Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehidupan tanpa tanah air (diaspora) bagi bangsa Yahudi adalah kehidupan yang menyakitkan di mana mereka diburu dan dimusnahkan. Kemudian mereka melarikan diri dari ketidakberdayaan ini. Mereka bermigrasi ke Palestina yang merupakan wilayah yang ribuan tahun lamanya telah didiami oleh bangsa Palestina. Migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina juga tidak lepas dari pengaruh nasionalisme yang mencuat pada abad ke-19. Bangsa Yahudi ingin mempertahankan bahasa dan tradisi mereka. Pada mulanya, intensitas migrasi Yahudi ke Palestina sangat rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan migrasi Yahudi, elite Zionis mengemas taktik mereka dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, selain pada saat yang sama migrasi itu juga ditopang oleh keberadaan Inggris selaku pemegang mandat atas Palestina Inggris melegalkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi terjadinya migrasi Yahudi ke Palestina. Mulai saat itu migrasi Yahudi ke Palestina kian meningkat. Migrasi bangsa Yahudi ke Palestina lama-kelamaan menimbulkan reaksi dari bangsa Palestina dan bangsa Arab lainnya sebagai pribumi. Lalu terjadilah konflik Yahudi-Arab mulai tahun 1929 dan mencapai puncaknya tahun 1937. Saat itu orang Arab melakukan protes secara besar-besaran dengan menentang para imigran Yahudi. Inilah aksi yang oleh pemerintah Inggris disebut dengan istilah Arab Rebellion (Pemberontakan Arab). Dalam aksi itu orang Arab dipimpin oleh Alvin Hussein. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas. Saat usianya baru 21 tahun ia terpilih menjadi mufti (pemimpin) Yerusalem, yang tugas utamanya ialah menjaga kesucian masjid Al Aqsa. Saat itu, kota suci Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa diperebutkan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Untuk meredam reaksi bangsa Arab, pemerintah Inggris kemudian bertindak tegas dengan membunuh dan melukai ratusan orang Arab. Sejak peristiwa itu, kebencian yang muncul dalam konflik Israel-Palestina bukan hanya kebencian antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi saja, tapi juga kebencian antara bangsa Arab dengan pemerintah Inggris."

"Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam.Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan.Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya.Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara."

"ABSTRAKRadikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.hr />ABSTRACTReligious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"ABSTRAKRadikalisme Menjala sebagai simpatisan dan penyebaran ideologi PNI Baru merupakan fokus dari penulisan ini. Pada masa pergerakan, majalah simpatisan menjadi sesuatu yang tabu, mengingat menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bergerak cukup sulit. Terbitnya Menjala menjadi tolak ukur nasionalisme kaum marhaen yang terus meningkat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menganalisa dan merekonstruksi peninggalan masa lampau. Pengumpulan surat kabar dan buku diperoleh melalui studi pustaka di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan koleksi pribadi. Dalam proses rekonstruksi tersebut, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh besar majalah Menjala sebagai pendorong dan penggerak pergerakan nasional, serta menumbuhkan radikalisme yang mencerdaskan pemikiran rakyat.

---

ABSTRAKThe radicalism of Menjala as a sympathizer and disseminator of New PNI ideology are the focus of this study. At the movement era, magazines that disseminate for particular ideologies were taboo, since it grew a kind of consciousness in people’s mind that their lives were restricted, so the founding of Menjala became a measurement of the nationalism of the marhaen people that was growing. This study is written through a historical method, which are analyzing and reconstructing the heritage of the past. The sources gathering process is carried out in the University of Indonesia’s Library, National Library of Republic of Indonesia and some private collections. In reconstructing process, this study shows that there are big significance changes in dissemination magazine like Menjala, as a firm advocate of national movement that yields radicalism and smart thinking in people’s mind."

"Penelitian ini bertujuan membuat model pemenjaraan narapidana terorisme supaya lembaga pemasyarakatan tidak menjadi tempat penyebaran radikalisasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan permenkumham No 35 tahun 2018. tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan bahwa sudah diterapkannya assesmen dengan menggunakan SPPN (Standar Sistem Pembinaan Narapidana) untuk penempatan narapidana meliputi super maximum security, maximum security ,medium security atau minimum security. Standarisasinya disetiap kamar menggunakan CCTV untuk kategori kategori super maximum security  dan maximum security menggunakan konsep one man one cell. Agar terhindar dari adanya upaya pengancaman antar sesama warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme yang sudah berkomitmen nasionalisme dan yang belum berkomitem pihak lembaga pemasyarakatan memberikan fasilitas menempatkan warga binaan berbeda bloknya.  Permasalahan utama adalah penempatan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kategori narapidana terorisme tersebut sehingga mengakibatkan terjadi perekrutan serta penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai solusi harus ada strategi kebijakan pencegahan penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi aspek restoration (perbaikan), provision (penyediaan sumber-sumber daya) dan prevention (pencegahan).

---

This research aims to create a model of imprisoning for terrorism convicts so that correctional institutions do not become a place to spread radicalization in the Indonesian context. This research uses a qualitative approach and descriptive research. The results of this study indicate that based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 35 of 2018 about the revitalization of correctional administration that the assessment has been implemented using SPPN (Standard Prisoner Development System) for the placement of prisoners including super maximum security, maximum security, medium security or minimum security. The standardization in each room uses CCTV for the super maximum security and maximum security categories using the concept of one man one cell. In order to avoid attempts to threaten fellow prisoners of terrorism cases who have committed nationalism and who have not committed the correctional institution provides facilities to place prisoners in different blocks.  The main problem is the placement of prisoners who are not in accordance with the category of terrorism prisoners, resulting in the recruitment and spread of radicalism in correctional institutions. As a solution, there must be a policy strategy to prevent the spread of radicalism in correctional institutions, including aspects of restoration (repair), provision (provision of resources) and prevention (precaution). "