Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menceritakan tentang perubahan sistem pemerintahan di Sarawak, khususnya masa pemerintahan James Brooke yang pada saat ini belum banyak dilakukan. Untuk itu, tema yang menceritakan sejarah Sarawak, khususnya perubahan sistem pemerintahan pada masa pemerintahan James Brooke menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa artikel dan buku merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Setelah data-data didapatkan, dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian disusun secara kronologis yang menceritakan perubahan sistem pemerintahan di Sarawak 1841-1868. Sarawak adalah salah satu provinsi Kesultanan Brunei. Pada awal abad ke-19, di Sarawak terjadi pemberontakan dan kegiatan bajak laut. Pemberontakan disebabkan oleh pembesar Brunei yang berkuasa melakukan pemerasan dan penindasan terhadap penduduk, sedangkan kegiatan bajak laut disebabkan hilangnya pendapatan pembesar Melayu sehingga mereka membantu kegiatan tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, pembesar Brunei tidak berhasil menumpas pemberontak maupun kegiatan bajak laut. Pembesar Brunei kemudian meminta bantuan kepada Inggris di Singapura. Hal tersebut yang mendatangkan James Brooke ke Sarawak. James Brooke adalah penjelajah Inggris yang pada awalnya ingin mendirikan koloni di Pantai Marudu (Sabah). Keterlibatan James Brooke dalam masalah politik di Sarawak disebabkan oleh beberapa faktor intern dan ekstern. Motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan James Brooke dalam masalah politik di Sarawak perlu diperhatikan karena menyebabkan James Brooke, yang pada awalnya ingin mendirikan koloni di Pantai Marudu, merubah tujuannya ke Sarawak dan berhasil menjadi raja di sana. Ketika menjadi raja, James Brooke mengubah sistem pemerintahan Sarawak dari sistem feodal menjadi sistem pemerintahan tidak langsung dengan tetap menggunakan pembesar lokal dalam menjalankan pemerintahan. Sistem pemerintahan tidak langsung digunakan karena dianggap paling sesuai dengan situasi Sarawak pada saat itu. Pemerintahan James Brooke mengeluarkan kebijakan-_kebijakan yang bertujuan untuk mengekalkan kekuasaannya di Sarawak. Selain mendapat reaksi yang berasal dari penduduk Sarawak, pemerintahan James Brooke juga mendapat reaksi dari Brunei dan Inggris."

"perempuan, yaitu yang disebut Roudou Kijung Hou Akan tetapi, para pekerja perempuan mulai merasakan bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan teman sekerja laki-laki di tempat mereka bekerja. Dikarenakan hal tersebut pemerintah membuat Kinrou Fujin Fukushi Hou atau Hukum Kesejahteraan Pekerja Perempuan yang dibuat pada tahun 1972. Dalam hukum ini mengatur adanya fasilitas pengasuhan anak dan cuti merawat anak. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan jaman, para pekerja perempuan ingin mendapatkan persamaan kesempatan kerja dengan laki-laki. Kemudian dibuatlah Kintouhou. Danjo Koyou Kikai Kintouhou lebih dikenal dengan Kintouhou adalah Hukum Persamaan Kesempatan Kerja Laki-laki dan Perempuan. Hukum ini mulai aktif diterapkan pada tanggal 1 April 1986. Kintouhou dengan jelas melarang praktek diskriminasi terhadap pekerja perempuan dalam lingkungan pekerjaan khususnya perekrutan, kesejahteraan pekerja, pelatihan, penempatan pekerjaan, promosi dan masa pensiun. Pada Kintouhou ternyata masih terdapat kekurangan di dalamnya, yaitu tidak adanya larangan tegas diskriminasi dalam hal perekrutan, pegawaian, promosi, tugas kerja, pendidikan dan pelatihan, program kesejahteraan, usia pensiun, dan pemecatan. Atas dasar latar belakang tersebut dibuatlah Revisi Kintoho pada tahun 1999."

"ABSTRAKPembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang. Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan. Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT. Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai peranserta Yuan Shikai dalam proses jatuhnya dinasti Qing, yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan monarki di Cina dan berdirinya republik. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya serta dengan adanya dukungan kuat dari pihak asing dan para pejabat pemerintahan, maka Yuan Shikai tampil sebagai satu-satunya tokoh penyelamat bagi pemerintah Manau, pada saat meletusnya Revolusi 1911. Yuan Shikai meman_aatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kekuasaan di tangannya dan berkat adanya perpecahan diantara kaum revolusioner sendiri serta kurang gigihnya kaum revolusioner dalam mempertahankan perjuangan mereka, maka akhirnya Yuan Shikai dapat mewujudkan ambisinya. Ia berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki di Cina dan mendapatkan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan republik. Namun ternyata jabatan presiden Republik Cina bukanlah merupakan tujuan akhir cita-citanya. Dalam menjalankan pemerintahannya, terlihat bahwa Yuan Shikai berusaha menghidupkan kembali kekuasaan monarki dengan dirinya sendiri sebagai kaisar. Tindakan Yuan Shikai ini justru menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak yang mengakibatkan menurunnya kekuasaan Yuan Shikai dalam pemerintahan. Pemerintahan Republik Cina di bawah pimpinan Yuan Shikai berakhir dengan kematian tokoh tersebut pada tahun 1916. Berdasarkan data-data dari berbagai sumber pustaka yang berhasil dihimpun, dapat dikatakan bahwa perubahan sistim pemerintahan di Cina pada awal abad-20 bukan merupakan hasil perjuangan kaum revolusioner sepenuhnya, melainkan juga karena adanya peranserta seorang tokoh politik dan militer yaitu Yuan Shikai. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang mendalam guna membuktikan hal ini."