Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran Baperki sebagai organisasi sosial politik dari golongan Cina peranakan di Indonesia. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang menjadi latar belakang berdirinya Baperki. Baperki sejak awal terbentuknya diharapkan dapat memayungi kepentingan golongan Cina di Indonesia, terutama menyangkut masalah kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data terutama difokuskan pada artikel yang terdapat dalam majalah terbitan Baperki, serta sumber sejaman lainnya. Selanjutnya untuk melengkapi data-data tersebut digunakanlah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut yang kemudian disusun secara kronologis sehingga dapat menceritakan peran Baperki. Berdasarkan anggaran dasar Baperki, anggota yang masuk dalam internal Baperki diberikan kebebasan untuk masuk juga dalam partai politik pilihannya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan Baperki memiliki anggota-anggota dari cabang-cabang Baperki di berbagai daerah yang juga merupakan simpatisan dari partai politik seperti Partindo, PSI dan PKI. Memang setelah terbentuk, Baperki telah mempersiapkan program awal dengan jalan ikut serta dalam pemilihan umum nasional yang diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilihan Urnum tahun 1955 bagi Baperki merupakan suatu ajang untuk menentukan perwakilan golongan Cina yang dapat mewakili mereka dalam lembaga pemerintahan. Baperki ikut serta dalam pemilihan umum dengan daftar calon mereka sendiri tanpa melakukan stembus-accoord dengan partai politik lainnya. Dengan mempelajari aktivitas Baperki, dapat menggambarkan perjuangan golongan Cina peranakan sebagai etnis minoritas yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan persamaan dalam segala bidang. Baperki terutama terus mengkritisi diskriminasi yang dihadapi oleh golongan Cina di Indonesia. Masalah kewarganegaraan menjadi pangkal masalah yang mempengaruhi bidang lainnya. Masalah yang menjadi perhatian utama Baperki selain masalah kewarganegaraan, yaitu yang menyangkut masalah ekonomi dan pendidikan. Ketika masa Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi pendukung kebijakan Presiden Soekarno dengan maksud untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya dalam memperjuangkan kepentingan etnis Cina minoritas. Keputusan tersebut yang kemudian mengakibatkan Baperki berada dalam satu kubu dengan PKI. Paska terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965, Baperki ikut mengalami pembersihan yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan organisasi pendukungnya karena Baperki memiliki kedekatan dengan PKI. Peristiwa tersebut menjadi tanda berakhirnya Baperki sebagai organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia."

"Dalam sejarah politik di Indonesia, Oei Tjoe Tat tercatat sebagai kelompok "integrasionis", yang memiliki konsep kebangsaan Indonesia non-rasial. Kegiatan politiknya bermula di kalangan peranakan Tionghoa yang ditandai dengan keterlibatan dirinya dalam berbagai organisasi peranakan. Sebutlah misalnya, Sin Ming Hui, Partai Politik Tionghoa (PPT), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Pada permulaan demokrasi terpimpin (1959), Oei Tjoe Tat bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Sejak saat ini kegiatan politik Oei Tjoe Tat meluas dan mulai meninggalkan politik etnis. Kegiatannya tidak saja lagi untuk kalangan peranakan Tionghoa, tetapi sudah pada persoalan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan karenanya Oei Tjoe Tat pantas mendapat respek Presiden, sehingga diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora {1965-1966). Tampilnya Del Tjoe Tat dalam jajaran elite politik Indonesia tentu saja punya keunikan tersendiri. ia bukanlah seorang yang dikenal sebagai politikus sebagaimana peranakan lainnya (Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong, Tan Po Goan, dan lain-lain). Kegiatannya justru lebih banyak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi rupanya Presiden punya pertimbangan khusus. Oei Tjoe Tat dinilai telah mengindonesia dan aktif menyumbang demi perjalanan revolusi (baca kepentingan pemerintah Soekarno). Perilaku politiknya di Konstituante yang pro pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 adalah contohnya. Kemudian setelah terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1963, Oei Tjoe Tat termasuk orang yang bersuara keras menentang kontra revolusi. Di samping itu, faktor pendidikan kesarjanaan hukumnya turut memperkuat pilihan Presiden. Keteguhan pendirian dan konsisten dengan sikap membuat Presiden mempercayainya, bahkan O.G. Roeder menyebut Oei Tjoe Tat sebagai "fellow traveller Soekarno". Dari sini pula Oei Tjoe Tat dipercaya mengemban tugas-tugas kenegaraan yang bersifat rahasia (peka). Meskipun demikian, Oei Tjoe Tat tidaklah luput dari berbagai persoalan rumit, baik politis atau pun sosial. Apa yang popular dengan masalah Tionghoa adalah salah satu yang harus dicarikan pemecahannya oleh Oei Tjoe Tat. Oei ditugaskan dalam bidang hubungan masyarakat, imigrasi, kewarganegaraan, lembaga tinggi negara, kebijakan dalam negeri dan keamanan. Adakalanya Oei Tjoe Tat terpaksa mengorbankan prinsip dasarnya sebagai pejuang hak azasi manusia, demi kepentingan politik pemerintah yang mengangkatnya. Apakah hal ini disebabkan oleh kesadaran sebagai minoritas yang cendrung selalu mendukung pemerintah yang berkuasa, atau karena memang seorang menteri harus seperti itu (sudah menjadi tugas) ? Belum lagi berbagai tindakan politis yang tidak selalu nenghargai hak azasi dan menjurus diskriminasi. Kesemua itu membawa diri Oei Tjoe Tat dalam posisi yang penuh dilema. Dalam tesis ini akan dicoba menggambarkan perkembangan sikap politik Oei Tjoe Tat pada khususnya, dan politik peranakan Tionghoa pada umumnya, dari awal keterlibatannya dalam organisasi peranakan tahun 1946 sampai Oei Tjoe Tat ditahan pada tahun 1966 karena dituduh "subversi". Selama periode tersebut dapat diperoleh gambaran tentang masalah-masalah atau aspek-aspek tertentu dari masyarakat Tionghoa Indonesia di pentas politik Indonesia melalui kisah kehidupan seorang peranakannya (Oei Tjoe Tat). "

"Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, dan di dalam hierarki gramatikal wacana merupakan satuan bahasa yang tertinggi. Wacana merupakan satuan bahasa yang tidak terbatas dalam jumlah kalimat dan kalimat-kalimat tersebut merupakan komponen konstruksi wacana. Kalimat-kalimat dalam wacana itu tidak terlepas-lepas begitu saja, melainkan saling berpautan dengan kalimat-kalimat yang lain secara semantis tekstual, membuat kesatuan yang utuh sebagai suatu wacana. Kohesi adalah istilah yang menunjuk pada perpautan kalimat-kalimat itu, yang membatasi kumpulan kalimat itu sebagai suatu wacana. Dengan menghubungkan kalimat-kalimat itu secara kohesif, maka dapat diketahui tingkat kekohesifan wacana itu. Kohesi ditandai oleh pemarkah-pemarkah yang menghubungkan kalimat-_kalimat yang terdapat di dalam wacana itu. Pemarkah-pemarkah itu berupa alat kohesi yang terdiri dari pengacuan (reference), penggantian (substitution), pelesapan (ellipsis), konjungsi (conjuction), dan leksikon (lexicon). Hasil analisis kekohesifan pada karya tulis mahasiswa BTPA III, ternyata tidak sepenuhnya kohesif, karena ada kalimat-kalimat yang tidak menggandung unsur kohesif. Secara umum penggunaan tipe-tipe ikatan kohesif pada seluruh wacana hampir sama, kecuali pada wacana Korea Selatan. Urutan penggunaan tipe ikatan kohesif pada wacana Korea Selatan adalah kolokasi, pengacuan, konjungsi, penggantian, dan pelesapan, sedangkan ketiga wacana lainnya adalah kolokasi, konjungsi pengacuan, penggantian, dan pelesapan. Alat kohesi yang dominan dipergunakan pada semua wacana adalah lama, yaitu leksikon, sedangkan yang jarang dipergunakan adalah pelesapan."

"Contribution of Siauw Giok Tjhan to Indonesia, Chinese Indonesian, leader of Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, a Chinese political organization to promote understanding of Indonesian citizenship and oppose discrimination, founded in 1954, dissolved during the Soeharto government"