Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat adalah negara besar dengan wilavah dan jumlah penduduk yang besar. Negara yang terdiri dari 50 negara bagian ini memiliki pengaruh yang kuat baik secara regional maupun international. luas wilayah dan banyaknya jumlah negara bagian tersebut diperoleh melalui suatu proses yang panjang sejak kemerdekaannya tahun 1776. Perpindahan ke barat (westward movement) adalah salah satu penyebab dari kepemilikan wilayah yang luas Amerika Serikat di benua Amerika bagian utara tersebut. Perpindahan itu sendiri adalah proses perpindahan penduduk ke barat dari wilayah timur yang terjadi selama tiga abad. antara tahun 1607-1890 Mobilisasi social ini terjadi sebagai jawaban dari adanya keinginan untuk meningkat perekonomian dan luas wilayah. Setelah pembelian Louisiana dari Francis lahun 1803 daerah baru yang menjadi tujuan utama dari westward Movement ini adalah Oregon. California. dan Texas. Texas pada awalnva adalah daerah kekuasaan Spanvol yang kemudian berubah menjadi daerah kedaulatan Mexico sejak tahun 1821. Minat masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat terhadap Texas telah ada sejak masa Spanvol hingga Mexico. Keinginan tersebut dapat terlihat melalui berbagai usaha kaum pemukim Amerika Serikat untuk menetap dan membangun pertanian di Texas yang daerahnya sangat potensial untuk pertanian dan peternakan. Perpindahan mereka baru disetujui secara resmi sejak Moses Austin dan penerusnya Stephen F. Austin berhasil mendapatkan ijin dari pemerintah setempat untuk mendirikan koloni sejak tahun 1823. Arus perpindahanpun kemudian semakin meningkat ke Texas dan pendirian koloni-koloni baru banyak tercipta. Perubahan konstelasi politik pada tahun 1827 dalam pemerintahan Mexico dengan naiknya Santa Anna sebagai penguasa yang diktator menyebabkan terciptanya berbagai perubahan kebijakan Mexico terhadap kaum pemukim Amerika Serikat di Texas. Kebijakan terhadap masalah budava, agama, dan perbudakan mengalami perombakan total dan kemudian ini tambah diperparah dengan perubahan kebijakan seputar masalah kerjasama dan kontrak terhadap daerah yang ditempati kaum pemukim di Texas. Kondisi ini menyebakan timbulnya berhagai gelombang protes dari kaum pemukim terhadap Mexico. Karena dijawab dengan kekerasan akibatnya gelombang tersebut menciptakan suatu revolusi yang dipimpin oleh Sam Houston. Pada akhimya revolusi tersebut menghasilkan suatu kemerdekaan penuh Texas dari Mexico pada tahun 1836. Sejak masa awal kemerdekaan Texas hidup dalam suasana yang tidak menentu baik dari segi keamanan, dengan masih berlangsungnya ancaman Mexico untuk merebut kembali wilayahnya, maupun dari segi ekonomi. Ole h karena itu salah satu jalan untuk mengatasi permasalahan itu Texas langsung menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Amerika Serikat tapi karena isu perbudakan yang sedang hangat-hangatnya di dalam negeri Amerika Serikat menyebabkan niat ini tidak bisa dipenuhi oleh Amerika Serikat. Sementara itu karena besarnya niat Amerika Serikat untuk menganeksasi Texas dari masa sebelumnya ditambah Iagi adanva kekhawatiran terhadap keinginan Inggris dan Prancis untuk menanamkan pengaruhnya di Texas melalui rencana kerjasama ekonomi dengan Pemerintah Texas yang sedang membutuhkan investasi asing untuk keberlangsungan negaranya membuat segala hambatan dalam aneksasi tersebut dapal diminimalisir. Akhirnya melalui persetujuan Kongres Amerika Serikat dan Texas maka pada tangal 29 Desember 1845 Texas resmi menjadi wilayah Amerika Serikat atau sebagai Negara bagian Amerika Serikat ke-46."

"Krisis Qatar merupakan krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan negara-negara Arab Teluk sejak tahun 2002. Krisis Qatar mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Arab Teluk terhadap Qatar. Sebagai sekutu terdekat bagi Qatar dan Arab Saudi, Amerika Serikat selama ini tidak pernah ikut campur dalam perselisihan yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Namun, dalam menyikapi krisis Qatar kali ini Amerika Serikat mengubah sikapnya menjadi ikut terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Ketidakjelasan posisi Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam krisis Qatar tentu menjadi sorotan bagi masyarakat internasional. Amerika Serikat yang seharusnya bersikap netral ketika menengahi sekutunya yang sedang berselisih tetapi di dalam krisis Qatar justru sebaliknya. Adanya indikasi keberpihakan Amerika Serikat terhadap salah satu negara yang berselisih membuat posisi Amerika Serikat dipertanyakan dalam krisis ini. Dengan menggunakan konsep negosiasi Two-Level Games Theory dari Robert Putnam sebagai model analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa penyebab Amerika Serikat melakukan moderasi dalam krisis Qatar pada tahun 2017-2018.

---

Qatar crisis is a diplomatic dispute that occurred between Qatar and Arab countries since 2002. The Qatar crisis reached its peak in 2017 when Arab countries severed diplomatic ties against Qatar. As the closest ally for Qatar and Saudi Arabia, the United States has never interfered disputes between those countries. However, in the Qatar crisis, the United States changed its attitude to involved in resolving the crisis. The uncertainty position of the United States involved in the Qatar crisis becomes the main spotlight for the international community. The United States is supposed to be neutral when moderating its disputing allies but in the Qatari crisis, the United States shows the opposite. There are indications that the United States alignments with one of the disputing countries. With that reason this thesis questioning position of the United States in solving this crisis. Using the negotiation concept of Two-Level Games Theory from Robert Putnam as an analytical model. This thesis aims to examine what causes the United States to moderate on the Qatar crisis in 2017-2018. The results of the analysis found that there are variables at the domestic level as the main consideration for the United States to get involved in solving the Qatar crisis."

"Di dalam Deklarasi Kemerdekaan ( Declaration of Independence ) Amerika Serikat yang diproklamasikan pada 4 Mei 1776 terdapat kalimat dimana kata men menjadi perdebatan karena mempunyai arti dan That All Men are Created Equal pcnafsiran yang berbeda. Tuntutan para pemuka gerakan perempuan dalam Konvensi Seneca Falls, di New York tahun 1848 yang mempunyai persepsi bahwa kata men dengan arti sebagai kaum pria menginginkan agar kata women pun ditambahkan dalam Deklarasi kemerdekaan tersebut.' Tambahan kata women pasti tidak mungkin dipenuhi sehingga tuntutan itu akhirnya menjadi lenyap. Sementara kata men diartikan secara luas sebagai orang/manusia dan arti ini rupanya dapat diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Munculnya amandemen ketika konvensi konstitusi tahun 1787 yang berusaha untuk membentuk pemerintahan federal yang kuat disitulah Amandemen dibicarakan. Pcmbicaraan menyangkut agar pemerintah federal yang kuat tersebut tidak semena-rnena menekan rakyat maka muncul amandemen ke 1-10 yang biasa disebut Bill of Right tahun 1791 yang berguna melindungi masyarakat Amerika Serikat."

"Tesis ini diawali dengan pertanyaan bagaimana terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibentukanlah beberapa variabel yang dapat mendukung agar permasalahan dapat dipecahkan. Untuk membuktikan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat diperlukan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah Upaya Perdamaian Internasional dan variabel kedua adalah Kepentingan dan Upaya Amerika Serikat. Dengan adanya dua variabel dependen tersebut, maka variabel dependen yang digunakan adalah Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB yang telah disepakati bersama. Tindakan Irak itu sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional dalam situasi lingkungan internasional yang relatif aman dan stabil, walaupun di beberapa bagian dunia masih terjadi konflik.Tindakan agresi militer Irak itu sangat mengejutkan dan mendapat reaksi dan kecaman keras dari negara-negara di dunia termasuk PBB. Adapun faktor-faktor yang mendorong invasi Irak terhadap Kuwait adalah kombinasi latar belakang sejarah, latar belakang ekonomi, ambisi Saddam Hussein dan kepentingan nasional Irak. Setelah Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait, secara bertahap Irak memperkuat posisinya di Kuwait tanpa memperdulikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya perdamaian internasional yang dilakukan agar Irak mau keluar dari Kuwait tidak mendatangkan hasil, karena Irak tetap pada pendiriannya bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Irak mau mundur dari Kuwait, apabila Israel mau melepaskan wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967. PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian internasional berupaya untuk menekan Irak agar mundur dari Kuwait. Dewan Keamanan PBB atas dukungan Amerika Serikat mengeluarkan resolusi-resolusi agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Namun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak dipatuhi oleh Irak. Atas dukungan Amerika Serikat akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dukungan Amerika Serikat itu berupa diplomasi, tekanan dan bahkan sogokan yang dilakukan Amerika Serikat kepada anggota tetap maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB agar mereka menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Disini menunjukan bahwa PBB sangat tergantung kepada Amerika Serikat dan hal itulah yang mendorong terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, ketika Irak melancarkan invasi militernya terhadap Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan militer dan ekonomi yang dimilikinya untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan kemanan dan perdamaian di Timur Tengah. Kajian tentang upaya Amerika Serikat diawali dengan penjelasan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan latar belakang sejarahnya. Dalam hal ini akan terlihat bahwa invasi Irak terhadap Kuwait akan berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itulah Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait tidak akan berhasil tanpa dukungan PBB, karena Amerika membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan intervensi militer terhadap Irak. Disini menunjukan bahwa Amerika Serikat perlu bekerjasama dengan PBB untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.Dari fakta dan data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diadakan pembahasan dan analisis tentang adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait akan mengawali analisis terjadinya ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat. Disini dibahas bagaimana PBB sesuai dengan Piagam PBB melakukan upaya atas terjadinya pelanggaran hukum internasional yang dlakukan oleh Irak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB dengan dukungan para angotanya mengeluarkan resolusi-resolusi untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Dukungan utama datang dari Amerika Serikat, tanpa dukungan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya dibahas tentang Keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak, yaitu bagaimana Amerika Serikat juga tergantung kepada PBB dalam upayanya mengusir Irak dari Kuwait. Amerika yang merasa terancam kepentingan nasionalnya berupaya untuk menghentikan langkah Irak dan mengusir Irak dari Kuwait. Upaya Amerika Serikat itu sangat tergantung Dewan Keamanan PBB, karena Amerika Serikat memerlukan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Irak. Dengan adanya keterkaitan PBB dengan Irak dan Amerika Serikat dengan Irak dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, mengakibatkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Selanjutnya dengan menggunakan pisau analisis teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi menghasilkan kesimpulan bahwa terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait disebabkan oleh ketergantungan satu dengan yang lainnya. PBB tergantung kepada Amerika Serikat dan demikian juga Amerika Serikat tergantung kepada PBB. PBB maupun Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

---

This thesis starts with raising the questions: 'How the cooperation between The United Nations (UN) and The United States Of America (US) does happen in solving the case of Iraqi Invasion of Kuwait. To answer these questions, we have to define some variables which could support the problem solving. To prove whether there is the cooperation between UN and US, there are two independent variables and one dependent variable. The first independent variable is International Peace Efforts, and the second one is the US Interest and Efforts. Based on the two dependent variables, the dependent variable which will be used is UN-US Cooperation. The Iraqi invasion of Kuwait on August 2nd 1990, is the major violation to UN Charter that had been signed by its member, including Iraq. The act of Iraq cannot be accepted by the member of international society while at the time of relatively peaceful and stable situation, although there are small parts of the world which at are conflict. Every nation in the world is shocked by the Iraqi aggression and most of them have the negative reaction and condemn the invasion. The push factors of the Iraqi invasion are the mixed result of historical and economic background, Saddam Hussein's ambition and the Iraq's national interest. After invading of Kuwait, furthermore, Iraq reinforced its military occupation of Kuwait without obeying UN Security Council resolutions. The international peace efforts which had done to expel Iraqi from Kuwait were getting failure, because Iraq remained its stand that Kuwait is a part of Iraq. Iraq will withdraw from Kuwait, if Israel to do so from the Arab land which have been occupied since 1967. The UN which is responsible for peace and international security strove for throwing out Iraq from Kuwait. UN Security Council that supported by the US declared the UN Security Council resolutions in order Iraq to withdraw from Kuwait unconditionally, but Iraq did not comply those UN Security Council resolutions. Finally, the UN Security Council that was supported by the US declared Resolution 678 that gave a mandate for using military force to expel Iraq from Kuwait. US supports to UN were diplomacy, pressure and even bribes to the Security Council permanent and nonpermanent members in order to agree UN resolution that giving a mandate for using military force to throw out Iraq from Kuwait. It showed that UN was dependent upon US and it was caused the cooperation between UN and US. The US which its national interest in the Middle East had been threatened when the Iraq had launched its military invasion of Kuwait. For that reason, US strove to launch all of its military and economical power and ability to expel the Iraq from Kuwait and to restore the peace and security in Middle East. US efforts analysis is started to explain about the US national interest in Middle East and its historical background. This explanation shows that the Iraqi invasion of Kuwait was clash with the US interest in Middle East. Therefore, the US took all necessary efforts to solve the case of Iraqi invasion of Kuwait in order to maintain its national interest. The US efforts would be failed without UN supports, because US needed the UN Security Council mandate to launch military intervention into Iraq. It shows that US needs the cooperation with UN to solve the case of Iraqi invasion on Kuwait.Based on the facts and data which can be found, it will be discussed and analyzed of the happening of the cooperation between UN and US. The involvement of UN in the case of Iraqi invasion will precede the analysis of how UN could be dependent to US. In this term, it will explain the efforts of UN, according to UN Charter, had to response the violation of international law that had been done by the Iraqi. The UN, through the UN Security Council and the support of its member, declared the UN resolutions to force the Iraqi withdrawal from Kuwait. The main support came from US, because UN Security Council could not do much without US support. Furthermore, it will be analyzed the involvement of US in the case of Iraqi Invasion. In this term, it will discuss about US dependence to UN on US effort to expel Iraq from Kuwait. US, which its national interest has been threatened by the Iraqi Invasion, are trying to stop the Iraqi movements and to expel Iraq from Kuwait. The US effort is highly dependent upon the UN Security Council, because the US needs the UN Security Council mandate for launching US military forces into Iraq. With the connection between UN with Iraq and US with Iraq in the case of Iraqi Invasion of Kuwait, it caused the cooperation between UN and US. Furthermore, by using the analyses tools of interdependent theory, collective security theory and collaboration theory concluded that the UN-US cooperation was caused by UN and US interdependence. UN was dependent upon US and US was dependent upon UN. UN or US could not take action alone in solving the case of Iraqi invasion of Kuwait."

"Skripsi ini membahas mengenai kepentingan nasional yang ingin didapatkan Amerika Serikat dalam Intervensi Militer NATO ke Libya pada tahun 2011. Dalam intervensi tersebut, semula Amerika memegang pimpinan akan tetapi kemudian mengalihkannya kepada NATO. Meskipun kepemimpinan tersebut beralih kepada NATO, Amerika tetap mempunyai peranan yang penting dalam intervensi yang terjadi. Dengan mengikutsertakan negara-negara lain melalui upaya multilateralisme, Amerika bisa mencapai kepentingannya sambil mengurangi beban yang dia tanggung.

---

This research discusses about the national interest whom US want get in NATO military intervention in Libya 2011. In intervention, in the first US lead operation but later transfer his command to NATO. Although the leadership position change to NATO, US still have the important role in intervention. With allowing other countries through multilateralism effort, US can achieve his interest while decrease the burden sharing."

"Tesis ini membahas berbagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) menyangkut terorisme sejak serangan 11 September 2011. Jika dibandingkan dengan perlakuan AS terhadap Irish Republican Army (IRA), kelompok terorisme asal Irlandia yang telah jauh lebih lama merajalela dan masih termasuk yang terbahaya, perlakuan AS terhadap apapun yang dicurigai berhubungan dengan Al-Qaeda (termasuk negara, organisasi, bahkan warga Muslim di AS sendiri) bisa dibilang tidak manusiawi. IRA bahkan secara terbuka didukung oleh para pejabat pemerintah dan organisiasi-organisasi yang diduga menyumbang dana bagi serangan-serangan terorisme IRA tetap berjalan dengan tenang. Tesis ini menjelaskan bahwa rasisme atau nosi etnisitas adalah satu-satunya alasan mengapa AS memihak IRA, meski seperti Al-Qaeda ia juga merupakan kelompok teroris, dan bukannya perdagangan bebas serta keinginan untuk mendominasi.

---

This thesis covers USA's different treatments on Irish Republican Army (IRA) and anything that is suspected to have relations with Al-Qaeda, including Muslim countries or countries with most Muslims, Muslim organizations and even Muslims in USA itself. Like Al-Qaeda, IRA is also a terrorist group, hailing from Ireland, which has been around far longer than Al-Qaeda. Like Al-Qaeda as well, IRA has conducted terrorist attacks worldwide, mostly in Ireland, Northern Ireland, The UK and UK colonies all over the world. Yet IRA is openly supported by many American high officials and organizations suspected to channel funds to IRA still operate to date. This thesis offers that the only explanation why The US is far less harsh to IRA than Al-Qaeda is notion of ethnicity or racism, instead of free trade or desire to dominate."