Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya.Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat.Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur).Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia."

"Dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu masalah pokok yang sering dibahas dewasa ini adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Semua orang mengetahui akan pentingnya SDM yang bermutu tinggi, mengingat SDM yang bermutu tinggi. dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masih kurangnya SDM yang bermutu tinggi di Indonesia maka Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan -meningkataya jumlah tenaga kerja tersebut adalah Cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar.Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen, faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi `perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi dimasa akan datang sehingga penyesuaian atas pennintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan dimana tingkat penggunaan tenaga."

"Keterkaitan antara bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi merupakan suatu hal yang cukup rumit, Pertambahan penduduk dengan tendensinya berarti lebih banyak tersedianya salah satu faktor pokok dalam proses produksi yaitu tenaga kerja. Selanjutnya perubahan struktur penyerapan tenaga kerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari eksistensi perubahan struktural ekonomi. Perubahan distribusi penyerapan tenaga kerja sektoral biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan perubahan peranan output secara sektoral, mengingat proses perpindahan tenaga kerja sangat lambat terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari sektor dengan produktivitas rendah seperti sektor pertanian.Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui: bagaimanakah pola struktural ekonomi dan pola penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi di Indonesia; apakah perubahan struktural ekonomi sejalan dengan dan berpengaruh terhadap perubahan struktur penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi di Indonesia; faktor-faktor apa Baja yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi di Indonesia - selama 20 tahun yaitu dari tahun 1980 hingga tahun 2000; dan menganalisa kebijakan mengenai perencanaan tenaga kerja di Indonesia. Pendekatan demometrik digunakan untuk membentuk model makro demoekonomi regional yang dimodifikasi dari model penyerapan tenaga kerja J. Ledent yang mencakup unsur-unsur pertumbuhan regional pada umumnya seperti populasi, net migration, output, dan juga upah yang mempengaruhi pasar tenaga kerja lokal yang menghubungkan antara populasi dan dinamika angkatan kerja. Secara fundamental, model demometrik merupakan gabungan antara model ekonometri dan model demografi.Struktur ekonomi Indonesia secara nasional, sudah mengalami perubahan, dari sektor pertanian ke sektor-sektor lainnya khususnya sektor manufaktur; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pertambangan; sektor jasa; dan sektor bangunan. Akan tetapi kalau dilihat per region, tidak semua propinsi sudah mengalami perubahan struktural ekonomi demikian. Propinsi-propinsi Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara (17 propinsi dari 30 propinsi di Indonesia) masih tetap bertumpu pada sektor pertanian. Propinsi-propinsi Bangka Belitung, Bali, Banten, DIY, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Riau, dan Sumatera Selatan (13 propinsi dari 30 propinsi di Indonesia) telah mengalami perubahan struktural ekonomi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur; sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pertambangan; sektor jasa; dan sektor bangunan.Jumlah penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi di Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan kata lain sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dengan upah yang lebih rendah dari sektor-sektor lain (kecuali propinsi DKI Jaya). Ada beberapa propinsi dimana sektor pertanian; sektor manufaktur; sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pertambangan; sektor jasa; dan sektor bangunan sudah saling mendekat, seperti propinsi-propinsi Bali, Banten, DIY, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.Selain terdapat propinsi-propinsi yang mengalami peningkatan dalam jumlah penyerapan tenaga kerjanya disebabkan karena perubahan populasi, net migration, output, dan juga upah; juga terdapat propinsi-propinsi yang mengalami penurunan dalam jumlah penyerapan tenaga kerjanya disebabkan karena perubahan populasi, net migration, output, dan juga upah (lihat label 19 dan 20). Bahkan terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja antar sektor (lihat label 21) dan antar propinsi (lihat label 22).Perubahan struktur ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kesempatan kerja sektoral, namun hal tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja."

"Pulau Sumatera yang terdiri dari delapan propinsi. Pada tahun 1992 dihuni oleh 57,94 persen angkatan kerja dari jumlah tenaga kerja di wilayah ini, dan 2,47 persen diantaranya adalah penganggur. Angka pengangguran yang merupakan refleksi dari rasio jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja cenderung meningkat, dengan proporsi 58,18 persen adalah penganggur yang berpendidikan SLTA. Dengan mengaplikasikan Search Theory dalam data SAKERNAS tahun 1992, maka tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan lama mencari kerja berdasarkan karakteristik dan sosio demografis dari pengangguran tenaga kerja terdidik di Sumatera, baik terhadap mereka yang bekerja sambil mencari kerja (on job search) maupun terhadap mereka yang mengaggur sambil mencari kerja (unemployment job search). Teisi ini juga bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku angkatan kerja di pasar kerja. Artinya pada karakteristik angkatan kerja dan bekerja di Sumatera mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Konsistensi hipotesis berdasarkan hasil uji statistik memberi arti bahwa: Pencari kerja yang berpendidikan lebih tinggi cenderung masa mencari kerjanya lebih lama dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Dengan kata lain terdapat hubungan positif antara lama mencari kerja dengan pendidikan. Sementara pencari kerja yang berusia tua ada kecenderungan semakin cepat memperoleh pekerjaan dibanding yang lebih muda. Denga kata lain terdapat hubungan negatif antara lama mencari kerja dengan umur. Pencari kerja laki-laki di Sumatera rata-rata masa mencari kerjanya lebih singkat dibanding perempuan. Temuan ini diperkuat hasil analisis deskriptif. Pencari kerja yang berstatus kepala rumah tangga rata-rata masa mencari kerjanya lebih singkat dibanding dengan mereka yang bukan kepala rumah tangga. Mereka yang berpengalaman masa mencari kerja lebih singkat dibanding yang tidak berpengalaman. Permintaan tenaga kerja pada pasar kerja lebih yakin dan percaya kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja. Strategi bekerja sambil mencari kerja, masa mencari kerjanya lebih singkat dibanding menganggur sambil mencari kerja. Berarti strategi ini di Sumatera dan diduga berlaku untuk Indonesia sangat tepat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih cocok mengingat pasar kerja di Indonesia sarat dengan ketidakpastian. Ketika variabel bebas Mills Ratio dimasukkan dalam model untuk mengatasi selectivity bias, ternyata penaksiran OLS menunjukkan perbedaan yang mendasar denga ntemuan sebelumnya. Walaupun tandan dan nilai absolut parameter estimasinya memperlihatkan perubahan, namun tetap konsisten dengan hipotesis. Variable Mills Ratio pada persamaan Tabel 6.1b menunjukkan hubungan yang signifikan pada α = 0.01 memberi arti bahwa terdapat persoalan selectivity bias dalam model ini. Dengan kata lain bahwa mereka yang tidak mencari kerja mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan untuk mencari kerja. Penaksiran dengan Multinominal Logit menyatakan bahwa angkatan kerja yang lebih terdidik mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk menganggur, angkatan kerja berusia muda probabilitas menganggurnya lebih besar, angkatan kerja bukan kepala rumah tangga probabilitas menganggurnya lebih besar. Temuan yang berbeda bahwa laki-laki probabilitas menganggurnya lebih tinggi dibanding perempuan."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan., ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan.

---

ABSTRACT This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raiseon occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level.Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regionalcharacteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used isNational Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for theyear 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affectthe occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimumwage policy that is implemented on the occupational status differ at eacheducational category]"