Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum lama berselang, negara Prancis mengadakan serangkaian percobaan nuklir yang mengambiI lokasi di Mururoa, kepulauan Pasifik. Untuk mengantisipasi reaksi yang timbul dari masyarakat Prancis dan juga seluruh dunia, pemerintah Prancis mengadakan jumpa pers dan mengemukakan bahwa percobaan tersebut sama sekali tidak berbahaya. Di samping itu, pemerintah berjanji tak akan melakukan percobaan-percobaan semacam itu lagi setelah rangkaian percobaan nuklir tersebut. Tekad Prancis untuk mengadakan percobaan tersebut sangat kuat dan tak tergoyahkan. Hal ini terbukti ketika hampir semua negara di dunia termasuk negara adidaya Amerika Serikat dan Rusia memprotes kegiatan tersebut, Prancis tetap tak bergeming. Pro dan kontra, dengan jumlah pihak kontra jauh melampaui pihak pro."

"ABSTRAKMasalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah apa padanan ungkapan pertentangan bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia, pergeseran apa saja yang terjadi pada penerjemahan ungkapan pertentangan bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia dan bagaimana probabilitas perpadanan ungkapan pertentangan bahasa Perancis ke dalam bahasa Indonesia. Konsep-konsep yang digunakan dalam analisis bertumpu pada wawasan terjemahan yang mencakup konsep perpadanan, pergeseran dan probabilitas perpadanan. Wawasan sintaksis mencakup ungkapan pertentangan bahasa Perancis dan bahasa Indonesia. Korpus yang berhasil dikumpulkan sebanyak 356 buah yang terdiri atas 277 buah kalimat yang mengguna_kan ungkapan pertentangan yang berkelas kata konjungsi, 54 buah kalimat yang menggunakan ungkapan pertentangan yang berkelas kata adverbial dan 25 buah kalimat yang menggunakan ungkapan pertentangan yang berkelas kata preposisi. Setelah melakukan analisis berdasarkan korpus yang terkumpul, penulis berkesimpulan bahwa perbedaan yang terdapat dalam sistem ungkapan pertentangan bahasa Perancis dan bahasa Indonesia adalah perbedaan kelas kata; ungkapan pertentangan bahasa Perancis terdiri dari 3 kelas kata yaitu, konjungsi, adverbia dan preposisi sedangkan ungkapan pertentangan bahasa Indonesia hanya terdiri dari kelas kata konjungsi maka dalam penerjemahan terjadi pergeseran kelas kata. Mayoritas padanan ungkapan pertentangan bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia adalah ungkapan pertentangan tetapi. Ungkapan pertentangan bahasa Indo-nesia meskipun/walaupun merupakan padanan dari beberapa ungkapan pertentangan bahasa Perancis. Ungkapan pertentangan pourtant merupakan ungkapan pertentangan yang kaya akan makna karena dapat mempertentangkan bermacam-macam hal.

---

"

"Skripsi ini telah diuji pada tanggal 8 Januari 2002 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Francis, di hadapan Panitia Ujian yang terdiri atas : Dr. Okke K. S. Zalimar, Dr. J. Kadjat Hartojo, Ari A. Harapan M.Hum, Joesana Tjahjani M.Hum, dan Bernadetta Utami SS. Skripsi ini memaparkan hasil penelitian mengenai perkembangan pemanfaatan energi nuklir di Prancis pada dasawarsa 1970 hingga tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan pemanfaatan energi nuklir di Prancis, yang mulai intensif setelah krisis minyak 1973 hingga perkembangan pesatnya pada dasawarsa 1990 hingga tahun 2001, melalui pemaparan inovasi teknologi dan struktur industri pengolahan energi nuklir di Prancis."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proporsi repetisi sebagai kohesi leksikal yang membangun pertalian semantis dan jenis-jenis kohesi leksikal lain yang terdapat dalam sebuah artikel biografis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan analisis wacana dalam tataran semantis dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kohesi leksikal dari M. A. K. Halliday dan Ruqaiya Hasan dalam Cohesion in English serta teori keutuhan wacana dalam aspek leksikon yang disampaikan oleh Harimurti Kridalaksana dalam kumpulan kertas kerja berjudul _Beberapa Masalah Linguistik Indonesia_. Analisis kohesi yang berupa penjabaran jenis-jenis kohesi leksikal dalam data kemudian dihitung dan dibuat persentase hingga dicapai sebuah kesimpulan bahwa repetisi selalu menjadi kohesi yang paling besar proporsinya. Dalam penelitian ditemukan bahwa repetisi leksem berkata dasar sama dapat berupa proses nominalisasi atau verbalisasi leksem. Temuan berikutnya dalam penelitian ini adalah jenis lain repetisi, yaitu repetisi non-identik. Ditemukan pula bahwa repetisi leksem dapat berupa nominalisasi leksem berkata dasar tidak sama. Temuan lainnya adalah nominalisasi konsep yang dapat dikategorikan dalam kohesi leksikal berjenis reiterasi"

"Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mengidentifikasikan pertentangan makna dalam bahasa Arab. Telaah ini merujuk pada teori Cruse (1986). Data penelitian diperoleh dari al-Qur'an, sejumlah kamus, dan beberapa terbitan.Di dalam penelitian ini dibicarakan dua macam pertentangan makna, yaitu menurut pandangan linguistik Barat, dan menurut linguistik Arab. Pertentangan makna dalam pandangan Barat biasa disebut ppositeness of meaning, sedangkan dalam pandangan Arab disebut al-didd (atau yang saya sebut kontranimi).Oposisi makna dalam bahasa Arab mencakupi tiga belas subtipe, yaitu (1) antonimi, yang meliputi tiga subtipenya: (1a) antonim berkutub, (1b) antonim ekuipolen, (1c) antonim bertumpang tindih, yang memiliki satu jenis, yakni antonim privatif; (2) tentangan komplementer, dengan subtipenya: (2a) komplemen interaktif, (2b) komplemen satisfaktif, (2c) komplemen kontraaktif, (2d) dan komplemen bertaraf; (3) tentangan kearahan, mencakupi subtipe: (3a) antipodal, (3b) imbangan, reversif, dengan dua subtipenya: reversif tak bersandar dan reversif restitutif, dan konversif, yang memiliki dua jenis, yakni konversif langsung dan konversif tak langsung, (4) tentangan lemah, terdiri atas: (4a) tentangan tak murni, dan (4b) tentangan semu.Pola perwujudan kontranimi dalam bahasa Arab adalah (1) perbedaan asal akar kata, (2) perubahan bunyi, (3) perluasan makna, (4) perbedaan dialek, (5) substitusi konsonan akar kata, (6) mengikuti bentukfa'il/ (participle active) danmaf ?ul/ (participle passive) yang mempunyai tiga jenis bentuk, yaitu bentukfa'i!/ bentuk fa?ul dan ketumpangtindihan bentuk derivatif, (7) berkaitan dengan gramatikal, (8) dan penyerapan kata dari bahasa lain.Berdasarkan jenis oposisi maknanya kontranimi meliputi (1) kontranimi antonim (2) kontranimi komplemen, dan (3) kontranimi kearahan. Kontranimi kearahan memiliki empat subtipe: (a) kontranimi antipodal, (b) kontranimi imbangan, (c} kontranimi reversif, (d) kontranimi konversif. Kontranimi komplemen tidak memiliki subtipe. Sementara kontranimi-antonim berkutub dan kontranimi-antonim ekuipolen adalah subtipe kontranimi antonim.The aim of this research is to explore and to identify oppositeness of meaning in Arabic. Data have been collected from the Holy Koran, some dictionaries, and certain publications.

Two kinds of oppositeness of meaning are discussed in the study, namely modern linguistics and Arabic linguistics notions. In Arabic tradition it is called al-didd or what I called contranymy.

There are thirteen subtypes of lexical meaning opposition in Arabic, namely, (1) antonyms, which include (la) polar antonyms, (lb) equipollent antonyms, (lc) overlapping antonyms--including privative antonyms, (2) complementary, including (2a) interactive, (2b) satisfactives, (2c) counteractive, and (2d) gradable complementary, (3) directional opposites, which include (3a) antipodal, (3b) counterparts, (3c) reversives, including independent reversives and restitutives, (3d) converses, which include direct and indirect converses, and (4) near-opposites.

The contranymics patterns of Arabic consist of root differences, sound evolutions, meaning extensions, dialect variations, consonant substitutions of roots, participle active and participle passive patterns, grammatical contranyms and word borrowings.

The result show that based on its meaning opposition, Arabic contranymy involves (l) antonymic contranymy, (2) complementary contranymy, and (3) directional contranymy. Directional contranymy includes four sub-types: (a) antipodal contranymy, (b) counterpart contranymy, (e) reversive contranymy, and (d) conversive contranymy. Complementary contranymy does not have any sub-types. In another part, antonymic contranymy includes (a) polar contranymy, and (b) equipollent contranymy."

"The aim of this study is to reveal and explain the paradigmatic sense relations of identity, inclusion, and oppositeness in the Arabic language. In this study I will attempt to see this paradigmatic sense relations of the Arabic language from the tradition of Arabic semantics and Western tradition point of view as well in order to see to what extent the tradition of the Arabic semantics could be related to the non-Arabic semantics (Western semantics).In this study I will follow the theories and views presented by the Arabic experts in semantics who have already studied about the paradigmatic sense relations namely Anis (1965), Ya?cob (1982), Umar (1982), Al-dayah (1986), and Abu Syarif (1982). Besides, I will also follow theories that are related to the discussion from the non-Arabic experts in semantics namely Lehrer (1974), Leech (1977), Palmer (1983), Lyons (1996), and Cruse (2004).We use the fusha Arabic language used in the Holy Qur'an as resources of data. The research method used to analyze resources of data is analysis of meaning relation used by either Arabic or non-Arabic experts in semantics.The study about meaning relation of identity or synonymy (Al-tara: duf) shows that the relation in the Arabic language has not been classified in detail since in the tradition of the Arabic semantics, synonymy is only seen from the motivation point of view. Meanwhile, classification from the level of similarity is not done (for example absolute synonymy, prepositional synonymy, and near synonymy) such as classified by Cruse (2004). However, in the tradition of Arabic semantics, there is a term called Al-?itnab, the meaning strengthening by giving a long statement, as a part of the study of Al-bala:gah This is actually a part of Arabic synonymy.During this time, in the tradition of the Arabic semantics, the study about paradigmatic relations of inclusion and the study of synonymy in the Arabic language overlaps one another. Meanwhile, hyponymy and meronymy as a subclassification of inclusion relation are not found in the Arabic semantics. Paradigmatic relations of inclusion in the Arabic semantics appears in the form Al-?it-nab, either as a form of hyponymy or meronymy.The study about paradigmatic relations of opposition (Al tada:d) in the Arabic language such as synonymy is only seen from the motivation point of view. By following the Western theories, relations of opposition in the Arabic language can appears in the form of complementary opposites, antonymy opposites, and directional opposites. To analyze relations of opposite, the tradition of Arabic semantics refers to what is called al-di:d or contranymy. Beside Al-di:d, contranymy in the Arabic language appears in the form of Al-tagli:b, contranymy that has dualis grammar. Besides, the tradition of Arabic semantics has the use of opposite relation in a verse of the Holy Qur'an, namely Al-tiba:q and Al-muqa:balah Al- tiba:q is a contrast pair that appears at the same time in a verse of the Holy Qur'an. Meanwhile, Al-muga:balah is a contrast that appears in the beginning of a sentence and another contrast appears as a balance of the contrast of the first sentence."

"Media massa pada masa Perang Dunia II (1939-1944) memegang peranan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat Prancis. Penelitian ini membicarakan mengenai situasi pers dan kondisi surat kabar di Prancis pada masa Perang Dunia II, serta memperlihatkan pesan propaganda melalui judul dan isi artikel politik yang dimuat dalam surat kabar tersebut dengan menggunakan teori fungsi Bahasa dari Roman Jakobson dan teknik-teknik propaganda. Setelah memaparkan sejumlah data dan menganalisisnya, maka pada akhir penelitian diketahui bahwa surat kabar Prancis pada masa ini berada di bawah kontrol Jerman untuk wilayah Prancis Utara melalui Propaganda Abteilung yang berada di bawah arahan Gobbels dan kementrian propaganda Jerman, sementara kontrol atas pers di wilayah Prancis Selatan dipegang oleh pemerintahan Vichy. Dengan adanya kontrol atas pers, pembatasan informasi yang boleh dimuat, serta pemberlakuan sensor, maka selain surat kabar resmi muncul surat kabar-surat kabar gelap yang merupakan suatu reaksi atas keadaan tersebut. Surat kabar selain berfungsi sebagai alat penyebar informasi juga berfungsi sebagai media propaganda. Melalui propaganda yang ditampilkan dalam artikel politik di surat kabar, pihak pemerintah Jerman, Vichy, dan kelompok Resistance berusaha mempengaruhi rakyat Prancis terhadap suatu ide tertentu sehingga ide tersebut dapat diterima oleh banyak orang.

---

Pendant la seconde guerre mondiale et sous 1'occupation, les medias ont joue un role important en diffusant beaucoup d'informations aux civils. Cc memoire pane de condition de la presse francaise en deuxieme guerre mondiale. II s'agit aussi d'analyse de la propagande parue dans des titres et des contenus des articles politiques de journaux francais en utilisant les fonctions du langage de Roman Jakobson et des techniques de propagande. A la fin de l'analyse, on trouve que la presse est controlee, censuree, tant en zone nord par les Allemands qu'en zone sud par le gouvernement de Vichy. En zone nord, la presse est directement sous tutelle de la Propaganda-Abteilung, controlee par Goebbels (ministre allemand de la propagande). En zone sud, elle est soumise a la pression du gouvernement de Vichy. Censuree, limitee, et uniformisee a la source dans le choix de ses informations, la presse doit se plier aux diverses recommandations et injonctions des institutions de controle. En marge de cette presse autorisee, des journaux clandestins apparaissent et se mettent progressivement en place. Le gouvernement de 1'Allemagne et de Vichy et aussi les Resistances utilisent des journaux comme media de propagande. Its emploient la propagande dans des articles po"

"Sembonyo adalah upacara bersih laut yang dilakukan nelayan di dusun Karanggongso, desa Tasik Madu, Kecamatan Prigi, kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Dalam upacara tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang disertai dengan beberapa sesaji. Sekalipun dalam skala kecil (di tingkat dusun) upacara ini cukup menarik untuk dikaji. Selain bentuk sesajinya unik, upacara ini cenderung untuk dipertahankan. Mengacu pada Geertz dan Turner, fenomena simbolik dalam upacara semacam itu merupakan gambaran nilai-nilai sosial yang ideal dan menjadi pusat pendorong Bari berbagai kegiatan sosial ekomoni masyarakatnya. Sementara itu warga masyarakat menginterpretasikan "teks-teks simbolik" dalam upacara itu sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian permasalahan penelitian ini adalah apa sebenarnya makna simbol sembonyo, bagaimanakah warga masyarakat menginterpretasikan makna simbol upacara tersebut, serta apa fungsi upacara bagai masyarakat Karanggongso.Melalui analisa simbol seperti yang dilakukan Turner, yakni dengan menganalisis simbol dominan dan instrumental dalam upacara Sembonyo, maka diketahui adanya perpaduan unsur pemujaan kesuburan dan pemujaan nenek moyang sebagai konsep utama dari upacara. Tema besar dari upacara Sembonyo adalah slametan yang oleh Geertz dilukiskan sebagai terciptanya keseimbangan psikososial manusia Jawa dalam hubungan antar manusia dan alam. Tatanan ideal ini diperlukan masyarakat, mengingat keterbatasan pengetahuan dan teknologi nelayan dalam mengatasi krisis alam (laib) serta adanya krisis sosial sebagai akibat konflik diantara warga masyarakat nelayan di luar upacara. Karena itulah Sembonyo berfungsi sebagai "pembersih" warga masyarakat dari ganguan alam maupun ganguan moral. Selain memiliki fungsi integratif semacam itu, sembonyo juga berfungsi memperkokoh peranan elit dusun, melalui rangkian upacara yang diciptakan. Setiap tahunnya upacara sembonyo, yang oleh Turner disebut "drama sosial", diperingati agar nilai-nilai yang ideal itu teraktualisasikan. Tidak semua warga memberi makna sakral kepada simbol upacara sembonyo tidak lebih dari kegiatan rekreatif."

"Modal sosial berasal dari posisi dan status sosial seseorang, yang mampu membuat suatu individu menggerakkan kelompok atau individu lain yang memiliki sumber daya atau kewenangan modal untuk tujuan tertentu. Keberhasilan Prancis dalam menjadikan nuklir sebagai energi hijau dalam ranah Uni Eropa mempromosikan energi hijau, mengindikasikan adanya modal sosial yang dimiliki oleh Prancis. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian ini sebab Prancis mendukung penuh cenderung tidak goyah, dan mendapatkan banyak penolakan dalam mempromosikan energi hijau di European Green Deal. Kontradiksi terjadi pada tahun 2021, saat EU Taxonomy memasukkan dan mempertimbangkan nuklir menjadi energi berkelanjutan rendah karbon dengan syarat. Penelitian ini mengulik alasan Prancis mendukung keras nuklir sebagai energi hijau serta hal apa yang membuat nuklir mampu masuk dalam bursa energi hijau. Melalui konsep kepentingan nasional Thierry de Montbrial, penelitian ini mampu menemukan alasan Prancis mendukung penuh nuklir sebagai energi hijau dan melalui teori modal sosial Bourdieu, ditemukan modal sosial yang Prancis miliki sehingga nuklir diterima sebagai energi hijau. Kedua teori ini erat kaitannya dengan identitas, maka digunakan teori indentitas Stuart Hall untuk menjadi jembatan antara keduanya. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Prancis memiliki identitas yang kuat di masa lalu, sehingga merujuk pada kepentingan nasionalnya saat ini yaitu menjadi negara superpower beridentitas. Nuklir yang menjadi strategi Prancis membutuhkan aspek modal sosial untuk mendukung keberhasilannya. Dengan identitasnya yang kuat, modal sosial Prancis beragam di antaranya adalah pelopor Uni Eropa, pelopor energi hijau dan ekosistemnya, serta konsistensi penggunaan nuklir di negaranya. Pada akhirnya, power yang berasal dari identitas adalah modal sosial utama Prancis dalam menjadikan nuklir sebagai energi hijau.

---

Social capital comes from a person's position and social status, which is able to make an individual move a group or other individuals who have capital resources or authority for certain purposes. France's success in making nuclear a green energy within the realm of the European Union in promoting green energy indicates that France has social capital. This is the subject of discussion in this study because France fully supports it, tends not to falter, and receives a lot of resistance in promoting green energy in the European Green Deal. The contradiction occurs in 2021, when the EU Taxonomy includes and considers nuclear to be a low-carbon sustainable energy with conditions. This research explores the reasons why France strongly supports nuclear as green energy and what makes nuclear capable of being included in the green energy market. Through Thierry de Montbrial's concept of national interest, this research is able to find out why France fully supports nuclear as green energy and through Bourdieu's theory of social capital, French social capital is found so that nuclear is accepted as green energy. These two theories are closely related to identity, so Stuart Hall's identity theory is used to become a bridge between the two. Through this research it is known that France has had a strong identity in the past, so that it refers to its current national interest, which is to become a superpower country with an identity. Nuclear as a French strategy requires aspects of social capital to support its success. With its strong identity, France's social capital is diverse, including being a pioneer of the European Union, a pioneer of green energy and its ecosystem, as well as the consistency of the use of nuclear in the country. In the end, power that comes from identity is France's main social capital in making nuclear a green energy. "

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."