Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 97693 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Taryana Soenandar
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
346.048 TAR p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"AFTA adalah bentuk satu kerja sama perdagangan regional dengan beberapa pengecualian yaitu preferensi khusus yang dipertukarkan di antara negara-negara anggotanya yang bersifat timbal balik dan eksekutif yang dapat dinikmati negara anggota."
JHB 22 (2003)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompoel, Ria Hetharia
"ABSTRAK
Perkembangan Industri yang terjadi hampir di semua negara di dunia, telah mendorong persaingan yang semakin ketat, terutama dalam memasarkan produk sejenis ke negara lain. Dalam dunia bisnis seringkali ditemukan praktek-praktek yang dikategorikan sebagai persaingan curang seperti antara lain memalsu merek. Praktek-praktek demikian sangat dikhawatirkan oleh negara-negara penghasil barang, terutama bagi negara-negara manufaktur atau jasa-jasa tertentu yang datang dari negara maju. Negara-negara maju mendesak negara-negara berkembang untuk mengatur perlindungan merek di negaranya. Adanya pengertian, pemahaman, pengetahuan, persepsi serta kesadaran masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang berkepentingan seperti pemilik merek, Pimpinan Perusahaan, dan aparat penegak hukum berkenaan dengan merek serta perlindungan yang berlaku terhadapnya mempunyai arti serta pengaruh yang besar dalam membangun suatu Sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dalam hal ini mengenai merek. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap merek merupakan komitmen nasional dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi yang berlaku dengan pesat.
Sebagai negara hukum, maka setiap langkah perkembangan di bidang hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan hal yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, hal itu disebabkan karena upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan memberi pengaruh yang luas terhadap nama baik bangsa dan negara dalam pergaulan Internasional.
Salah satu pembangunan hukum yang menuntut perhatian serius dewasa ini adalah pengembangan implementasi oleh perangkat hukum dalam penegakan hukum hak merek, karena adanya keterkaitan antara kebutuhan-kebutuhan ekonomi dengan perlindungan hukum yang semakin tajam dalam era globalisasi.
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui:
1. Apakah peraturan hukum di Indonesia, khususnya mengenai merek, telah sesuai dengan yang diinginkan dalam Persetujuan TRIPs ?
2. Bagaimanakah pengaruh dari Persetujuan TRIPs terhadap perlindungan hukum, khususnya mengenai merek, di Indonesia
3. Bagaimana usaha Indonesia mengantisipasi Persetujuan TRIPs dalam perlindungan hukum terhadap merek ?
Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ak merek telah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam TRIPs.
Untuk mengantisipasi berlakunya pelaksanaan TRIPS di Indonesia, maka langkah-langkah yang ditempuh:
Memerlukan prasarana yang tangguh, tetapi sesuai dengan kandungan dan standar yang ditetapkan dalam persetujuan internasional, dalam hal ini persetujuan TRIPS.
Pemasyarakatan dan penerapan perlindungan hukum terhadap merek harus terus dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, balk antar sesama pengusaha nasional maupun antara pengusaha nasional dan mitra asing.
Pelanggaran terhadap perlindungan hukum, seperti pemalsuan merek, biasanya bermotifkan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mau membayar kompensasi. Untuk itu, semua merek yang ada supaya didaftarkan dalam melaksanakan TRIPs.
Menjalin dan mengefektifkan jaringan informasi dan kerjasama antara departemen yang terkait di Indonesia. Hal ini penting, mengingat bahwa dalam pengoperasian masalah merek sangat dekat dengan perilaku ekonomi dan perdagangan. Dengan berlakunya Persetujuan TRIPs, maka keterkaitan antar masalah akan semakin erat, sehingga diperlukan adanya aparat di lingkungan departemen-departemen teknis yang terkait.
Melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan HAKI, khususnya merek, dengan mengacu pada perkembangan peraturan HAKI, khususnya merek, dengan mengacu pada perkembangan peraturan HAKI secara internasional, dalam hal ini Persetujuan TRIPs. Indonesia perlu terus aktif di forum-forum Internasional, sehingga dapat berkesempatan menyuarakan kepentingan nasional di dalam penyusunanpenyusunan internasional.
Dengan demikian kepercayaan dunia perdagangan internasional terhadap Indonesia menjadi kuat, yang pada akhirnya akan membuka pasar yang lebih luas."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djulaeka,1963-
Malang: Citra Intrans Selaras, 2014
346.048 DJU k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sudargo Gautama
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
346.048 SUD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Insan Budi Maulana
Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005
346.048 INS b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Insan Budi Maulana
Jakarta : Hecca Mitra Utama, 2005
346.048 INS b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Gunadi
"This research discusses the possibility of harmonizing indirect consumption tax system in the ASEAN member countries, inter alia, Indonesia, Vietnam, Malaysia and Singapore with three principal goals: (1) to explain the provision of indirect consumption tax system in that four countries, (2) to describes the process of indirect consumption tax system in the EU, and (3) to analyze the alternative of indirect consumption tax system in the ASEAN member countries. In order to encourage the operational of AFTA aiming at the free movement of goods and services within this region, indirect consumption tax becomes important phenomenon to talk about because despite her contribution to the state revenues, this kind of tax may conctitute an obstacle of this crossborder free movement of goods and services. To overcome this problem, with the reference of what has been done in the European Union, it appears that it is the appropriate time to discuss the harmonization of indirect consumption tax. However, it is no doubt that some problems may arise due to the differences in the applicable law of each country, including rates, and formal law as well. Furthermore, the different in administrative systems may also lead to difficulties in administering the tax and control over tax harmonized system. The introduction of a single standard rate and an acceptable ?uniform system? become issues to be much discussed, especially related to revenue, uniform model policy and implementation, including mechanism to minimize tax fraud."
Depok: Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, 2010
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Destya Puspita Darmawan
"Belt and Road Initiative (BRI) merupakan inisiatif ambisius Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. TKA ini akan mengkaji berbagai pandangan literatur mengenai sikap negara-negara ASEAN terhadap BRI. Pengelompokan literatur dalam TKA ini didasarkan pada respon negara-negara dalam menyikapi perilaku great power di kawasan. TKA ini memetakan sikap yang berbeda-beda dari negara-negara ASEAN terhadap BRI sebagai perilaku dari Tiongkok sebagai great power. Sebagai kawasan utama dalam implementasi BRI, sikap tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan BRI di masa datang. Sikap yang ditunjukkan negara-negara ASEAN tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan terkait BRI bagi negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

The Belt and Road Initiative (BRI) is China's ambitious initiative during the Xi Jinping administration. This paper reviews various literary views on the attitudes of ASEAN countries towards BRI. This grouping of literature in this paper is based on the response of countries in addressing the great power behavior in the region. This paper also mapped the different attitudes of ASEAN countries towards BRI as the behavior of China as great power. As the main area in the implementation of BRI, this attitude determines the sustainability and success of BRI in the future. The attitude shown by ASEAN countries can be used as a consideration for making policies related to BRI for ASEAN countries and China."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>