Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak tindakan atas nama institusi pajak yang berdalih untuk menggali sumber keuangan negara, diimplementasikan para oknum pajak dengan penetapan pajak yang mengabaikan ketentuan hukum. Kalangan dunia usaha dan investor asing di sektor minyak dan gas (migas) kini menjadi sasaran praktek kebijakan pengenaan pajak yang tidak berdasarkan perundang-undangan itu. Salah satu permasalahan yang timbul saat ini ialah uplift. Dari ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dijelaskan secara khusus tentang pengenaan pajak atas uplift serta upaya hukumnya. Pa d a kasus yang terjadi antara Pertamina dalam Joint Operating Body yaitu BUT Seaunion Energy (Limau) Ltd.,dan BUT. HED (Indonesia) Inc. melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dikarenakan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sehubungan dengan adanya objek pajak berupa uplift tersebut.

---

Many measures do in the name of tax institution that equivocate to intensify source of state finance, implemented by a person in a certain capacity on tax (tax apparatus) with tax assessment in an underestimate law order. Entrepreneur and foreign investor become practice targets of this tax policy without based on rules. Nowadays, tax policy of uplift in gas oil sector became a problem. From the rules of Income Tax, there is no one of tax rules can explain uplift and legal efforts surely. The cases between Seaunion Energy (Limau) Ltd. and HED (Indonesia) Inc. versus Tax Office of Foreign Firm and Expatriate (KPP Badora Dua) because the issued of assessment bill of tax (SKPKB) from tax object, which is uplift."

"Tesis 1ni , embahas mengenai dampak perlakukan perpajakan dan kepabeanan terhadap bida g usaha minyak an gas burnl, k:hususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tali 2001 teatang Minyak dan GasBumi. PeneHtian int adalah penel· tian dengan pendekatan kualitatif dengan desaindeskriptif. Hasil penelitian menyarankan Hahwa Badan Pelaksana Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu terlebih dahulu memahami ketentuan-ketenhlan terkait antara ain ketentuan di bidang pe aja.k:an dan kepabean , kehutanan. lingkumm hidup dan lain set3agaimanya sehi gga penyusunan kontrak di bidang migas lebih se~aras dengan lJU Migas dan peraturan perundangan lain yang terka ~t. 1 enginfat kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangka waktu lama,dan berpengaruh pad a keuangan negara dalam jangka pan· ang> Pemerintah perlu membentuk suatu tim yang soli (bersifat .ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji secara komprehensif{baik dari aspek penerimaan mi as, pajak. kehutanan~ lingkungan hi