Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini tentang keterpilihan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar secara aklamasi pada Munaslub tahun 2017 dan ini baru pertama kali terjadi di Partai Golkar pasca Orde Baru. Keterpilihan Airlangga Hartarto menunjukkan adanya pergeseran faksi Partai Golkar dari kompetitif ke kooperatif. Untuk menganalisa, penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme pilihan rasional dari Peters, Clarke & Foweraker, Hall & Taylor serta Shesple. Selain itu peneliti juga menggunakan teori demokrasi internal partai dari Alan Ware, Huntington dan Norris. Untuk melihat faksionalisasi, peneliti menggunakan teori faksi dari Boucek, Belloni & Beller serta Paul Lewis. Teori penyatuan elit dari Higley & Burton serta teori kepemimpinan dari Alan Ware serta Heywood. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau analisis dokumen. Terdapat beberapa faktor mengapa Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi. Peneliti memulai dari faktor pendorong dilaksanakannya Munaslub, terdapat faktor internal serta eksternal. Faktor internal, ketua umum Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus E-KTP sehingga terjadi kekosongan pimpinan partai. Faktor eksternal, akibat kasus tersebut, citra partai di mata publik menurun, terlihat dengan menurunnya elektabilitas. Selain itu, terdapat agenda politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang perlu dihadapi oleh partai. Keterpilihan Airlangga Hartarto secara aklamasi ini merupakan bentuk "ekuilibrium nash". Selain itu, terdapat hubungan "mutualisme" antara kepentingan pemerintah dan Partai Golkar. Partai ini memiliki pragmatisme untuk selalu menjadi bagian dari pemerintah. Sehingga posisi Airlangga sebagai satu-satunya menteri dari Partai Golkar di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi sangat berpengaruh.

---

ABSTRACTThis research is about Airlangga Hartarto's winning as the chairman of the Golkar Party by acclamation at the Extraordinary National Conference in 2017 and it was the first time has happened in the Golkar Party on post-New Order. It shows the shifting of faction in Golkar Party from competitive to cooperative. To analyse, this research use the rational choice institutionalism approach of Peters, Clarke & Foweraker, Hall & Taylor and Shesple. In addition, researchers also use the theory of internal democracy of party from Alan Ware, Huntington and Norris. To see factionalism, researchers used factional theories from Boucek, Belloni & Beller and Paul Lewis. The theory of the union of elites from Higley & Burton and leadership theory from Alan Ware and Heywood. This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources. Primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study or document analysis. There are several factors why Airlangga was chosen by acclamation. Researchers start from the driving factors for the implementation of the Extraordinary National Conference, there are internal and external factors. Internal factors, the chairman Setya Novanto became a suspect in the E-KTP case, and then the leadership vacancy occured in the Golkar Party. External factors, due to the case, the party's image in the public declined, seen with the decreased of electability. Additionaly, political agenda such as Pilkada 2018 and Pemilu 2019 need to be faced by the party. Airlangga's winning by acclamation is a form of "equilibrium nash". There is a "mutualism" relationship between the interests of the Government and the Golkar Party. This party has the pragmatism to always be a part of the Government. So, Airlangga's position as the only minister from Golkar Party in the Cabinet of Joko Widodo-Jusuf Kalla become very influential."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Penelitian ini membahas pelembagaan nilai-nilai parpol di tingkat lokal, terutama kasus stabilitas perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang pada Pemilu 2019. Dilatarbelakangi dari rendahnya identitas kepartaian di Indonesia, dan pragmatisme politik yang tinggi dalam pemilu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang Tahun 2014-2019. Apakah pelembagaannya menunjukkan adanya pendukung loyal, sehingga menghasilkan stabilitas perolehan kursi di Pemilu 2019, atau pragmatisme politik dan faktor lainnya, masih dominan dalam capaian perolehan kursi yang stabil tersebut. Teori pelembagaan parpol aspek kultural dari Randall dan Svasand (2002) digunakan sebagai teori utama, Huntington (1968) dan Levitsky (1998) sebagai teori pendukung. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan pengambilan data wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan derajat pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang tahun 2014-2019 tergolong rendah. Proses infus nilai (value infusion) tidak membentuk loyalitas pendukung, anggota, dan kader partai. Sedangkan pelembagaan citra publik (Reification), menunjukkan upaya memaksimalkan simbolisasi atas Bung Karno. Stabilitas perolehan kursi PDIP Kota Tangerang pada Pemilu 2019, lebih dominan dipengaruhi praktik klientelisme maupun kharisma Bung Karno, Megawati dan adanya Jokowi Effect. Oleh karena itu, PDIP Kota Tangerang menunjukan ketiga tipe partai politik, baik kharismatik, klientelistik, dan programatik. Implikasi teoritis menunjukkan stabilitas perolehan kursi parpol belum tentu terjadi dari keberadaan pendukung loyal partai. Karena praktik klientelisme masih dominan dan memungkinkan dukungan yang berulang terhadap parpol dalam pemilu, dengan praktiknya yang di ikuti kharisma tokoh, maupun memaksimalkan citra partai (Reification), seperti PDIP Kota Tangerang dengan stabilitas perolehan kursinya pada Pemilu 2019.

---

This research discusses the institutionalization of political party values at the local level, especially the case of stability in the acquisition of seats in the Struggle of Indonesian Democratic Party in Tangerang City on the 2019 election. Based on the low party identity in Indonesia, and high political pragmatism in the election, this research was conducted to determine the institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019. Whether the institutionalization shows loyal supporters, resulting in stability in the acquisition of seats on the 2019 election, or political pragmatism and other factors, is still dominant in the achievement of this stable seat acquisition. The cultural aspect of political parties institutionalization theory from Randall and Svasand (2002) is used as the main theory, Huntington (1968) and Levitsky (1998) as supporting theories. The research method is qualitative, with interviews, literature study and documentation as data collection methods. This research shows that the degree of institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019 is low. The value infusion process does not form the loyalty of party supporters, members, and cadres. Meanwhile, the institutionalization of the public image (Reification) shows an effort to maximize the symbolization of Bung Karno. The stability of the PDIP seats in Tangerang City on the 2019 election is more dominantly influenced by the practice of clientelism and the charisma of Bung Karno, Megawati and the existence of the Jokowi Effect. Therefore, PDIP in Tangerang City shows the three types of political parties, both charismatic, clientelistic, and programmatic. The theoretical implication shows that stability in obtaining political party seats does not necessarily result from the existence of loyal party supporters. Because the practice of clientelism is still dominant and allows repeated support for political parties in election, with its practice followed by the charisma of figures, as well as maximizing the image of parties (Reification), such as PDIP in Tangerang City with the stability of obtaining its seats on the 2019 election."

"Skripsi ini mengelaborasi hubungan antara dua elemen dalam sistem demokrasi yaitu Alternative fuer Deutschland Party sebagai sebuah partai politik sayap kanan dengan Patriotische-Europaer Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes (Pegida) sebagai sebuah gerakan sosial sayap kanan di Jerman. Dalam menganalisis hubungan antara kedua elemen demokrasi tersebut, penulis menggunakan teori Gerakan Sosial oleh Sidney Tarrow pada indikator pembingkaian (framing), ditambah dengan tesis interkoneksi gerakan sosial sayap kanan dengan partai politik oleh Neil Davidson pada tiga preposisi yang ada antara lain suportif (1), kompatibel (2), dan destabilisasi (3). Lebih lanjut, skripsi ini juga menganalisis sifat Pegida sebagai suatu gerakan sosial sayap kanan melalui preposisi ide dan gagasan (1), isu (2), serta pembingkaian atau framing (3). Analisa penulis berujung pada temuan bahwa keduanya berelasi secara semi-formal sebab meskipun gerakan Pegida bukan merupakan sayap partai (underbouw) Partai AfD tetapi relasi antara keduanya terjalin dengan harmonis oleh karena militansi mereka dalam memperjuangkan cita-cita revivalisme populisme sayap kanan.

---

This thesis elaborates the relationship between two elements in the democratic system namely Alternative fuer Deutschland Party as a right-wing political party with the Patriotische-Europaer Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes (Pegida) as a right-wing social movement in Germany. In analyzing the relationship between the two elements of democracy, the author uses Social Movement theory by Sidney Tarrow on framing indicators, supported with the thesis of interconnection of right-wing social movements with political parties by Neil Davidson on three prepositions, including supportive (1), compatible (2), and destabilizing (3). Furthermore, this thesis also analyzes the nature of Pegida as a right-wing social movement through the preposition of ideas (1), issues (2), and framing (3). The author's analysis leads to the finding that the relationship between these two elements are semi-formal because even-though the Pegida movement is not an underbouw of the AfD Party, the relationship between the two is harmoniously established because of their militancy in fighting for ambition which are basically relatively the same"

"Dengan bergantinya sistem politik, maka jumlah partai di Indonesia pun semakin menjamur. Tidak disangkal secara nasional Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, yang pada gilirannya mempengaruhi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab seberapa besar keterkaitan kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dan seberapa besar keterkaitan kemajemukan di dalam partai itu terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti lebih jauh keterkaitan kesemuanya itu dengan proses pengambilan keputusan. Masalah kepemimpinan dikupas oleh White dan Lippitt yang membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: autocratic leadership, yang kepemimpinan yang cenderung menyelesaikan seluruh masalah secara sendiri; democratic leadership, yang mengambil keputusan melalui proses diskusi kelompok dan laissez-faire, dimana pemimpinnya cenderung untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif, dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah DPP PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa ada keterkaitan antara tipe kepemimpinan yang otokratik dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara otokratik juga. Di samping itu ada keterkaitan antara kemajemukan anggota DPP dengan proses pengambilan keputusan. Dimana keterkaitan itu melahirkan kecenderungan keputusan yang mengabaikan aspirasi lembaga lain, tetapi ada kesempatan dimana proses aktualisasi diri terjadi. Dari penelitian ini diharapkan PDT Perjuangan khususnya DPP mampu untuk merubah tipe kepemimpinan agar kontroversi seputar keputusan DPP dapat diredam. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada image partai sendiri."