Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141918 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Frassminggi Kamasa
"Perang Korea adalah perang yang dimandatkan antara Korea Utara dengan dukungan Uni Soviet melawan Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat. Latar belakang perang Korea dapat diselidiki pada pemisahan Korea oleh AS dan Soviet pada pendudukan mereka di Semenanjung Korea pada akhir Perang dunia II.
Kebijakan pendudukan AS dan Soviet kepada dua Korea ditandai oleh perbedaan ideologi dan sistem politik, perpecahan antara kekuatan kiri dan kanan yang mendalam di semenanjung Korea dan konsolidasi pemisahan wilayah lebih lanjut. Kaum kiri dalam kasus Korea tidak termasuk komunis, karena kiri lebih beraliran sosialis nasionalis dan kelompok non-eksterm kanan. Walaupun begitu perbedaan ini tidak secara ketat berlaku karena kiri sering juga dianggap komunis. Kanan jelas merujuk kepada kaum kapitalis nasionalis.
Bersama dengan pertentangan ideologi, friksi antara kekuatan yang menentang kekuatan eksternal dengan kekuatan yang mendukungnya membentuk secara fundamental sebab konflik.
Lebih dari itu, perbedaan kebijakan luar negeri AS dan Uni Soviet kepada selatan dan utara Korea setelah okupasi mereka menjadi bagian esensial sebab perang.
Kebijakan luar negeri AS dan Uni Soviet kepada Korea bersifat inkonsisten dan kurang sungguh-sungguh. Eropa sebagai pintu depan sementara Asia, khususnya Korea adalah pintu belakangnya. Pernah AS menganggap Korea tidak lebih dari tambahan untuk keamanan dan pertahanan Jepang. Dengan kata lain, Korea dikeluarkan dari daftar target area kebijakan besar AS dan hanya sebagai sasaran kedua dari politik luar negeri AS. Hal ini sebagian karena jarak yang jauh antara kedua Negara dan sebagian lagi karena asumsi secara strategik Korea hanya bernilai kecil.
Perbedaan yang tajam terjadi dengan Soviet. Secara historis Soviet mempunyai kepentingan yang dalam di Korea, untuk melindungi Soviet dari serangan luar. Semenanjung Korea, khususnya Korea utara telah menjadi vital bagi kepentingan ideologi dan sasaran strategik Soviet demi untuk melindungi hak yang telah ia dapatkan dari Manchuria sebagai hasil dari deklarasi perang melawan Jepang di akhir Perang Dunia II. Hal ini dilakukan setelah Soviet megalami hubungan sulit dengan pengaruh AS di Jepang dan Korea Selatan, dan pengaruh Komunis yang tumbuh di Cina. Dalam pengertian ini, kebijakan Soviet kepada Korea Utara tetap konsisten dari awal.
Pendudukan Soviet di Utara Korea dan kemudian bantuan program kepadanya merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan pengkalan di Korea Utara untuk digunakan sebagai penyebaran kepentingannya dan pengaruh ideologinya di tempat lain di Timur jauh. Rezim Korea Utara sejak awal mengikuti Soviet, rezim Korea Utara adalah wakil Soviet yang memerintah Korea utara demi melayani sasaran dan kepentingan nasional Soviet. Fakta bahwa Kim II Sung dan pengikutnya adalah wakil Soviet karena terdiri dari orang-orang yang diundang Moskwa untuk pelatihan politik saat perang Dunia II dan mereka mempunyai kewarganegaraan Soviet adalah hal penting dari teori ini (kekuasaan wakil). Soviet membiarkan wakilnya memaksa dan menguasai partai, komite rakyat dan angkatan bersenjata Korea utara dengan ancaman kekerasan, dan kemudian memasukkan wilayah Korea Utara dalam lingkup pengaruh Soviet.
Kebijakan Soviet kepada Korea Utara dengan menjadikan rezim Korea utara menjadi ultra kiri, agresif dan provokatif. Adalah karena penagruh dari kebijakan Soviet, Korea Utara memaksakan kebijakan dasar demokratik untuk megkomuniskan selatan Korea. Skema Soviet untuk menjadikan utara Korea menjadi pangkalan strategik melawan AS tepat sama sengan kebijakan dasar demokratik Kim II Sung yang bertujuan untuk menyiapkan revolusi komunis di selatan.
Hal ini oleh Soviet dan AS wujudkan pada pembentukan dan karakteristik kekuasaan politik di Korea utara dan Korea selatan; organisasi kekuatan angkatan bersenjata dan akumulasi kapasitas perang di Korea utara dan Korea selatan; dan menciptakan kondisi untuk invasi ke selatan Korea dan utara Korea. Kebijakan politik luar negeri AS dan Soviet dari tahun 1945-1950 mengalami pasang surut yang akan berpengaruh besar bagi pecahnya perang tahun 1950. baik AS dan Soviet mempunyai maksud imperialis guna melindungi keamanan nasional mereka atas nama perwalian."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S14865
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Media A. Zainal
"Meskipun lingkungan internasional relatif damai dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis terbesar dunia yaitu Uni Soviet, konflik di Semenanjung Korea tidak turut mereda bahkan cenderung meningkat, dimana terjadi persaingan dalam peningkatan dan pengembangan kekuatan militer baik senjata konvensional maupun senjata nuklir diantara kedua Korea. Hal ini sangat menganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik, dan bagaimana peran serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara super power yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut, bersikap dan bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.
Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh Cecil V. Crabb, Jr. dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional} dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (national objectives) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah riset kepustakaan (library research) atau studi dokumen dengan menggunakan data - data sekunder dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, hubungan militer bilateral Amerika Serikat - Korea Selatan tetap dipertahankan karena hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea adalah untuk menghadapi ancaman, khususnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Dan dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea, Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutunya (Jepang dan Korea Selatan) bertekad melanjutkan upaya mencari jalan keluar guna mengurangi ketegangan kawasan dan mempertahankan kesiap siagaan. Pemerintahan Bill Clinton pada saat itu mengarahkan kebijakannya pada tiga tujuan utama di Semenanjung Korea, yaitu menerapkan perjanjian Agreed Framework sebagai hasil Perjanjian Jenewa 1994, mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea melalui berbagai dialog Inter-korea, dan memperbanyak kontak dengan Korea Utara guna meningkatkan stabilitas dan keamanan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T12437
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Masayu Soraya Zulaika Asaari
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Adi Muslim
"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses perundingan gencatan senjata perang Korea. Perang Korea mengalami keadaan stagnasi pada pertengahan tahun 1951 yang akhirnya mendorong negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea untuk memulai proses perundingan untuk mengakhiri perang. Melalui metode peneletian sejarah dengan desain deskirptif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses perundingan untuk mengakhiri perang melibatkan banyak kepentingan bagi negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan serta kondisi politik Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, termasuk juga Korea Utara dan Korea Selatan memberikan pengaruh besar terhadap proses perundingan yang diadakan sejak pertengahan tahun 1951 . Kebijakan serta kondisi politik negara-negara tersebut akhirnya menjadi faktor-faktor penghambat serta pendukung bagi jalannya perundingan-perundingan yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953.

This thesis discusses the factors that influenced the negotiation process of the Korean War armistice. Korean War experienced a state of stagnation in the mid-1951 that finally pushed the countries involved in the Korean War to begin the negotiation process to end the war. Through a historical research with descriptive research design, this study suggests that the negotiation process to end the war involved a lot of interest from the countries involved in the war. The answer to all problems in this study shows that political policies and conditions of the USA, USRR, China, as well as North Korea and South Korea, gave great influences on the negotiation process, which began in mid-1951. Policy and political conditions of these countries eventually become limiting factors as well as support for the course of negotiations that ended with the armistice agreement on July 27, 1953."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S61245
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jussac Kantjana
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S7896
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afifah Nurul Izza
"Animasi secara umum digunakan sebagai media hiburan. Akan tetapi, Uni Soviet menggunakan animasi sebagai media propaganda yang memadukan produksi citra visual, narasi, dan suara untuk membangun framing musuh dan menggiring persepsi publik terhadap Amerika Serikat pada era Perang Dingin. Penelitian ini membahas representasi Amerika Serikat dalam film animasi ?????????/Millioner/Jutawan yang dibuat oleh Uni Soviet sebagai bentuk propaganda. Artikel ini bertujuan menunjukkan cara Uni Soviet merepresentasikan Amerika Serikat sebagai hal yang negatif dalam upaya melakukan propaganda. Teori representasi Stuart Hall menunjukkan bahwa makna diproduksi oleh bahasa. Berdasarkan pemaparan representasi Amerika Serikat dalam animasi/Millioner/Jutawan diketahui bahwa animasi tersebut memiliki peran sebagai alat propaganda Uni Soviet untuk mengkritik imperialisme Amerika Serikat dan membentuk opini publik terhadap penggambaran Amerika ke arah yang lebih negatif. Amerika Serikat digambarkan sebagai negara kaum borjuis yang antagonis, kapitalis, industrialis, ceroboh, dan serakah.

Animation is generally used as a medium of entertainment. However, the Soviet Union used animation as a propaganda medium that combined the production of visual images, narration, and sound to build enemy framing and lead public perception of the United States during the Cold War era. This research discusses the representation of the United States in the animated film /Millioner/The Millionaire made by the Soviet Union as a form of propaganda. This article aims to show how the Soviet Union represented the United States as negative things in an effort to carry out propaganda. Stuart Hall’s representational theory suggests that meaning is produced by language. Based on the presentation of the representation of the United States in the animation ?????????/Millioner/The Millionaire it is known that the animation has a role as a propaganda tool for the Soviet Union to criticize US imperialism and shape public opinion towards a more negative depiction of America. The United States is portrayed as a country of antagonistic, capitalist, industrialist, careless, and greedy bourgeoisie."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Harnoto
"ABSTRAK
Sudah menjadi kodrat Uni Soviet dan Amerika Serikat bahwa mereka terlibat dalam berbagai kadar campur tangan dan jenis keterlibatan yang berbeda-beda di kawasan dunia. Begitu pula halnya di Afrika terutama Afrika bagian Selatan yang merupakan kawasan yang kaya akan bahan-bahan mineral strategis berguna untuk kelangsungan hidup industri negara-negara maju. Setelah kurang lebih satu dasa warsa, benua Afrika dan tentünya juga Afrika bagian Selatan, menjadi kawasan yang nyaris tidak diperhitungkan (untuk tidak mengatakan dilupakan) dalam percaturan politik internasional khususnya oleh kedua negara adikuasa. Keadaan ini beralih kepada situasi dan kondisi kawasan yang memanas dan problematikanya bersifat kompleks. Ini dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa politik di luar kawasan tersebut yang terdampak pada peta politik Afrika bagian Selatan yakni pecahnya perang Arab-Israel tahun 1973 dan peristiwa kudeta tanggal 25 April 1974 di Lisabon, Portugal. Kedua peristiwa politik tersebut telah menyebabkan pula berubahnya kebijaksanaan luar negeri Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk lebih memperhatikan perkembangan peta politik di Afrika bagian Selatan. Surutnya kekuasaan kolonial Portugal di Angola kemudian disusul pecahnya perang saudara di wilayah tersebut ini sangat dimanfaatkan dengan baik dan cermat oleh Uni Soviet sebagai suatu kesempatan menancapkan pengaruh dan kepentingannya di kawasan Afrika bagian Selatan. Tentunya untuk tujuan strategi globalnya dalam rangka mengimbangi pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat yang telah terlebih dahulu tertanam di kawasan tersebut khususnya di Afrika Selatan. Sebaliknya, Amerika Serikat berusaha untuk melakukan pembendungan atas perluasan pengaruh dan kepentingan Uni Soviet di Angola maupun di luar Angola yakni di negara-negara atau wilayah sekitar Angola seperti Rhodesia (Selatan) atau Zimbabwe dan Namibia. Kehadiran Uni Soviet dan Amerika Serikat di Angola ini dimungkinkan karena adanya gerakan pembebasan nasional Yang berpihak ke pada kepentingan-kepentingan Uni Soviet dan Amerika Serikat itu sendiri yang meliputi kepentingan ekonomi, politik (ideologi) dan pertahanan militer. Karena adanya kepentingan-kepentingan tersebut maka boleh jadi menyebabkan situasi di Angola baik semasa perang saudara masih berkecamuk maupun hingga saat ini belum juga reda dari adanya perlawanan yang sekarang ini antara UNITA dan rejim Marxis Angola."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Charles Ferdinand
"Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities.
Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999.
Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya.
Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural.
Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>