Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tindak kriminal yang dilakukan para mafia Rusia sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Penulis menggunakan teori kekuasaan untuk menganalisis cara-cara yang dilakukan para mafia Rusia untuk perolehan dan penanaman kekuasaan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin dimana perekonomian Rusia berada dalam kehancuran dan sektor-sektor perekonomiannya dikuasai oleh mafia dan oligarki akibat kebijakan privatisasi. Praktek kekerasan dan tindak kriminal lain seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, pemerasan, dan lain-lain dilakukan oleh mafia Rusia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan tata aturan yang berlaku. Hal ini lah yang akan mengantarkan para mafia Rusia untuk memperoleh kekuasaan.

---

The thesis aims to explain about the criminality of Russian mafias as a way to get power in President Boris Yeltsin era. The author uses the theory of power to analyze the way which is done by the Russian mafias to get and cultivate the power, especially during the President Boris Yeltsin era when the economy of the country was in ruins and other sectors of economy controlled by the mafias and oligarchs due to the privatization policy. The practice of violence and other criminal activities, such as: drug trafficking, money laundering, extortion, and others conducted by the Russian mafias to get the maximum profit without regard to the applicable regulations. This is the one which will deliver the Russian mafias and oligarchs to get the power."

"Skripsi ini membahas tentang Pola Pembayaran Kerjasama Teknik Militer Rusia dan Indonesia Periode Presiden Vladimir Putin dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2008). Kerjasama antara dua negara ini terjalin dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bagi penulis kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan bidang yang paling menarik, khususnya mengenai pola pembayaran dalam kerjasama tersebut. Pola pembayaran yang digunakan dalam kerjasama pertahanan kedua negara ini adalah kredit negara,namun pola pembayaran ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga banyak kendala yang terjadi dalam proses realisasi kerjasama tknik militer antara kedua negara ini. Untuk menganalisis pola pembayaran penulis menggunakan teori pembayaran perdagangan internasional sebagai acuan. Berdasarkan analisis yang didapat, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan pola kredit negara tidak akan maksimal jika pemerintah Indonesia belum membenahi sistem birokrasi yang berlaku di lembaga-lembaga pemerintahannya.

---

The thesis covers the disbursement pattern in respect of military technical agreement between Russia and Indonesia during the President Vladimir Putin and President Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2008) period. In fact, the two countries have established considerable agreements which cover numerous sectors including Economy, Sosio-culture and Defense and Security. Among those areas, the author has found that defense and security is the most interesting field, specifically regarding the payment pattern which comes along with the agreements. Currently, the two countries defense agreements are using particular payment pattern, which is called state credit, kevertheless, this pattern still has obstacles which affected the realization of the agreements. However, the author adopted the theory of international trade as an approach to analyze the pattern. As a result, the author concluded that the state credit may not achieve satisfying output, therefore, Indonesian government is being necessitated to settle down the complexity of the bureaucracy system in all related departments."

"Skripsi ini membahas mengenai maraknya kasus antisemitisme di Rusia pada kurun waktu 2004-2008 yang merupakan era pemerintahan Vladimir Putin yang kedua. Metode yang digunakan untuk menganalisis topik skripsi ini yaitu metode historis (sejarah) dan hasilnya akan disajikan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari hasil analisis bab empat adalah kasus antisemitisme di Rusia selama ini terjadi karena adanya stereotip-stereotip berkaitan dengan kaum Yahudi yang diwariskan secara turun-menurun dalam masyarakat Rusia yang multikultur serta anggapan bahwa kaum yahudi adalah sumber sagala masalah sehingga hal tersebut semakin menguatkan alas an tindak kekerasan terhadap mereka. Selain itu, pemerintah Rusia pada era kekuasaan Vladimir Putin kurang tanggap dalam merespon kasus-kasus antisemitisme yang terjadi sehingga kasusnya terus meningkat.

---

The focus of this final paper is about the problem of anti-Semitism which occurred in Russia during Vladimir Putin's second term in office namely 2004-2008. The method used o analyze the problem here is historical method, while the result will be presented with descriptive-analytical method. Result that obtained from the fourth chapter is anti-Semitic problems is Russia occurred because of the stereotypes which are associated with Jews, always passed from older generations to younger generations in multicultural Russian society, and the assumption that Jews are the source of all problems strengthen the reason for majority Russians to do violence on them. Besides that, the Russian government in Vladimir Putin's second term in office was less responsive in responding the anti-Semitic problem so that it keeps increasing time after time."

"ABSTRAKIslam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari spiritual di Rusia. Perkembangan Islam mengalami pasang surut mulai dari masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga Federasi Rusia. Setelah mendapatkan represi dari pemerintah Uni Soviet, Islam mengalami perkembangan pesat pada masa Federasi Rusia. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pesatnya perkembangan Islam di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pro-Islam yang dilakukan Vladimur Putin. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari pidato-pidato Vladimir Putin dari situs web resmi Kremlin. Kajian ini menggunakan pendekatan politik-keagamaan, secara lebih spesfik menggunakan teori domestic religion-state relationship menurut Jose Casanova serta teori hubungan agama dan kebijakan luar negeri suatu negara menurut Carolyn Warner dan Stephen Walker.

---

ABSTRACTIslam is an integral part of Russia rsquo s spiritual life. The development of Islam went through ups and downs since the Russian Empire, the Soviet Union, to the Russian Federation. After repression of the Soviet regime, Islam had rapid development in the Russian Federation. Through qualitative and literature review, this paper aims to prove that the rapid development of Islam in Russia was influenced by Vladimir Putin rsquo s pro Islam policies. This paper uses Vladimir Putin speeches from the Kremlin rsquo s official website. This research uses the political religious approach, more specifically uses the theory of domestic religion state relationship according to Jose Casanova and theory of religious relationships and foreign policy of a country according to Carolyn Warner and Stephen Walker."

"Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu common law sysrem, roman law system dan socialist law sysrem. Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili atau jurisdisksi dari pengadilan militer itu sendiri menjadi empat golongan yaitu (1) peradilan militer mempunyai yurisdiksi bersifat umum, (2) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi umum yang berlaku secara temporer, (3) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi terbatas pada kejahatan miiiter dan (4) peradilan militer mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer. Kebanyakan peradilan di berbagai negara lebih menganut pada sistem peradilan militer yang berwenang mengadili kejahatan secara umum Rencana DPR untuk mengubah system peradilan militer dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya terbatas mengadili kejahatan militer menimbulkan pro dan kontra, dimana masing masing mempunyai alasan yang berbeda. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada DPR dan Pemerintah dalam rangka menyusun Rancangan Undang Undang Peradilan Militer yang baru dan sekaligus memberijawaban atas beberapa pertanyaan berikut lni. Pertama, bagaimana kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bagaimanakah kedudukan asas-asas militer yang? merupakan bagian dari asas-asas peradilan militer seperti asas kesatuan komando, komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, apabila prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili pada peradilan umum. Ketiga, sistem Peradilan Militer yang bagaimanakah yang seyogiyanya diterapkan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa setelah ditétapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, telah membuat peradilan militer semakin independen dan imparsial, sehingga tidak perlu lagi mengubah sistem peradilan militer yang ada saat ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Pengadilan militer tetap dibutuhkan untuk menegakkan standard disiplin militer karena militer dianggap sebagai komuniti khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Kedua, bahwa asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungiawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang trdapat dalam peradilan umum. Apabila asas tersebut tidak berlaku maka fungsi komandan selaku Ankum/Papera juga tidak berlaku lagi. Demikian juga fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan selaku Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang sehingga ketaatan prajurit akan berkurang terhadap komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai; Ketiga, bahwa sistem peradilan militer yang seyogiyanya diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer Indonesia dimana Peradilan Militer masih tetap mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum.

---

There is no the same military court system in the world. Every state has its own military system. Some experts make the classification of the military justice system on the three main existing system of law, that is, common law system, roman law. system and socialist law system. However the other experts suggested a classitication based on the jurisdictional powers of military courts. They distinguished four different system as follows: (1) one in which military courts have general jurisdiction; (2) one in which they have general jurisdiction on a temporary basis; (3) one in which jurisdiction is limited to military offences; and (4) one in which they have jurisdiction solely in time of war or military operation. Beside these two classification, there are another types of military jurisdiction: firstly, the traditional kind, based on the principle of ?he who gives the orders sits injudgement? made up of members of military and endowed with broad jurisdictional powers; secondly, one in which military justice is incorporated into ordinary jurisdiction as a specialized branch of the latter; and, thirdly, one in which military justice is abolished in peacetime. According to the Act Number 31/ 1997 conceming Military Court, the military justice System in Indonesia has general jurisdiction and is incorporated into ordinary jurisdiction. It means that Indonesian Military court has general jurisdiction to try civil offences and military offences. The plan of the Council of Indonesian Representative to limit the military court jurisdiction just to try military offmrces has caused diierent opinion between the government and the Council.

This dissertation is conducted in order to give the answer of the three questions, that is: first, how is the occupation and the jurisdiction of Indonesian Military Court alter the Act Number 4/ 2004 conceming The Judicial Authority; Secondly, how is the military principles as the pan of the principles of military court such as the principle of unity cfeomrnand, the principle of every commanueer be responsible for this subordinate, and the principle of military necessity; and, thirdly, which court system is suitable to be implemented in Indonesia. The research has been done by using the methodology of normative to analyze the development oflndonesian Military Court jurisdiction after Indonesian Independence until 2008.

After conducting research and making descriptive and prescriptive this dissertation has make some conclusion. First, after concluding the Act Number 4/2004 conceming the Judicial Power, in which the position of military court is undertlre Supreme Court has madethe military court become more independent and impartial, 'dee from 'command intervention. So, no need to change the jurisdiction of Military court. It can be mentioned that the involvernenteof civilian court to fry the military would be detrimental to morale and discipline of military as a special community and would thus pose grave danger to national security. Secondly, all the principles of military court that is, the principle of unity of command, the principle of every commandeer be responsible for his subordinate, and the principle of military necessity should exist in military judicial system beside the general principle of civil court. If those principles are not available, the role of the commandeer as the senior oiiicer that has authority to condemn his subordinate does not function. if it happens, the efiicient, the readiness and the effectiveness of military unit will be ditiicult to be achieve.. Third, the military judicial system implied in Indonesia should be in accordance with the military culture in which the military court still has the jurisdiction to try the member of military who conducts either military offences or civil offences."