Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan alasan timbulnya keinginan masyarakat francophone di Quebec untuk melepaskan diri dari Kanada. Pembahasan meliputi keadaan sosial masyarakat Quebec pada masa kini, asal-usul kehadiran masyarakat francophone di Quebec serta alasan adanya keinginan masyarakat francophone di Quebec untuk melepaskan diri dari Kanada."

"Untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan atau ketidaktahuan remaja dalamprogram rehabilitasi diperlukan adanya motivasi dari diri remaja itu sendiri.Namun untuk merubah perilaku individu agar taat menjalankan programrehabilitasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan NAPZA dipengaruhi olehberbagai faktor antara lain : tingkat pengetahuan, status ekonomi keluarga,dukungan/support system, minat dan perubahan kondisi fisik.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeidentifikasi faktor-faktor yangberhubungan dengan motivasi remaja untuk melepaskan diri dari ketergantunganNAPZA. Penelitian dilakukan di ruang rawat Seruni RS Ongko Mulyo Jakarta,dengan responden sampai selesai penelitian berjumlah 14 orang. Desainpenelitian ini adalah deskriptif eksploratif, alat pengumpul data memakai checklist dan skala Likert yang terdiri atas 28 item pernyataan. Analisa data dilakukansecara manual yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang.Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi motivasiremaja untuk melepaskan diri dari ketergantungan NAPZA adalah tingkatpengetahuan 64,30%, status ekonomi 78,50%, support system 28,56%,perubahan kondisi fisik 64,30% dan minat 85,72%. Dari kelima faktor yangditeliti terlihat bahwa faktor minat paling dominan berhubungan denganmotivasi remaja unluk melepaskan diri dari ketergantungan NAPZA.Mengingat hasil penelitian ini hanya bersifat eksplorasi, maka untuk penelitianselanjutnya agar variabel yang diteliti lebih dikembangkan dan menggunakandesain penelitian yang lebih komplek dengan sampel yang diperbesar sertainstrumen yang kesahihannya Iebih tinggi. Penelitian ini diharapkan dapatmemberikan manfaat dalam ilmu keperawatan saat ini dan yang akan datang."

"Evaluation of Indonesian foreign policy leads us to assess the following: Firstly, since the Soeharto era we have had close relations with the Western countries, we have enjoyed billions US dollars on loans, held technical co-operations in various aspects, we have oil reserves, LNG and other potential natural resources; but as result of the multidimensional crisis in 1997-1999, our economic an business activities, as well as financial and banking systems, have been ruined. Secondly, the the following administrations (B.J, Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri, 1990 & 2004) were not able to do much, let alone restore Indonesia to its former position as a respect country among the ASEAN community. Thus, Indonesia has continued to deal mainly with id problems of internal crises and undeniably, has become increasingly dependent of the mercy Western countries (including the donor agencies and international financial institutions) regarding financial loans and other economic aids. This article is aimed to explain: (a) the meaning of the the "weak state" (b) what can Indonesia do with its foreign policy, which inevitably has to compromise with the "Weak State" condition? (c) what are the policies that should be implemented so that wet come out of the delicate situation?."

"Skripsi ini membahas pembentukan Provinsi Banten pada 1963?2001. Perjuangan masyarakat Banten dalam mengubah status dari Karesidenan menjadi Provinsi berjalan sampai 47 tahun. Pembentukan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga fase, yaitu inisiasi, integrasi, dan deklarasi. Masyarakat Banten melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi, seperti dibentuk Panitia Pembentukan Propinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB), dan Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). Pembentukan Provinsi Banten ini mengalami berbagai tantangan terutama pada 1960-an, pembentukan Provinsi Banten dianggap didalangi oleh PKI. Banten resmi menjadi sebuah provinsi pada 4 Oktober tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukam Provinsi Banten.

---

The focus of this study discuses efforts to break away from the mains: establishment of Banten Province in 1963?2001. Banten people struggle in an attempt to change the status of residency became the Province run until 47 years. The formation of Banten Province is divided into three phases, namely initiation, integration, and declaration. Banten community made various efforts to fight Banten became a province, such as Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPPB), Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPPB), and Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). The formation of Banten Province, have difficult experince, especially in the 1960s, the establishment of Banten Province is considered masterminded by the PKI. Banten officially became a province on October 4, 2000 established by Decree Law No. 23 of 2000 on Pembentukan Banten."