Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistim stratifikasi Shi No Ko Sho adalah sistim stratifikasi masyarakat Jepang pada zaman Edo (1600-1867). Sistim stratifikasi tersebut ditetapkan secara resmi dan tegas oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berasal dari kaum Samurai dan ia berhasil mendirikan pemerintah mi_liter yang berpusat di kota Edo pada tahun 1603. Pemerintah Tokugawa secara tegas membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas yaitu kelas Samurai (Bushi), kelas Petani (Nomin), kelas Pengrajin (Kosakunin), dan terakhir kelas Pedagang (Shonin). Tingkatan kelas ini kemudian dikenal dengan Shi No Ko Sho, yang kemudian dilaksanakan secara keras dan kaku. Dengan adanya ketentuan mengenai pembagian kelas tersebut maka seseorang tidak dapat pindah ke tingkatan yang lebih tinggi walaupun ia memiliki kemampuan dan bakat. seseorang memperoleh tingkatan kelas di dalam masyarakat hanya berdasarkan keturunannya saja. Tujuan pemerintah Tokugawa adalah agar kelas-kelas di dalam masyarakat tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Tokugawa. Penguasa berusaha memecah dan memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan mengadakan diskriminasi-diskriminasi yang kuat. Sistim ini berlangsung hingga beberapa generasi dan akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sistim ini runtuh. Faktor tersebut antara lain, karena adanya politik isolasi maka negara dalam keadaan damai sehingga kaum Samurai mulai kehilangan fungsinya dan hanya hidup bermewah-mewahan saja, masuklah kekuatan kelas Pedagang yang lambat faun dapat berperan dalam kehidupan pedagang. Didobraknya politik pintu tertutup oleh pemerintah Amerika sehingga pemerintah Tokugawa runtuh. Dengan runtuhnya pemerintah yang bersifat feodal tersebut maka runtuh pula sistim stratifikasi masyarakatnya. Kemudian sistim startifikasi Shi No Ko Sho dihapus oleh kebijaksanaan Kaisar Meiji."

"ABSTRAKKelas pedagang menempati posisi terendah dalam kebijakan shinoukoushou yang ditetapkan oleh shogun pada zaman Edo. Kebijakan tersebut diadopsi dari ajaran konfusianisme yang berasal Tiongkok. Artikel ini menjelaskan bagaimana pedagang mengawali bisnis mereka dengan membuat sebuah rumah dagang. Rumah dagang tersebut kemudian berkembang, memiliki cabang toko bunke dan afiliasi toko bekke . Dalam rumah dagang terdapat perbedaan jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai. Mobilitas vertikal pun berpengaruh terhadap jabatan yang ada dalam rumah dagang. Rumah dagang yang dijadikan contoh dalam artikel ini adalah rumah dagang Izumiya-Sumitomo. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACT<>br>Merchant in Edo period took the lowest position on shinoukoushou policy, a policy that was adopted from chinese rsquo s confucianism. This article explain how merchant on Edo period started a business by making a merchant house. Their merchant house had developed over time, by having a branch house bunke and affiliated house bekke . There were various positions and responsibilities for the employees in the merchant house. These positions sometimes changed, affected by vertical mobility. The example of merchant house in this article is Izumiya Sumitomo merchant house. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis."

"Zaman Edo atau yang disebut juga zaman Tokugawa (1600-1868) adalah salah satu zaman di mana Jepang menerapkan sistem pemerintahan feodal. Akan tetapi, karakteristik feodalisme yang terjadi di zaman Edo apabila dibandingkan dengan feodalisme zaman yang lain terlihat dengan jelas memiliki 2 buah ciri yang tidak dimiliki oleh zaman lainnya. Kedua karakteristik tersebut adalah Pemusatan Kekuasaan pada bakufu (sentralisasi kekuasaan), dan Penyusunan Masyarakat dan sistem Stratifikasi yang ketat.Tokugawa Ieyasu (1542-1616) sebagai seorang konseptor keshogunan Edo menggunakan ajaran-ajaran moral yang dikembangkan oleh Neo Konfusianisme aliran Shushigaku untuk mencetak masyarakat menjadi suatu kelompok terstratifikasi, dan dalam bidang politik ia menggunakannya sebagai doktrin bagi para penguasa daerah agar meyakini bahwa konsep politik terpusat (sentralisasi) adalah 'jalan langit' yang harus mereka tempuh. Ini semua termaktub dalam babad resmi zaman Edo, Tokugawa Jikki.Dalam masalah yang berbau ideologis ini, Tokugawa Ieyasu mengangkat seorang murid dari ahli Konfusianisme di Kyoto, Fujiwara Seika (1561-1619) yang bernama Hayashi Razan (1583-1657) untuk memberi nasehat dan masukkan dalam bidang politik. Pengangkatan Hayashi Razan ini membuahkan hasil diundangkannya 3 peraturan utama Edo yakni; Bukeshohatto, Jiin Hato, Kinchu Narabini Kugeshohatto, yang mana ketiga undang-undang ini menjadi undang-undang yang membentuk dan memberikan ciri pada sistem feodal zaman Edo sebagai mana disebutkan di atas.Melalui penelusuran teks-teks kuno dan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Hayashi Razan, dengan kata lain dengan merekonstruksi pemikiran Hayashi Razan tentang dua konsep yang menjadi karakteristik sistem feodal zaman Edo; yakni pemusatan kekuasaan dan stratifikasi masyarakat; maka dapat dikatakan bahwa terbukti ada pengaruh pemikiran-pemikiran Shushigaku yang dibawa oleh Hayashi Razan dalam sistem politik dan struktur masyarakat Jepang zaman Edo."

""Since the late nineteenth-century emergence of japonisme in the Western art world, the work of ukiyo-e artists such as Hokusai, Hiroshige, and Utamaro has come to be widely appreciated in the West. Recognition of other genres of Edo-period painting has, however, lagged behind. In this volume, noted scholar Imahashi Riko brings new light to a pioneering group of young artists who flourished for less than a decade in the 1770's before disappearing into obscurity. While the artists of the the Akita Ranga school belonged to the Akita domain in the north of Japan, it was in Edo (present-day Tokyo), the political and cultural center of the country, that-during Japan's long period of national seclusion-they encountered books imported from the West and sought to develop a new style combining Western perspective methods and chiaroscuro with traditional motifs and compositions of Asian-bird-and-flower and landscape painting. The masterpiece of the Akita Ranga school, and the focus of this book, is Shinobazu Pond by Odano Natake. In this one work of art, which seems on the surface to be a tranquil landscape painting, are hidden allusions to portraits of beauties in Chinese art and literature, to legends about Shinobazu Pond in Japan and West Lake in China, and to contemporary Edo popular culture. Drawing on a quarter of a century of close study of Edo-period art and culture, Imahashi provides, in this major work of scholarhip, valuable context to the oeuvre of a group struggling to reconcile the art and thought of East and West a century before the 'opening' of Japan in the Meiji period, as well as insight into the thinking of Naotake, whose tragically short career was ended by his death in 1780, at the age of thirty." from back cover."

"Penelitian mengenai peran nak?do dalam sistem perkawinan kaum samurai zaman Edo, bertujuan untuk mengetahui peran apa raja yang dilakukan nak?do dalam perkawinan kaum samurai zaman Edo sehingga keberadaannya masih dipertahankan hingga saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan melalui buku-buku dan data internet yang berhubungan dengan peran nakado, membaca dan menganalisa sumber-sumber tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa nak?do memiliki peran yang sangat penting dan unik dan menarik dalam proses perkawinan kaum samurai Zaman Edo. Yang unik dari peran nak?do pada perkawinan kaum samurai zaman Edo adalah bahwa nak?do pada zaman Edo berperan sebagai perantara yang menjembatani kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan sejak proses perundingan rencana perkawinan hingga upacara perkawinan berakhir. Yang menarik yaitu bahwa nak?do pada zaman Edo juga digunakan sebagai alat politik kaum samurai untuk mensukseskan perkawinan politik yang mereka rencanakan."

"Skripsi ini membahas kebijakan militer yang dijalankan Oleh bakufu di Ōsaka pada masa-masa awal Ke-shōgun-an Tokugawa, yang terdiri dari agresi militer ke Ōsaka pada musim dingin tahun 1614 dan musim panas tahun 1615 yang disebut Ōsaka no Jin, dan pembentukan Ōsaka Jōdai sebagai lembaga milliter ad hoc bakufu di Ōsaka. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, seluruh data yang digunakan bersifat sekunder. Dari penelitian ini membuktikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh bakufu terhadap Ōsaka semasa tahun 1614-1615 bertujuan untuk memantapkan klan Tokugawa sebagai penguasa Jepang.

---

This paper discusses the military policy which is applied by the bakufu in Ōsaka in the early days of the Tokugawa shogunate, which consists of military aggression to Ōsaka in the winter of 1614 and summer of 1615 called Osaka no Jin, and Ōsaka Jōdai establishment as an ad hoc millitary agency bakufu in Osaka. Research done by way of literary study, all data used are secondary. This research proves that all the measures taken by the bakufu to Ōsaka during the years 1614-1615 aims to strengthen the Tokugawa clan as rulers of Japan."

"ABSTRAKDari berbagai permasalahan yang ada mungenai Jepang, kami mencitapkan tema karya tulis yaitu, Polo Dasar Susu_nan Sosial masyarakat Tradisional mendasari Sistim Kepegawaian Perusahaan Jepang Modern. Dalam tema ini kami membahas susunan kemasyarakatan yang; bersifat tradisionil yang dapat dilihat dari susunan sosial koluarga Jepang di jaman permerintahan feodal Toku_gawa (1603-1867), yang mampunyai pengaruh besar terhadap sistim kepegawaian perusahaan--perusahaan modern pada umumnya. Mungkin dapat dikatakan bahwa, pembahasan ini merupakan suatu studi pebandingan mengenai susunan sosial masyarakat Jepang pra--Perang Dunia II dan pasca peering dunia II.Mengenai hal hubungan sosial diantara organisa_si perusahaan Jepang dapat dikatakan unik, karena ditandai oleh ciri rasa kebangsaan dan rasa kebersamaan yang hu_at. Ada dua hal yang utama dalam hal ini yaitu, bahiwa anggota organisasi perusah aan memandang didinya bukan sebagai orang yang bebas atau berdiri sendiri, melainkan sebagai anggota dari sebuah keluarga besar yaitu paruahaan, yang dipimpin oleh seseorang yang diangap sebagai kepala keluarga,_

---

"