Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepentingan ekonomi Jepang di Hindia Belanda khususnya Jawa pada masa depresi ekonomi tahun 1929 hingga menjelang Perang Dunia Il belumlah banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia. Padahal kepentingan ekonomi Jepang tersebut, pada masa itu mempunyai peranan yang panting dalam perekonomian di Hindia Belanda. Pedagang sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh penetrasi ekonomi Jepang di Jawa memiliki peranan yang besar dalam hal ini adalah pemilik toko Jepang. Toko sebagai pengecer (retail) dalam sistem ekonomi merupakan ujung tombak bagi pemasaran barang-barang industri suatu negara. Demikian juga halnya dengan toko-toko Jepang. Ketika itu Jepang sendirt baru tumbuh menjadi salah satu negara industri. Oleh sebab itu, toko Jepang memiliki peran panting dalam memasarkan barang-barang industri Jepang ke luar negert. Surabaya merupakan salah satu kota pelabuhan di pantai utara Jawa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Jepang di Jawa. Depresi ekonomi dan disusul oleh kebijakan pemerintah Jepang untuk mendumping produk-produknya merupakan latar belakang perkembangan toko-toko Jepang di Surabaya sebagai kota pelabuhan. Salah satu faktor perkembangan toko-toko Jepang adalah strategi pemasaran. Dalam kondisi depresi ekonomi diperlukan strategi pemasaran yang tepat bukan hanya untuk mempertahankan toko-toko Jepang, namun lebih dari itu, untuk tetap dapat memajukan perkembangan toko-toko Jepang di Surabaya. Harga barang-barang yang bersaing dan kuaiitas barang yang baik, pelayanan yang memuaskan pelanggan, analisa pemasaran dan terbentuknya jaringan distribusi (keiretsu) serta iklan sebagai slat promosi merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko Jepang. Faktor lain dari perkembangan toko Jepang adalah dukungan pemerintah Jepang, dan organisasi-organisasi bisnis Jepang. Persaingan antara pemilik toko terutama toko milik etnis Eropa, Cina, dan Pribumi sendiri merupakan salah sate nuansa yang terdapat dalam perkembangan toko Jepang. Selain itu tekanan-tekanan pemerintah kolonial Belanda melalui kebijakan-kebijakannya terutama untuk menghambat perkembangan ekonomi Jepang di Jawa.

---

"

"ABSTRAKPada masa Perang Dunia I (1914-1918) dan pasca Perang Dunia I, Jepang mengalami masa booming perekonomian yang tinggl. Memasuki dekade 1920--an, perekonomian Jepang mulai memasuki fase yang sulit, karena sepanjang dekade 1920-an terdapat banyak krisis perekonomian yang melanda negara tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Memasuki dekade 1930-an, krisis yang terjadi di Jepang mencapai puncaknya ketika dunia dilanda depresi. Untuk melepaskan diri dari pengaruh buruk yang ditimbulkan depresi tersebut, pemerintah Jepang menerapkan serangkaian kebijakan perekonomian yang memfasilitasi dunia usaha dalam negerinya. Hal ini dapat dikatakain unik, karena ditengah depresi yang melanda, Jepang justeru semakin meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang diterapkan Jepang ini mulai menampakkan hasilnya pada tahun 1933-1934 dan tahun-tahun setelahnya, dimana Jepang merupakan negara yang paling cepat bangkit dari pengaruh buruk depresi dunia, bahkan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Bagaimanapun juga, dapat dikatakan bahwa keberhasilan Jepang dalam merekonstruksi perelconomiannya yang 'hancur' akibat depresi diakibatkan peranan pemerintah Jepang yang mempunyai andil yang sangat besar."

"Skripsi ini membahas masalah tingginya tingkat pengangguran di Okinawa akibat dari struktur ekonomi dependensi atau ketergantungan antara Okinawa dan Jepang. Struktur ekonomi dependensi antara Okinawa dan Jepang telah terjadi selama 36 tahun sejak kembalinya Okinawa menjadi salah satu propinsi di Jepang pada tahun 1972. Dalam struktur ini, perekonomian Okinawa tergantung kepada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek pekerjaan umum (公共事業: Koukyou Kouji) dan industri pariwisata (観光: Kankou), serta pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (基地: Kichi). Ketergantungan ekonomi ini mengakibatkan perekonomian Okinawa menjadi tidak berkembang, pembangunan wilayah urban dan industri menjadi terhambat, dan tingginya tingkat pengangguran di Okinawa.The focus of this study is the high of unemployment rate problem in Okinawa as a result of Structure of Economic Dependency, Between Okinawa and Japan. The structure of economic dependency between Okinawa and Japan has been occurred during 36 years since the reversion of Okinawa to be one of the provinces in Japan at 1972. In this structure, the Okinawa?s economy is depends on assistance and subsidies from the Japan central government in the case of public work project (公共事業: Koukyou Kouji) and tourism industry (観光: Kankou), and the incomes from U.S. military bases (基地: Kichi). This economic dependence has been causing Okinawa?s economy become not developed, and the development of urban and industrial areas become hindered, and the high of unemployment rate in Okinawa."

"Orang Jepang terkenal karena mereka memiliki etos kerja yang sangat baik. Mereka sangat loyal dan memiliki tingkat komitmen yang linggi terhadap pekerjaan dan perusahaan tempat mereka bekerja. Etos kerja masyarakat Jepang terbentuk dari budaya korporasi dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Shuushin Koyou dan Nenkou Joretsu adalah bagian penting dari budaya korporasi Jepang yang mencerminkan hubungan komitmen antara perusahaan dan pegawai. Perusahaan memiliki komitmen untuk menjamin kesehjateraan para pegawai, sementara para pegawai memberikan kesetiaannya terhadap perusahaan sebagai timbal baliknya.Pada awal tahun 90-an, Jepang mengalami krisis ekonomi. Agar dapat bertahan dari krisis tersebut, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi. Banyak pegawai yang diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan. Perusahaan tidak dapat lagi memberikan komitmen terhadap pegawai sebesar pada saat masa sebelum krisis. Pada masa inilah budaya korporasi Jepang mulai mengalami perubahan. Di saat yang sama, jumlah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan menghidupi diri mereka dengan bekerja sampingan atau temporer semakin meningkat. Mereka dikenal dengan sebutan furiitaa. Mereka sering berpindah-pindah kerja, dan masyarakat menganggap mereka tidak memiliki komitmen dan loyalitas terhadap pekerjaan dan perusahaan mereka.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan budaya korporasi akibat krisis ekonomi tersebut ikut mempengaruhi etos kerja mereka. Berkurangnya kesempatan memiliki pekerjaan tetap membuat mereka terpaksa hidup dengan pola kerja yang temporer dan berpindah-pindah."

"Para pekerja wanita di Jepang sering mengalami perlakuan tidak adil di perusahaan bila dibandingkan dengan pekerja prianya. Hai ini disebabkan karena perusahaan tidak memanfaatkan pekerja wanita sebagai pekerja inti di perusahaannya, khususnya di perusahaan besar. Mereka hanya berfungsi sebagai tenaga pembantu saja. Hal ini dikarenakan masa kerja mereka yang relatif singkat. Karena masa kerja yang singkat inilah maka mereka otomatis tidak dimasukkan ke dalam sistem manajemen perusahaan yang menekankan pada sistem bekerja seumur hidup (shuushin koyou) dan sistem senioritas (nenkou joretsu).Perusahaan mempekerjakan pekerjanya dari perekrutan hingga masa pensiun. Sedangkan gaji dan promosi yang merupakan keuntungan yang bisa pekerja peroleh dari sistem bekerja seumur hidup dipraktekkan melalui sistem senioritas. Seiring dengan naiknya umur dan jangka waktu bekerja, pekerja dapat menikmati gaji yang lebih tinggi, dan setelah 10 tahun-an pekerja juga dapat mengikuti ujian promosi ke jenjang yang lebih tinggi.Walaupun begitu pekerja wanita tidak dapat mengikuti jalur kerja yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Banyak dari pekerja wanita yang keluar dari perusahaan dalam usia muda karena akan menikah atau karena harus membesarkan anaknya. Hal seperti ini menjadi stereotype pekerja wanita Jepang. Sehingga pihak perusahaan hanya mempekerjakan wanita sebagai tenaga pembantu saja."

"Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II.Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju.Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

---

Research in this paper gets focus at Japanese economic policy implementation on period of Allied occupation (1945-1952) in Japanese economic reconstruction. Problem in this paper is economic policy on period of Allied occupation for Japanese economics reconstruction after World War II.The purpose this paper writing is describe influential an Allied economic policy for Japanese economic reconstruction on period of occupation. Postwar Japanese economics reconstruction to be influence economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju.This research use historical approach with analytical descriptive writing method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, scientific opus, and sources of internet.Base description and analisis of all this paper gets to be concluded that economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju having influence for in Japanese economics rebuilding afters."

"Di Jepang, awal masuknya perempuan ke dalam dunia kerja dimulai pada zaman Meiji. Sejak saat itu perempuan menjadi salah satu faktor utama pendukung kemajuan industrialisasi Jepang, karena salah satu syarat yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi Jepang adalah tersedianya tenaga kerja yang mencukupi. Sejak awal masuknya perempuan ke dalam dunia kerja, partisipasi mereka tergolong tinggi. Namun sayangnya kondisi kerja mereka tidak sebaik partisipasi yang tinggi tersebut. Di tempat kerja mereka mendapat upah yang rendah, jam kerja yang panjang, serta ransum makanan yang tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan. Efisiensi kerja yang menyebabkan perempuan dipaksa untuk bekerja sampai tengah malam ini menyebabkan timbulnya penyakit, bahkan kematian pekerja. Keadaan di atas memang sudah jauh berubah sejak Perang Dunia II. Namun perempuan masih tetap menerima perlakuan yang berbeda dibandingkan rekan laki-lakinya, terutama dalam hal penerimaan gaji."