Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah kemenangan PKC (Partai Komunis Cina atau terhadap PNC (Partai Nasionalis Cina atau Guomindang) pada tahun 1949, dengan didukung penuh oleh rakyat dan partai, Mao Ze-dong memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Republik Rakyat Cina (selanjutnya akan disebut Cina). Dan untuk mempersatukan seluruh rakyat demi tercapainya masyarakat sosialis, Mao menggunakan filsafat komunisme yang berbeda dengan komunisme Rusia. Seperti halnya negara-negara komunis lainnya, politik Iuar negeri Cina juga berkiblat pada ajaran Marxisme Leninisme yang membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis. Namun disamping itu, dalam prakteknya Cina juga menerapkan pemikiran Mao. Menurut ajaran Mao, pertentangan antara komunis dan kapitalis hanya dapat dimenangkan oleh komunis melalui suatu revolusi bersenjata. Di dalam proses pertentangan klas ini selain melalui revolusi bersenjata, Cina juga mengenal yang disebut Strategi Koeksisensi Damai. Perubahan sikap ini terjadi karena pengakuan atas kenyataan bahwa kapitalisme ternyata masih kuat dan memerlukan pendekatan lain. Strategi koeksistensi damai ini menganut prinsip_"

"Masalah status. golongan etnis Cina di Indonesia merupakan masalah penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia - RRC, 1949-1967. Salah satu masalah status golongan etnis Cina yang harus segera diselesaikan adalah masalah dwikewarganegaraan. Sebagai dua buah negara yang baru merdeka RRC dan Indonesia hanya mengadopsi asas kewarganegaraan yang dianut oleh penguasa sebelumnya di negara masing-masing. Pemerintah RRC tetap mempertahankan Undang-undang kewarganegaraan tradisionalnya yang pada dasarnya menganut asas Ius-Sanquinis, sedangkan pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas lus-Soli. Kewarganegaraan golongan etnis Cina di Indonesia harus jelas, sehingga perlakuan terhadap mereka menjadi tegas, yakni apakah mereka itu menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara RRC. Masalah status golongan etnis Cina dalam dunia perdagangan juga menjadi masalah penting dalam hubungan Indonesia-RRC pada periode ini. Peraturan Presiden no 10 tahun 1959 yang melarang orang asing melakukan kegiatan perdagangan eceran di daerah pedesaan Indonesia menimbulkan reaksi yang merusak hubungan Indonesia RRC.Keinginan untuk bebas dari dominasi Asing."

"Disertasi ini membahas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dengan tujuan menunjukkan motivasi yang mendorong Cina untuk mewujudkannya. Pendekatan "keterkaitan mikro-makro" digunakan untuk mengangkat bukti-bukti empiris, dipertajam melalui kerangka konsep mianzi. Dalam budaya Cina mianzi mengandung makna dan nilai-nilai "kehormatan".Hasil penelitian menunjukkan, merosotnya kekuatan kubu sosialis di akhir tahun 1980-an dan peristiwa Tiananmen 1989 telah menyebabkan berubahnya prioritas politik luar negeri Cina. Ancaman terhadap kedaulatan menjadi pusat prioritas karena menyangkut kehormatan dan keutuhan bangsa. Segenap potensi Cina harus digunakan untuk menyelamatkan kehormatan negaranya, itulah baoquan mianzi. Kejayaan dan citra internasional RRC harus dikibarkan kembali. Normalisasi hubungan itu terbukti merupakan bagian dari upaya baoquan mianzi dan telah memberi peluang besar kepada Cina untuk berperan di forum regional maupun global. Dari sanalah motivasi itu terangkat.

---

This disertation examine the normalization of China-Indonesia diplomatic relations in order to understand China"s main motivation. The "micro-macro linkage" used to uphold empirical evidence that being enhanced through "Mianzi" concept. In Chinese culture, mianzi consist honorable values and meanings.The result of this research shows that the changes on China foreign policy priority has been caused by the decreasing of socialist power in the late 1980"s and the Tiananmen incident in 1989. Threat to China`s sovereignty and unity has been the main priority to keep the country honor and existence. The term of baoquan mianzi is being used on this matter. It means using the whole potential of Chinese people to save the country honor. PRC international image and glory need to be restored. The normalization of diplomatic relations has been proven to be a part of baoquan mianzi and has given China a big opportunity to take part in regional and global forums. From there the motivation was raised."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengapa Arab Saudi menerima shuttle diplomacy China sebagai media untuk mengembalikan hubungan diplomatiknya dengan Iran, padahal sebelumnya telah ada upaya mediasi oleh negara-negara lain. Menggunakan kerangka analisis ‘tripartite approach’ yang diajukan oleh Carlsnaes (1992) penelitian ini dibahas secara kualitatif deduktif yang berangkat dari kerangka analisis tersebut. Sebelumnya telah ada literatur yang mengkaji terkait bagaimana hubungan, pengaruh dan kebijakan China di Timur Tengah dan ditemukan empat poin utama yang menjadi fokus dalam topik ini yaitu: Pengaruh China di Timur Tengah, Aspek Ekonomi-Politik Kebijakan China di Timur Tengah, Pragmatisme dalam Kebijakan China di Timur Tengah, dan Sino- Arab Saudi dan Sino-Iran. Untuk mengisi gap yang ada, penelitian ini kemudian menemukan bahwa dari kondisi objektif Arab Saudi dan pengaturan institusional mempengaruhi persepsi dan value yang kemudian menilai bahwa China memiliki peran signifikan dengan tanpa adanya catatan historis buruk di kawasan, maka Arab Saudi dengan preferensinya memilih untuk menerima China sebagai mediator perbaikan hubungan dengan Iran.

---

This research aims to explain and answer the question of why Saudi Arabia accepted China's shuttle diplomacy as a medium to restore its diplomatic relations with Iran, even though previously there had been mediation efforts by other countries. Using the 'tripartite approach' analytical framework proposed by Carlsnaes (1992), this research was discussed qualitatively deductively starting from this analytical framework. Previously there had been literature that examined China's relations, influence, and policies in the Middle East and found four main points that were the focus of this topic, namely: China's Influence in the Middle East, Economic-Political Aspects of China's Policy in the Middle East, Pragmatism in China's Policy in the Middle East, and Sino-Saudi Arabia and Sino-Iran. To fill the existing gap, this research then found that Saudi Arabia's objective conditions and institutional arrangements influenced perceptions and values ​​which then assessed that China had a significant role without a bad historical record in the region, so Saudi Arabia with its preference chose to accept China as a mediator to improve relations with Iran."