mengingat berita-berita yang datang dari kantor berita merupakan peran bahan yang akan dipilih dan diolah oleh editor suratkabar. ini ingin menunjukkan peran suratkabar di mentah Penelitian Indonesia, dalam hal ini Kompas, dalam kaitannya dengan perdebatan masalah ketimpangan arus informasi. Keinginan negara dunia ketiga untuk mencari tata komunikasi dunia baru, semestinya tercermin dari pola pemberitaannya dan penyeleksian berita yang diterimanya dari kantor berita besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi berita-berita mengenai konferensi perdamaian Timur Tengah pada suratkabar Kompas dan tiga kantor berita yang dilangganinya, yaitu AFP, AP, dan Reuters. Hasil penelitian menunjukkan penyajian berita cukup seimbang untuk ketiga kantor berita dan Kompas dalam arti menampilkan baik pihak Arab maupun Israel dalam porsi yang sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup berarti dalam penyajian berita-beritanya. Hal ini teriihat dari dua topik bahasan yaitu berita mengenai kekerasan di Timur Tengah dan pernyataan bersama Presiden AS Geroge Bush dan Presiden US Mikhail Gorbachev. Jika ketiga kantor berita dalam berita mengenai kekerasan lebih banyak menampilkan pihak Israel dan berita pernyataan Bush-Gorbachev lebih banyak menampilkan Bush, maka Kompas menampilkan tersebut dengan lebih seimbang. Ini menunjukkan adanya wartawan—wartawan Kompas dalam menentukan pihak-pihak peran kualitas berita."