Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Prinsip Good Co-operative Governance dalam Pengaturan mengenai badan usaha koperasi dan pengelolaanya di Indonesia, Permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh koperasi di Indonesa saat ini adalah berkaitan dengan pengelolaanya yang kurang baik. Dengan demikian Penerapan Good Co-operative Govenrnance menjadi sangat lah penting dalam mendorong keberhasilan Badan Usaha koperasi dimasa yang akan datang, hasil penelitian menunjukan bahwa dari berbagai regulasi yang ada, baik Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 ataupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Mentri Kopersi dan UKM, belum sepenuhnya dapat mengakomodir penerapan prinsip-prinsip Good Co-operative Governance pada koperasi di Indonesia. Untuk itu kedepan sangat perlu adanya perbaikan terhadap undang-undang koperasi ditunjang dengan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan yang mengakomodir semua prinsip dari Good Co-operativer Governance.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss Good Co operative Governance Principles in the Regulation on co operative enterprise and its management in Indonesia. The most crucial issue currently faced by co operatives in Indonesia is related to poor management of co operatives. This means that the Implementation of Good Co operative Governance becomes extremely vital in encouraging the success of Co operative Enterprises in the future. The results of this research show that some existing regulations in Indonesia, both the Law Number 25 Year 1992 on Cooperatives and the regulation of implementation issued by the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, have not fully accommodated the implementation of Good Co Operative Governance principles at co operatives in Indonesia. Thus, it is absolutely necessary to make an improvement in the law on cooperatives in the future, supported by the development of implementation guidelines that can accommodate all Good Co operative Governance principles. "

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."