Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book is divided into 5 chapters, namely justice: the basic value pursuit of human social life; the tradition of justice in Eastern and Western cultures; the modern value of justice; fairness and justice: the inherent requirements of socialism with Chinese characteristics."

"ABSTRAKPenelitian ini menjawab pertanyaan yaitu faktor apa di antara variabel persepsi terhadap keadilan sosial atau variabel kepercayaan interpersonal yang paling memprediksi kepercayaan politik. Metode penelitian yang dipakai adalah korelasional, dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia yang berusia di atas 19 tahun, dengan teknik accidental sampling, dan didapatkan sejumlah 1161 responden. Persepsi keadilan sosial diukur dengan Procedural dan Distributive Justice Scale (Blader dan Tyler, 2003), kepercayaan interpersonal diukur dengan Propensity to Trust Scale (Evans dan Revelle, 2008), dan kepercayaan politik diukur dengan Citizen Trust in Government Organizations Scale (Grimmelikhuijsen dan Knies, 2015). Hasil menunjukan bahwa kepercayaan politik berkorelasi positif secara signifikan dengan persepsi keadilan sosial (r = 0.714, n = 1161, p>0.01, one-tailed) dan kepercayaan interpersonal (r = 0.112, n = 1161, p>0.01, one-tailed). Hasil dari analisis regresi juga menunjukan bahwa persepsi keadilan sosial menjadi prediktor yang lebih kuat (β = 0.711) dibandingkan kepercayaan interpersonal (β = 0.114) terhadap kepercayaan politik.

---

ABSTRACTThis research purpose was to answer the question regarding whether perceived social justice or interpersonal trust is the stronger predictors of political trust. The research method was correlational study, used accidental sampling method, with university students above 19 years old as the research respondent, and gathered 1161 respondent. Perceived social justice was measured by Procedural dan Distributive Justice Scale (Blader dan Tyler, 2003), interpersonal trust was measured by Propensity to Trust Scale (Evans dan Revelle, 2008), and political trust was measured by Citizen Trust in Government Organizations Scale (Grimmelikhuijsen dan Knies, 2015). Results show that political trust was positively correlated with perceived social justice (r = 0.714, n = 1161, p>0.01, one-tailed) and interpersonal trust (r = 0.112, n = 1161, p>0.01, one-tailed). Regression analysis showed that perceived social justice was the better predictor (β = 0.711) rather than interpersonal trust (β = 0.114) towards political trust."

"ABSTRAKKebijakan reklamasi Teluk Jakarta adalah isu yang saat ini menjadi perdebatan publik. Perdebatan ini diperkuat oleh isu-isu lingkungan, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, pengaturan otoritas dan juga korupsi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Beberapa lembaga pemerintah pusat dan provinsi mengambil sikap berbeda tentang masalah ini. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam reklamasi Teluk Jakarta dengan pendekatan ekologi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan reklamasi Teluk Jakarta dan studi literatur. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menciptakan konflik antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih peraturan otoritas reklamasi Teluk Jakarta serta perbedaan dalam sikap dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ekologi politik, kebijakan reklamasi Teluk Jakarta telah gagal mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut, yaitu kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Konflik yang terjadi juga menyebabkan kelalaian yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memperburuk dampak sosial dan ekonomi.

---

ABSTRACT The Jakarta Bay reclamation policy is an issue that is currently a public debate. This debate is strengthened by environmental issues, the marginalization of certain groups, the regulation of authority and also corruption in the Jakarta Bay Reclamation project. Some central and provincial government institutions take different stances on the issue. The first objective of this research is to analyse environmental policy in reclamation of Jakarta Bay with the approach of political ecology. This research uses a qualitative approach. The data were obtained from in depth interviews with stakeholders involved in the policy making of the Jakarta Bay reclamation environment and the literature study. This study concludes that the Jakarta Bay reclamation policy creates a conflict between the central and provincial governments. This is due to the overlapping regulation of Jakarta Bay reclamation authority as well as differences in attitude and interests among stakeholders. In the approach of political ecology, the Jakarta Bay reclamation policy has failed to accommodate the three interests, are social, economic and environmental interests. The conflicts that occur also cause an omission that not only harms the economy but worsens the social and economic impact. "

"Artikel ini membahas environmental justice pada kawasan pertambangan emas di tambang Pongkor. PETI dianggap sangat merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. PETI sebagai polemik yang besar untuk masyarakat dan penambang itu sendiri karena membahayakan keselamatan serta lingkungan mereka, dimana penggunaan material berbahaya yang tidak mereka ketahui dampaknya, serta kurangnya pengetahuan tentang penambangan. Hasil analisis menunjukan bahwa PETI tambang Pongkor sebagai tindakan (1) melanggar peraturan yang ada dan regulasi lingkungan; (2) telah teridentifikasi dapat membahayakan lingkungan; dan (3) tindakannya asli dilakukan oleh manusia, sehingga hilangnya keadilan lingkungan. Karena pada dasarnya environemntal justice memastikan bahwa lingkungan hidup bebas dari bentuk pengerusakan, persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memanfaatkan lingkungan, memberikan proteksi terhadap lingkungan dari berbagai ancaman yang ada.

---

This article is going to examine environmental justice in Pongkor gold mining area using PETI study. PETI is considered disadvantageous for the environment. PETI is also considered as a polemic for both the local communities and the miners, as they have lack of knowledge in environmentally friendly mining techniques. The analysis shows that PETI Pongkor mine as action (1) may violate existing environmental regulations; (2) has identified as environmentally harmful; and (3) the act is done by human, so loss environmental justice. Because basically, environmental justice ensure that environment is free from degradation, have the equality of rights that every individual has to utilize th environment, and give protection from various threats."