Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21644 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ratih Surtikanti
"Penelitian mengenai kondisi perpustakaan pada masa Kerajaan Abbasiyah merupakan penelitian sejarah yang ber_tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perpus_takaan sebagai lembaga pengumpul dan penyebar informasi dan ilmu pengetahuan pada masa Kerajaan Abbasiyah yang berlangsung tahun 132-656 H (750-1258 M) pada wilayah geo_grafis tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil penelitian berupa gambaran mengenai kondisi lem_bags-lembaga perpustakaan yang pada saat itu dan hasil penelitan juga menunjukkan adanya ciri khas perkembangan dan karakter perpustakaan yang berkaitan dengan kondisi dan karakter masyarakat pada masa Kerajaan Abbasiyah."
1996
S15701
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herman Sinung Janutama
Jakarta: Noura Books, 2014
959.8 HER m (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Tawalinuddin Haris
Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan R.I., 1997
992.7 TAW k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Kerajaan Sunda (abad 14--15 H) merupakan Salah satu kerajaan kuna
yang berkembang di.Jawa Barat dalam masa Hindu-Buddha. Berdasan-
kan sumber-sumber sejarah yang sangat terbatas dapat Uiketahui
bahwa kerajaan ini merdeka dan berdaulat penuh tidak berada di
bawah -payung kekuasaan Majapahit yang berkembang dalam periode
yang sama. Penelitian terhadap perkembangan kerajaan Sunda
sebenarnya telah dilakukan oleh para sarjana, misalnya H.Ten Dam
(1957) parnah mengkaji tentang raja-raja yang memerintah di
Pakwan-Pajajaran (ibu kota kerajaan Sunda); Ayatrohaedi (1978)
yang menégaskan nama kerajaan Sunda bukannya kerajaan Pajajaran;
dan J.Noorduyn (1982) mengkaji naskah Bujangga Hanik, seorang
tokoh agama dari Sunda yang melakukan perjalanan keliling Jawa.
Begitupun kajian seoara umum yang berkenaan dengan sejarah
politik, sosial dan budaya telah pula diuraikan dalam buku
Sejarah Nasional II: Jaman Kuna yang disunting olah Bambang
Sumadiq (1984). Namun penelitian terhadap struktur perwilayahan
kerajaan tersebut secara khusus belum pernah dilakukan hingga
saat ini.
Berdasarkan sumber~sumber tertulis terpilih, laporan orang-orang
Belanda dan interpretasi baru terhadap pendapat para ahli, kajian
ini dapat nenyimpulkan bahwa kerajaan Sunda pqngunyai_ struktur
perwilayahan yang teratur. Raja berkedudukan dihdayeuh, (dayo)
yang merupakan ibu Rota kerajaan. Di tempat §tu bekdirilah
kraton tempat persemayaman raja yang dinamakan Sri Bina Punta
Narayana Hadura Suradipati. Wilayah kerajaan terbagi atas
beberapa "negara daerah? yang dipinpin oleh seorang 'penguasa
daerah. "Negara~negara daerah" itu membawahi lagi zcjumiah
desa/lurah yang dipimpin oleh seorang kepa1a_desa disehnL undo.
Sementara itu sejajar dengan negara duerah terdapat uilayah
keagamaan (Mandala) yang dipimpin oleh seorang HahapandiLa. Di
desa-desa terdapat juga tempat pemujaan yang lebih kecil disebut
Kabuyutan, di tempat itu tinggalah kaum rsi, bhujangga, ruma.
Hengenai keadaan istana Sri Bima Punta Narayana Madura Surndipati
berdasarkan interpretasi nama tiap gedung dan perbandingan dengan
ruang~ruang di kraton Kasepuhan Cirebon, dapat diduga bahwa
istana kerajaan Sunda mirip dengan kraton Kasepuhan. Kumiripan
itu terletak pada arah hadap ke utara, di depan istana ada' alun~
alun, dan fungsi gedung-gedung istana sangat mungkin sama dengan
fungsi ruang-ruang pada`kraton Kasepuhan."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1994
LAPEN 03 Ari s
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Kern, R.A.
Jakarta: Bhratara , 1973
992.6 KER m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Juniarti
Semarang: Intra Pustaka Utama, 2004
959.8 JUN r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mundardjito
"Penelitian ini termasuk ke dalam kajian khusus yang dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai arkeologi-permukiman (settlement archaeology) yang dewasa ini masih langka dikaji di Indonesia sebagai akibat ketiadaan data konkret berupa sisa bangunan rumah tinggal karena pengaruh lingkungan alam dan kegiatan manusia yang destruktif. Fokus penelitian ini adalah pola dan sistem permukiman yang terutama mengkaji: (1) bentuk konfigurasi sebaran ruang dan benda temuan; dan (2) hubungan antar ruang dan antar benda-benda arkeologi. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberikan sumbangan baru bagi pengetahuan kita mengenai kebudayaan dan masyarakat masa lalu, khususnya dalam bidang arkeologi-permukiman masa Hindu-Budha di Jawa Timur, ditinjau dari sistem teknologi, sistem sosial dan sistem ideologi.
Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah: (1) rekonstruksi bentuk rumah tinggal masa lalu di kota Majapahit di Trowulan yang belum pernah diketahui, (2) struktur permukiman dan fungsi masing-masing bagian dari pemukiman itu, serta (3) perkiraan demografi dan organisasi sosial yang belum pernah diketahui secara jelas.
Selanjutnya kearifan teknologi dan lingkungan dari masyarakat Majapahit masa lalu misalnya, dapat dijadikan contoh dari kejatidirian khas bangsa kita yang dapat memperkokoh kebanggaan nasional dan rasa percaya diri dari setiap insan pembangunan dalam menyongsong hari depan bangsa. Selain itu, program-program pelestarian dan kepariwisataan di situs kota Majapahit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penduduk setempat dan pemasukan devisa negara non-minyak. Demikianlah penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan teori dan pengetahuan (akademik), pembangunan spiritual bangsa (ideologik), dan peningkatan ekonomi melalui kepariwisataan (ekonomik)."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1998
LP-Pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Ambo Asse Ajis
"ABSTRAK
Dalam catatan beberapa sumber asing dan prasasti pada rentang abad IX--XII Masehi menyebutkan dua nama kerajaan di ujung utara pulau Sumatera, yaitu Ramni (Ramin) dan Ilamuridesam (LAmuri). Adapaun permasalahan yang dimunculkan dalam hal ini berkaitan dengan identifikasi dan kondisi umum kerajaan yang disebutkan dalam sumber di atas. Melalui permasalahan tersebut diharapkan dapat melengkapi sejarah Aceh secara umum. Metode yang digunakan untuk mengungkap sejarah tersebut dengan menganalisis catatan asing yang berkaitang dengan penyebutkan Ramni dan/ atau Ilamuridesam (Lamuri). Simpul informasi yang diperoleh dari data tersebut digunakan sebagai bahan identifikasi dan penggambaran kondisi kerajaan tersebut. Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kerajaan Ramni merupakan kerajaan Aceh awal, ketika masyarakat pendukungnya masih pra-Islam. Nama Kerajaan Ramni kemudian diubah oleh Raja Rajendracola I menjadi Ilamuridesam karena beberapa alasan. dala catatan asing tersebut juga tergambar bahwa Ilamuridesam merupakan lokasi penting dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka dan penduduknya beragama Hindu."
Medan: Balai Arkeologi Sumatera Utara, 2017
930 BAS 20:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Idwan Dwinanto
"Sistem kerajaan pada masyarakat Jawa masa Hindu-Buddha, terutama masa Majapahit menunjukkan adanya golongan-golongan. Raja yang tentunya berada di golongan yang tertinggi mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dipunyai oleh golongan-golongan lain yang berada di bawahnya. Hak-hak istimewa itu bisa berupa memakan makanan yang istimewa, mengenakan pakaian dan perhisan tertentu, melakukan perbuatan tertentu di depan umum dan memiliki rumah dengan ciri-ciri tertentu. Dalam rangka meningkatkan loyalitas para pemimpin di tingkat desa kepada pemerintah pusat maka raja membagikan hak-hak istimewa tersebut. Pada dasarnya hak_hak istimewa itu merupakan simbol status bagi yang mendapatkannya. Seseorang atau sekelompok orang harus terlebih dahulu berjasa atau telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga raja memberikan anugerahnya, atau dengan kata lain untuk boleh memakan, memakai atau melakukan hal-hal istimewa itu tidak cukup hanya karena mampu atau kaya, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari raja. Semula simbol-simbol status itu hanya diberikan kepada bangsawan rendah, yang masih tergolong satu wangsa dengan raja. Lalu diperluas ke luar lingkungan keluarga raja yang masih dekat dengan kepentingan batiniah raja. Data-data dari masa Kadiri dan Singhasari menyebutkan kalau simbol-simbol status itu telah dibagikan kepada kalangan pemerintahan desa (dalem thani). Berdasarkan data-data tersebut, maka timbul pertanyaan apakah pada masa selanjutnya yaitu masa Majapahit, seseorang atau sekelompok orang dari kalangan rakyat biasa bisa mendapatkan hak-hak istimewa mengingat penyebaran hak-hak istimewa makin lama makin menyebar ke golongan bawah. Dan tujuh prasasti Majapahit yang menyebutkan tentang pemberian hak istimewa, yaitu prasasti Adan-adan (1301 M), Tuhanaru (1323 M), Palungan (1330 M), Cangu (1358 M), Waringin Pitu (1447 M), Pamintihan (1473 M) dan Jiyu III (1486 M). Tidak ada yang menyebutkan mengenai pemberian hak-hak istimewa kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Pada prasasti Adan Adan, Paduka Rajarsi yang mendapatkan hak istimewa, ia adalah seorang pendeta. Pada prasasti Tuhanaru, yang mendapatkan hak istimewa adalah Dyah Makaradhawaja, kata Dyah dalam nama Makaradhwaja menunjukkan seseorang yang lahir dan keluarga bangsawan, jadi Makaradhawaja masih merupakan keturunan bangsawan. Pada prasasti Palungan, Sang Rajamantri yang mendapatkan hak istimewa ia merupakan pejabat tinggi di kerajaan. Prasasti Cangu menyebutkan bahwa Panji Marggabhaya yang bernama Ajaran Rata dan Panji Anraksaji yang bernama Ajaran Ragi mendapatkan hak istimewa karena berjasa dalam menyeberangkan orang di seluruh perairan mandala Jawa, dengan gelar Panji tentu mereka merupakan pejabat dalam keraton. Prasasti Wringin Pitu menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Rajasakusumapura yang merupakan bangunan suci peninggalan dari Sri Paduka Parameswara, ayahanda dari Rajasaduhiteswari. Pada prasasti Pamintihan, Aryya Surung yang mendapatkan hak istimewa, kata aryya menunjukkan orang yang terhormat yang masih keturunan bangsawan, jadi aryya surung bukanlah sekedar rakyat biasa. Prasasti Jiyu III menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Brahmaraja Ganggadhara karena berhasil melaksanakan upacara sraddha. Bila melihat gelarnya yaitu Brahmaraja, Ganggadhara merupakan pejabat keagamaan yang penting dalam kerajaan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003
S11757
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>