Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembatasan pemanfaatan gambut (moratorium) berdampak langsung bagi usaha hutan tanaman. Penelitian dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat ekonomi dan lingkungan akibat penerapan kebijakan melalui evaluasi Nilai Ekonomi dengan menggunakan nilai tanah, biaya sosial karbon dan tata air sebagai variabel estimasi. Penerapan kebijakan moratorium menyebabkan potensi manfaat ekonomi yang hilang mencapai Rp 3,08 triliun/tahun, namun moratorium dapat menghindari kerugian lingkungan dari emisi karbon sebesar Rp 68 triliun, manfaat pengelolaan air sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga, kebijakan moratorium memberikan nilai manfaat lingkungan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan lahan gambut untuk hutan tanaman.

---

The moratorium policy on peatland uses has an impact for plantations forest, this study is conducted the economic and environment benefits from the policy by evaluating the Total Economic Value. Resources rent, social cost of carbon, and water regulation used as estimation variables. The moratorium causes potential economic lost amounted to IDR 3.08 billion/years,but could avoid environmental loss from carbon emissions of IDR 68 billion, benefit of water management amounted of IDR 1.5 billion. The moratorium policy provides positive value in term of environmental benefit greater than the economic benefits that can be obtained from peatland utilization for plantations."

"Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dan memenuhi bahan baku industri. Berkembangnya isu perubahan iklim dan emisi karbon menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis apakah melakukan pemanfaatan lahan gambut menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan konservasi. Valuasi ekonomi manfaat ekonomi dan lingkungan pembatasan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI digunakan untuk menjawab dilemma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan benefit transfer, nilai dan fungsi jasa lingkungan divaluasi. Hasilnya gambut mempunyai nilai lahan Rp 4 juta/ha, mampu menyimpan air 24 rb m3/ha. Namun perubahan penggunaan lahan gambut menjadi HTI menyebabkan emisi senilai Rp 40 juta/ha dan biaya restorasi Rp 14,5 juta/ha. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh sebesar Rp 10,8 T, dan dengan pembatasan pemanfaatan gambut dapat menghindari hilangnya jasa lingkungan (karbon, tata air dan biodiversitas). Kepastian mekanisme dan pasar karbon menjadi tumpuan perolehan nilai jasa lingkungan yang maksimal.

---

Plantation Forest (PF) means to increase land productivity, generate exchange, absorb labor and industrial materials needs. The issue of climate change and carbon emissions caused Government faced a dilemmatic choice: use peatland or maintain it as a conservation area. Economic valuation of economic benefits of the peatland moratorium for PF used to answer the dilemma. By using the benefit transfer approach, the value and function of environmental services are valued. As a result, peat has a land value of IDR4 million/ha, able to store 24.000 m3 water/ha. The changes in peatland use to PF caused emissions of Rp. 40 million / ha and restoration costs of IDR 14.5 million/ha. The economic value of the PF obtained IDR 10.8 T, and with restrictions on the use of peat can avoid of environmental services loss (carbon, water management and biodiversity). Certainty carbon mechanisms and markets is a cornerstone to obtaining maximum value of environmental services."

"Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global dengan dampak signifikan terhadap perekonomian. Eksploitasi sumber daya alam, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi non-hutan, menjadi faktor pendorong utama perubahan iklim. Valuasi ekonomi merupakan metode kuantitatif untuk menilai manfaat ekonomi hutan secara lebih komprehensif. Indonesia dengan luasan hutan yang besar memiliki potensi valuasi ekonomi hutan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan proyeksi perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bogor pada 2023-2032 dan menganalisis valuasi ekonomi hutan berdasarkan nilai kayu. Metode penelitian meliputi pemodelan spasial perubahan tutupan lahan dengan mengadopsi metode daya tarik lahan permukiman dan analisis statistik untuk menghitung valuasi ekonomi hutan berdasarkan nilai kayu. Data tutupan lahan 2012 dan 2022 digunakan untuk memproyeksikan perubahan hingga 2032 dengan validasi menggunakan data 2024. Hasil menunjukkan perubahan signifikan pada lahan permukiman dan pertanian lahan kering, serta fluktuasi pada lahan hutan dan valuasi ekonomi kayu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan hutan lestari untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

---

Climate change is a global issue with significant impacts on the economy. Exploitation of natural resources, such as land-use change from forests to non-forests, is a major driving factor of climate change. Economic valuation is a quantitative method to comprehensively assess the economic benefits of forests. Indonesia, with its vast forest areas, has a high potential for forest economic valuation. This study aims to model the projected land cover changes in Bogor Regency from 2023 to 2032 and analyze the economic valuation of forests based on timber value. The research methodology involves spatial modeling of land cover changes using the residential land attractiveness method and statistical analysis to calculate the economic valuation of forests based on timber value. Land cover data from 2012 and 2022 are used to project changes until 2032, with validation using 2024 data. The results indicate significant changes in residential and dryland agricultural areas, as well as fluctuations in forest areas and timber economic valuation. This study highlights the importance of sustainable forest management to maintain a balance between economic and environmental interests."

"Masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan fungsi lahan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dengan ditandai oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Sesuai data tahun 2015 DKI Jakarta memiliki luas hutan kota dengan luas 646 ha, dan pada tahun 2030 DKI Jakarta mempunyai target luasan hutan kota dengan luas 1,587 ha, artinya dibutuhkan luas lahan tambahan sebesar 941 ha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan disertasi ini mempunyai tujuan untuk menentukan indeks luas hutan kota, melakukan analisa spasial sebagai dasar pemetaan lahan potensial, membangun model untuk melakukan optimalisasi dalam pengembangan hutan kota. Metode yang digunakan menggunakan indek relatif metode Marshal, analisis spasial perkotaan mengunakan alat bantu GIS, permodelan dibangun mengunakan model sistem dinamis. Hasilnya diperoleh besaran indek luasan hutan kota, diperoleh data luas lahan potensial hutan kota, tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan zonasi kawasan yang diamati. Dari model yang di bangun menghasilkan model pengembangan hutan kota skala mikro.

---

The main problem faced by DKI Jakarta is the change in the function of land driven by economic growth characterized by the rapid growth in population and the number of motorized vehicles. According to 2015 data DKI Jakarta has an area of urban forest with an area of 646 ha, and in 2030 DKI Jakarta has a target of urban forest area with an area of 1,587 ha, meaning that an additional land area of 941 ha is needed. Based on these problems, the writing of this dissertation aims to determine the urban forest area index, conduct spatial analysis as a basis for mapping potential land, build a model to optimize the development of urban forests. The method used uses the relative index Marshal method, urban spatial analysis using GIS tools, modeling is built using a dynamic system model. The results obtained by the index size of urban forest area, obtained data on potential land area of urban forests, scattered throughout the area in accordance with the zoning area observed. From the built model produces a model of micro-scale urban forest development."

"Karhutla di Provinsi Riau selalu menjadi sorotan karena ulah manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem hingga kestabilan politik dengan negara tetangga. Untuk menyikapinya, Presiden memprioritaskan upaya pencegahan melalui kolaborasi multisektor antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan model collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance secara keseluruhan sudah diterapkan meskipun diperlukan penyempurnaan pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Intensitas dialog tatap muka masih rendah dan agenda pembahasan para aktor masih umum terhadap pengendalian kerhutla. Hasil sementara kolaborasi pencegahan belum terukur dengan baik sehingga egosektoral terlihat melalui berbagai program para aktor yang sifatnya mirip. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi adalah desain kelembagaan belum mengalokasi tugas pencegahan para aktor dengan jelas yang beresiko pada tumpang tindih kegiatan dan menurunnya transparansi kolaborasi. Anggaran pencegahan belum memadai karena Provinsi Riau belum memiliki dana alokasi khusus untuk pencegahan dan hanya bergantung pada anggaran aktor yang terlibat.

---

Karhutla in Riau Province has always been in the spotlight because of human activities that have caused damage to the ecosystem and political stability with neighboring countries. The President prioritizes prevention efforts through multi-sector collaboration between government, private sector, and community. This study aims to analyze the process and the factors that influence collaboration in preventing ‘karhutla’ with the collaborative governance model. The study indicates that collaborative governance process as a whole has been implemented although improvements are needed in the process and the factors that affect collaboration. Intensity of face-to-face dialogue is still low and the discussion is still on controlling ‘karhutla’. The interim results of prevention collaboration haven’t been well measured so that ego sector can be seen through various programs of actors that are similar in nature. The factors that hinder collaboration are the institutional design hasn’t allocated the task of preventing clearly so it’s risky to overlapping activities and decreasing collaboration transparency. The budget of prevention is not sufficient because Riau Province doesn’t have yet a special allocation fund for prevention and depends on the budget of the actors involved."

"Karya akhir ini meneliti interaksi tari kontemporer dengan tradisi lisan silek harimau Minangkabau yang dipertunjukkan dalam karya Indahnya Hutan Kami. Karya ini merupakan kerjasama antara Edwel Yusri Datuk Rajo Gampo Alam maestro tradisi lisan silek harimau Minangkabau dan Madia Patra Ismar Rahadi yang berlatarbelakang seni tari. Karya hasil kerja sama ini merupakan upaya mencari dan menemukan bagaimana tradisi lisan silek harimau dan tari kontemporer dapat berpadu dalam kesatuan pertunjukan koreografi. Temuan yang muncul adalah ternyata meski ada kemiripan antara silek dan tari, yaitu gerak sebagai unsur dan bahwa dalam keduanya mengandung daya kreativitas, namun kebiasaan dan konvensi keduanya ternyata berbeda. Kesulitannya adalah pola dalam melakukan improvisasi dan pendekatan terhadap interaksi dalam gerak berbeda antara penari dan pasilek. Kesulitan itu diatasi dengan cara secara intensif mempertemukan penari dan pasilek dengan melakukan gerak interaktif secara repetitif. Hasil kerjasama ini adalah sebuah konvensi baru yang melahirkan komunikasi dan sinergi kreatif berbagai elemen. Sinergi ini yang mendorong daya kreativitas dalam penciptaan pertunjukan tari kreasi baru Indahnya Hutan kami. Pertunjukan ini merupakan refleksi bagimana kekuatan tradisi lisan silek harimau, tari kontemporer dan Green Peace dapat berkolaborasi melalui proses interaksi. Interaksi menjadi kekuatan untuk lebih memahami dan mendalami kebudayaan sendiri dan kebudayaan orang lain. Konsep yang dikemukakan Roger Tol dan Pudentia digunakan untuk menjelaskan tradisi lisan. Konsep Walter J Ong dan Wayne B Kraft digunakan untuk menjelaskan tari dalam tradisi lisan. Pemahaman tari kontemporer dan koreografi yang digunakan adalah yang dikemukakan Edi Sedyawati, Sal Murgiyanto, Judith Lynne Hanna dan Susan Foster. Hobsbawm digunakan untuk memahami penciptaan. Penjelasan interaksi, dan analisa juga digunakan untuk meneliti hasil, pencapaian dan kegagalan untuk bekal perbaikan ke depan.

---

The performance titled Our Beautiful Forests is a study on the interaction between contemporary dance and the Minangkabau tiger silek oral tradition. This piece is a collaborative work by Edwel Yusri Datuk Rajo Gampo Alam a maestro of the Minangkabau Tiger Silek and Madia Patra Ismar Rahadi a performing arts worker with a dance background.

This collaboration is an effort to search and find how the tiger silek and contemporary dance can meet, link and merge in a unity of choreographic performance. The findings that emerged are that although there are similarities in the main approach of movement in tiger silek and contemporary dance, there are differences however in the responsive habits and conventions in these two interfaces. The difficulties were the differences in patterns of dancers' and the pasileks' approach and understanding toward improvisation and interaction in movement. These conflicting conventions were overcome by communication in intensive meetings between the dancers and pasileks in rehearsals through repetitive interactions.

Resulting from this cooperation is a new convention that gave birth to a creative sinergy between the various elements inherent in the inventing process. This sinergy became the driving force in the inventing process resulting in the end product as a performance of a new creation of contemporary dance. This performance is a reflection of how the strengths of the tiger silek oral tradition from Minangkabau, contemporary dance and Green Peace can collaborate through the interactive process. Interaction becomes the powerful force to fuller and indepth understanding of ones own culture and the culture of others.

Oral tradition concepts such as viewed by Roger Tol and Pudentia MPSS are used. Walter J. Ong and Wayne B Kraft views are used to explain dance in oral traditions. Understanding contemporary dance concepts and choreographic conventions by Edi Sedyawati, Sal Murgiyanto, Judith Luynne Hanne and Susan Foster are used in the approach towards dance. Hobsawm theory on invention and traditon is also used to understand invention. Understandings of interaction and evaluating the results of the performance are used to research the end product, the results, identifying the success and failures for future development."