Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam buku Sejarah Zaibatsy Jepang (Nihon Zaibatsu Shi) karangan Morikawa Hidemasa, zaibatsu merupakan perusahaan keluarga yang terdiri dari bermacam-macam industri dalam skala yang besar dan menjalankan perusahaan tersebut secara feodal2. Istilah zaibatsu itu sendiri dalam sejarah Jepang, muncul kira-kira pada awal zaman Meiji3. Zaibatsu ini sangat besar pengaruhnya terhadap pemerintahan Jepang, khususnya pada zaman Meiji. Kembalinya kekuasaan politik dari pemerintahan Bakufu kepada Kaisar pada tahun 1868 merupakan dimulainya zaman Meiji. Masyarakat tidak puas atas pemerintahan Tokugawa. Ketidakpuasan Masyarakat itu karena struktur masyarakat Jepang telah goyah dikarenakan bangkrutnya para daimyo. Para daimyo itu mempunyai hutang kepada para saudagar, sedangkan para daimyo itu merupakan kelas samurai, kelas tertinggi dalam stratifikasi (hirarki) masyarakat Jepang. Selain itu pemerintah mulai mengadakanhubungan dengan orang Barat, setelah Laksamana Perry membuka secara paksa hubungan dagang dengan Jepang. Pada zaman Tokugawa. pemerintahannya menjalankan kebijaksanaan politik menutup diri dari pengaruh luar yang dikenal dengan istilah Sakoku. Pihak luar tidak boleh memasuki wilayah Jepang dan sebaliknya orang Jepang sendiri tidak boleh keluar dari negeri Jepang. Tetapi setelah Laksamana Perry berhasil memaksa pemerintahan Tokugawa untuk membuka hubungan dagang dengan orang Barat, maka timbul rasa tidak puas di kalangan masyarakat atas pemerintahan Tokugawa. Sistem politik Tokugawa yang bersifat desentralisasi dihapuskan untuk mewujudkan politik integrasi seluruh negeri.

---

"

"Zaibatsu merupakan motor penggerak ekonomi Jepang pada jaman Meiji, Taisho sampai Showa. Karena hubungannya dengan pemerintah maka Zaibatsu merupakan lambang dari konglomerasi serta kolusi pada masa itu. Zaibatsu yang sebagian besar memulai hidupnya dari Seisho dapat berkembang begitu cepat berkat pendiversifikasian yang dilakukannya dan proteksi dari pemerintah.Hubungan Zaibatsu dengan pemerintah yang erat membuat Jepang dapat mencapai kemajuan ekonomi yang cukup pesat. Selama bertahun-tahun kombinasi keduanya dapat membawa Jepang kepada posisi yang penting di dunia.Peranan Zaibatsu pada ekonomi, dimana Zaibatsu menguasai sektor-sektor penting seperti industri berat dan perbankan, pada sebelum perang kedua, begitu hebatnya. Peranan Zaibatsu tersebut membuat Amerika merasa penting untuk membubarkan Zaibatsu agar dapat mendemokrasikan Jepang setelah Jepang diduduki oleh Amerika. Pembubaran Zaibatsu begitu penting bagi perekonomian Jepang karena hal tersebut menjadi dasar sistem perekonomian Jepang sekarang. Karena sebab itulah, maka hal ini terasa perlu diangkat sebagai topik Skirpsi."

"ABSTRAKSI. Jepang kini menduduki peringkat atas dalam percaturan perekonomian dunia. Jaringan perusahaan Jepang yang kuat serta loyalitas yang tinggi para karyawan dari tiap perusahaan Jepang, merupakan modal yang tak ternilai bagi Jepang sendiri. Hubungan yang terjalin antara pihak swasta dengan pemerintah sangat harmonis. Keadaan ini sudah muncul sejak jaman Meiji yaitu dengan terjalinnya zaibatsu dengan pemerintah dalam menyokong keuanga_n negara. Dalam memajukan industrialisasi nasional, pemerintah mendorong swasta untuk turut memajukan negara. Hubungan yang erat antara zaibatsu dengan pemerintah tidak saja dalam bidang keuangan, tetapi meliputi bidang politik pemerintahan. Karena kuatnya pengaruh zaibatsu dalam pemerintahan nasional, maka setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan selanjutnya ber_ada di bawah kekuasaan Pemerintah Pendudukan Amerika Serikat, pihak Amerika mengeluarkan kebijaksanaan pembubaran zaibatsu dan dilaksa_nakan oleh Komisi Likuidasi Perusahaan-perusahaan Induk yang diben_tuk pada tahun 1946. Alasan pihak Amerika Serikat ialah ingin mendemokrasikan perekono_mian Jepang dari zaibatsu. Disamping itu zaibatsu dianggap oleh Amerika telah ikut campur dalam militerisasi Jepang terutama dalam Perang Dunia II. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka zaibatsu dibubar_kan oleh Amerika tetapi pada tahun 1952 lambat laun zaibatsu bangkit kembali dengan tatanan manajemen yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya."

"Press coverage on relation between the House of Representatives and the government during the administration of Megawati Soekarnoputri in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan merger berskala internasional mengenai merger yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berada di luar yurisdiksi negara Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Indonesia serta pengakuan otoritas persaingan usaha masing-masing negara tersebut terhadap merger asing yang terjadi di luar wilayah negaranya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha agar dapat mengendalikan dan mengawasi merger yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang dapat berdampak bagi persaingan usaha Indonesia dan menerapkan hukum persaingan usaha Indonesia bagi merger asing.

---

This thesis discusses the provisions merger of international scale about mergers done by foreign companies located outside the jurisdiction of a United States, Japan, The European Union and Indonesia as well as the regulation of competition authorities against each merger foreign that occurs outside the region of country viewed from business competition law. A method of this research is juridical normative.

This research result would suggest to the government to improve regulation related to the business competition in order to control and monitor merger that occurs outside the territory of Indonesia which could have implications for competition of Indonesia and apply the Indonesian competition law to foreign mergers."

"Pada kondisi saat ini, sejak di berlakukannya Otonomi Daerah, hampir di semua sektor mengalami perubahan yang signifikan. Tidak terkecuali di Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Riau, peranannya semakip strategis dan komplek. Peningkatan sumber daya manusia, sarana & prasarana, efisiensi dan efektivitas organisasi telah dilakukan. Sehingga budaya kerja yang ada dapat menentukan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai produktivitas pegawai yang tinggi. Budaya kerja yang kondusif antara lain ditunjukkan oleh sikap pegawai yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan baik eksternal maupun internal dan dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, sehingga produktivitas pegawainya juga tinggi.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suasana budaya kerja dan produktivitas pegawai, tinggi atau lemah, dan untuk mengetahui lebih jauh hubungan budaya kerja dengan produktivitas pegawai di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Riau di Jakarta.Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, jumlah sampel sebesar 60 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh atau semua populasi yang ada menjadi sampel penelitian. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, karena datanya ordinal menggunakan analisis median dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan budaya kerja dengan produktivitas pegawai menggunakan analisis non parametrik yaitu uji korelasi Spearman Rank (Rho).Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian peneliti menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen budaya kerja dan instrumen produktivitas pegawai sebelum dan sesudah pengambilan data dengan menggunakan Pearson's Product Moment dan rumus Alpha dengan bantuan program SPSS 11,00.Peneliti menggunakan variabel budaya kerja menurut De Bettignie dalam Ndraha, 1997, terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) conformity (kebatuhan), (2) reactance (reaksi atau respon), (3) responsibility (tanggung jawab), (4) risk taking (pengambilan risiko), (5) standards (standar atau baku), (6) rewards (ganjaran), (7) clarity (kejelasan), (8) team spirit (semangat tim), dan (9) warmth (kehangatan). Adapun variabel produktivitas pegawai yang diambil dari Encyclopedia of Professional Management dan diuraikan lebih lanjut oleh peneliti, terdiri dari : (1) kemampuan merumuskan kebijakan, (2) pembinaan sarana dan prasarana, (3) kelancaran urusan tata usaha, (4) pembinaan pegawai, (5) kualitas dan tersedianya bahan, (6) skala pelaksanaan pekerjaan, (7) sikap kerja, (8) motivasi dan (9) efektivitas.Pengukuran budaya kerja menurut Waworuntu, 2002:49, dalam Purnama, Nur Ratih, 2002:41, bahwa budaya tinggi dengan median ≥ 4; budaya lemah dengan median ≥ 3 dan ≤ 4; dan budaya diambang. pintu (sudah menjadi nilai tetapi masih lemah) dengan median ≤ 3. Pengukuran terhadap produktivitas pegawai juga menggunakan pengukuran yang sama, yaitu produktivitas tinggi dengan median≥ 4; produktivitas lemah dengan median ≥3 dan ≤ 4; dan produktivitas diambang pintu (sudah menjadi nilai tetapi masih lemah) dengan median ≤ 3.Hasil penelitian, berdasarkan analisis median diketahui persepsi dari 60 responden terhadap suasana/kondisi budaya kerja pada Kantor Penghubung Riau, 90,0% menyatakan budaya kerjanya tinggi dan 10,0% menyatakan budaya kerjanya lemah, serta nilai median sebesar 4,2857. Adapun persepsi dari 60 responder terhadap tingkat produktivitas pegawai pada Kantor Penghubung Riau di Jakarta, 90,0% menyatakan produktivitas pegawainya tinggi dan 10,0% menyatakan produktivitas pegawainya lemah, serta nilai median sebesar 4,2857.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman Rank (Rho), diketahui bahwa terdapat korelasi yang significant antara budaya kerja dengan tingkat produktivitas pegawai yaitu sebesar r = 0,977** dan p = 0,000; berarti ada hubungan yang sangat kuat antara budaya kerja dengan tingkat produktivitas pegawai. Apabila budaya kerjanya tinggi maka produktivitas pegawainya juga tinggi.Secara keseluruhan baik budaya kerja maupun produktivitas pegawai hasilnya adalah tinggi, namun ada beberapa saran yang dapat peneliti sumbangkan yaitu :1. Segenap jajaran pimpinan dan staf di Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Riau agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan berbagai perubahan;2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kekuatan dari budaya kerja yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas;3. Agar tetap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan strategi pelayanan Pemerintah Propinsi Riau.

---

Relationship Between Working Culture And Personnel Productivity In Contact Office Of Riau Province GovernmentAt present condition, since the enforcement of Local Autonomy, nearly all sectors undergo significant changes. That includes Contact Office of Riau Province Government, it holds more strategic and complex roles. Improvement of human resources, facilities & infrastructures, organizational efficiency and effectiveness have been implemented. Therefore, the available working culture can determine the optimum job implementation in achieving high personnel productivity. A conducive working culture among others is projected by the personnel attitudes that can adapt towards both external and internal changes and can create a comfortable working environment, so that the personnel productivity is also high.Based on that grounds, this research is aimed at identifying as to whether the working culture condition and personnel productivity, high or low, and further identifying the relationship between working culture and personnel productivity in Contact Office Of Riau Province Government in Jakarta.Method of data collection uses questionnaires with a total of 60 samples and the technique to get the samples is through saturated samples or all respondents available become research samples. Data analysis collected from the questionnaires is done through the use of descriptive analysis, because the data is ordinal, analysis median is used and to find out the presence or the absence of relationship between working culture and personnel productivity using non-parametric analysis, that is, correlation test of Spearman Rank (Rho).To find out the validity and reliability of the research instruments the researcher verify the. validity and reliability of working culture instruments and personnel productivity instruments before and after data collection through the use of Pearson's Product Moment and Alpha formula with the assistant of SPSS 11,00 program.The researcher uses working culture variable, according to De Bettignies in Ndraha, 1997, consisting of several aspects, that is,: (1) conformity, (2) reactance, (3) responsibility, (4) risk taking, (5) standards, (6) rewards, (7) clarity, (8) team spirit, and (9) warmth. As for the personnel productivity variable extracted from Encyclopedia of Professional Management and further elaborated by the researcher, consist of: (1) ability to formulate policy, (2) facility and infrastructure building, (3) smoothness of administrative affairs, (4) personnel development, (5) quality and materials availability, (6) scale of jobs implementation, (7) working attitudes, (8) motivation and (9) effectiveness.Measurement of working culture according to Waworuntu, 2002:49, in Pumama, Nur Ratih, 2002:41, states that high culture with median ≥ 4; low culture with median ≥ 3 and ≤ 4; and in subsistence level culture (has become a point but still low) with median ≤ 3. The measurement towards personnel productivity also utilizes the same measurement, that is, high productivity with median ≥ 4; low productivity with median ≥ 3 and ≤ 4; and subsistence level productivity (has become a point but still low) with median ≤ 3.The results of the research, based on the median analysis have identified the perceptions from 60 respondents towards working culture condition in Riau Contact Office, 90,0% says high and 10,0% says low, and the median point: 4,2857. As for the perception from 60 respondents towards personnel productivity level in Riau Contact Office in Jakarta, 90,0% says high and 10,0% says low, and the median point: 4,2857.Based on the analysis using correlation test of Spearman Rank (Rho), it is identified that there is significant correlation between working culture and personnel productivity level, that is, r = 0,977** and p = 0,000; which means that there is very strong relationship between working culture and personnel productivity level. If the working culture is high, so is the personnel productivity.As a whole both working culture and personnel productivity level are high, however the following are the recommendations that can be contributed by the researcher. All levels of management and staff in Contact Office of Riau Province Government are to increase their capacity in adapting with various changes; It is necessary to make some efforts to increase the power of working culture which will determine the success of jobs implementation; It is necessary to maintain the provision of satisfying services to the society, which are adjusted with the needs and the changes of service strategy of Riau Province Government."