Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan sumber daya alam laut yang selama ini bertumpu pada pemerintah (government based resource management) ternyata tidak efektif karena memang tidak sensitif dengan kondisi realitas lokal, dan membutuhkan biaya yang tinggi. Berbagai peran dengan berbagai pihak tentu akan mengurangi beban dan tanggung jawab pemerintah dan sekaligus akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan usaha-usaha pengelolaan lingkungan (konservasi). Salah satu partner pemerintah yang paling potensial adalah komonitas masyarakat adat. Disamping komunitas ini akan menjaga lingkungan karena adanya ketergantungan atas kepentingan jangka panjang dengan lingkungan lokalnya, mereka juga sudah memiliki sistim pengetahuan, kearifan yang dalam dan Cara pengelolaan sumber daya alam laut secara tradisional. Bagaimanapun sistem pengetahuan lokal tentang laut dalam bentuk pandangan dan sikap penduduk lokal ini sudah matang dan terbukti mampu menyediakan kebutuhan mereka, misalnya pemberlakuan "sake," yang artinya mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan di masyarakat lokal Desa Pare Kabupaten Sangihe Talaud Propinsi Sulawasi Utara. Di masyarakat Maluku dikenal dengan Istilah "Saar. Model yang sama pula ditemukan di masyarakat Desa Senamai dan Desa Endokisi Kecamatan Demta Kabupaten Jayapura Propinsi Papua.Tesis ini berangkat dari upaya-upaya tersebut diatas, khusus yang dilakukan oleh masyarakat desa Senamai dan desa Endokisi yang langsung bersentuan dan hidup di wilayah pesisir Teluk Tanah Merah. Memilih lokasi ini adalah didorong oleh keunikan sistim pengetahuan lokal yang ada pada mereka sangat abstrak yang sulit bagi orang luar bisa memahaminya. Karena pengetahuan lokal yang satu ini bersifat pandangan dan sikap bisa terwujud kalau melalui wadah lembaga adat yang melaksanakan norma-norma atau aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hampir sebagian dari hasil penelitian ini menunjukan data tentang aturan adat di desa Senamai dan desa Endokisi tidak tertulis.Bicara soal pandangan dan sikap adalah sesuatu yang tidak tertulis, ini menunjukan sebagian dari bentuk pengetahuan local dituangkan dalam bentuk aturan-aturan adat yang ditaati dan dilaksanakan, yang bagi orang luar sulit untuk di mengerti. Apalagi taut adalah sesuatu wilayah yang terbuka, disana tidak di temukan batas-batas yang menurut orang luar desa, siapa saja berhak mencari di wilayah laut sekitarnya. Nyatanya tidak demikian, sebab masyarakat di wilayah ini mempunyai cara Pandang terhadap laut sangat berbeda dengan orang luar. Mereka mengetahui bahwa laut adalah Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga perlu dijaga dan dirawat dari kerusakan. Pemahaman semacam ini soda lama dimiliki yang tertuang dalam Pandangan dan Sikap mereka yang mengalir dalam suatu sistem nilai budaya yang mencermikan pandangan terhadap laut diibaratkan sebagai seorang wanita (ibu) yang memberi makan kepada mereka. Secara langsung mempengaruhi sikap melindungi laut dari kerusakan.Untuk mengulas permasalahan ini dipilih metode Descriptive Research, guna menjelaskan permasalahan terfokus pada obyek yang dikaji dari empat pertanyaan utama masalah, yaitu ; (1) bagaimana wujud gagasan alam pikir masyarakat tentang pengelolaan/pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (2) bagaimana wujud alam pikir masyarakat tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut di Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (3) bagaimana wujud fisik pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (4) bagaimana melestarikan pengetahuan lokal tentang pemanfaatan dan pelestarian di masyarakat Desa Senamai dan Desa Endokisi?. Berdasar empat pertanyaan tersebut menghasilkan tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui alam pikir dan perlakuan atau tindakan nyanta pengetahuan lokal menyangkut pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut dan pesisir pada masyarakat ini. Dengan demikian, perlu perhatian semua pihak (stakeholder) mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sesuai dengan kebutuhan lokal.Untuk mencapai hal tersebut, tidak hanya dapat dicapai dengan suatu bentuk pendekatan dalam hal tulisan ini atau peraturan, juga program bantuan pemerintah, tetapi perlu ada keterbukaan antara pihak masyarakat lokal dan pemerintah menyadari akan keterbatasan yang perlu saling diisi, berdasar pendekatan pemberdayaan pengetahuan local secara kontiniu tents berpartisipasi melindungi wilayah laut dan pesisir dari kerusakan. Akhir dari pemberdayaan dan partisipasi pengetahuan lokal tidak lain merupakan tujuan dari paradigma baru yang dikembangkan melalui konsep Otonomi Daerah. Ini sangat berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolahan sumber daya yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan harapan hidup di lingkungan pesisir ini tetap terlestari."

"ABSTRAKThe inventory of Balinese ceremonial plants has been conducted in Petang Subdistrict, Badung Regency, Bali. There are 37 plant numbers consist of 36 species, 29 genera and 23 families. Seven species are new collections for Bali Botanic Garden. 75,68% part of collecting plants are used for the Dewa Yadnya ceremony, abaout 73% for the Manusia Yadnya, 48,65% for the Pitra Yadnya, 51,35% for the Bhuta Yadnya and 40,54% for the Rsi Yadnya Ceremony."

"ABSTRAKKewang adalah lembaga sosial di desa-desa Pulau Saparua, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar desa maupun penduduk desa itu sendiri, terhadap segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah-tanah desa yang merupakan lumbung alami dari masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha Kewang dalam melaksanakan fungsinya, ialah menetapkan Sasi. Sasi adalah larangan untuk memetik hasil atau panenan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tanaman dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan fungsinya, Kewang berpedoman pada norma-norma pengendali (adat istiadat).Lembaga social ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa Eropa (Portugis, 1512; Belanda, 1599) menguasai Saparua. Maka tradisi Kewang ini sebenarnya telah lama berakar dalam masyarakat Saparua. Peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan juga tidak diragukan lagi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat, maka efektivitas fungsi Kewang ini terus merosot, sehingga banyak desa-desa di pulau Saparua yang meninggalkan tradisi Kewangnya.Salah satu desa di pulau Saparua yang cukup lama mempertahankan fungsi Kewangnya adalah desa Ihamahu. Malahan atas keberhasilannya dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di desanya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1982, Korps Kewang Ihamahu memperoleh penghargaan Lingkungan Hidup Nasional berupa pahatan Kalpataru tiga dimensi berlapiskan emas murni. Tampaknya saat itulah puncak keberhasilan Kewang desa Ihamahu, karena pada masa-masa berikutnya efektivitas fungsinya terus merosot, menyusul kewang-kewang lainnya di banyak desa desa dalam wilayah pulau Saparua.Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas telah mengundang pertanyaan, faktor-faktor apa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap makin melemahnya efektivitas fungsi Kewang di Pulau Saparua.Dengan menggunakan desain survai dalam telaah korelasi, dipilih enam variabel yang akan diamati kaitan fungsionalnya. Variabel-variabel itu ialah: Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, Fertumbuhan Penduduk, Efektivitas Fungsi Norma Pengendali, Sikap Pimpinan Desa, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:- Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, dan Pertumbuhan Penduduk, tidak berkorelasi secara signifikan dengan Efektivitas Fungsi Norma Pengendali.- Efektivitas Fungsi Norma Pengendali tidak berkorelasi secara langsung dengan Efektivitas Fungsi Kewang, tapi melalui Sikap Pimpinan Desa.Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Bahwa norma pengendali atau adat-istiadat tidak selalu dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Sebaliknya keputusan-keputusan pimpinan formallah yang justru memegang peranan penting.Berkenaan dengan itu, usaha pelestarian kemampuan lingkungan di desa oleh masyarakat tidak akan dapat diandalkan tanpa peranan aktif pimpinan desa. Berdasarkan kenyataan tersebut betapapun kedudukan dan peranan pimpinan formal yang didukung oleh sistem pemerintahan nasional masih lebih penting daripada pimpinan adat, walaupun seringkali kehadiran pimpinan formal itu menimbulkan kecemburuan sosial.

---

ABSTRACT

Kewang is a social institution in the villages of Pulau Saparua which functions as a controlling agent toward arbitrary action of inhabitants living outside the village as well as inhabitants of the village itself, toward all what grows and lives on village land which forms a natural rice-barn of the society itself. One of the efforts of Kewang in the performance of its function is to determine Sasi. Sasi is a prohibition to collect harvest in certain periods. The objective thereof is to facilitate the vegetation to provide its optimal yield.

In performing its function Kewang is guided by controlling norms based on customs and traditions.

This social institution existed already before European nations (Portuguese, 1512; Dutch, 1599), governed Saparua. Therefore this Kewang tradition is in fact rooted in the Saparuan society since a long time ago.

Its role the management of natural resources and environment is also not to be doubted any more. In line with the development in the society, however, the effectiveness of the Kewang function is ever declining so that many villages in Saparua leaves their Kewang tradition. One of the villages in Pulau Saparua which has maintained the Kewang function long enough is the village of Ihamahu. For its success in managing natural resources and environment .in its village, at the commemoration of Life Environment Day on 5 June 1982 Ihamahu Kewang Corps has obtained National Life Environment appreciation in the form of a Kalpataru three dimensioned carving with a lining of pure gold. It seems that it was the peak of successful Kewang achievement in the village of Ihamahu because at the therafter following periods the effectiveness of its function is ever declining, following other Kewang in many villages in the Pulau Saparua region.

The fact as described above has raised the question; what factors are really responsible for the weakening of the effectiveness of the Kewang function in Pulau Saparua. In the application of a survey design in a correlation research six variables were chosen of which the functional correlation ship will be observed. Mentioned variables are: Level of Education, Contact with the Outside World, Population Growth, Effectiveness of the Controlling Norm Function, attitude of the Village Headman, and the Kewang Effectiveness Function.

The investigation result shows that:

- Levels of Education, Contacts with the Outside World, and Population Growth have no significant correlation with Controlling Norm Effectiveness Function.

- Controlling Norm Effectiveness Function has no direct correlation with Kewang Effectiveness Function, but is the case via (through) the attitude of village headman.

Hence from the mentioned investigation result can be concluded that a Controlling Norm or Customs and Tradition is not always in a position to perform a social control on society. Contrariwise the decisions of the formal leading authority just play an important role. In connection thereof the effort to make an everlasting environment in the village by the society cannot be relied on without the active role of the village headman. Based on mentioned fact, however that may be, the position and the role of the formal leading authority backed (supported) by a national government system is more important than a backing adat authority, although the pretence of a formal leading authority often cause a social suspicion."