Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas penggunaan self-assessment sebagai alat penilaian di kelas kemahiran berbicara bahasa Inggris. Tujuan tesis ini adalah mencari tahu apakah self-assessment merupakan alat penilaian yang dapat meningkatkan proses pembelajaran dan memberikan kesempatan penilaian yang lebih adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, catatan lapangan, skor mahasiswa dan pengajar terhadap performa berbicara mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-assessment membantu mahasiswa menyadari kemampuannya dalam kemahiran berbicara. Hal itu kemudian mendorong mereka untuk meningkatkan pembelajaran kemahiran berbicara mereka. Mahasiswa juga menyatakan bahwa self-assessment dapat menciptakan penilaian yang lebih adil karena mereka terlibat dalam proses penilaian. Dalam penelitian ini, mahasiswa cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dibandingkan dosennya. Oleh karena itu anggapan bahwa pembelajar cenderung melebih-lebihkan nilai mereka ketika melakukan self-assessment tidak terbukti dalam penelitian ini. Dengan demikian, menggabungkan hasil self-assessment pembelajar dengan penilaian dari pengajar akan bermanfaat bagi proses pembelajaran mahasiswa dan juga pemberian nilai yang adil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of self-assessment in a Speaking class. The aims of this thesis is to explore the possibility of using self-assessment as a tool to enhance learning and to open the opportunity of fair scoring. This is a qualitative study. Data was collected from interviews, questionnaires, field notes, and the students’ and teacher’s scores of the students’ speaking ability. The research findings show that self-assessment helped learners be more aware of their speaking skill. This helped them enhanced their learning. Moreover, students admitted that their involvement in the assessment of their own speaking performance can create a fairer scoring practice. Students tended to give lower scores than the teacher. The arguments that students tend to be very generous when they do the self-assessment of their speaking ability is not true in this study. Therefore, integrating the results of the student self-assessment with the teacher assessment will be beneficial for student learning and for fair scoring practice."

"Indonesia dikritik masyarakat internasional ketika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan eksekusi. Hampir setiap kasus terpidana mati tidak didasarkan pada standar peradilan yang adil. Pihak yang bertentangan dengan hukuman mati mengungkapkan bahwa otoritas secara sewenang-wenang menolak hak-hak dasar dalam sistem peradilan pidana yang jelas melanggar hukum internasional. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas peradilan yang adil dan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia diwujudkan hanya secara prinsip dalam perundang-undangan. Dalam melaksanakan undang-undang perdebatan bermunculan terkait apakah kemampuan penyandang intelektual dan mental dapat dipertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Tantangan muncul terlebih lagi di tingkat kemampuan mereka untuk membela hak yang melekat pada diri manusia dengan menggunakan standar peradilan yang adil. Penelitian ini menyimpulkan komponen sistem peradilan pidana yang diamanatkan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana menjalankan kewenangan dengan obyektif masing-masing secara terpisah. Untuk memberikan perspektif yang berbeda, penelitian membandingkan putusan pengadilan di India, Amerika Serikat dan Malawi yang mengidentifikasi gangguan jiwa sebagai alasan pemaaf pidana. Penelitian juga memperlihatkan dua studi kasus yang membandingkan keadaan seseorang didiagnosis dengan gangguan jiwa sebelum dan sesudah vonis.

---

Indonesia generated international criticisms over the last few years when the government decides to resume executions. Most, if not all, of these cases had not been based on the fair trial standards. Oppositions reported the rights fundamental to the criminal justice system were arbitrarily denied in a deliberate violation of international law. These rights encompass the right to life, right to liberty and security, right to a fair trial and right to freedom from torture and ill treatment embodied only in principle within national laws and regulations. The legislative implementation prompts an active debate as to whether a person with intellectual disability and mental illness has the normal minimum culpability required for criminal liability. Challenges arise even more so in the extent of their ability to a defence by means of their inherent right to the fair trial standards. The thesis has produced a round of critiques which concludes individual objectives in institutions mandated in each stages of the criminal justice system. To provide different perspectives, it compares judicial decisions in India, United States of America and Malawi identifying the insanity defence. In addition, the research made two case studies comparing the circumstances of a person diagnosed with mental illness prior to and after conviction."

"Isu food desert (kesulitan akses makanan sehat dengan harga terjangkau) merupakan fenomena yang sudah lama melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Uniknya, isu ini memiliki keterkaitan erat dengan rasisme karena mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah food desert merupakan penduduk kulit hitam, seperti di wilayah selatan kota Memphis yang pada tahun 2019, dijuluki The Hunger Capital of America.  Artikel ini bertujuan untuk untuk memahami perancangan dan penerapan solusi terhadap isu food desert di wilayah selatan kota Memphis menggunakan lensa konsep local food network dan just sustainability. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran ras dan kelas diintegrasikan dalam solusi yang dirumuskan komunitas lokal, mengingat mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah food desert adalah penduduk kulit hitam dalam golongan kelas menengah ke bawah. Terkait dengan aspek berkelanjutan dari konsep just sustainability, penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana program seperti farmers market dan dapur komunitas yang berupa praktik non-komersial, dapat menjadi solusi isu food desert yang efektif dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

---

The issue of food desert (difficulty in accessing healthy food at affordable prices) is a phenomenon that has long plagued a number of regions in the United States. Uniquely, this issue has a close relationship with racism because the majority of the population living in food desert areas are its black population, such as the area of South Memphis, which in 2019, was nicknamed “The Hunger Capital of America”. This article aims to understand the design and implementation of solutions to the food desert issue in South Memphis using the lens of local food network and just sustainability concept. This study also aims to analyze how racial and class awareness are integrated into solutions formulated by local communities, considering that the majority of the population living in the food desert area are black and in the lower middle-class group. Related to the sustainable aspect of the just sustainability concept, this study will also evaluate how initiatives such as farmer's market and community kitchens in the form of non-commercial practices, can be an effective and sustainable solution to the food desert issue in the long term.  "

"Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-langkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meingkatkan daya saing dan iklim investasi harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup sejulah aspek. Aspek pertama, reformasi atau revisi UU investasi menyangkut perpajakan, tenaga kerja, desentralisasi dan birokrasi. Ketiga perbaikan daya dukung investasi yaitu infrastruktur serta kebijakan industri dan perdagangan. Sejalan dengan itu penting adanya insentif fiskal dan non fiskal kepada sektor industri yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi yang jelas dan menggunakan beberapa kriteria yaitu penciptaan lapangan kerja, comparative adventages dari industri tersebut, nilai tambah dan perkembangan sosial ekonomi disertai kerangka yang terukur. Berdasarkan permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi, sektor industri yang perlu mendapat insentif dan prioritas utama dari pemerintah Indonesia adalah industri yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan dan mampu menyerap tenaga kerja."

"Studi ini dilakukan untuk menentukan manfaat keterlibatan Indonesia dalam jaringan industri alas kaki global yang dapat diubah menjadi pekerjaan yang layak. Salah satu indikator pekerjaan yang layak adalah perlakuan ketenagakerjaan yang adil untuk mengukur kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan. Indikator perlakuan yang adil yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemisahan pekerjaan menurut jenis kelamin dan pembagian kerja perempuan dalam pekerjaan manajerial dan administratif. Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan dari industri alas kaki Indonesia selama 2001-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa spesialisasi vertikal sebagai proxy untuk jaringan produksi global merupakan faktor penting yang mengarah pada peningkatan perlakuan pekerjaan yang adil, terutama pekerja perempuan di industri alas kaki.

---

This study was conducted to determine the benefits of Indonesia's involvement in a global footwear industry network that can be transformed into decent work. One of the indicators of decent work is fair employment treatment to measure equality of opportunity in employment. The fair treatment indicator used in this study is the segregation of occupations by sex and women's share of employment in managerial and administrative work.

This study uses firms panel data from Indonesian footwear industry during 2001-2015. The results show that vertical specialization as a proxy for global production network is an important factor leading to improved fair employment treatment, especially women workers in the footwear industry."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis peraturan dalam konteks persaingan usaha tentang diskriminasi khususnya pada bidang penyiaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran kebiasaan untuk mengakses siaran yang berubah dari saluran TV konvensional ke layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet over the top (“OTT”). Perubahan tersebut membawa perubahan pada pasar bersangkutan yakni penyedia layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Jumlah penikmat layanan OTT meningkat dengan tajam. Meskipun memiliki fungsi yang sama, layanan OTT secara prinsip memiliki karakter yang berbeda dengan TV konvensional. Perbedaan peraturan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan prinsip dan karakter meskipun memiliki fungsi yang sama. Perbedaan peraturan tersebut diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berpendapat bahwa televisi konvensional dan OTT merupakan hal yang berbeda dan tidak diskriminatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis keadilan dan kesesuaian dengan pengaturan yang pro kompetisi serta non diskriminatif dalam konteks persaingan usaha. Dalam penelitian ini, digunakan teori keadilan menurut Thomas Hobbes yang meninjau keadilan dari kerangka kekuasaan negara. Kekuasaaan negara dalam hal ini berbentuk produk undang-undang. Dari hasil analisis mengenai keadilan pengaturan, dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks persaingan usaha dengan teori diskriminasi. Diskiriminasi dalam konteks persaingan usaha dapat berupa pembedaan pada suatu pelaku usaha untuk bersaing diluar permasalahan harga. Pembedaan berdampak pada pelaku usaha untuk bersaing pada pasar. Lebih lanjut, dibahas pula mengenai prinsip pembentukkan peraturan menurut Bertelsmann di era digital yang bersifat pro kompetisi untuk meningkatkan mutu regulasi layanan penyiaran. Dengan diketahuinya prinsip pembentukkan peraturan di era digital yang bersifat pro kompetisi layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT bisa bersaing secara sehat.

---

This study discusses the analysis of regulations in the context of business competition regarding discrimination, especially in the broadcasting sector. This research is based by a shift in habits to access broadcasts that change from conventional TV channels to application services and/or content via the internet over the top (“OTT”). These changes bring changes to the relevant market, namely Conventional TV service providers and OTT broadcasters. The number of users of OTT services has increased significantly. Despite having the same function, OTT service in principle has a different character from conventional TV. Differences in regulations are a logical consequence of differences in principles and characters even though they have the same function. The difference in regulations is recognized through the decision of the Constitutional Court No. 39/PUU-XVIII/2020 dated December 10, 2020,

2

which argues that conventional television and OTT are different and non-discriminatory. This paper aims to analyze fairness and conformity with pro-competitive and non-discriminatory arrangements in the context of business competition. In this study, the theory of justice according to Thomas Hobbes is used which reviews justice from the framework of state power. The power of the state in this case is in the form of a product of law. From the results of the analysis of regulatory justice, further research was conducted in the context of business competition using the theory of discrimination. Discrimination in the context of business competition can be in the form of differentiating a business actor to compete outside of price issues. The difference has an impact on business actors to compete in the market. Furthermore, Bertelsmann's principle of the formation of regulations in the digital era that is pro-competitive in nature is also discussed to improve the quality of regulation of broadcasting services. By knowing the principles of forming regulations in the digital era that are pro-competition, Conventional TV services and OTT broadcasting can compete in competitively.

Keywords: competition law; broadcasting operators; broadcasting law; conventional television; digital applications; over the top"