Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dalam skripsi ini adalah status moral pre-natal human being. Awal mula perdebatan mengenai status moral pre-natal human being dapat ditelusuri melalui perdebatan antara kubu pro-life dan pro-choice. Dari sana, kita dapat melihat bahwa inti argumen dari keduanya adalah permasalahan mengenai kapan kehidupan manusia dimulai. Untuk menentukan ada atau tidaknya status moral dari pre-natal human being, skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan etis yang relevan, seperti konsep personhood, hak asasi, dan pembedaan moral standing.

---

The Focus of this study is the moral status of pre-natal human being. This problem can be traced through from all debate between pro-life and pro-choice side. From that, we can see that both of them, have filling the argument with the problem about when human ife_s started. To determine whether there is or no moral status of pre-natal human being, this study applies some relevant ethical approachs, like a concept of personhood, basic rights, and distinction of morale standing."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan reflektif yang terjadi akibat munculnya spesiesisme yang mempunyai efek berkelanjutan bagi spesies amfibi maupun bagi lingkungan. Amfibi sebagai indikator kesehatan lingkungan telah mengalami keterancaman serius dan kematian prematur di seluruh dunia dengan berbagai penyebab yang kompleks. Hal itu didasarkan pada aspek spesiesisme yang telah mengakibatkan begitu banyak kerugian bagi spesies lain, bahkan bagi manusia sendiri. Selanjutnya, amphibian campaign muncul dalam melakukan gerakan konservasi amfibi yang tetap membutuhkan berbagai pertimbangan moral. Pembenaran etis status moral hewan ini dilandasi oleh pemikiran Peter Singer dalam menjunjung tinggi nilai moral untuk semua being melalui pertimbangan yang adil atas kepentingan, dan subjects-of-a-life Tom Regan dengan anggapan bahwa semua being adalah subjek moral yang mempunyai inherent value sehingga harus menjadi prioritas dasar dalam melakukan pertimbangan etis perilaku manusia terhadap spesies lain. Dimana dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan bagi pelestarian lingkungan yang berefek langsung terhadap spesies manusia maupun non-manusia.

---

This thesis discusses about reflection problem that caused by speciesism aspect which having a sustained effect for amphibian species as well as for the environment. Amphibians as indicators of environmental health have suffered serious threatened and premature death worldwide with a variety of complex causes. It was based on the aspects speciesism that has caused so much harm to other species, even the humans themself. Furthermore, amphibian campaign appeared in amphibian conservation movement that still requires moral considerations. Philosophical justification of the moral status of animals is based on the thought of Peter Singer in upholding moral values for all being through equal consideration of interest and subjects-of-a-life Tom Regan with the assumption that all being is the subject moral that has inherent value, so that should be a priority basis in conducting ethical human behavior towards other species. And then from the application of these principles can be the foundation for the environmental conservation that effect directly for human and non-human species."

"This book considers the question: to what extent does it make sense to qualify technical artefacts as moral entities? The authors' contributions trace recent proposals and topics including instrumental and non-instrumental values of artefacts, agency and artefactual agency, values in and around technologies, and the moral significance of technology. The editors' introduction explains that as 'agents' rather than simply passive instruments, technical artefacts may actively influence their users, changing the way they perceive the world, the way they act in the world and the way they interact w"

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dalam berbagai segi kehidupan (agama, ideologi, budaya, adat, tradisi dan sebagainya). Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ini kecenderungan terciptanya polarisasi ideologi juga sangat tinggi. Sehingga upaya bangsa ini untuk merumuskan konsep yang tepat dalam penataan/menata masyarakatnya secara normatif maupun secara empirik politis mengalami kesulitan.Tujuan utama dari penelitian ini ialah :1. Mengidentifikasi dan mengekplisitkan prinsip-prinsip etis (moral) mengenai penataan masyaraka yang secara implicit termuat di dalam tradisi keagamaan dan komunitas NU.2. Mensistematiskan prinsip-prinsip dasar penataan masyarakat yang hidup dalam tradisi komunitas NU.3. Mengkaji secara kritis konsistensi dan relevansi prinsip-prinsip dasar tersebut terhadap pemberdayaan ?civil society" dalam praksis politik di Indonesia.4. Menemukan pemahaman baru dalam menafsirkan fenomena kepolitikan Nahdlatul Ulama dalam praksis politik Indonesia.Pada dasarnya penelitian ini mengikuti model penelitian mengenai masalah factual. Yaitu kajian mengenai pandangan dasar, sikap dan tindakan suatu komunitas keagamaan (Nahdlatul Ulama) terhadap realitas sosial dan politik yang mengandung prinsip-prinsip moral tertentu. Karena itu diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini."

"Konsep “human agency” pada umumnya dikaitkan kemampuan otonom manusia untuk menentukan pilihan dan tindakannya sendiri, kemampuan manusia untuk memberikan perlawanan terhadap kemapanan, atau ketertundukan diri manusia terhadap suatu otoritas atau aturan tertentu. Dalam konteks tradisi pemikiran hukum Islam, human agency ternyata tidak hanya terdapat dalam bentuk ketertundukan diri terhadap otoritas teks al-Qur’an dan hadis, tapi juga ada bentuk-bentuk yang lainnya. Tulisan saya ini berusaha untuk menunjukkan bahwa dalam tradisi uṣūl fiqh terdapat kaidah-kaidah hukum yang memberikan ruang bagi berkembangnya teori human agency tidak hanya berorientasi pada keniscayaan manusia untuk tunduk terhadap otoritas teks keagamaan, tapi juga konsep human agency yang berbasis pada otonomi dan semangat anti kamapanan dalam diri manusia. Dengan mengupas konsep-konsep dalam usul fiqih seperti qiyās, istiḥsān, istiṣlāḥ, dan istiṣḥāb, kita akan mengetahui bahwa tindakan etik seseorang dalam Islam tidak semata bersumber dari teks keagamaan tetapi juga berdasarkan pemikiran otonom manusia yang pada ujungnya melahirkan konsep-konsep human agency yang lebih kontekstual, bukan tekstual."

"Dilatarbelakangi oleh adanya suatu kontroversi terhadap pemikiran etika Confucius mengenai hierarki moral di masa kini. Penelitian ini merupakan analisa kritis tentang teori hierarki moral Confucius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan argumentasi logis dan relevansi tentang hierarki moral Confucius. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi logis dari hierarki moral dapat menggunakan logika paradigmatis dengan membandingkan konsep hierarki moral Confucius dan konsep Leviathan Hobbes, selain itu dapat menggunakan teori revolusi kebudayaan dari Alvin Toffler sebagai landasan argumentasi. Hasil penelitian lainnya adalah bahwa konsep hierarki moral Confucius memiliki relevansi di masa kini.

---

Based on the controversion of Confucius ethics discourse about the hierarchy moral presently. This studies about the critical analysis about the theorytical of Confucius moral hierarchies. The purposes of this studies is to show the logic argumentation and relevance of moral hierarchies of Confucius. The method used is analysis descriptive method.

The studies result prove that logical argumentation from hierarchies moral using the logical paradigm with compare the concept of Confucius moral hierarchies and Hobbes Leviathan concept, instead able to use the revolution theory of culture from Alvin Toffler as a basic argumentation. Another result of this studies is the concept of Confucius moral hierarchies as a relevance for a today life."

"Perkawinan siri merupakan fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi human security bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit dapat melakukan perlindungan."