Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah masa isolasi di Jepang berakhir lahirlah pemerintah baru yang melakukan pembaharuan-pembaharuan berdasarkan sumpah jabatan Kaisar. Sebagian besar kebijakan yang diambil menguntungkan negara tetapi menyengsarakan rakyat walaupun demikian lahir kelompok intelektual yang bertujuan menyebarkan pencerahan, memajukan bangsa, dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat. Terjadi pertentangan antara kelompok intelektual yakni kelompok yang ingin segera melaksanakan modemisasi dan melakukan pengembangan dalam negeri dengan kelompok yang berencana mengirim ekspedisi ke Korea. Kelompok yang terakhir ini kemudian kalah dalam perdebatan dan keluar dari pemerintahan menyusul kemudian membentuk Aikokukoto. Aikokukoto yang merupakan organisasi pertama yang mempunyai sasaran pembentukan lembaga perwakilan rakyat temyata tidak berumur panjang namun demikian sempat melahirkan sebuah petisi yang kemudian menjadi pemikiran dan pembahasan dalam masyarakat Jepang.

---

"

"Restorasi Meiji bukan hanya menyebabkan perubahan bentuk pemerintahan yang semula dipegang oleh militer kemudian dise_rahkan kepada Tenno, tapi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa Jepang. Sejak dibukanya negara Jepang bagi bangsa Barat, pengaruh Barat merasuk ke berbagai kehidupan bangsa Jepang. Bangsa ini semakin berminat terhadap ilmu-ilmu Barat dan kemudian mempela_jarinya. Sebagai dampak dalam gejala tersebut, muncul suatu ke_lompok intelektual baru. Kelompok itulah yang mempunyai peranan besar dalam perubahan yang terjadi di dalam negeri Jepang. Ke-lompok tersebut menyadari akan pentingnya penyeleaggaraan negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar. Untuk kepentingan tersebut, kemudian muncul berbagai partai politik, baik yang pro maupun yang anti terhadap pemerintahan Meiji saat itu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis bemaksud untuk men_coba menjabarkan sejauh mana peranan partai-partai politik ter_hadap persiapan pembentukan Undang-undang Dasar Meiji. Metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan historis dan deskriptif analisis yang berdasarkan studi kepustakaan. Adapun pembahasan masalah dalam skripsi ini disajikan de_ngan pembagian bab-bab yang terdiri dari 5 bab, yaitu: Bab Pendahuluan ditempatkan sebagai bab I, sedangkan pada bab II dibahas tentang timbulnya ide-ide partai politik yang besar peranannya dalam pembentukan partai-partai politik berpengaruh pada masa pemerintahan Meiji; Bab III membahas proses terbentuknya partai partai politik yang berpengaruh terhadap pemerintahan Meiji; Bab IV menyoroti kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dalam menekan semakin meluasnya pengaruh partai-partai politik oposisi dan kedudukan partai politik dalam Undang-undang Dasar Meiji. Bab V yaitu bab Kesimpulan merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Demikian ikhtisar yang penulis susun dengan sesingkat mungkin, tapi cukup memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai isi skripsi ini."

"Education in Japan that is having a modernization is not just because the changes that come from the inside and bottom but also from foreign interference because Japan has invited foreigner and imported the foreign pattern. Education in Japan is modernization after the changes from the inside and bottom that strengthen power from the top and outside.  That is the tipycal of underdeveloped country. Japan under the Meiji, has win in war against the China and Rusia. Meanwhile, this country also has finished the industry revolution. "

"Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan sebuah organisasi sayap kanan Jepang bernama Nippon Kaigi untuk mewujudkan rencana remiliterisasi Jepang. Topik tersebut berhubungan dengan arus nasionalisme global yang meningkat beserta status negara Jepang yang memiliki akar sejarah konservatisme yang tinggi. Dalam prosesnya, gagasan remiliterisasi oleh Nippon Kaigi mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat. Untuk menelaah upaya yang dilakukan Nippon Kaigi, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari ragam literatur untuk membangun pemaknaan mengenai proses dukungan yang mereka lagukan. Melalui penggunaan teori modal sosial, peneliti menemukan bahwa upaya mengusung gagasan remiliterisasi tetap berlanjut berkat cara lain yang ditempuh Nippon Kaigi. Organisasi tersebut mengerahkan modal sosial yang ia miliki untuk meloloskan gagasan remiliterisasi melalui legislasi dalam parlemen dan kerjasama antar partai politik. Organisasi yang juga termasuk sebagai kelompok penekan ini melakukan penghimpunan modal kultural untuk meloloskan agenda remiliterisasi tersebut. Meskipun teori modal sosial bisa menjelaskan cara (modus) yang dilakukan, peneliti menemui hambatan untuk mengungkap motif umum dari rencana remiliterisasi Jepang oleh Nippon Kaigi."