Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil analisa penulis terhadap modernisasi Angkatan Laut Rusia yang terjadi pada masa pemerintahan Peter Agung. Modernisasi Angkatan Laut Rusia merupakan salah satu dari usaha. Peter Agung untuk memajukan negaranya yang saat itu sangat tertinggal dibandingkan negara-negara Eropa Barat. Proses modernisasi Angkatan Laut Rusia berjalan dengan cepat karena distimulasi dengan kondisi Rusia yang harus berperang selama 21 tahun melawan Swedia dalam Perang Utara Raya (Severnaya Vojna). Keberhasilan Rusia mengalahkan Swedia dalam perang besar ini sekaligus membuktikan keberhasilan proses modernisasi Angkatan Laut Rusia. Dengan kemenangan ini Rusia berhasil menguasai jalur perdagangan internasional di Laut Baltik, sekaligus menempatkan armada angkatan laut yang besar dan kuat di daerah tersebut."

"Penulisan dilakukan dengan cara menganalisa data-data yang dikumpulkan dari buku_buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah. Data-data mengenai kekuatan armada berdasar pada buku The Imperial Japanese Navy dan Nihon Kaigunshi (Sejarah Angkatan laut Jepang). Berdasarkan analisa dapat diuraikan mengenai aktivitas armada Angkatan Laut Jepang dalam pertempuran serta hal-hal yang mendorong keberhasilannya dalam setiap pertempuran. DaIam usia yang relatif lebih muda dan secara kwantitas armadanya kalah dibandingkan dengan Angkatan Laut Cina yang terkenal tangguh, hal tersebut tidak menghalangi Angkatan Laut untuk menang dalam pertempuran. Angkatan laut yang tangguh telah berhasil diciptakan Pemerintah Jepang (Pemerintah Meiji) sebagai realisasi semboyan Fukoku Kyouhei (Negara kaya Militer kuat). Kebutuhan akan tenaga manusia diperoleh dari para wajib militer yang sebagian besar merupakan keturunan samurai. Teknik-teknik kelautan, perkapalan, perang dan lain-lain dipelajari dari negara-negara barat seperti Inggeris, Perancis dan Belanda dengan cara mendatangkan para ahli ke Jepang dan mengirimkan orang-orang Jepang unutk belajar ke luar negeri. Dalam waktu kurang lebih 20 tahun telah terbentuk Angkatan Laut Jepang yang ketangguhannya terbukti dalam Perang Jepang - Cina ini. Kemenangan Pemerintah Jepang dalam perang tersebut telah membuat negara Jepang dipandang sebagai suatu kekuatan baru yang patut diperhitungkan oleh negara-negara imperialis barat."

"Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas denganmengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis datadengan menggunakan metode campuran (mix methods) Concurent Embeded di mana metode kuantitatif diolah dengan SPSS 25 Statistic dan metode kualitatif diolah dengan NVivo 12 Plus yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuanpenelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim."

"Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) terhadap PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex).Berawal dari laporan PT Graha layar Prima (Blizt Megplex) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melaporkan terjadinya dugaan PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 tentang monopoli,monopsoni dan penguasaan pasar. Dan pasal 25, pasal 26,pasal 27 tentang posisi dominan serta pasal 15 tentang perjanjian tertutup. PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) menguasai sebagian besar perbioskopan di Indonesia (67,6 %) dan 76,9 % jumlah layar di Indonesia sehingga memiliki jangkauan pasar lebih besar dari jaringan perbioskopan sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) dan pengusaha perbioskopan lainnya. Pokok permasalahan tulisan ini terletak apakah PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) telah melakukan pelanggaran seperti yang diindikasikan oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut sesuai bidang tugasnya melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan pelaku usaha juga melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan. Pada dasar dan pertimbangan Komisi Penggawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menolak dan tidak menemukan bukti yang mengindikasikan adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh PT Graha Layar Prima (Bliz Megaplex). Dalam klarifikasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak melanjutkan laporan PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) dengan alasan laporan tersebut dianggap tidak lengkap dan tidak mampu menunjukkan adanya dugaan pelanggaaran Undang?Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This mini-thesis discusses the Analysis of allegations of abuse of dominant position by PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) against PT Graha Layar Prima (Blitzmegaplex). Starting from the report PT Graha Layar Prima to the Bussines Competition Supervisory Commission (KPPU) which reported the alleged PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) has committed an offense against the Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices an Unfair Business competition contained in article 17, article 18 and article 19 of the monopoly, Monopsony, and Market domination. And article 25, article 26, article 27of the dominant position as well as article 15 of the enclosed agreement. PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) controlled most of the cinemas in Indonesia (67,6 %) and 76,9 % in Indonesia so that number of screens has a range greater than the network market cinemas while the rest is owned by PT Graha layar Prima (Blitz Megaplex) and other cinemas entrepreneurs.

Subject-matter of this paper is whether the PT Nusantara Sejahtera raya (21 Cineplex) has committed an offense as indicated by PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Business Competition Supervisory Commission (KPPU) that receive reports of alleged violations such as field duty conduct an assessment of bussines activity and business actors also do an assessment of the presence or absence of abuse of dominant position. On the basis and considerations of the Businnes Competition Supervisory Commission (KPPU), which rejected and found no evidence indicating the existence of violations as reported by the PT Graha layar Prima (Blitz Megaplex). In clarification of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) did not continue in its Report. The Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) by reason of the report is considered incomplete and unable to show any alleged violations of Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"ABSTRAKAlasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

"

"Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagi semua golongan, suku bangsa dan agama, tetapi pada kenyataannya telah terjadi diskriminasi pada penganut agama Khonghucu yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya karena dikatakan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, Khonghucu bukan merupakan agama yang diakui oleh negara.Permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini antara lain adalah apakah khonghucu merupakan agama yang diakui di Indonesia dan kedudukan khonghucu dalam pencatatan perkawinan. Dengan adanya penjelasan pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan bahwa Khonghucu adalah salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, maka apabila ada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu, seterusnya perkawinan tersebut harus diakui pula keabsahannya oleh hukum Negara dengan dicatat menurut peraturan yang berlaku.Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dan metode deskritip analistis serta data yang digunakan adalah data sekunder. Khonghucu seharusnya dapat disebut agama dengan melihat kepada berbagai perspektif yaitu, perspektif teologik dan perspektif yuridis. Agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia."

"ABSTRAKPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rusia melalui senapan AK-47 terhadap persenjataan dunia sejak era Perang Dingin. Analisis ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan teori politik kontensius milik Sidney Tarrow, Charles Tilly dan Doug McAdam. Analisis ini menjelaskan bagaimana Rusia memberikan pengaruh terhadap persenjataan dunia sejak era Perang Dingin 1947-1991 melalui senapan otomatis AK-47 rancangan Mikhail Kalashnikov. Senjata ini memiliki keunggulan-keunggulan yang terbukti pada Perang Soviet-Afghanistan dan kemudian diakui oleh dunia sebagai legenda perang. Senjata ini kemudian mengalami pergeseran makna sebagai simbol negative ketika senjata ini disalahgunakan untuk kejahatan-kejahatan kemanusiaan di konflik pemberontakan Somalia. Analisis ini ditutup dengan kesimpulan bahwa Rusia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persenjataan dunia sejak era Perang Dingin, ketika AK-47 digunakan secara global dari waktu ke waktu karena keunggulan-keunggulannya yang diakui seluruh dunia.

---

ABSTRACTThe writing of this scientific paper aims to analyze Russian influence through AK 47 rifle towards world rsquo s armaments since the Cold War era. This analysis uses correlational research methods with Sidney Tarrow, Charles Tilly, and Doug McAdam rsquo s political contention approach. This analysis explains how Russia influenced world rsquo s armaments since the Cold War era 1947 1991 through the Mikhail Kalashnikov rsquo s AK 47 automatic rifle. This weapon had proven advantages in the Soviet Afghan War and was later recognized by the world as a war legend. This weapon then experienced a shift in meaning as a negative symbol when this weapon is used for humanitarian crimes in the conflict of Somali insurrection. This analysis is ended with conclusion that Russia has had a significant impact on world rsquo s armaments since the Cold War era, when the AK 47 is used globally over time due to its worldwide recognized advantages."