Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application."

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh dua arah antara kebijakan fiskal dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Variabel kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, dan keseimbangan primer. Sedangkan variabel makroekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari tahun 2014 hingga 2021. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Vector Autoregressive (VAR), dimana penggunaan analisis VAR disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh dua arah antar variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada pengujian kausalitas granger menemukan bahwa   pertama, untuk kebijakan fiskal dan IHSG, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara belanja negara dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas dua arah antara keseimbangan primer dengan IHSG. Sedangkan untuk komponen kebijakan fiskal yang lain seperti pendapatan negara dan pembiayaan negara tidak terjadi hubungan kausalitas. Kedua, untuk variabel makroekonomi, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas satu arah antara IHSG dengan nilai tukar.

---

This study was structured to analyze the two-way effect between fiscal policy and macroeconomic variables on Jakarta Composite Index (JCI). Fiscal policy variables in this study are measured using state revenue, state spending, state financing, and primary balance. While macroeconomic variables are measured using inflation and exchange rates. The data used in this study are monthly time series data from 2014 to 2021. Furthermore, the data analysis technique used in this study is Vector Autoregressive (VAR) analysis, where the use of VAR analysis is adjusted to the research objectives which analyze the two-way influence between research variables. The results of this study based on granger causality testing found that first, for fiscal policy and the JCI, there is a one-way causality relationship between spending state and the JCI and a two-way causality relationship between the primary balance and the JCI. Meanwhile, for other components of fiscal policy, such as state revenues and state financing, there is no causal relationship. Second, for macroeconomic variables, there is a one-way causality relationship between inflation and the JCI and a one-way causality relationship between the JCI and the exchange rate."

"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

---

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan batas nilai pembebasan tarif bea masuk untuk impor barang kiriman di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang dikemukakan Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III bahwa dimensi komunikasi telah dilaksanakan sesuai arahan para pelaksana, dimensi disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen penuh untuk mencapai tujuan kebijakan , dan struktur birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pelaksana. Namun, pada dimensi sumberdaya masih mengalami kendala dengan keterbatasan jumlah staf dalam pelaksanaanya.

---

This study aims to analyze the Implementation for Decreasing of De Minimis Value Import Duty Exemption for Imported Goods in Indonesia. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques of literature studies and in-depth interviews. This study uses the theoretical basis put forward by Edward III with four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that policy implementation is based on Edward III's theory that the communication dimension has been carried out according to the executors' directions, the disposition dimension shows that the executors are fully committed to achieving the policy objectives, and the bureaucratic structure has been carried out by the functions and authority of each executor. However, the resource dimension is still experiencing problems with the limited number of staff in its implementation."

"Tren restukturisasi usaha atau disebut sebagai Kombinasi Bisnis dalam istilah akuntansi menjadi salah satu strategi bisnis yang menarik bagi perusahaan digital dalam mengambil tindakan reformasi untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penggunaan nilai buku pada kombinasi bisnis dan pertimbangan pajak di perusahaan digital, khususnya PT X Tbk. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang perubahan kebijakan, implementasi kebijakan penggunaan nilai buku, dan motif pajak pada kombinasi bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, melalui wawancara mendalam kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, serta PT X Tbk dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan nilai buku pada PMK No 56/PMK.010/2021 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri bisnis dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk implementasi kebijakan ini dinilai memadai dalam hal produktivitas, linearitas, dan efisiensi, meski masih ada catatan terkait informasi dan kepastian kebijakan. Kemudian, atas motif pertimbangan pajak dari penggunaan metode nilai pasar dan nilai buku hanya bergantung pada strategi dan kemampuan dari Wajib Pajak dalam menjalankan keputusan yang diambil untuk mendukung aksi kombinasi bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan hasil analisis atas kasus pada PT X Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode nilai pasar dan tidak memanfaatkan kebijakan nilai buku sesuai PMK No 56/PMK.010/2021 dalam pencatatan untuk perpajakan. Sementara itu, saran yang dapat disampaikan adalah DJP perlu menerbitkan sebuah ketentuan standar minimal yang mencakup kepastian terhadap ketentuan atas business purpose test dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tren masa depan, dalam mengantisipasi perkembangan restrukturisasi usaha pada industri bisnis, baik perusahaan digital maupun perusahaan konvensional.

---

The trend of business restructuring or referred to as Business Combinations in accounting terms is an attractive business strategy for digital companies in taking reform actions to support the sustainability of their businesses. This research discusses the implementation of the policy of using book value in business combinations and tax considerations in digital companies, especially PT X Tbk. The aim is to analyze the background to policy changes, implementation of policies on the use of book value, and tax motives for business combinations. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, through in-depth interviews with the Directorate General of Taxes (DJP), Fiscal Policy Agency, Academics, Practitioners, Associations, PT X Tbk and literature studies. The research results show that this policy change is related to the government's efforts to support the development of the business industry and increase state revenues. Implementation of this policy is considered adequate in terms of productivity, linearity and efficiency, although there are still notes regarding information and policy certainty. Then, the motive for tax considerations from using the market value and book value methods only depends on the strategy and ability of the Taxpayer in carrying out the decisions taken to support the business combination action. Based on the results of the analysis of cases in PT X Tbk, it shows that the company uses the market value method and does not utilize the book value policy in accordance with PMK No. 56/PMK.010/2021 in recording for taxation. Meanwhile, the advice that can be conveyed is that the DJP needs to issue a minimum standard provision that includes certainty regarding the provisions regarding the business purpose test and prepares itself to face future trends, in anticipating developments in business restructuring in the business industry, both digital companies and conventional companies."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan fiskal berupa insentif fiskal bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan pesawat terbang bagi perusahaan penerbangan komersial tahun anggaran 2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dan kendala yang dihadapi oleh implementors dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi implementors menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah sangat rendah dan hanya dimanfaatkan oleh dua airlines.

---

This thesis focused on implementation of the fiscal policy of customs duties borne by the government on import of materials and goods for aircraft, specially for commercial airlines for fiscal year 2011 at supervisory and services office of customs and excise medium type customs soekarno hatta. The purpose of this thesis are to know implementation of this policy and implementors?s constraints faced in its implementation. This research uses qualitative approach through field study and literature study for data collection techniques. The research result shows that the realization of this policiy is totally low and are merely used by two airlines."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yang diproyeksikan oleh variabel penerimaan/pendapatan negara, pengeluaran pemerintah/belanja negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian saham di Indonesia yang diproyeksikan melalui return atau pengembalian IHSG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber dalam bentuk data bulanan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel kebijakan fiskal berupa pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham di Indonesia periode 2015 s.d. 2019. Selanjutnya dalam uji pengaruh secara parsial, pendapatan negara dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Temuan lainnya adalah, bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu menyempurnakan metode analisis dan mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of fiscal and monetary policies projected by variables of state revenue income, government spending, inflation rates, and interest rates on the projected rate of return on stocks in Indonesia through returns or returns on the JCI. The data used is secondary data taken from various source in the form of monthly data from 2015 to 2019. The analytical method used in this study is multiple regression analysis to see the effect of all the independent variables on the dependent variable. The results of the study show that the variables of fiscal policy in the form of state income, government spending, inflation, and interest rates together can explain the rate of return on stocks in Indonesia in the period from 2015 to 2019. Furthermore, in a partial effect test, state income and interest rates have a negative and significant effect on stock expenses. Another finding is that government spending and inflation partially have no significant effect on stock returns. Considering the limitations of this study, further research is needed to improve the method of analysis and explore other variables that can affect stock returns in Indonesia."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "