Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 ( PP No.10/ 1959 ) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang situasi dikeluarkanya peraturan tersebut , yang meliputi situasi solsial , politik serta ekonomi secara umum. Selain itu juga ingin melihat dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan peraturan ini terhadap hubungan Indonesia-RRC. Pada waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ternyata menimbulkan berbagai efek negatif, terutama bagi kehidupan etnis Cina di Indonesia. Hal ini juga pemicu timbulnya persengketaan antara pemerintah Indonesia dan RRC. Pemerintahan masing-masing membela kepentingan warganya. Sehingga perselisihan tidak terelakkan Bebagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak , agar pelaksanaan peraturan ini tidak merugikan salah satunya. Pada bagian akhir, PP No. 10/ 1959 ini dihentikan sementara, tapi tidak pernah dibekukan

---

"

"Buku ini merupakan terbitan karya tesis dari penulis, yang diterbikan di Universitas Indonesia. Perkembangan kekuatan ekonomi dan militer China, dan secara geografis China dekat dengan Indonesia dan Asia Tenggara akan mempengaruhu hubungan khususnya keamanan dengan Indonesia. Buku ini membahas China sebagai mitra strategis; China sebagai potensi ancaman; postur pertahanan dan alutsista China serta Indonesia; dan dnamika persenjataan Indonesia-China."

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 (PP 10/1959) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang situasi dikeluarkannya peraturan tersebut, yang meliputi, situasi sosial, politik, serta ekonomi secara umum, lalu juga pelaksanaan, dampak yang ditimbulkan, kemudian lalu penyelesaian pelaksanaan peraturan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustukaan berupa studi buku-buku, surat kabur-surat kabar, artikel majalah, hasil-hasil sidang, serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah terkait erat dengan situasi politik, sosial, serta ekonomi di masa sebelum atau pada saat peraturan tersebut dikeluarkan. Dalam pelaksanaannya kemudian menimbulkan berbagai reaksi serta peristiwa yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Reaksi terakhir ini terutama datang dari RRC, karena dalam perkembangannya kemudian, peraturan tersebut berkembang menjadi letupan perasaan anti Cina.

---

"

"Penelitian ini memberikan studi mendalam tentang penyesuaian strategis Indonesia di Laut China Selatan dan dampaknya terhadap hubungan Indonesia-China serta stabilitas regional di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Penelitian ini mengeksplorasi transisi Indonesia ke kebijakan maritim yang lebih tegas melalui penyebaran informasi, peningkatan militer, dan aliansi diplomatik untuk melawan pengaruh China. Menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada model perubahan kebijakan luar negeri Charles F. Hermann, teori geopolitik, dan pandangan konstruktivis, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong perubahan ini, termasuk persaingan AS-China dan identitas maritim Indonesia yang sedang berkembang.Meskipun ada potensi konflik, Indonesia dan China tetap fokus pada solusi diplomatik dan kerjasama ekonomi karena saling ketergantungan ekonomi dan kepentingan mereka dalam stabilitas regional. Disertasi ini menekankan peran penting dialog dan kerjasama yang meningkat antara Indonesia dan China dalam menangani isu-isu keamanan di Laut China Selatan, dengan menyarankan peningkatan keamanan maritim bilateral dan kerjasama ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang diplomasi maritim dan penyesuaian strategis, serta menyoroti pentingnya identitas nasional, strategi geopolitik, dan diplomasi internasional dalam menghadapi tantangan sengketa maritim global dan mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

---

This research provides a detailed study of Indonesia's strategic adjustment in the South China Sea and its effects on Indonesia-China relations and regional stability amidst growing geopolitical tensions. It explores Indonesia's transition to a more assertive maritime policy through information dissemination, military enhancement, and diplomatic alliances to counter China's influence. Utilizing a qualitative approach grounded in Charles F. Hermann's foreign policy change model, geopolitical theory, and constructivist views, it investigates the internal and external factors driving this shift, including US-China rivalry and Indonesia's emerging maritime identity.

Despite potential conflicts, Indonesia and China have maintained a focus on diplomatic solutions and economic cooperation due to their mutual economic dependencies and interest in regional stability. The dissertation emphasizes the critical role of increased Indonesia-China dialogue and cooperation in addressing South China Sea security issues, suggesting improved bilateral maritime security and economic collaboration. It contributes to the understanding of maritime diplomacy and strategic adjustments, highlighting the importance of national identity, geopolitical strategy, and international diplomacy in navigating the challenges of global maritime disputes and advocating for peace and stability in the Asia-Pacific region."

"Kebangkitan yang dialami Cina dalam beberapa dekade terakhir ini ditanggapi secara beragam oleh masyarakat dunia. Sebagian kalangan menganggap bahwa kebangkitan Cina adalah hal yang positif, namun sebagian lagi menganggapnya sebagai satu ancaman. Konsep ‘kuasa lunak’ atau 'soft power' memberikan penekanan kuat atas strategi kebijakan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Cina dengan negara-negara tetangganya dalam merespon kenyataan tersebut. Sejalan dengan konsep soft power yang dipopulerkan oleh Joseph Nye, Cina kemudian menyebarkan kebijakan pembangunan damai dan dunia yang harmonis yang didukung dengan mendirikan Institut Konfusius di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Institut Konfusius menjadi platform internasional untuk menyebarkan bahasa dan budaya Cina di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Cina. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha pencarian atas ‘kebenaran’ apakah Perkembangan Institut Konfusius di Indonesia merupakan sebuah bentuk pemanfaatan dari konsep kuasa lunak yang diterapkan oleh Cina terhadap Indonesia yang berlangsung dari tahun 2010 – 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis yaitu mengkaji Institut Konfusius secara kronologis.

---

The rise of China in the last few decades has been responded to in various ways by the world community. Some people think that China's rise is a positive thing, but some see it as a threat. The concept of 'soft power' places a strong emphasis on the diplomatic relations policy strategy undertaken by China with its neighbouring countries in response to this reality. In line with the soft power concept popularized by Joseph Nye, China then spreads a policy of peaceful development and a harmonious world which is supported by establishing Confucius Institutes in various countries around the world, including in Indonesia. The Confucius Institute is an international platform for spreading Chinese language and culture around the world in order to increase understanding of China. This research is motivated by an effort to find the 'truth' whether the development of the Confucius Institute in Indonesia is a form of instrument of the concept of soft power applied by China to Indonesia which took place from 2010 – 2019. This study uses a qualitative method with a historical approach, namely studying the Confucius Institute in chronological order."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Ma Ying-jeou pada masa kepresidenannya yang pertama dari tahun 2008-2012 dalam hubungan antar selat Taiwan dan Cina. Secara spesifik, kebijakan luar negeri yang dibahas merupakan kebijakan luar negeri di bidang keamanan, ekonomi, dan identitas. Di bawah Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan berusaha memperbaiki hubungan antar-selat yang memburuk ketika Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui-bian. Beberapa kebijakannya, seperti pengakuan kembali Konsensus 1992, dimulainya kembali dialog antara SEF dan ARATS, serta pembentukan ECFA merupakan contoh bagaimana Taiwan mencoba memperbaiki hubungan antar-selat. Menggunakan kerangka konsep Realisme Defensif di bidang keamanan, Neoliberal Institusionalisme di bidang ekonomi, dan konsep Identitas di bidang identitas, tugas karya akhir ini mencoba mencari mengapa Presiden Ma Ying-jeou mengambil kebijakan luar negeri yang bertujuan memperbaiki hubungan antar-selat tersebut. Hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Taiwan di bidang keamanan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di level sistem, terutama dari reaksi Cina terhadap inisiatif yang diberikan oleh Taiwan. Pada bidang identitas, faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar, dan dilengkapi oleh faktor-faktor dalam negeri, ikut membentuk kebijakan di bidang identitas.

---

This final assignment discusses the foreign policy of Taiwan under President Ma Ying-jeou under his first term (2008-2012) in Cross-strait Relation between Taiwan and China. Specifically, the policies discussed are those in the aspect of security, economic, and identity. Under President Ma, Taiwan tries to repair the cross-strait relation that was worsening under the previous Taiwan President, President Chen Shui-bian. Some of President Ma's policies, such as the official recognition of 1992 Consensus, the resumption of SEF-ARATS dialogue, and the creation of ECFA, are examples of the effort Taiwan made to repair the relation between Taiwan and China.

Using three theoretical frameworks, which are Defensive Realism in security, Neoliberal Institutionalism in economy, and Identity Concept in identity, this final assignment tries to find why President Ma created foreign policy that tries to repair the cross-strait relation.

The discussion concludes that foreign policy of Taiwan in Security and Economic aspect is shaped by factors in systemic level, especially from the reaction of China to initiatives given by Taiwan. In identity aspect, external factors play a big role, and complemented by domestic factors, in shaping the policy in identity aspect."