Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan dan pembuatan surat pemberitahuan tahunan bagi ekspatriat Jepang yang diterapkan di PT. AAA. Salah satu ekspatriat Jepang, yang berstatus sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan memiliki penghasilan dari kantor pusat di Jepang serta dari kantor cabang di Indonesia, digunakan sebagai subjek ilustrasi dalam laporan magang ini. Perhitungan pajak tersebut mengikuti basis worldwide income sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, pelaporan surat pemberitahuan tahunan juga diikuti dengan worldwide assets and liabilities. Laporan ini menggunakan berbagai Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai kerangka evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam laporan ini, proses perhitungan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Tahun 2021 yang diterapkan di PT. AAA atas ekspatriat Jepang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return. One of Japan’s expatriates which is a Wajib Pajak Dalam Negeri and receives income from both the individual’s company’s headquarters in Japan and branch office in Indonesia, is used as an illustration in this internship report. The tax calculation uses the worldwide income basis in accordance with the relevant tax laws. In addition, the reporting of his/her annual tax return also utilizes the worldwide assets and liabilities bases. This report uses various Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, and Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia as the evaluation framework. Based on the evaluation done, the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return is in accordance with the relevant tax laws."

"Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang tinggi tentu memiliki dampak negatif, sehingga Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu di revisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan utama dalam menaikan tarif progresif pada Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk memperkuat fungsi regulerend guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif kendaraan bermotor.

---

The growth of motor vehicle in DKI Jakarta is certainly have many negative effect, so the local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax need to be revised. This research purposed to know how the formulation of increase progressive tariff Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta. The research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. The result of this research shows that major considerations of increased progressive tariff of local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax are to strengthen the regulerend fungtions to solve the problems due to negative effect from motor vehicle."

"ABSTRAKSengketa pajak terkait pinjaman tanpa bunga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa masih sering terjadi sampai sekarang. Fiskus mengoreksi pinjaman tanpa bunga menjadi terhutang bunga dengan suku bunga wajar. Namun, dari sekian banyak Putusan Pengadilan Pajak, justru sengketa tersebut sebagian besar dimenangkan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu menganalisis sengketa pajak atas transaksi pinjaman tanpa bunga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pajak atas transaksi pinjaman tanpa bunga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terjadi ketika transaksi pinjaman tanpa bunga tidak menunjukkan karakter sebagai pinjaman atau transaksi lain yang menunjukkan karakter sebagai pinjaman tanpa bunga. Penentuan karakter yang tidak tepat menyebabkan perlakuan pajak tidak sesuai dengan substansi ekonominya. Oleh karena itu, hal ini harus dilihat dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Namun, ketika regulasi yang mengatur transaksi pinjaman tanpa bunga tidak jelas dan terdapat kesenjangan di dalam penerapannya oleh administrasi pajak, yaitu menjadikan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagai panduan untuk melakukan pemotongan withholding tax, akan menimbulkan ketidakpastian.

---

ABSTRACTInterest free loans dispute on related company transaction still and often occur today. Tax Authority corrected interest free loans into arm rsquo s length interest rate. However, Tax Court largely has won the Taxpayer on that dispute. Therefore, it is necessary to analyze the tax dispute on interest free loan transaction on related company. This research was conducted by qualitative approach with in depth interview data collection and literature study. The results of the study indicate that the tax dispute on interest free loan transaction among related companies occurs when the interest free loan transaction does not indicate the substance as a debt or other transaction that indicates the character as an interest free loan. The improper characterization causes the tax treatment to be inconsistent with the substance. Therefore, it should be reviewed by applying the arm rsquo s length principle to prevent tax avoidance practices. However, when the regulation about interest free loan transaction is unclear and there is a gap in its application by the tax auditor, such as applying Article 12 of Government Regulation No. 94 year 2010 as a guidance for withholding tax, it will create uncertainty. "