Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Empat provinsi di Thailand Selatan; Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, dahulu dikenal sebagai bagian integral dari Kesultanan Patani. Kesultanan Patani atau dikenal juga dengan nama Patani Raya (Greater Patani) mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17 M, di mana pelabuhan-pelabuhan dagang yang dimilikinya berperan penting dalam hubungan perdagangan internasional yang terjadi di Semenanjung Malaya ketika itu. Selain itu, Patani juga berperan sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan dijuluki sebagai tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_. Masuknya wilayah Patani secara resmi ke dalam teritori politik Kerajaan Siam pada 20 Desember 1902 dan mulai diberlakukannya kebijakan asimilasi Thai di wilayah Patani membuat kecewa masyarakat Melayu-Muslim yang mendiami wilayah itu. Berbagai pemberontakan pun muncul sebagai upaya untuk menentang kebijakan itu. Pemimpin pemberontakan adalah kaum bangsawan dan ulama Patani yang merasa telah kehilangan kekuasaan dan otoritasnya akibat kebijakan tersebut. Namun, pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan solusi terbaik. Pemberontakan tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah Siam karena lebih bersifat spontan dan lokal. Pada periode 1960-an, bentuk perjuangan masyarakat Melayu-Muslim mulai beralih kepada organisasi-organisasi perjuangan yang muncul ketika itu dan oleh pemerintah Thailand akrab dengan sebutan gerakan separatis_. Organisasi perjuangan tersebut lebih mengarahkan tuntutannya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang otonom. Salah satu organisasi perjuangan tersebut adalah Patani United Liberation Organization (PULO) atau Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP) yang didirikan pada 22 Januari 1968 di Arafah, Mekkah, Arab Saudi. PULO pun berperan besar dalam berbagai gerakan penentangan terhadap kekuasaan pemerintah Thailand di wilayah Thailand Selatan. PULO juga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Thailand dan dianggap sebagai gerakan separatis yang paling berbahaya di Thailand Selatan, setidaknya hingga pertengahan 1980-an.

---

The Four provinces in Southern Thailand; Pattani, Yala, Narathiwat, and Satun, was once known as an integral part of Patani Kingdom (Kesultanan Patani). Patani Kingdom or once known as Patani Raya (Greater Patani) reach its peak at the 17th century where its trading ports plays a significant role in its international trading relation in Malayan Peninsular at that moment. Other than that, Patani played a role as one of the center of Islam expansion in Southeast Asia and also named as the birth place of Islam in Southeast Asia (_tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_). The integration of Patani_s area, which became official in the 20th of December 1902, to the politic territory of Siamese Kingdom and the authorization of Thai assimilation policy in the particular area disappoints the Malayan-Muslims who settled in that area. Various rebellion movements came up as an attempt to fight against the policy. The leaders of the rebellion movements are the aristocrats and Patanis ulama who felt that they have lost power and authority because of the policy. The rebellions that are more spontaneous and local did not give the best solution because the Siamese Government easily dismissed it. In the 1960s, the forms of Malayan-Muslim struggle were shifted to organizations, which appeared at that time and were familiar as separatist movement by the Thailand Government, and those organizations were focusing their demand on forming an autonomous government. One of the organizations was Patani United Liberation Organization (PULO) or Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP), which was established in January 22nd 1968 in Arafah, Mecca, Saudi Arabia. PULO was playing a big role in various of rebellion movements against the Thailand Government in the southern part of the country, and they also gain some serious attention by the government and was considered the most dangerous separatist movement in Southern Thailand, at least until the mid of 1980s."

"Penulis dalam jurnal ini ingin membahas mengenai sejarah dinamika minoritas Muslim Patani di Muangthai. Minoritas Muslim Patani merupakan golongan minoritas keagamaan dan etnik yang terletak di Muangtahai Selatan, Thailand. Mereka merupakan golongan etnik minoritas yang telah lama mengalami diskriminasi oleh pemerintahan Thailand karena adanya perbedaan agama, bahasa, dan budaya yang mengakibatkan terisolasi dari birokrasi pemerintah Thailand. Hal-hal yang ingin penulis bahas dalam jurnal ini yaitu sejarah kaum Muslim di Muangthai Selatan, awal mula Islam di Patani, pemberontakan kaum Muslim Patani, perjuangan Muslim Patani untuk mendapatkan Kemerdekaan, peran kaum ulama Muangthai, Patani dibawah kekuasaan monarki absolut, haji Sulong 'Bapak Gerakan Kemerdekaan Patani'. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai proses perjuangan kaum Muslim untuk mempetahakan kelangsungan hidup mereka setelah secara resmi dimasukan kedalam negara Thailand sebagai pembaharuan administratif pada tahun 1902. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penulisan kualitatif melalui studi pustaka.

---

The authors in this journal want to discuss the history of Patani Muslim minority in Muangthai. The Muslim Patani minority is a religious and ethnic minority group located in South Muangthai, Thailand. They are minority ethnic group that has long been disciminated againts by the Thailand government due to religious, linguistic, and cultural differences that have resulted in isolation from the Thailand government bureaucracy. Things that the authors want to discuss in this journal is Muslim history in South Thailand, the beginning of Islam in Patani, Patani Muslim rebellion, Patani Muslim struggle for independence, the role of the Muangthai clerics, Patani under absolute monarchy, and Haji Sulong 'The Father of the Patani Independence Movement'. The purpose of this journal is to explain and describe the process of the Muslim struggle to know their survival after officially incorporated into the Thailand state as an administrative reform in the 1902. The method used the writing in this journal is the method of qualitative writing through literature study. "

"ABSTRAKPenelitian ini difokuskan pada sejarah dan fungsi Masjid di Patani, Thailand. Patani merupakah salah satu Provinsi di Thailand Selatan dengan masyarakat Islam terbanyak di negara Thailand yang mayoritas masyarakatnya beragama Budha. Metode penelitian yang digunakan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literature. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surin Pitsuwan yang membahas tentang Islam di Thailand dan Muhammad E. Ayub yang membahas tentang manajemen masjid serta fungsi-fungsi pada masjid. Perbedaan dengan penulis membahas tentang fungsi sosial, pendidikan, ekonomi dan dakwah di masjid Patani, Thailand. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada masjid di Patani, Thailand. Dengan menggunakan teori fungsi masjid, ditemukan bahwa masjid mempunyai fungsi dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan dakwah. Pada bidang sosial setiap masjid membantu masyarakat yang membutuhkan dan terdapat panitia khusus yang dibuat oleh masjid. Bidang pendidikan fungsi masjid berperan dengan cara mengadakan Tadika al-Quran di setiap samping masjid. Bidang ekonomi masjid mengelola keuangan untuk pembangunan masjid agar lebih baik. Fungsi dakwah untuk menyebarkan agama Islam, salah satu masjid menggunakan teknologi modern agar dakwah agar sampai ke masyarakat dimanapun mereka berada.

---

ABSTRACTThis Research focused on the history and function of the mosque in patani, Thailand. Patani is one of the Provinces in Southern Thailand with the largest Islamic community in Thailand, Which the majority are Budhist. The research method used is descriptive qualitative witrh interview data collection techniques and literature studies. In a Previous study conducted by Surin Pitsuwan who discussed Islam in Thailand and Muhammad E. Ayub who discuss management of mosque and function in the Mosque. The difference with the author is to discuss social function, education, economics and dakwah in patani, Thailand. The purpose of this study was to find out the functions found in the mosque in Patani, Thailand. By using the mosque function theory, it was found out that mosques have fanction in the fields of social, educational, economic, and da'wah. In the social field each mosque helps people in need and there are special committees made by mosque. The field education in mosque functions plays a role by conducting the tadika al-Quran on each side of the mosque. The economic fields of mosque manages finances for building mosques to make it better. The function of da'wah is to spread the religion of islam, one of the mosque used modern technologyso that da'wah can reach the community wherever they are."

"Secara global, partisipasi ekonomi perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan berorientasi keluarga, yang terdiri dari kebijakan yang ditujukan kepada orang tua untuk mendukung mereka selama masa melahirkan dan mengasuh anak, diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi. Namun, beberapa literatur menunjukkan bahwa dampak dari berbagai jenis kebijakan keluarga dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat bervariasi. Studi ini mengkaji berbagai jenis kebijakan keluarga, khususnya hak cuti keluarga dan maslahat keluarga, yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara keseluruhan beserta bagian mereka dalam pekerjaan paruh waktu. Penelitian ini menggunakan metode Pooled OLS dengan rangkaian data yang dikumpulkan dari 30 negara OECD dari tahun 2000 hingga 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator kebijakan berorientasi keluarga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, namun pengaruhnya dibatasi pada ambang batas tertentu. Cuti ibu dan cuti ayah menunjukkan hubungan kurva U terbalik yang menunjukkan hubungan positif antara hak cuti keluarga dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, setelah mencapai minggu optimal, cuti yang diperpanjang akan menurunkan partisipasi perempuan.

---

Globally, female’s economic participation is generally lower compared to the male’s. Family-oriented policies, which comprise of policies targeted to parents to support them during childbearing and childrearing period, are implemented in many countries to address the gender gap in economic participation. However, literatures suggest that the effects of different type of the family policies in increasing women’s labour force participation have been varied. This study examines different types of family policies, particularly family leave entitlements and family benefits, that affect women’s overall labour force participation and their share in part time work. This study uses Pooled OLS with data series collected from 30 OECD countries from the year 2000 to 2018. The result of the analysis shows that all indicators of family-oriented policies improve female labour force participation rate, however their effects are bounded at a certain threshold. Maternity and paternity leave showed to have an inverted U-curve relationship, which shows a positive relationship between family leave entitlements and female labour force participation. However, after reaching the optimum weeks, extended leave would decrease women’s participation."

"Skripsi ini mendeskripsikan proses kemunduran demokrasi Turki di bawah pemerintahan AKP yang terjadi pada tahun 2012-2017. Kemunduran tersebut muncul dari perilaku non-demokratis pemerintahan Erdogan kepada lawan politiknya. Di sisi lain, kemunduran tersebut juga berkaitan erat dengan melemahnya pengaruh Uni Eropa dalam politik domestik Turki. Skripsi ini berargumen bahwa kemunduran demokrasi Turki terjadi karena lemahya komitmen elite politik Turki terhadap demokrasi.

---

This thesis describes the process of Turkey’s democratic reversal under the AKP government that occurred in 2012-2017. The setback arose from the non-democratic behavior of Erdogan’s government to its political opponents. On the other hand, the decline is closely related to the European Union’s waning influence over Turkish domestic politics. This thesis argues that the decline of Turkish democracy is due to the lack of commitment of Turkish political elite to democracy.

"

"In the first decade of the twenty-first century, the biggest event of worldwide proportion was the 2008 global financial crisis, which was caused primarily by ineffective governance, failed surveillance systems, and implementation flaws. While fiscal and monetary policies succeeded in pulling many countries out of a financial freefall, most economies have performed beneath pre-recession levels as governments continued to struggle with their finances. Examining the financial crisis from the viewpoint of intangible assets provides a different perspective from traditional economic approaches. National Intellectual Capital (NIC), comprised mainly of human capital, market capital, process capital, renewal capital, and financial capital, is a valuable intangible asset and a key source of national competitive advantage in todays knowledge economy. The authorspioneers in the fieldpresent extensive data and a rigorous conceptual framework to analyze the connections between the global financial crisis and NIC development. Covering the period from 2005 to 2010 across 48 countries, the authors establish a positive correlation between NIC and GDP per capita and consider the impact of NIC investment for short-term recovery and long-term risk control and strategy formulation. Each volume in a series of SpringerBriefs on NIC and the financial crisis provides in-depth coverage of the impact of the crisis, the aftermath, future prospects, and policy implications for a regional cluster. This volume focuses on France, Germany, Ireland, and the United Kingdom"

"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."