Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi.

---

Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects."

"Kajian ini mencoba membahas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air yang seringkali dianggap tidak penting karena pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah norma hukum baik secara internasional maupun nasional mampu mengakomodir dan memberikan jaminan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Penulis mencoba membuktikan seberapa besar dampak yang dapat diberikan ketika perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air dengan melakukan review program dari Srikandi Sungai Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Penulis menggali pengalaman para perempuan yang menjadi pendiri, pengurus, dan anggota Srikandi Sungai Indonesia melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisis mereka menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, hak atas air berdasarkan perspektif hukum feminis. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa norma hukum nasional dan internasional yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan berusaha mengakomodirnya meskipun tidak spesifik. Namun fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi ketika mencoba berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pahlawan SungaiIndonesia merupakan salah satu forum yang membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dan perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air.

---

This study tries to discuss the role of women in water resource management which is often considered unimportant because of the influence of patriarchal culture in people's lives. This research then examines whether legal norms both internationally and nationally are able to accommodate and guarantee women's rights to participate in water resources management. The author tries to prove how much impact can be given when women are involved in water resource management by conducting a program review of Srikandi Sungai Indonesia conducted in Klaten Regency. The author explores the experiences of women who became founders, administrators, and members of Srikandi Sungai Indonesia through in-depth interviews with them and analyzes them using several theories such as ecofeminism, the right to water based on a feminist legal perspective. This study finds that there are already several national and international legal norms that recognize the importance of women's participation in water resources management, and try to accommodate them even though they are not specific. However, the facts on the ground are still far from what is expected and women still often experience discrimination when trying to participate in water resources management. River Hero

Indonesia is one of the forums that proves the importance of women's roles and women's perspectives in water resources management.

"

"Penelitian ini membahas tentang manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di masyarakat desa, dan Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ditinjau dari hukum keuangan publik, studi kasus di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris yang bertumpu pada data sekunder dan dilanjutkan pada pengumpulan data primer melalui hasil wawancara dan disajikan dengan bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Kemudian terkait dengan manfaat yang diberikan Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat adalah dilihat dari manfaat yang diberikan Badan Usaha Milik Desa sendiri dari awal berdirinya sampai sekarang kepada masyarakat berupa manfaat secara langsung yaitu pemberian bunga yang rendah dan kemudahan syarat menjadi anggota pada unit usaha simpan pinjam yang membuat bidang usaha ini disukai oleh masyarakat desa dari pada lembaga perekonomian lain di perdesaan. Selanjutnya dari segi efektivitas pengelolaannya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa dan pengelolaan dana sudah berjalan sesuai dengan pembangunan perekonomian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

---

This thesis discussed the benefits of establishing a Village Owned Enterprise (BUM Desa) in accelerating the realization of the welfare of the village community based on the perspective of public finance law. This research has raised three issues: the role of Village Owned Enterprises in improving the welfare of village communities, the benefits of establishing Village Owned Enterprises in village communities, and the effectiveness of managing Village Owned Enterprises based on case study in Ploso, Jombang. The method used in this research is normative-empirical, relying on secondary data and continued on primary data collection through interviews and is presented in the form of descriptive-analytical. The results showed that the role of Village Owned Enterprises in improving the welfare of rural communities can be seen from the purpose of establishing Village Owned Enterprise that has been mandated in the Law aimed at community welfare following the objectives of the state. Then related to the benefits provided by Village Owned Enterprises to the community is seen from the benefits provided by the Village Owned Enterprises themselves from its inception until now. The benefits are given in form of direct benefits namely low-interest rates and ease of conditions in getting membership of the savings and loan business units, in which it is favored by rural communities over other economic institutions in the countryside. Furthermore, the effectiveness of its management can be seen from the increase of village’s income and the funds’ management that has been running under the development of the village economy to help actualize the welfare of the village community."

"Kota Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota besar lain dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal ini menjadi masalah baru yakni kebutuhan akan ruang dan lahan baik untuk pemukiman, perkantoran, pusat usaha dan kegiatan penunjang lainnya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk menjadi solusi keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Jakarta. Walaupun fungsi, tujuan dan kebermafaatan reklamasi yang secara teori mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membuat perencanaan Tata Ruang Pantai Utara Jakarta dan bagaimana menyelaraskannya dengan perencanaan lingkungan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dicari tahu bagaimana pengaturan mengenai perencanaan lingkungan Pantai Utara Jakarta dan penyelenggaraannya dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana pengaturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah Pantai Utara Jakarta serta penyelenggaraannya. Sehingga dari situ dapat diketahui mengenai kesesuaian antara pengaturan dan penyelenggaraan lingkungan dengan perencanaan tata ruang wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.

---

The city of Jakarta, like other big cities, is experiencing rapid population growth. This has become a new problem, like the need for space and land both for settlements, offices, business centers and other supporting activities. The reclamation of the North Coast of Jakarta is a step taken by the Government to be a solution to the limited land available in the Jakarta area. Although the functions, objectives and benefits of reclamation are theoretically capable of having a positive impact on the environment, but the reclamation also has a fairly large negative impact. This fact raises various questions about how the government plans the Spatial Planning for the North Coast of Jakarta and how to align it with environmental planning for the area. Therefore, it is necessary to find out how the arrangements regarding the the environmental planning of the North Coast of Jakarta and its implementation in the utilization, protection and management, and how the arrangements regarding the spatial planning of the North Coast of Jakarta and its implementation. So from there, we can assess the suitability between environmental planning with spatial planning for the North Jakarta Coastal area."