Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada November 1991 terjadi suksesi kekuasaan di Chechnya yang dilancarkan oleh ('hechenskii Nalsional'r:ei S'yezd atau Kongres Nasional Chechen. Konggres ini memaksa Soviet Tertinggi Chechen-Ingustia yang dipimpin oleh Doku Zavgayev dipaksa untuk membubarkan diri. Pada Maret 1992 Chechnya, di bawah presidennya yang baru, Dzokhar Dudayev, menuntut pengakuan penuh terhadap kemerdekaan mereka dan menolak untuk menandatangi perjanjian tersebut. Tindakan ini ditindak lanjuti dengan peresmian Konstitusi pada 12 Maret 1992 oleh Kongres Nasional Chechen, Parlemen, Presiden, dan badan-badan yuridis Chechnya. Pemerintah Rusia menganggap tindakan ini sebagai separatisme yang mengancam integrasi Federasi Rusia. Intesitas konflik Chechnya meningkat setelah pemerintah Federasi Rusia baik di bawah pemerintahan Yeltsin atau pun Putin melancarkan intevensi militer ke Chechnya. Kebijakan intervensi ini merupakan implementasi diplomasi kursif yang dilandasi pada persepsi tuntutan pemisahan diri Chechnya akan memicu tuntutan_tuntutan serupa yang akan diajukan oleh negara-negara bagian Federasi Rusia lainnya, dan menimbulkan efek domino yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi Federasi Rusia. Tuntutan pemisahan diri Chechnya itu sendiri dimotori oleh gerakan emonasionalisme Chechen. Hai ini menimbulkan satu pertanyaan yaitu apakah tepat persepsi tuntutan pemisahan diri yang dilaadasi semangat etnonasionalisme Cheehen dapat menimbulkan reaksi berantai yang akhirnya mengarah pada disintegrasi Federasi Rusia. Permasalahan ini akan diteliti melalui teori konflik oleh James E. Dougherty dan l ;obert L. Pfaltzgraff, serta Lewis A. Coser. Teori nasionalisme dan etnonasionalisme oleh James G. Keilas dan Peter Ni. Leslie. Teori intervensi militer oleh Joseph S. Nye. Penelitian dilakukan herdasarkan metode deskriptif-analitis yang berdasarkan pada studi kvustakaan baik huku-huku, jurnal iirniah. terhitan herkala, terhitan ktiusus, majalah ilmiah, surat kabar serta data internet..."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana Rusia memanfaatkan Chechnnya yang merupakan bagian dari Federalismenya sebagai alat dari strategi geopolitik Rusia pada operasi militer ke Ukraina. Pada konflik di Ukraina yang secara geografis tidak jauh dari Chechnya, Rusia menggunakan militer Chechnya sebagai kekuatan tambahan dan psywar pada Operasi Militer ke Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan deskriptif analitis dengan teori pendukung dari Nicholas J. Spykman mengenai geopolitik. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan Chechnya sebagai sebuah alat geopolitik dari kekuatan militer dan etnisitasnya guna mengamankan letak secara geografis pada operasi militer ke Ukraina di tahun 2022.

---

This research analyzes how Russia utilizes Chechnya which is part of its Federalism as a tool of Russia's geopolitical strategy in military operations to Ukraine. In the conflict in Ukraine which is geographically not far from Chechnya, Russia uses the Chechen military as an additional force and psywar in Military Operations to Ukraine. This study uses the research method of literature study and analytical descriptive with supporting theory from Nicholas J. Spykman regarding geopolitics. The hypothesis of this research shows that Russia is using Chechnya as a geopolitical tool from its military strength and ethnicity to secure its geographical position in a military operation against Ukraine in 2022."

"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."

"Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tentara Rusia selama Perang Chechnya Kedua. Selama periode Perang Chechnya kedua yang berlangsung dari 1 September 1999 hingga 19 April 2009 telah ditemukan sejumlah tindakan yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rentetan peristiwa Perang Chechnya kedua, banyak terjadi persekusi dan pembunuhan terhadap warga sipil dan anggota milisi Chechnya yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional, khususnya berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Pembangunan kamp filtrasi seperti Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Rusia selama invasi Perang Chechnya kedua. Selain itu, beberapa fakta lain yang ditemukan oleh organisasi pengamat dan pejuang hak asasi manusia internasional menunjukkan dugaan adanya pelanggaran lain yang dilakukan tentara Rusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dan eksploratif untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain berita koran dan daring, buku, artikel jurnal, dan laporan hasil penelitian lembaga internasional. Penelitian ini menyimpulkan tentara Rusia telah melanggar norma-norma universal yang dimuat dalam pasal-pasal DUHAM, yaitu hak dalam hidup tanpa diskriminasi dan penyiksaan, hak dari penahanan secara sewenang-wenang, hak perlindungan diri dan keluarganya, hak atas pergerakan, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak atas standar hidup dan pendidikan. Mereka melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan cara mengebom tanpa diskriminasi, melakukan operasi Zahistka, memberlakukan buruk terhadap para pengungsi, penangkapan secara sewenang-wenang, penculikan dan penghilangan serta pembunuhan massal.

---

This study will explore and analyse all the human right violation that done by Russian Army during Second Chechen War. During the period of Second Chechen War that Occurs between 1/09/1999 until 19/04/2009, there’re some action that can be found in which can be categorize to human right violation. During series of event that took place during Second Chechen War, there were many persecution and murder toward Chechen citizen and militant that’s not accordance to international law, especially human right principle. Camp filtration building like Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH were example of human right violation by Rusian Army during Invasion of Chechen. Not only that, there’re many other facts that found by observation organisation and human right fighter that pointed toward allegations of other human right violations by Russian army. This study will use quality approach and study method of description and exploration to find many answer at the question that this study filed. All the data that will be using in this study were article from newspaper and website, book, journal article and report of a study from international organisation. This study will conclude that Russian Army were violate universal norm i article of Universal Declaration of Human Right, like right to live without disclination and torture, right from arbitrary detention, right toward protection to themself and their family, right toward movement, right toward freedom of expression, and right toward live standard and education."

"Industri pembiayaan saar ini berkembang sangat pesat karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap otomotif. Pembelian kendaraan yang dilakukan secara kredit adalah sebanyak 70%. Kesempatan ini digunakan oleh perusahaan pembiayaan baik bank maupun non bank untuk meningkatkan pangsa pasar mereka.Pada penelitian ini, dengan menggunakan Five Forces Porter maka dapat dilihat bahwa ancaman dari new entrants merupakan bagian yang panting dan untuk industri pembiayaan barrier to entry cukup rendah. Jika tidak terdapat barrier to cagy bagi new entrants, maka hal itu merupakan suatu kesempatan bagi pendatang baru untuk masuk ke dalam pasar atau perusahaan yang sudah ada untuk melakukan ekspansi.Astra Credit Companies (ACC) sebagai market leader mendapat ancaman dari existing competitor lnaupun new entrants. Masuknya perusahaan pembiayaan baru yaitu TA Finance merupakan ancaman yang besar bagi ACC. Ancaman masalah yang dihadapi oleh ACC adalah tei jadinya penurunan pangsa pasar (marker share erosion) dan income.ACC menggunakan strategi market expansion untuk mengbadapi masuknya TA Finance sebagai new entrants melalui perluasan pembiayaan Non Astra dan kendaraan bekas. Seberapa eFektif strategi ini digunakan oleh perusahaan dilihat berdasarkan performance keuangan dari perusahaan.Hasil dari performance perusahaan menunjukkan strategi tersebut kurang eFektif. engan dcmikian sebagai usulan tambahan strategi, maka perusahaan dapat menggunakan strategi defense. Ucngan menggunakan strategi ini. ACC dapat mempcrtahankan eeisrirrg customer-nya melalui peningkatan kualitas proses pembiayaan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan di saar jaringan 'FA Finance belum luas dan juga untuk mcnguatkan ikatan loyalitas pelanggan yang sudah ada terhadap ACC.

---

The financing industry is growing rapidly because of the increase of automotive demand. Credit portion for vehicle purchase is about 70% and this opportunity is used by financing company or bank to increase their market share.

In this research, by using Porter's Five Forces Analysis, we can see that the threat of the new entrants is the most important thing. In financing industry, we can see that barrier to entry for new entrant is low. If there are no barriers to entry, then it's easy for new firms to enter market or for the existing companies' to expand.

Astra Credit Companies (ACC) as a market leader is facing the threat from the existing competitor and also from the new entrants. TA Finance as the new entrants is the biggest threat for ACC. Because of this situation, ACC is facing market share and income erosion problems.

ACC is using market expansion strategy to face TA Finance by expanding the market of financing through Non Astra product and used cars. We can see the effectiveness of this strategy from the financial performance of the company.

The result of financial performance ACC shows that the strategy is not effective. For the supplementary strategy. ACC can apply defense strategy to retain its current customers by improving customer satisfaction and loyalty."

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ini adalah pene1itian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penclitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketldakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasionaL Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-kontlik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, kontllk pemekaran serta adanya dukungan dari dunia internasionaL Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan lTlJ Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the impfementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 2112001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms of the life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession ofPapuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the public dissatisfaction towards the implementation of the Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren't harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government toward the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Act"