Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."