Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan. "

"ABSTRAKPelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan hutan tropis merupakan penerapan cara bertindak oleh para implementor di bidang kehutanan sesuai dengan pedoman yang telah dirumuskan pemerintah (Departemen Kehutanan). Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kehutanan ini adalah Kebijasanaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Tujuan Pelaksanaan Kebijaksanaan TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi dan meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebangan berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu penghara industri secara lestari. Realisasi dari Pelaksanaan kebijaksanaan TPTI ialah hadirnya perusahaan-perusahaan HPH di propinsi Riau. Berhasil tidaknya implementasi kebijaksanaan TPTI sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para implementor adalah faktor kunci keberhasilan implementasi kebijaksanaan. Marilee S. Grindle mengemukakan bahwa aktivitas penerapan kebijaksanaan dipengaruhi oleh isi kebijaksanaan dan konteks kebijaksanaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan HPH PT. Wana Riau Sentosa, PT. Bina Lestari, PT. Pulau Sumbu dan PT. Shorea Mer Timber di propinsi Riau dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pada awalnya informan dipilih secara purposive sample dari para karyawan (staf) perusahaan HPH dan selanjutnya dengan teknik Snowball sample. Sama halnya dengan data yang diperoleh dari para informan yang berasal dari aparat intansi kehutanan propinsi Riau. Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan HPH di propinsi Riau belum menerapkan pedoman kebijaksanaan TPTI sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan aktivitas penebangan dan penanaman kembali, perusahaan-perusahaan HPH sangat berorientasi pada profit sehingga mereka lebih mengutamakan fungsi produktif daripada fungsi protektif dari hutan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan TPTI telah mengetahui pentingnya kelestarian hasil hutan tetapi nilai kelestarian hasil hutan belum menjadi nilai-nilai spirit bagi mereka. Hal-hal ini dapat dilihat pada aktivitas penebangan pohon di luar blok RRT yang sedang berjalan, aktivitas penanaman kembali yang hanya dilakukan di sebelah kiri dan kanan jalan utama HPH dengan luas areal yang sangat minim, dan sebagainya. Penerapan aktivitas yang tidak sesuai dengan pedoman kebijaksanaan TPTI ini semakin cenderung terjadi karena longgarnya pengawasan langsung oleh pihak instansi kehutanan ke lapangan. "

"Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan tersebut tentu diperlukan modal dasar baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sangat potensial seperti hutan.Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi peningkatan hidup bangsa Indonesia. Hal ini apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya.Setelah anjloknya harga minyak di pasaran dunia yang membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia umumnya dan perekonomian Indonesia khususnya, perhatian pemerintah ditujukan kepada sumber daya alam nonmigas yang dapat menggantikan kedudukan minyak dan gas bumf sebagai sumber utama perekonomian Indoensia.Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam nonmigas turut memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam memajukan perekonomian Indonesia selain sumber daya alam nonmigas lainnya. Selain memberikan sumbangan di bidang perekonomian, hutan berfungsi mencegah bahaya banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pertahanan nasional, industri dan ekspor dan lain-lain seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.Untuk menjaga agar hutan tetap terjamin secara baik, maka pemerintah menyerahkan hak pengelolaan hutan kepada perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, berdasarkan suatu perjanjian pengusahaan hutan yang disebut Forestry Agreement. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970 pada pasal 9, perusahaanperusahaan yang dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah Perusahaan milik negara; Perusahaan Swasta; Perusahaan Campuran.Di dalam Forestry Agreement ini perusahaan-perusahaan diberikan hak untuk mengusahakan hutan disertai kewajiban-kewajiban perusahaan di samping hak dan kewajiban dari pemerintah.Setelah tercapainya Forestry Agreement antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta, maka berasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan-perusahaan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka perusahaan telah mempunyai hak untuk mengeksploitasi hutan."

"Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan independen yang berorientasi masa depan, bertujuan akhir pada peningkatan efektifitas dan efisiensi perusahaan. Perusahaan seperti pengelola Hak Pengusaha Hutan (HPH), disamping menghadapi kendala-kendala teknis operasional, juga tidak luput dari kendala-kendala ekonomis, sehingga peningkatan efisiensi dan efektifitas di lingkungan usaha mendapat perhatian yang serius dari pengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan tempat dilakukannya penelitian ,serta bagi lingkungan akademis yaitu bagaimana audit manajemen dapat diterapkan pada jenis usaha tersebut. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, pertama melalui studi kepustakaan dan kedua melalui studi kasus ke perusahaan yang bersangkutan. Studi kepustakaan berguna untuk mencari dan mempelajari teori dan konsep tentang audit manajemen, pengetahuan umum tentang industri kehutanan dan pengetahuan lain yang berhubungan, untuk dibandingkan dengan apa yang ada atau yang dapat diterapkan di lapangan. Sedangkan dalam studi kasus dilakukan pengumpulan data primer berupa copy dokumen, hasil observasi, wawancara, dan kalkulasi. Berdasarkan data-data tersebut penulis melakukan analisa dan evaluasi masalah di PT.X. Dari hasil studi ini, penulis berkeyakinan bahwa audit manajemen sangat perlu diterapkan pada jenis usaha demikian karena dapat berfungsi sebagai early warning system: yaitu memberikan informasi dini kepada manajemen akan masalah-masalah potensial dalam pengelolaan dan teknis operasional. Karena itu keberadaan audit menajemen akan melengkapi bagi apa yang sudah dikerjakan dalam audit finansial yang lebih dikenal umum. Karena sifat pemeriksaannya yang menuntut analisa yang lebih rinci, sedangkan basil pemeriksaan harus secepatnya dilaporkan, biasanya audit manajemen ketimbang penulis untuk suatu keseluruhan pada fungsi waktu difokuskan pada area tertentu organisasi, seperti yang dilakukan loggingnya saja. Dalam penelitian ini, fungsi logging merupakan fungsi operasi utama dalam pengelolaan HPH. Fungsi ini melakukan aktivitas pembukaan areal hutan, penebangan, serta pengangkutan kayu dari dalam hutan ke tempat pengolahan kayu. Keberhasilan fungsi ini disamping tergantung pada faktor medan dan cuaca, serta pada penanganan ketenagakerjaan yang ketat. Juga karena lokasinya di dalam hutan, perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian alam. Dari hasil penelitian atas pelaksanaan fungsi ini, penulis melihat banyaknya aspek manajemen dan operasional yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Penulis juga menganggap perlunya audit ini dilanjutkan dengan follow up audit-nya untuk memastikan efektif saran perbaikan yang dijalankan. Untuk menjadi seorang auditor yang kompeten, penulis menyarankan bagi auditor pemula seperti penulis untuk tidak hanya menguasai konsep manajemen dan auditing, tapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi verbal serta berkemauan untuk belajar tentang apa Baja, terutama perihal teknis operasional."

"Pembangunan di Indonesia selama dasawarsa 60-an sampai 90-an merupakan babak penting dalam sejarah pengelolaan sumberdaya alam, karena sumber daya alam dijadikan lokomotif penghela pembangunan dengan komoditi primadona yaitu minyak dan gas, hasil hutan (terutama kayu), serta hasil tambang.Menurut laporan misi teknis International Topical Timber Organization (1TO) tahun 2001, disebutkan bahwa pada tahun 1967, produksi log dilaporkan sekitar 3.3 juta m3, telah meningkat pesat menjadi 32 m3 diproduksi pada tahun 1988, di mana 96% produksi log berasal dari hutan alam. Pada tahun 2000 dengan meningkatnya industri kehutanan, telah terjadi kesenjangan antara kapasitas terpasang dengan kemampuan pasokan kayu sekitar 50 juta m3/tahun di mana total kebutuhan industri kayu diperkirakan mencapai 72 juta m3.Pada tahun 2004 kesenjangan kapasitas terpasang dengan pasokan kayu legal dari hutan alam semakin meningkat. Menurut Dirjen PHKA (2004) kapasitas terpasang industri olahan kayu sebesar 74 juta m3 sedangkan penetapan jatah tebangan untuk tahun 2004 hanya 7 juta m3.Adanya kesenjangan kapasitas terpasang industri dan kegiatan ekspor illegal produk kayu ke luar negeri menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam hutan semakin meningkat. Kerusakan hutan tropis Indonesia diperkirakan antara 0,6-1,3 juts ha/tahun (Abdullah, 1999), bahkan oleh banyak pihak angka tersebut ditengarai telah mencapai 2,5-3 juta ha/tahun sekarang ini.Eksploitasi besar-besaran terhadap kawasan hutan bukan hanya terjadi pada hutan produksi tetapi sudah memasuki kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam termasuk di dalamnya kawasan taman nasional.Perubahan dinamika politik juga turut berpengaruh terhadap percepatan kerusakan kawasan hutan dimana tuntutan peningkatan PAD menyebabkan Pemda turut melirik potensi SDA hutan untuk dijadikan sumber dana dengan mengeluarkan perda ataupun perizinan yang sering bermasalah. Salah satu contohnya adalah pemberian izin lokasi pemanfaatan kayu di areal yang tidak potensial untuk diambil kayunya sehingga penebangan terjadi di luar izin yang diberikan, di sisi lain pengawasan masih sangat minim.Angin reformasi yang bertiup kencang sering diidentikkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan dijadikan alasan untuk melakukan perambahan hutan. Kondisi pendapatan masyarakat yang masih rendah dan jumlah penduduk yang semakin bertambah turut memberi andil dalam memperparah kerusakan hutan. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 1.375.349 ha, terletak pada bagian tengah rangkaian pengunungan bukit barisan dengan topografi yang didominasi oleh kelas kelerengan > 60% pada sebagian besar kawasannya (± 70%) dari luas kawasan. Pada kawasan ini terdapat hulu-hulu sungai dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari (Jambi), DAS Musi (Sumatera Selatan), DAS Ketaun (Bengkulu) dan DAS Indrapura (Sumbar). Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Podsolik dengan sifat fisik dan sifat tanah yang relatif kurang baik serta relatif mudah tererosi.Kondisi fisik kawasan TNKS yang demikian menyebabkan kawasan tersebut sangat vital bagi kelangsungan aktifitas ekonomi di daerah sekitar dan di bagian hilirnya yang mata pencaharian pokoknya adalah di sektor pertanian. Di samping itu, kawasan ini juga berperan memelihara fungsi ekologis seperti menjaga stabilitas iklim, mencegah erosi, mengendalikan banjir, melestarikan biodiversity sarana penelitian dan pendidikan, wisata dan fungsi lainnya.Dari hasil penafsiran citra satelit yang dilakukan ICDP dan Balai TNKS terlihat adanya pengurangan penutupan kawasan hutan dari tahun 1985 sampai tahun 2002 seluas 26.044 ha dan kerusakan tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung.Kerusakan TNKS terutama disebabkan oleh aktifitas illegal logging dan perambahan hutan yang masih tinggi. Di samping itu, juga disebabkan oleh kebakaran hutan pencurian hasil hutan bukan kayu, perburuan liar, penambangan liar dll.Dampak dari kerusakan TNKS secara langsung mulai dirasakan dengan seringnya banjir dan longsor di sekitar kawasan yang menimbulkan kerugian material dan moril yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar, terganggunya aktifitas ekonomi misalnya di sektor pertanian (sawah tergenang), transportasi (baik air maupun darat) dan sektor lainnya.Bertolak belakang dari kenyataan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :1. Menganalisa faktor-faktor yang berkaitan pengelolaan INKS baik dari sisi intern maupun ekstern berupa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi institusi pengelola yaitu Balai TNKS, Departemen Kehutanan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di INKS.2. Merumuskan strategi-strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di TNKS.3. Memilih prioritas strategi yang ada berdasarkari kriteria-kriteria yang ditentukan.Dari hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal Balai INKS sebagai pengelola kawasan maka diperoleh alternatif strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di INKS berupa strategi WT (Weakness-Threat) dengan bobot 4,78 kemudian strategi ST (Strength-Threat) dengan bobot 3,77 disusul strategi WO (Weakness opportunity) dengan bobot 3,16 dan selanjutnya strategi SO (Strength-Opportunity) dengan bobot 2,15. Hasil analisa altematif-alternatif kebijakan dari strategi terpilih yaitu Weakness-Threat (atasi kelemahan untuk menghadapi ancaman) adalah sebagai berikut :- Peningkatan organisasi/kelembagaan BTNKS, penyempurnaan sarana prasarana, perbaikan tata batas kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secara tidak terkendaii.Mengupayakan penambahan jumlah SDM BTNKS dan peningkatan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara ilegal.Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisipasi/menanggulangi gangguan kawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah penyangga.Strategi kebijakan yang didapat dari hasil analisa SWOT tersebut belum tentu seluruhnya dapat dilaksanakan secara simultan karena keterbatasan sumber daya dan yang lainnya sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas. Dengan menggunakan The Analityc Hierarchy Process (AHP), dilakukan pemilihan prioritas kebijakan dengan hasil sebagai berikut :1. Peningkatan jumlah SDM BTNKS dan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara illegal dengan bobot 0,4832. Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisipasi/penanggulangan gangguan kawasan INKS dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah penyangga dengan bobot 0,3093. Peningkatan organisasi/kelembagaan, penyempurnaan sarana prasarana BTNKS, perbaikan tata batas kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secara tidak terkendali dengan bobot 0,208.Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan TNKS, bukan berarti menyatakan bahwa yang pertama perlu dan yang lain tidak perlu tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan secara simultan mengalami kendala. Pelaksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal.Berkurangnya laju kerusakan hutan di INKS merupakan langkah panting untuk mempertahankan fungsi kawasan baik yang tangible maupun intangible yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk mempertahan-kan dan meningkatkan kesejahteraannya."