Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperlihatkan reaksi dan alasan penolakan masyarakat Prancis terhadap usulan reformasi dengan S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_. S_curit_ sociale merupakan suatu sistem perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah Prancis sebagai bukti pemerintah memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Penelitian ini memaparkan mengenai usulan reformasi S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_, reaksi, dan alasan penolakan masyarakat Prancis terhadap usulan reformasi Jupp_. Penelitian ini menggunakan konsep _tat- Providence untuk memperlihatkan ketidaksesuaian usulan reformasi S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_ dengan konsep tersebut. Dalam akhir penelitian diperlihatkan bahwa usulan reformasi S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_ tidak sesuai dengan konsep _tat- Providence."

"Sebuah integrasi ekonomi dan politik yang sudah lama dicita-citakan Eropa mulai terwujud dengan penandatanganan perjanjian yang menandai berdirinya Uni Eropam pada tahun 1992. Perjanjian ini kemudian harus diratifikasi oleh negara_negara anggota untuk disahkan. Di Prancis, proses ratifikasi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum menunjukkan perbedaan tipis antara masyarakat yang mendukung (51 %) dan yang menolak (49 %). Isi skripsi ini akan memaparkan golongan masyarakat yang menolak Perjanjian Uni Eropa dan alasan penolakan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan memaparkan isi perjanjian yang paling utama dan memaparkan situasi sosial ekonomi dan politik Prancis pada masa itu. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan masyarakat yang menolak ratifikasi didasari oleh kondisi sosial ekonomi dan bentuk Uni Eropa yang menuntut adanya penyerahan sebagian kedaulatan dari negara-negara anggota kepada Uni Eropa."

"This article analyzes concerning the decision of Indonesian Commercial Court that has repudiated insolvency applications towards P71 Garuda Indonesia. The court decision is considered two facts those has signed consultation agreement between plaintiff and defendant of insolvency which was executed partially; and the project itself has not fully finished when the contract terminated. The author opinion is the liability that applied by the plaintiff is can not be proven in plain ways but needs truthful reckoning. Under Indonesian Bankruptcy Law the application is not fulfilling the provisions as stipulated and then resulted repudiations toward PT Magnus Indonesia submissions."

"Bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat pemakainya. Hal ini karena bahasa adalah alat yang memungkinkan setiap "bahasawan" saling berhubungan untuk menyampaikan gagasan, perasaan dan keinginan kepada anggota lain (Martinet, 1987:22). Di dalam bahasa terkandung pesan-pesan yang akan disampaikan oleh pembicara kepada lawan bicara (Genouvrier, 1970:13) yang penyampaiannya dapat dilakukan melalui media lisan atau media tulis (Halliday, 1970:153). Dalam mewujudkan isi pikiran itu, bahasa lisan lebih sering digunakan daripada bahasa tulis. Bahasa tulis dapat dikatakan sebagai turunan atau berasal dari bahasa lisan karena sistem bahasa yang pertama dikenal adalah sistem bahasa lisan yang hanya terdiri atas bunyi-bunyi yang ditempatkan dalam suatu arus ujaran. Setelah manusia merasakan kebutuhan untuk menuliskan bahasanya, bunyi-bunyi ujar itu dilambangkan secara grafis."

"Kebijakan Pertanian 13ersama Liu [ropy atau 1'oli/ique llgrk)/e commune' (PAC) merupakan integrasi ekonomi negara anggota Uni Fropa di sektor pertanian. Sebagai sebuah kebijakan ekonomi, PAC memiliki berbagai mekanisme, seperti mekanisme pasar, mekanisme pendanaan. Sejak dibentuk pada tahun 1962, PAC telah mcngalami beberapa reformasi, namun reformasi yang terpenting adalah reformasi Mac sharry dan Agenda 2000. Kedua reformasi PAC ini memuat beberapa perubahan yang mendasar dalam PAC, antara lain pengalihan subsidi harga dan subsidi ekspor yang diberikan berdasarkan basil atau volume produksi menjadi tunjangan penghasilan yang diberikan berdasarkan faktor produksi: penetapan pengembangan wilayah pedesaan sebagai pilar kedua PAC; dan pembatasan produksi melalui penutupan dan penghutanan kembali sebagian lahan serta penetapan kuota produksi. Penelitian dalam skripsi ini diawali dengan asumsi bahwa pemberlakuan kedua reformasi tersebut akan membawa dampak yang signifikan bagi sektor pertanian Prancis, negara anggota Uni Fropa penghasil produk pertanian terbesar dan penerima bantuan terbesar di sektor ini."

"Salah satu perkembangan dalam era digital adalah semakin banyaknya transaksi di bidang ekonomi, salah satunya adalah transaksi perbankan. Kredit sebagai produk perbankan memiliki risiko yang besar bagi Bank apabila di kemudian hari kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan berbagai sebab, diantaranya adalah kematian debitur. Risiko kematian debitur dapat terjadi setiap saat sehingga untuk menjamin risiko tersebut, saat ini penggunaan asuransi jiwa kredit adalah wajib pada kredit khususnya kredit pemilikan rumah. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah apakah pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan asas utmost good faith atau belum dan bagaimana proses penutupan asuransi jiwa kredit melalui Bank. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu norma hukum yang akan dikaji oleh Penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/Pdt K/2018 tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Ahli waris debitur. Putusan tersebut memenangkan ahli waris debitur dan memerintahkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Ahli waris debitur. Dari analisa yang dilakukan pertimbangan hukum Hakim tidak sesuai dengan asas utmost good faith sebagai salah satu asas pada hukum asuransi yang mutlak.

---

One of the developments in the digital era is the increasing number of transactions in the economic field, one of which is banking transactions. Credit as a banking product has a big risk for the Bank if it is bad credit. Bad credit can be caused by various reasons, including the death of the debtor. The risk of debtor death can occur at any time so as to guarantee this risk, currently the use of credit life insurance is mandatory for loans, especially housing loans. This study attempts to analyze the problem whether judicial legal considerations are in accordance with the principle of utmost good faith or not and how the process of closing credit life insurance through the Bank. The research method used by the author in writing this thesis is normative juridical, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. One of the legal norms that will be reviewed by the Author is the Decision of the Supreme Court Number 175 / Pdt K / 2018 concerning the rejection of credit life insurance claims submitted by the heirs of the debtor. The decision won the debtor's heir and ordered the insurance company to pay the credit life insurance claim submitted by the debtor's heir. From the analysis carried out legal considerations Judges are not in accordance with the principle of utmost good faith as one of the principles of absolute insurance law."

"Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menerapkan norma-norma hukum dalam putusan serta beberapa pertimbangan hukumnya. Sehingga hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara lebih cermat dalam menerapkan norma-norma hukum yang berlaku agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor.

---

The debtor declared bankrupt must fulfill all the bankruptcy jurisdiction requirements as stated in Law No. 37 of 2004. However, in the case of PT. Hendratna Plywood, one of the the bankruptcy jurisdiction requirements is unfulfilled, but the judges still declared PT. Hendratna Plywood bankrupt with all the legal considerations. This research, which was conducted using normative juridical method concludes that the judges were less precise in applying legal norms in the decision as well as some legal considerations. Thus, in deciding the case, the judges should be more careful in applying the legal norms applicable in order to create legal certainty a..."