Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi keberfungsian sosial korban terorisme terlindung LPSK setelah mengikuti kegiatan di LPSK, juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari korban terorisme terlindung LPSK. Kegiatan di LPSK yang dimaksud adalah adanya kegiatan rehabilitasi psikososial untuk para korban terorisme. Penelitian ini dilakukan dari bulan April hingga Desember 2021. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam secara daring dengan 8 orang informan (5 merupakan korban terorisme terlindung LPSK, 1 orang merupakan anggota keluarga dari informan inti, 1 orang merupakan pengurus LPSK, dan 1 orang adalah pelaksana kegiatan pelatihan kewirausahaan YIIM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, dengan melakukan studi literatur dan juga menggunakan teknik triangulasi data demi meningkatkan kualitas penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pasca pelatihan ditemukan bahwa keberfungsian sosial para informan mengalami perubahan ke arah yang baik. Dalam artian, informan dalam penelitian setelah mengikuti kegiatan di LPSK telah mampu untuk memenuhi peran sosialnya dengan baik, sebagaimana dari indikator terpenuhi nya keberfungsian sosial individu. Penelitian ini melihat pemenuhan peran dari masing-masing informan di lingkup keluarga dan lingkup pekerjaan dalam periode sebelum informan mengikuti kegiatan di LPSK atau pasca peristiwa terorisme, dan di periode setelah informan mengikuti kegiatan LPSK. Dalam penelitian ini diketahui pula terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari para informan. Faktor-faktor tersebut adalah (1) adanya dukungan dan bantuan dari LPSK/pemerintah, (2) dukungan orang terdekat, (3) ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan kewirausahaan, serta (4) adanya faktor dorongan internal masing-masing individu. Faktor-faktor yang demikian merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap keberfungsian sosial dari informan. Namun demikian diketahui pula bahwa terdapat faktor yang membawa pengaruh negatif terhadap keberfungsian sosial informan, yakni kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda. Diketahui bahwa memang pandemi COVID19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian para informan dan juga berpengaruh terhadap bagaimana informan memenuhi peran fungsi sosialnya sehari-hari. Dengan demikian, saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah, diperlukan adanya keterlibatan penuh dalam proses rehabilitasi psikososial korban, tidak hanya dari LPSK, namun juga diperlukan adanya andil dari pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperhatikan kondisi hidup dan pemenuhan keberfungsian sosial dari para korban, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Diharapkan dengan adanya keterlibatan dan juga bantuan dari pemerintah daerah, dapat membantu meningkatkan resiliensi informan dalam mencapai keberfungsian sosial mereka masing-masing. Peneliti juga melihat perlu adanya keterlibatan lebih jauh dari pihak YIIM dalam memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi psikososial untuk semakin meningkatkan keterampilan para informan. Upaya tersebut dapat semakin membantu informan dalam mencapai keberfungsian sosial mereka di kemudian hari. Kata Kunci: korban terorisme, keberfungsian sosial, rehabilitasi psikososial, pelatihan kewirausahaan.

---

This study discusses the condition of the social functioning of victims of terrorism protected by LPSK after participating in activities in LPSK. This study also discusses about the factors that affect the social functioning of victims of terrorism protected by LPSK. The activities at LPSK are meant to include psychosocial rehabilitation activities for victims of terrorism. This research was conducted from April to December 2021. The researcher collected data by conducting online in-depth interviews with 8 informants (5 were victims of terrorism protected by LPSK, 1 person was a family member of the core informant, 1 person was an administrator of LPSK, and 1 person was in charge in YIIM entrepreneurship training activities). This study uses a qualitative-descriptive type of research, by conducting a literature study and also using data triangulation techniques to improve the quality of research. The results of this study showed that after the training it was found that the social functioning of the informants had changed in a good direction. In a sense, the informants in the study after participating in activities in LPSK have been able to fulfill their social roles well, as indicated by the indicators of the fulfillment of individual social functions. This study looks at the fulfillment of the role of each informant in the family and work spheres in the period before the informant participated in activities in LPSK or after the terrorist incident, and in the period after the informant participated in LPSK activities. In this study, it is also known that there are various factors that affect the social functioning of the informants. These factors are (1) support and assistance from the LPSK/government, (2) support of the closest people, (3) knowledge and skills gained from entrepreneurship training, as well as (4) internal encouragement of each individual. Such factors contribute positively on the social functioning of the informants. However, it is also known that there are factors that have a negative influence on the social functioning of informants, namely the current state of the COVID-19 pandemic. It is known that the COVID-19 pandemic really affects the economic conditions of the informants and also affects how they fulfill their daily social function roles. Thus, the suggestion that researchers can give in this study is that full involvement in the psychosocial rehabilitation process of victims is needed, not only from LPSK, but also from the local government and related ministries to pay attention to the living conditions and fulfillment of social functions of the victims, especially in the current pandemic situation. It is hoped that the involvement and assistance of the local government can help improve the resilience of informants in achieving their respective social functions. The researcher also sees the need for further involvement from YIIM in providing entrepreneurship training as part of psychosocial rehabilitation activities to further improve the skills of the informants. These efforts can further assist informants in achieving their social functioning in the future."

"Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata (perang) mendapat perlindungan hukum, seperti diatur Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Orang-orang yang dilindungi, meliputi kombatan, anggota milisi dan levee en maase dan orang sipil, tetapi perlindungan nya belum terlaksana dengan baik, karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi sebagai orang yang terlibat dalam konflik dan yang tidak terlibat. Pada dasarnya para pihak melindungi orang-orang yang ikut dalam konflik saat mereka menjadi korban sakit dan luka yang jatuh ke tangan musuh, tawanan perang, korban hilang dan tewas, perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil, tetapi perlindungan itu masih jauh dari yang semestinya karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Demikian juga terhadap orang-orang sipil banyak yang menjadi korban akibat tindakan yang tidak manusiawi. "

"Skripsi ini akan membahas mengenai perlindunganterhadap whistleblower dalam rangka perlindungan saksi dankorban di Indonesia. Dalam perjuangan pemberantasankorupsi, whistleblower dapat dilihat sebagai sebuah bagianpenting, dimana Whistleblower melaporkan adanyapenyimpangan-penyimpangan dalam organisasi tempat dirinyabekerja untuk berbagai alasan, dimana yang paling utamaadalah motivasi dan keyakinan etika. Informasi yangdiberikan oleh whistleblower mengenai adanya praktik tindakpidana korupsi akan ditelusuri kebenarannya oleh aparatyang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas perannya mengungkap adanya praktik tindak pidanakorupsi tersebut whistleblower perlu diberikan perlindungansecara khusus, karena dalam praktiknya whistleblowermengalami ancaman dan tekanan atas informasi yang telahmereka berikan. Dengan adanya ancaman dan tekanan tersebutbanyak orang yang tidak mau melaporkan adanya praktiktindak pidana korupsi yang mereka ketahui karena takutmengalami hal yang sama dengan orang yang telah lebihdahulu mengungkap adanya praktik tindak pidana korupsi.Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan untukmelindungi saksi dan korban yang diimplementasikan melaluiUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PerlindunganSaksi dan Korban, akan tetapi undang-undang tersebut belumdapat menjangkau whistleblower secara maksimal. Hal inidisebabkan karena pada dasarnya whistleblower memilikikarakteristik yang berbeda dengan saksi ataupun korban.Selain itu bentuk ?bentuk perlindungan yang diberikan olehundang-undang tersebut masih belum memadai bagiwhistleblower. Perlindungan yang diberikan kepadawhistleblower harus lebih maksimal dari perlindunganterhadap saksi dan korban, oleh sebab itu perlu dibuatsuatu praturan perundang-undangan yang dapat memberikanperlindungan secara khusus bagi whistleblower. Dengandemikian keberanian setiap orang untuk melaporkan adanyapraktik tindak pidana korupsi di tempat mereka bekerja akansemakin meningkat, tanpa perlu merasa takut terhadapancaman dan tekanan yang akan menimpa mereka di kemudianhari."

"Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenaikasus perkosaan yang melibatkan korban seorangperempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemahselama proses persidangan. Dari beberapa permasalahanyang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilanyang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua,bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkanbagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yangharus dilakukan negara untuk menjamin prosesperadilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengandata sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitianmemberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugianberkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SWmenyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1)KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilanyang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative.Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagikaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminanperlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapatrevisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajamanwawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas."