Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah yang sempat menarik perhatian masyarakat kita adalah terjadinya serentetan peristiwa pemogokan. Mengenai sebab terjadinya pemogokan tersebut, yakni berkisar pada rendahnya upah buruh yang dibayarkan oleh majikan.Dewasa ini, upah kaum buruh di Indonesia masih jauh dari mencukupi, oleh karena itu pemberian upah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum. Untuk itu diperlukan kesediaan para pengusaha untuk melakukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh_ Rasa aman dan tenteram para buruh atau pekerja merupakan faktor yang sangat penting di dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan.Hubungan Industrial Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai pedoman, hendaknya tidak sekedar janji muluk saja, akan tetapi perlu diwujudkan dan dikembangkan demi kepentingan pihak buruh dan pengusaha.Prinsip saling menghormati antara buruh dan majikan, harus ditingkatkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak buruh harus melihat pengusaha sebagai mitra dan sebaliknya kaum pengusaha harus melihat buruh atau pekerja sebagai tulang punggung perusahaan.Perselisihan yang terjadi antara buruh dan majikan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian penyelesaian perselisihan tidak perlu diikuti dengan pemogokan dan penutupan perusahaan. Walaupun undang-undang memungkinkan pemogokan atau penutupan perusahaan, tetapi tindakan-tindakan semacam itu hanya akan merugikan para pihak."

"Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini diatur dalam pasaL 3 UUPA, yaitu bahwa UUPA mengakui hak ulayat itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Walau telah tegas diakui. oleh UUPA, namun terjadi ketijelasan karena kriteria yang tidak jelas. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Nomor 5 Tahun 1999 tentang· Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat. Masyarakat Hukum Adat memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Hak Ulayat itu masih dianggap ada apabila: 1. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu 2. terdapat tanah ulayat tertentu, 3) terdapat tatanan hukum adat mengenai penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Dengan terdapatnya kriteria eksistensi hak ulayat itu, maka kedudukan hak ulayat itu semakin kuat di dalam masyarakat, karena pa1ing tidak masyatakat dapat menilai sendiri ada atau tidaknya hak ulayat tersebut dengan melihat pada kriteria tersebut di atas."

"Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat hukum adat itu dapat memakai secara pribadi. Dalam arti, bahwa suatu keluarga untuk kepentingannya atau untuk kepentingan anggota keluarga matrilinealnya dapat menguasai tanah ulayat tersebut dengan hak pengelolaan yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak.Dewasa ini, tanah ganggam bauntuak banyak yang telah didaftarkan. Alat bukti atas pendaftarannya adalah sertipikat Hak Milik. Hal ini berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA disebutkan bahwa ganggam bauntuak di konversi menjadi Hak Pakai. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UUPA dengan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Permasalahannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi, dalam arti bahwa praktek yang terjadi dilapangan berbeda dengan hukum yang berlaku? Prosedur apakah yang harus ditempuh atau bagaimana caranya agar tanah ganggam bauntuak itu dapat dibuatkan sertipikat Hak Milik atas tanahnya dan bukannya Hak Pakai, dan konsekuensi hukum apakah yang kemudian timbul karenanya?"

"Tanah Jaluran adalah tanah ulayat etnik Melayu yang disengketakan antara rakyat penunggu (notabene etnik Melayu) dengan PTPN IX atas nama negara. Sengketa ini bermula ketika tanah jaluran yang dahulunya dikontrak oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan tembakau, kemudian setelah RI merdeka, tanah jaluran tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh negara RI tanah jaluran diambil dan pengelolaannya diserahkan kepada PTPN IX Tentu saja hal ini menimbulkan konflik di antara mereka.Pada perkembangan selanjutnya, persoalan sengketa tanah jaluran menjadi lebih kompleks dan rumit. Karena rakyat penunggu tidak hanya berhadapan dengan PTPN IX saja. tetapi juga berhadapan dengan penggarap liar dan para pengusaha yang juga mengklaim bahwa tanah jaluran kepunyaan mereka. Untuk mengatasi persoalan yang pelik ini maka rakyat penunggu membuat organisasi yaitu BPRPI (Badan Perjuangan Penunggu Rakyat Indonesia) yang berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat rakyat Melayu.Persoalan tanah ulayat yang diambil oleh pemerintah khususnya tanah jaluran tidak hanya berkisar pada persoalan pertanahan saja. Ada beberapa aspek ataupun dimensi yang menyelimutinya. Diantaranya adalah dimensi ekonomi dan hegemoni negara sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut.Untuk dapat mengembalikan tanah jaluran yang disengketakan tersebut, BPRPI menggunakan berbagai macam strategi dalam konflik tersebut. Diantara strategi yang dijalankan oleh BPRPI adalah membangun sentimen ke-Melayuan, mengembangkan wacana tanah ulayat dan hak ulayat. Selain itu BPRPI juga melobi para birokrat lokal dan nasional, mengirim surat-surat dan delegasi ke pejabat-pejabat pemerintah, protes-protes terbuka, mengdakan kerjasama dengan pihak akademisi, menarik perhatian umum melalui peta, serta membawa isu tersebut ke pengadilan. Semua itu dilaksanakan demi untuk mengembalikan tanah ulayat mereka yang telah diambil oleh negara. Namun hingga saat ini hasil optimal yang diharapkan masih belum juga tercapai.Semua ini terjadi karena negara tetap bersikukuh bahwa tanah jaluran adalah hak dan milik negara sedangknn PTPN IX berhak dalam pengelolaannya. Negara menafikkan rakyat penunggu selaku pemilik syah tanah jaluran dan tidak ada sedikitpun kemauan politik untuk mengambil tindakan win-win solution untuk kedua belah pihak dalam kasus sengketa tanah jaluran ini, sehingga sampai saat ini konflik masih tetap saja berlanjut dan BPRPI tetap berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan yang saya anggap mengetahui benar tentang permasalahan yang ada. Selain itu sebagai data sekunder saya juga melakukan studi kepustakaan untuk menunjang data yang saya dapat selama di lapangan."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah:- Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?- Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonic diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI. Sebagai perusahaan ekstraktif yang menjadikan alam sebagai obyek produksi, dampak operasional perusahaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal kerap terjadi dimana sebagian diantara masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk lebih berperan dalam pemberdayaan dan sebagain lagi menuntut penutupan perusahaan tersebut. Dalam konflik tersebut, juga muncul tuntutan politis yang bernuansa separatisme.Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Corporate Social Resposibility (CSR), teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya serta Hubungan antara perusahaan dan penegakkan hak asasi manusia. Teori CSR digunakan untuk mengkaji perdebatan perspektif dan praktek tentang CSR serta prinsip-prinsip dalam CSR. Penelitian ini lebih cenderung memegang prinsip atau teori yang rnengatakan bahwa masyarakat merupakan stakeholders perusahaan dimana ia menjadi bagian integral perusahaan yang keberadaannya harus dilibatkan terkait segala kebijakan yang berdampak atau berkaitan tentangnya. Perusahaan tidak semata harus bertanggung jawab kepada stockholders nya saja. Teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya digunakan sebagai instrumen yang akan dijadikan patokan tentang hak-hak apa yang hares terpenuhi dalam masyarakat secara kolektif Teori ketiga merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam penegakkan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa bukan semata negara yang harus menegakkan hak asasi, tetapi juga perusahaan memiliki kewajiban.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis descriptive research untuk mengetahui fenomena dan interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ditekankan pada teknik sekunder melalui kajian kepustakaan atau library research.

---

This research analyzes the policy of PT. Freeport Indonesia's social responsibility, especially land rights:- What is PT. Freeport Indonesia's social responsibility related the rights of people to their traditional and cultural land?- What is the barrier arise from the relation between corporation and local community land rights?The arisen tension between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and local community implies their relations in a non-harmonic situation. There are two interests opposite in this case: first, local and cultural community interest as the owner of the land where PTFI located. Second the interest of economics which is represented by PTFI. As an extractive industry which makes nature as the operational object, its impact will be directly to the people. The conflict between company and community has been occurred often where some of local community demand PTFI to participate more and more in community development and some of them demand for closing of it. In this conflict, arise political demand related with separatism.There are three theories used in this research: corporate social responsibility (CSR), the economics, social and cultural rights, and the relation between company and human rights. The CSR theory is used to analyzing the debate of perspective and practice about CSR and it principle. This research tends to agree the argument says that people are part of company stakeholders which they are must involve in decision making and process especially for the policy impact them. Company not only takes a responsibility to shareholders or stockholders bat also to the people where they live around it. The economics, social and cultural rights theory is used as a based instrument about what rights must be promoted and fulfilled. The last theory is unification between the two previous theories: the role and responsibility of corporation to promote human rights. It is noted that state is not the only the one actor takes responsibility in promoting human rights but also company does.This research is qualitative with descriptive research to know some interactions and .phenomena between company and community. Almost the -collecting technique collect data is secondary by library research while some interviews are used as another method as well."

"Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan ,hal ini dikarenakan doktrin comman prperty,sentralistik dan anti pluralisme hukum. akibatnya kebijakan seperti ini telah meciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir,seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut,kemiskinan nelayan,konflik dan lain sebagainya

---

"

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."